Sekelumit tentang Etika, Kode Etik, Kebijakan, dan Hukum Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam bukunya An Introduction to Ethics, W. Lilie memberi definisi “etika” sebagai ilmu pengetahuan  normatif mengenai kelakuan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Dari pendapat tersebut—juga pendapat ahli-ahli yang lain, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan normatif yang menjadi bagian dari filsafat moral. Ketiga hal ini dapat dihubungkan sebagai berikut; etika merupakan filsafat moral dan filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang disebut filsafat praktis. Dan berbicara tentang filsafat maka tak dapat dilepaskan dari konteks asal-usulnya sebagai ilmu pengetahuan karena kedudukan filsafat yang menjadi induk ilmu pengetahuan.

Lantas apakah dengan demikian kedudukan etika otomatis menjadi ilmu pengetahuan? Kaum positivis menyatakan bahwa Etika bisa menjadi suatu penyelidikan yang menarik, tetapi tidak pernah menjadi suatu ilmu. Aliran positivisme memandang bahwa metode ilmiah (scientific method) merupakan salah satu ukuran matematik, eksak, tetapi kebajikan (virtue) dan keburukan (ice) tidak pernah bisa diukur secara matematis. Ilmu merupakan hasil predikasi yang didasarkan pada hipotesis dan diikuti oleh penyelidikan eksperimental. Ini bertolak belakang dengan  etika yang sifatnya relatif.

Namun, ilmu pengetahuan bukanlah hal yang terbatas pada aplikasi fisik dan eksperimental semata. Ilmu tidak hanya bersifat teoretis dalam pengertian hanya untuk mengenal bagaimana objeknya, tetapi juga praktis. Artinya untuk mengenal bagaimana seharusnya orang bertindak. Ilmu tak hanya deskriptif tetapi juga normatif.

Jadi, jika diambil suatu kecenderungan etika dan ilmu. kedua-duanya bergerak dalam tataran relatif. Karena sebuah ilmu yang tidak dilandasi etika, maka akan cenderung tidak terkontrol dan mengabaikan nilai-nilai moral. Jadi harus ada sinergi antara etika dan ilmu. Memang untuk dapat menjadi ilmu, etika harus (antara lain) bersifat kritis, metodologis dan sistematis. Kritis artinya setiap penerimaaan atau pernyataan harus mempunyai dasar yang cukup. Metodologis artinya dalam proses berpikir dan menyelidiki menggunakan suatu cara tertentu. Sistematis artinya bahwa pemikiran ilmiah dalam prosesnya dijiwai oleh suatu ide yang menyeluruh dan menyatukan sehingga pikiran-pikiran dan pendapat-pendapatnya tidak tanpa hubungan tetapi menjadi suatu kesepakatan (Makmurtono, 1989: 16).

Demikian halnya dengan etika ilmu komunikasi, menjadi domain pengetahuan yang digunakan umtuk melakukan kajian terhadap perilaku dan hasil kerja pelaku profesi bidang komunikasi. Jadi etika komunikasi berbicara masalah kajian profesi komunikasi dengan berlandaskan pada nilai sosial, teori normatif, nilai filsafat etika dan standar moral profesi sebagai perangkat analisis (Siregar,1993:10).

Relativitas etika hanya bergerak dalam tataran bentuk, sedangkan prinsip-prinsipnya adalah sama. Sebagai contoh cara menyapa orang Indonesia berbeda dengan  orang  Jepang. Sebenarnya etika mereka hanyalah berbeda pada bentuk norma moralnya saja. Norma moral yang dianut orang Indonesia adalah saat bertemu orang yang dikenal, harus bersalaman atau jika tidak, maka dianggap kurang sopan. Sementara di Jepang, sesorang harus membungkuk terlebih dahulu untuk memberi kesan sopan pada orang lain. Nah, berarti prinsip-prinsip etikanya mutlak (absolut) dalam kesopanan sedangkan relatif dalam bentuk norma moralnya.

Pengertian Etika dan Kode Etik

Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah (Altschull, 1990). Dalam kaitannya dengan jurnalistik, etika merupakan perspektif moral yang diacu dalam mengambil keputusan peliputan dan pemuatan fakta menjadi berita. Etika terbagi dua: Substantif, wilayah moral personal untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Operasional, wilayah teknis berupa panduan bagaimana meliput dan memuat sebuah peristiwa. Konsep terkini dari etika jurnalisme adalah mendahulukan pelayanan kemanusiaan lebih besar daripada kehendak pribadi. Jurnalis profesional mempercayai bahwa tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan kebenaran. Untuk itu, sejumlah prinsip etis harus dipakai seperti akurasi, objektif, natral, dan sebagainya (Kovach dan Rosenstiel, 2001).

Kode Etik adalah peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yang membantu aksi personal dalam situasi khusus. Dalam konteks jurnalistik, kode etik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers. Sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, Kode Etik Jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh waratwan. Penataan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan wujud dari profesionalisme pers. Menurut Sukardi (2007: 5) terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kode etik dengan hukum. Walaupun sama-sama terhimpun dalam peraturan yang tertulis, kode etik mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan hukum. Setidak-tidaknya terdapat empat perbedaan, yaitu (1) soal sanksi, (2) ruang lingkup, daya laku, atau daya jangkau, (3) prosedur pembuatannya, (4) formalitas dan sikap batiniah.

Menurut Alwi Dahlan (2005, sebagaimana dikutip Sukardi, 2007: 25), keberadaan kode etik setidak-tidaknya memiliki lima manfaat:

a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya;

b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional;

c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi;

d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi; dan

e. Mencegah manuipulasi informasi oleh narasumber

Di sisi lain, sebagaimana tercantum dalam preambule kode etik jurnalistik (KEJ) tahun 2006, kode etik dibuat sebagai pertimbangan bahwa dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, media massa harus menghormati hak asasi publik audiesnya, karena itu media dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.  Salah satu cara menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam menjalankan profesinya.

Dalam kaitan antara etika dan tanggung jawab sosial, posisi pers yang strategis rentan terhadap berbagai godaan, gangguan dan penyimpangan, yang jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik sebagai perwujudan tanggung jawab sosial memiliki dua dimensi, yakni profesionalitas dan moralitas. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, profesionalitas. Profesionalitas merupakan salah satu dasar utama dalam pekerjaan seorang wartawan. Tanpa adanya profesionalitas, tidak mungkin pers menghasilkan karya yang sesuai dengan fungsi dan peranan pers. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik menghargai sekali profesionalitas dan menempatkan profesionalitas sebagai bagian yang sangat penting dari harkat martabat seorang wartawan.  Asas profesionalitas ini antara lain tercermin dari:

  1. Pers harus membuat dan menyiarkan berita yang akurat.
  2. Pers harus menghasilkan berita yang faktual.
  3. Wartawan tidak melakukan plagiat.
  4. Wartawan harus dapat menunjukan identitas kepada narasumber, kecuali dalam kasus investigative.
  5. Pers selalu menguji (cek and ricek) informasi yang ada.
  6. Pers tidak mencampurkan fakta clan opini yang menghakimi. g. Pers menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record.
  7. Pers segara mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.

Secara sederhana pengertian asas ini adalah wartawan harus menguasai bidang pekerjaannya, baik dari segi teknis, sikap maupun filosofinya. Dengan demikian wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai dengan norma-norma kewartawanan dan memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Tegasnya, wartawan Indonesia dituntut untuk mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standard-standard yang telah ditentukan untuk bidang kewartawanan. Penyimpangan terhadap standard yang telah ditentukan berarti menunjukkan bahwa wartawan yang bersangkutan telah bertindak tidak profesional, sehingga otomatis pula wartawan itu telah melanggar asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik.

Banyak sekali contoh mengenai standar profesional yang harus dipenuhi wartawan Indonesia dalam praktik. Misalnya standar mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar yang harus melekat pada wartawan Indonesia: akurat, menguji setiap informasi yang ada dan terpercaya. Kode Etik Jurnalistik menuntut wartawan mempunyai tingkat kecermatan yang tinggi. Begitu pula wartawan harus mempunyai keahlian dalam mengolah mana opini dan mana fakta, serta merangkai keduanya secara tepat. Wartawan yang melanggar standard ini berarti dengan sendirinya mereka sudah melanggar standar profesional. Tindakan seperti itu berarti otomatis melanggar pula asas profesional dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya hanya wartawan yang profesional sajalah yang sebaiknya sudah boleh berpraktik. Sebab jika ada wartawan yang tidak profesional sudah praktik, maka hal itu sama saja dengan menyuruh wartawan yang bersangkutan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Asas profesional memang menyebabkan secara tidak langsung harus ada semacam seleksi kualitas untuk menjadi wartawan, yakni tidak semua orang mampu menjadi wartawan (profesional). Konsekuensi lebih lanjut dari hal ini, mereka yang baru pertama kali terjun ke dalam profesi wartawan sebaiknya diberikan kesempatan lebih dahulu untuk mengenali dunia wartawanan .

Kedua, moralitas. Kode Etik Jurnalistik menjadi moral dan sebagai salah satu pilar bagi wartawan ketika menjalankan profesinya. Hanya jika memiliki moralitas yang tinggi ketika menjalankan tugas, pers dapat pula menjaga moralitas masyarakat dan bangsa.

Asas moralitas ini dalam KEJ antara lain tercermin dari:

Pers tidak beritikad buruk.

  1. Pers menghormati hak-hak pribadi atau privasi orang lain.
  2. Pers menghormati pengalaman traumatik narasumber.
  3. Pers tidak membuat berita cabul dan sadis.
  4. Pers tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak.
  5. Tidak menyebut identitas korban kesusilaan.
  6. Wartawan tidak menerima suap.
  7. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi.
  8. Wartawan segera minta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.
  9. Pers tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA, jender dan bahasa.
  10. Pers tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (jiwa maupun fisik).

Sebagai lembaga sosial yang dapat memberikan pengaruh sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan, jelas moral memegang peran penting dalam pers. Bahkan dalam beberapa hal, pers sendiri dapat berfungsi sebagai penjaga moral tersebut. Betapa membahayakannya apabila pers tidak dilandasi moral yang tinggi. Dengan demikian dalam menjalankan profesinya, wartawan harus memiliki integritas moral yang tinggi.

Kode Etik Jurnalistik menyadari betapa penting dan berharganya moral ini dalam pelaksanaan tugas-tugas kewartawanan. Itulah sebabnya salah satu asas dalam Kode Etik Jurnalistik tak lain adalah asas moralitas. Artinya, Wartawan Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya harus senantiasa berpegang pada moralitas yang tinggi. Dengan kata lain, wartawan yang dalam menjalankan pekerjaannya tidak dilandasi oleh moralitas yang tinggi secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik.

Begitu pentingnya asas moralitas ini, sehingga hampir semua alinea pembukaan dan pasal dalam batang tubuh dalam Kode Etik Jurnalistik dibuat dengan jiwa dan nafas semangat moralitas ini. Bahkan pembukaan Kode Etik Jurnalistik sendiri mengakui bahwa penetapan adanya kode etik itu atas dasar. “Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral….”

Pentingnya moralitas ini lebih jelas lagi terdapat dalam Pasal 1 yang dengan tegas menyatakan, wartawan Indonesia tidak beritikad buruk. Jadi sejak awal bekerja dalam hati nuraninya wartawan Indonesia tidak boleh bertikad buruk. Sejak awal wartawan Indonesia tidak boleh ada niat sedikitpun untuk dengan sengaja semata-mata untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Wartawan Indonesia dituntut untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat luas. Tak boleh ada niat dalam hati wartawan Indonesia untuk sengaja semata-mata merugikan pihak lainnya. Niat atau niat baik dapat diukur dari parameter apakah sang wartawan sudah menjalankan prosedural dan standars yang telah ditetapkan Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dengan jelas juga menyebut,” wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Adanya pasal ini tanpa diragukan lagi wartawan Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya dilarang melakukan dan menerima sogok, suap dan sejenisnya. Larangan ini untuk menjaga moral wartawan agar tetap dapat menjaga indepensinya dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Terkait amplop ini muncul pertanyaan: Jika memang tidak ada pihak yang dirugikan mengapa tidak boleh? Hal ini kembali lagi kepada landasan moral dan tanggungjawab sosial yang tinggi. Walaupun secara tidak langsung tidak ada yang dirugikan, tetapi suap bagaimanapun juga akan menyebabkan adanya semacam keberpihakan kepada pemberi suap dan mengarahkan kepada sikap pers yang tidak lagi profesional, fair, dan berimbang. Hal ini secara keseluruhan akan juga merugikan perkembangan dan moralitas pers. Oleh sebab itu ditetapkan suap dilarang baik untuk yang merugikan atau menguntungkan seseorang.

Begitu tinggi tingginya moralitas yang dituntut terhadap wartawan ketika menjalankan profesinya sehingga wartawan tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA,  jender, dan bahasa. Pers tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (jiwa maupun fisik).  Ini mengandung pengakuan bahwa pada dasarnya manusia memiliki persamaan derajat.

Keharusan melaksanakan moralitas yang tinggi dalam menjalankan profesinya terdapat juga dalam pasal 5. Menurut pasal ini, wartawan tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lagi-lagi hal ini kembali tidak lain memperlihatkan moral yang dianut oleh Kode Etik Jurnalistik. Di balik pengaturan yang melindungi identitas itu dikandung niat tetap menjaga masa depan korban susila dan anak-anak di bawah umur. Betapapun dinamiknya masyarakat Indonesia dan sudah pula memiliki struktur sosial yang sangat terbuka, tetapi tatanan nilai masyarakat Indonesia masih memandang masalah kesusilaan sebagai masalah yang peka. Apabila identitas korban perbuatan susila dijelaskan atau diungkapkan, dikhawatirkan masa depan anak itu akan sulit diperbaiki. Maka diambil ketetapan untuk melindunginya.Jalan pikiran itu membuktikan bahwa moral wartawan dalam menjalani profesinya senantiasa menjaga prospek anak-anak Dan menghindarinya dari kemungkinan “dihancurkan” oleh proses pemberitaan. Ini mencerminkan betapa tingginya integritas moral bagi wartawan manakala sedang menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik beranggapan hanya moralitas wartawan ketika menjalankan profesi yang bersih dan tinggi saja yang dapat menjaga dan membersihkan moral masyarakat. Sementara itu tanpa diminta pun wartawan Indonesia diwajibkan meralat sekaligus meminta maaf apabila mengetahui berita yan, dibuatnya tidak benar. Pengakuan terhadap kesalahan diri sendiri mennyiratkan adanya moralitas yang tinggi dalam diri wartawan.

Pengertian Kebijakan dan Hukum Media

Suatu kebijakan memperlihatkan bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat tentang bagaimana membentuk dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Sedangkan hukum, secara legal dan formal mengikat peraturan yang telah disahkan oleh badan pembuat Undang-undang, dilaksanakan oleh kekuatan eksekutif, dan proses hukumnya diatur oleh pengadilan. Kebijakan seringkali berubah menjadi hukum, agar kebijakan tersebut dapat menjadi sesuatu yang legal dalam mengikat seseorang dan perusahaan. Hukum dalam jurnalistik adalah aturan tertulis yang melindungi hak dan kewajiban jurnalistik yang bersumber dari nilai-nilai sosial, norma budaya dan kebutuhan kolektivitas dalam suatu negara dan kelompok masyarakat.

Di Amerika, kebijakan pemerintah diperoleh dari wakil rakyat yang dipilih dalam kongres atau badan pembuat undang-undang, yang ditetapkan hakim kepada berbagai pengadilan.  Badan hukum juga membuat kebijakan berdasar pada keputusan mereka sendiri, seperti jenis jasa apa yang yang ditawarkan dan berapa harganya.  Beberapa institusi yang penting dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain (1) The Federal Communications Commission (FCC), komisi yang mengatur sebagian besar aspek komunikasi, (2) The National Telecommunication and Information Administration (NITA), badan yang melindungi beberapa aspek dari kebijakan penelitian dan kebijakan Internasional, dan (3) The Federal Trade Commission (FTC), komisi yang memonitor kegiatan perdagangan dan bisnis. Kongres mengesahkan hukum tentang komunikasi. Departemen Kehakiman dan Sistem Peradilan, terutama Pengadilan wilayah Federal melaksanakan dan mengartikan hukum yang ada.

Terdapat dua pengertian hukum. Yakni Hukum dalam arti materiil dan hukum dalam arti formil. Dalam arti materiil, hukum adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat umum dan mengikat secara umum. Dalam arti formil, hukum adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat umum dan mengikat secara umum. Perundangan memiliki dua pengertian. Pertama, merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, merupakan segala peraturan negara yang dihasilkan dari pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah (Masduki, 2006).

Tiga prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu prinsip yuridis, sosiologis dan filosofis. Prinsip yuridis: UU dapat muncul karena atribusi maupun delegasi dari aturan yang lebih tinggi misalnya konstitusi atau TAP MPR. Contoh: UU Penyiaran pengganti UU No. 24 tahun 1997 telah mendapat mandat untuk dibuat dari UUD 1945 yang diamandemen, TAP MPR yang memuat jaminan tehadap kebebasan informasi dan adanya kekurangan pengaturan pada UU Pers No. 40 tahun 1999 maupun UU No. 24/1997. Baik UUD 1945 maupun TAP MPR No. XVII/1999 belum secara rinci mengatur kehidupan penyiaran karena sifat keduanya yang begitu makro dan abstrak.

Prinsip sosiologis: kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini dimaknai secara komprehensif dengan melihat aktor-aktor yang terlibat dan kepentingan yang diakomodasi, bukan hanya menyangkut perluasan representative democracy melalui DPR/DPRD tetapi juga partisipatory democracy, sejauh mana partisipasi publik itu terserap sesuai dengan tuntutan dan juga harapannya. Prinsip filosofis: setiap pembentukan peraturan perundangan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan apa yang dapat mereka harapkan dari hukum yang akan dibentuk, misalnya sebagai sarana mencari keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

Meski demikian, menurut Masduki (2006), hukum adalah produk atau kristalisasi normatif dari kehendak-kehendak publik yang saling bersaing sehingga produk hukum memiliki karakter yang sesuai konfigurasi publik yang melahirkannya. UU sebagai produk hukum tidak berada di “ruang hampa”. Ia merupakan hasil dari proses politik dan ekonomi sehingga karakternya diwarnai konfigurasi kekuatan politik dan ekonomi yang melahirkannya.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

About these ads

7 thoughts on “Sekelumit tentang Etika, Kode Etik, Kebijakan, dan Hukum Media

  1. terima kasih utk kontribusi pemikirannya, jika berkenan akan saya referensikan dalam tulisan2 dan ulasan2 saya. tx.

    • Kenapa? sebagimana artikel2 lain di blog ini sengaja tidak sy tuliskan lengkap referensinya sbg daftar pustaka..hanya sbg bodynote dg tujuan spy pembaca bs menelusuri lbh lanjut dan untuk menghindari replikasi utuh (bbrp kasus terjadi, trtm yg sy temukan pd mahasiswa sy dan juga pihak2 tidak bertngggung jawab)..Mengenai cara pengutipan, sila klik home, lihat discalimer bagian atas kanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s