Komnas HAM, Lahir dan Tumbuh dalam Ironi

Judul  Buku :

  • KOMNAS HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik
  • KOMNAS HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme

Penulis : Cornelis Lay, Pratikno, dkk

Penerbit : FISIPOL UGM
Cetakan : Pertama, Juni 2002

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Mengamati peta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks transisi politik Indonesia, rasanya belum lengkap jika tidak menyoroti sepak terjang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ada nuansa ironi yang sangat kental mewarnai dinamika perjalanan Komnas HAM selama ini. Dari kelahirannya yang kontroversial hingga kiprahnya yang selalu menjadi pertanyaan publik. Dibentuk tahun 1993 oleh Orde Baru saat rezim otoritarianisme masih kuat menggurita, Komnas HAM justru menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kekhawatiran masyarakat dengan “status” Komnas HAM sebagai badan bentukan negara yang dekat dengan kepentingan penguasa sirna berkat kinerja yang mampu menjadi motor penggerak bagi penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM telah mendobrak ketimpangan struktural di bidang HAM pada masa itu.

Sayangnya, setelah reformasi bergulir tahun 1998, terjadi kemandulan dalam diri Komnas HAM. Bukannya peningkatan performance, malah terseret dalam pusaran fragmentasi politik nasional, semakin tidak mandiri dari negara. Puncaknya, tidak mampu membangun signifikansinya dalam penegakan HAM. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu arena baru pertarungan politik yang strategis bagi kelompok-kelompok yang ada di luar Komnas HAM. Sebaliknya, para anggota Komnas HAM juga membangun patronase politik ke dalam faksi-faksi politik di institusi negara. (hlm vi). Akibatnya, Komnas HAM kehilangan ruhnya di saat sistem politik negara semakin terbuka dan otoritarianisme penguasa tak lagi perkasa.

Buku “Komnas Ham 1998-2001: Pegulatan dalam Transisi Politik”  merupakan paket bersambung dari buku sebelumya, yakni “Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme”. Keduanya mengupas perjalanan panjang Komnas HAM dengan berbagai tinjauan konstelasi politik yang terjadi saat kronologi peristiwa berlangsung.

Bedanya, pada buku “logi” ke-dua yang ditulis oleh dua pakar ilmu pemerintahan dari UGM beserta enam penulis pendukung lainnya ini mencoba lebih jauh bercerita tentang sejumlah ironi Komnas HAM di tengah isu-isu transisi politik pasca kejatuhan Soeharto. Termasuk analisis kinerja Komnas HAM dalam wilayah mikro dan non politis. Juga beberapa “pekerjaan rumah” lembaga itu yang tak jelas kapan selesainya, seperti konflik Maluku, Sampit, Tri sakti Semanggi, dan Timor-Timur.

Dalam wilayah makro dan politis, Lay dan Pratikno membeberkan catatan-catatan kritisnya atas maju-mundurnya kinerja Komnas HAM antara tahun 1998 hingga 2001. Pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada tim ad hoc yang kemudian disebut KPP HAM, hasil bentukan Komnas HAM untuk menangani beberapa kasus misalnya KPP HAM Timor Timur, KPP HAM Abepura Papua, KP2M HAM Maluku, KP3T HAM Tanjung Priok, KPP HAM Sampit, KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II.

Satu lagi persoalan krusial dan mendasar, yaitu kenyataan bahwa Komnas HAM masih mempunyai limitasi dari sudut legal. Walaupun mendapat mandat yuridis yang lebih besar dalam UU No.39/1999 dan UU No.26/2000, namun Komnas HAM secara faktual belum mampu melaksanakan hasil rekomendasinya, apalagi menggugat. Akhirnya, hasil-hasil kerja Komnas HAM terpaksa berhenti pada rekomendasi. Ironisnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM seringkali tidak dilaksanakan oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang. Tentu ini menjadi problem besar penegakan hak asasi manusia di Indonesia. (hlm 193)

Kekuatan utama dari buku ini sebenarnya terletak pada elaborasi pengungkapan fakta yang bersumber dari penelitian lapangan selama lima bulan di paruh akhir tahun 2001. Data-data yang ditampilkan menjadi basis ketajaman analisis. Sehingga secara sepintas, gaya penulisan buku ini lebih mirip laporan penelitian akademis sejenis skripsi maupun tesis. Hanya format-sistemiknya saja yang berbeda, yakni dengan sedikit sentuhan bahasa populer.

Walaupun demikian, penguatan relevansi teoritik mendalam berdasarkan kajian pustaka tetap menjadi pisau analisis dalam mengidentifikasi masalah kelembagaan, proses perubahan format kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan agenda kerja Komnas HAM dalam format politik baru secara holistik.

Buku setebal 305 halaman ini tersusun atas enam bab, yaitu bab I yang berisi penggambaran perubahan suhu politik yang berlangsung di Indonesia antara tahun 1993-1998 dalam perbandingannya dengan periode pasca Soeharto (1998-2001), Bab II memaparkan apa dan bagaimana unsur-unsur perubahan politik yang dimaksud dalam baba sebelumya. Bab III memaparkan implikasi perubahan politik yang membawa pelebaran isu dalam dua level; isu HAM dan aktor pelaku pelanggran HAM. Bab IV menyajikan bagaimana Komnas HAM menempatkan diri dalam fragmentasi politik di level makro nasional.

Sedangkan prestasi dan kegagalan yang telah diraih Komnas HAM dipaparkan secara detail dalam bab lima. Terakhir bab VI menjadi semacam konklusi dan clue bagi persoalan yang dihadapi Komnas HAM sejalan uraian bab-bab sebelumnya.

Pada buku sebelumnya, yang secara fisik jumlah halamannya lebih tipis (184 halaman) terdiri dari tujuh bab. Bab I merupakan pengantar awal yang menjelaskan metode dan sistematika penulisan buku ini. Bab II berisi tinjauan tentang represi politik dan korporatisme negara terhadap hak asasi manusia. Bab III menelaah berbagai fenomena politik internasional dan domestik terhadap eksistensi Komnas HAM. Pada Bab IV sejarah Komnas HAM didedah secara eksploratif. Bab V dan VI melihat kiprah dan performance Komnas HAM dalam penananganan berbagai kasus HAM. Terakhir pada bab VII dibahas kendala dan prospek penegakan HAM, termasuk kinerja Komnas HAM yang bergerak dari pesimisme menuju optimisme.

Sayang, tulisan di dua buku ini tidak banyak menyinggung perbandingan dengan konteks penegakan HAM di negara–negara lain—terutama di negara yang sedang mengalami tarnsisi seperti Indonesia—Padahal komparasi seperti itu biasanya selalu menjadi ciri khas buku-buku politik yang ditulis para pakar dari kalangan akademisi.

Terlepas dari sedikit kekurangan itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi khazanah penegakan HAM di tanah air, juga sebagai wacana kontemplatif dalam mendiskusikan bagaimana Indonesia mampu terlepas dari predikat sebagai negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s