Menguji Akurasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Persoalan akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-ricek dan kelalaian (kesengajaan?) pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi di lapangan. Namun demikian, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar, meskipun ada kredo: it is true that the source said this (menjadi benar apabila ada rujukan siapa yang mengatakan) (Mencher 2000). Secara mendasar akurasi mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta/informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (McQuail, 1992).

Menyangkut akurasi penyajian, beberapa media memiliki kelemahan umum dalam hal teknik penulisan berita, termasuk di sini kesesuaian judul dengan isi berita, ejaan kata maupun tanda baca (Mencher, 2000). Untuk itu, wartawan yang kemudian dilanjutkan oleh editor, perlu melakukan cek dan cek lagi, koreksi kesalahan tulis, dan meningkatkan kecermatan dalam penggunaan bahasa. Sekali lagi, indikator akurasi yang pokok adalah sumber berita yang jelas dan adanya data-data yang mendukung.

Macam-macam kesalahan akurasi antara lain: (1) omission (kelalaian/tidak mencantumkan sumber); (2) under/over emphasis (kurang/berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan); (3) misspelling; kesalahan eja; (4) faulty headlines (headline salah) atau inkonsistensi antara headline dan isi; (4) misquotes, incorrect age, name, date, and  locations: kesalahan  mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat (5) kesalahan menampilkan atribusi narasumber. Akurasi atribusi narasumber dilihat dari kesesuaian person/organisasi; siapa dia; apa keahliannya; dan sebagainya).

Terkait akurasi sumber informasi, repoter harus mengidentifikasi ulang sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Idealnya penyebutkan sumber harus menyebutkan nama, bukan anonim (tanpa nama). Menurut Mencher (2000), ada 4 tipe atribusi (penyebutan sandangan nama) yaitu (a) on the records: seluruh statement dan atribusi dapat dikutip (perlu sebutkan nama dan titel yang memberikan statement); (b) on background: seluruh statement dapat dikutip tapi tidak untuk atribusi (narasumber tidak dapat disebutkan secara detil hanya disebutkan  misalnya: “A White House official”); (c) on deep background: apapun yang dikatakan oleh sumber tidak dapat dikutip langsung, begitu pula identitas narasumber sehingga jurnalis menulis sendiri kisah tersebut; (d) off the record: informasi hanya untuk pengetahuan reporter saja dan tidak dapat disebarluaskan. Informasi pun tidak dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumber yang lain

Sementara itu, Deborah Howel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebutkan aturan (baca: larangan) dalam penggunaan anonim:

  1. Jangan pernah menggunakan sumber anonim untuk memberi opini terhadap pembaca.
  2. Jangan pernah menggunakan sumber anonim sebagai kutipan pertama dalam tulisan.

Anonimitas sesungguhnya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahkan menjadi hak wartawan, yang disebut sebagai Hak Tolak. Pada pasal 7 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran dalam KEJ ditulis sebagai berikut:

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Penyalahgunaan hak tolak dengan dalih menjaga kerahasiaan dan demi kemanan narasumber seringkali menggiring wartawan yang tidak bertanggungjawab untuk membuat fakta rekayasa.

David Yarnold (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), redaktur eksekutif San Jose Mercury News, mengembangkan metode daftar pengecekan akurasi (accuracy checklist). Saat memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

  1. Adakah seseorang telah memeriksa ulang, mengkonfimasi, menelpon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam berita? Bagaimana dengan penulisan nama dan gelar?
  2. Apakah materi latar belakang (background) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
  3. Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah didentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
  4. Apakah tulisan memihak atau membuat penghaminan yang tidak kentara?
  5. Apakah ada sesuatu yang kurang?
  6. Apakah semua kutipan akurat dan sandangnya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Menjaga dan memenuhui akurasi pemberitaan sesungguhnya bukanlah persoalan yang rumit karena bisa dicapai dengan ketelitian dan sedikit kesabaran. Memenuhi akurasi juga akan melindungi dua pihak: media itui sendiri dan yang terpenting melindungi publik, baik pembaca, pendengar, penonton, pengakses berita.

Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam mencermati sebuah fakta atau detil.

a. Jangan Menebak.

Penulis harus memegang betul apa saja yang diketahui dan apa saja yang dimengerti. Jika penulis tidak benar-benar yakin, cek kembali hal itu atau tinggalkan sama sekali. Jangan pernah mengira-ngira.

b. Angka

Ceklah dua kali semua angka dan jumlah. Sebuah angka seringkali tak memiliki makna, kecuali diletakkan pada konteks yang mudah dipahami pembaca. Angka tentang omset penjualan misalnya, tak punya makna jika tak disertai omset penjualan tahun lalu, berapa persentase kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Nama, Tanggal, dan Tempat

Tak ada orang yang senang jika namanya ditulis salah. Usahakan meminta sumber serita mengeja sendiri nama sekaligus gelar dan nama panggilannya. Lihat di buku rujukan yang terpercaya, misalnya buku apa siapa atau ensiklopedi. Jangan percaya hanya pada leaflet atau selebaran atau omongan teman.

d. Kutipan

Apakah suatu kutipan benar-benar seperti yang dikatakan oleh sumber? Apakah catatan penulis benar dan berani mempertahankan sampai di meja pengadilan? Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata kita sendiri saja.

e. Terburu-buru

Kata-kata yang sering digunakan sebagai permintaan maaf atas beberapa kesalahan adalah: ”Saya tidak punya waktu untuk mengeceknya kembali”. Alasan yang tidak bisa diterima.

f. Cerita Bohong

Sangat jarang penerbitan yang tidak memasukkan hal ini ke dalam beritanya. Keragu-raguan adalah perlindungan terbaik. Jika sebuah cerita atau kenyataan seolah-olah sangat aneh atau menakjubkan untuk dipercaya, jangan percaya hal itu sebelum ada pembuktian.

g. Kesalahan Teknis

Perhatian yang istimewa sangat dibutuhkan pada tulisan khusus seperti ilmu pengetahuan hukum, kedokteran, teknik, keuangan, dan sejenisnya. Sediakan waktu untuk menelitinya, dan kemudian ceklah kembali informasi yang kita peroleh melalui pakar yang dapat dipercaya pada bidang yang bersangkutan.

h. Rekayasa

Manipulasi, perubahan konteks, distorsi, pemaparan yang salah, sindiran, kebencian, gosip, kabar angin dan melebih-lebihkan. Semua itu sangat tinggi ongkosnya, sementara hasilnya sangat rendah. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2013)


1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Kelemahan Digitalisasi Penyiaran

ISAT-telecommunication-220x300

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan chanel frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus (noise sangat kecil), penambahan  jenis ragam layanan (audio, video, data).

Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran.

Pertama, Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital (Setyobudi, 2006). Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus/patah-patah atau bahkan tdak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali.

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVJSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 ).

Keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketrampilan operatornya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekilas tentang Standardisasi Televisi Digital

Image

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Standardisasi di bidang pertelevisian dimulai sejak era televisi analog. Teradapat tiga standar sistem penyiaran televisi analog yang populer di seluruh dunia, yaitu NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating by Line), dan SECAM (Sequential Couleur Avec Memoir). Pada awalnya standarisasi ketiga sistem analog tersebut cukup merepotkan akibat tidak saling kompatibel satu dengan lainnya. Sehingga sering menjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti kamera, video dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi dengan dikembangkannya perangkat berstandar multisystem, yaitu perangkat yang mampu menerima sistem warna yang berbeda, namun tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan.

Seperti halnya televisi analog yang mempunyai standar penyiaran PAL, NTSC, dan SECAM, televisi digital juga memiliki standar sendiri. Standardisasi penyiaran diperlukan dengan berbagai alasan, di antaranya: dalam proses manufaktur perangkat baik receiver maupun transmitter dapat diterima di seluruh dunia, sehingga pangsa pasar produk lebih luas dan ekonomis (Gollenia, ed, 2000). Selain itu, secara teknis, standardisasi mempermudah dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi antarwilayah maupun negara.

Terkait dengan jenis-jenis standar televisi digital (DTV), dikenal tiga standar, yaitu DVB (Digital Video Broadcast), ATSC (Advanced Television System Committee), dan ISDB  (Integrated Services Digital Broadcasting). Sedangkan DVB sendiri dikategorikan menjadi: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable), DVB-H (handheld), dan  DTV Broadcasting

Pada awalnya, sesuai Permen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital di mana teknologi digital yang akan digunakan adalah sistem siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). Mulanya, standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial  dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (Advanced Tel evision Sistem Comittee) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (8-level vestigial side-band) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (integrated serviced digital broadcasting), juga teknologi T-DMB (terrestrial digital mobile broadcasting) dari Korea dan DMB-T (digital mobile broadcasting terrestrial) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan solusi efisiensi bandwidth dengan teknologi multiplexing.

Jika diuraikan lebih lanjut, alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing– masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Sedangkan alokasi kanal frekuensi untuk layanan radio digital penerimaan tetap free-to-air T-DAB di Indonesia adalah pada band III VHF, yaitu kanal 5-10 (total 6 kanal) dengan lebar pita masing–masing kanal adalah 7 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 2 kanal, karena 4 kanal lain digunakan di wilayah–wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi  selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

Dengan demikian, pada 1 wilayah layanan hanya akan ada 1 menara pemancar utama yang digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara infrastruktur penyiaran digital di wilayah tersebut, ditambah dengan menara– menara tambahan di daerah–daerah yang kualitas penerimaannya kurang baik serta menara–menara yang bertindak sebagai gap filler.

Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi yang dipilih Pemerintah adalah  DVB-T2. Pemilihan DVB-T2 ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/P/Men.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak berbayar (Free to Air). Ketentuan ini tertuang dalam pasal (1) yang berbunyi:

Standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditetapkan di Indonesia adalah Digital Video Broadcasting–Terestrial Second Generation (DVB-T2).

[Iwan Awaluddin Yusuf[]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Super Trap: Ketika Televisi Terjebak Acara Reality Show

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sejak Spontan pertama kali hadir pada tahun 1995 di layar kaca, bisa dikatakan, pemirsa televisi swasta Indonesia mulai mengenal konsep acara reality show. Kesuksesan acara yang melambungkan nama komedian Komeng ini segera diikuti oleh program sejenis di stasiun televisi swasta lain. Rating yang tinggi dengan biaya produksi murah mendorong terus diproduksinya acara-acara reality show yang hingga saat ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa acara yang fenomenal dengan variasi konsep di antaranya Paranoid, Katakan Cinta, Tolong, Bedah Rumah, Kena Deh, Ketok Pintu, Termehek-Mehek, Dunia Lain, Pemburu Hantu, Playboy Kabel, Curhat Anjasmara, Kacau, Uang Kaget, Tukar Nasib, Jika Aku Menjadi, Super Trap, Realigi, dan lainnya.

Namun demikian muncul pertanyaan, apakah acara yang yang sekarang banyak disebut reality drama tersebut benar-benar nyata atau sekadar rekayasa? Anette Hill (2005) pernah mengkritik, model reality show yang sering ditayangkan televisi sebagai (un)reality show karena sering membodohi publik dengan format acara yang seolah dikemas nyata, padahal di dalamnya mengandung unsur skenario, penyutradaraan, dan keterlibatan pemeran yang dibayar.

Di Indonesia, banyak momentum yang menjadi kontroversi acara reality show. Kasus terbaru adalah Program Super Trap yang ditayangkakan Stasiun Trans TV (Minggu, 25 November 2012). Tim produksi Super Trap memasang kamera tersembunyi untuk menangkap adegan para pengguna toilet umum yang akan buang air besar/kecil. Dengan konsep menjebak, mereka memasang jebakan pada toilet dengan kamera tersembunyi yang dipasangkan dalam ruangan toilet. Unsur kejutannya sebagaimana diinginkan oleh tim kreatif, para korban (pria dan wanita) yang sudah menurunkan celana dikejutkan dengan toilet yang mendadak terangkat ke udara menggunakan alat hidrolik. Akibatnya orang-orang yang dijebak di toilet tersebut terlihat auratnya hingga secara spontan berusaha menutupinya dan memakai pakaian yang ditanggalkan karena ditonton semua orang yang lewat di sekitar lokasi. Walau memang bagian vital para korban disamarkan, ditutup dengan emoticon, namun yang dilakukan kru Super Trap sangat tidak etis dan tidak bisa dibenarkan. Super Trap edisi toilet ini akhirnya dihujani protes di media sosial. Mereka yang malam itu sempat menonton, menilai bahwa jebakan Super Trap kali ini bukan lagi kreatif, tapi justru kelewat batas, tidak bermoral, dan melanggar privasi.

Ironisnya, pada saat acara penjebakan sebagaimana terlihat di layar kaya, kru acara terlihat cengengesan karena jebakannya berhasil. Pra kru seolah tidak sadar arti penting kepantasan dan kesantunan dalam dunia penyiaran. Sebagai salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, Trans TV yang menyiarkan program ini juga telah melakukan kekerasan simbolik karena menabrak ruang pribadi masyarakat. Jika kamar kecil sebagai simbol privasi sudah tak aman dari pengawasan kamera media, itu tentu menjadi salah satu tanda buruknya kualitas profesionalisme media dalam menjaga etika .

Selian pelanggaran etika, dari segi kreatif, tema toilet inipun sesungguhnya mengandung masalah karena ternyata tidak lebih dari copy-paste tema acara reality show lain di luar negeri. Sayangnya demi mengejar kecepatan produksi dan memenuhi variasi tema, akhirnya tidak sempat lagi diriset atau sertidaknya dipikirkan bagaimana kepantasan dan kelayakannya jika tema tersebut diterapkan di Indonesia. Dari kasus ini juga akhirnya terkuak, sebagaimana dugaan banyak orang, orang-orang yang dikerjai itu sesungguhnya para talent yang sengaja dibayar oleh Trans TV untuk berakting seolah-olah dikerjai secara alami. Kaganjilan reality show sebagai pertunjukan acara yang seharusnya “nyata” namun terlihat dibuat-buat juga tampak dari akting para pelaku yang terlibat sangat “sadar kamera”. Para pemain seolah menyadari posisi mereka saat kamera dengan diam-diam merekam. Bagi penonton yang jeli akan mudah mengindentifikasi jika mereka hanyalah cast yang diatur agar menjaga ‘titik pandang’ kamera sehingga mudah saat proses editing.

Adanya sebagian pemain bayaran inilah yang menyebabkan banyak korban dalam acara reality show seolah-olah tidak keberatan, bahkan dengan mudah berpose senang di depan kamera setelah dikerjai habis-habisan. Bayangkan jika kita bukan talent, namun menjadi korban dikerjai/dijebak di toilet seperti itu? Sudah pasti sebagai orang normal akan marah-marah, menyumpah, bahkan bisa menuntut secara hukum.

Menyikapi kasus Super Trap, KPI Pusat akhirnya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Trans TV atas tayangan Super Trap edisi toilet tersebut. Selain itu KPI Pusat juga menghukum Trans TV untuk menayangkan dan menyiarkan pernyataan permintaan maaf yang berkaitan dengan aduan dan pelanggaran yang telah terjadi.

Seandainya Televisi Mau Belajar dari kontroversi masa lalu, maka kasus Super Trap barangkali tidak perlu terjadi. Salah satu reality show di Indonesia yang paling diingat karena “ketidaketisannya” sekaligus memakan korban adalah acara PARANOID. Ditayangkan di tahun 2008, acara ini mengambil format “spoof”, yakni para korban yang diambil secara acak akan dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka seperti seorang paranoid yang ketakutan. Sebagian besar korban ditakuti dengan kejutan pemunculan mahluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, atau pun yang lain.
Acara ini pada akhirnya memakan korban. Diana Damey Pakpahan yang kala itu sedang hamil 8 bulan nyaris keguguran setelah terjatuh akibat dikageti oleh Tim Paranoid. Atas kejadian itu, Diana sempat memejahijaukan produser dan stasiun televisi yang membuat serta menyiarkan acara tersebut. Beruntung semua pihak akhirnya bisa berdamai.(Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Selain Paranoid ada juga MOP (Mbikin Orang Panik) yang merupakan salah satu acara reality show berusia pendek. Ditayangkan sekitar tahun 2005, reality show ini hanya ditayangkan sekitar 10 episode sebelum akhirnya masa penayangannya dihentikan. Acara yang juga mengambil format “spoof” ini bertujuan untuk “ngerjain” korban yang dipilih secara acak hingga panik dan ketakutan. Pada saat korban hampir putus asa, barulah diberi tahu kalau ia baru saja dikerjain. Dalam sebuah episode MOP, ada seorang korban bernama Piko, yang saat itu Mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul – yang tiba-tiba didekati oleh polisi (diperankan anggota polisi Metro Jaya sesungguhnya). Si korban dicurigai membawa ganja. Saat digeledah, diam-diam sang polisi menanamkan narkoba ke tubuh korban. Begitu narkoba tersebut ditemukan, sang korban langsung digelandang ke polisi dan ditanya macam-macam. Sang korban benar-benar stress dan nyaris depresi. Akibat tayangan tersebut, Kepala Polda Metro Jaya (kala itu) Inspektur Makbul Padmanegara langsung menyidangkan tiga perwira polisi yang ikut dalam tayangan tersebut (Kepala Polsek Kebon Jeruk KomPol Ahmad Alwi, Wakapolsek Kebon Jeruk Ajun Kompol Hermino, dan Kepala Unit Patroli Polsek Kebon Jeruk Inspektur Satu Sunarjo). Tayangan tersebut dianggap sangat melanggar kode etik kepolisian dan mencemarkan nama baik polisi. Sejak mencuatnya kasus ini, maka acara tersebut langsung dihentikan penayangan dan pembuatannya (Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Bagaimana aturan penayangan reality show semacam ini? PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA terbaru yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN pada Bagian Keenam tentang Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik pada pasal 32 disebutkan:

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;

b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;

c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;

d. tidak disiarkan secara langsung; dan

e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

Dengan terus memproduksi acara reality show semacam Super Trap ini, Trans TV dan televisi lain sesungguhnya sedang terjebak dalam ketidakpatutan dengan dalih kreativitas. Kreativitas yang akhirnya menjadi bumerang karena melanggar batas-batas etis. Dalam mengekpos privasi, kesalahan, penderitaan, kemiskinan, atau rasa malu orang lain dan mempublikasinnya ke hadapan publik sebagai hiburan sama saja dengan “pembunuhan karakter” dan “penelanjangan harga diri”?  Ironisnya, semua itu menjadi hal yang halal dalam indutri televisi kita karena alasan sekadar “hiburan”. Kalau sudah demikian, lantas di manakah hak publik untuk mendapatkan hiburan yang berkualitas? (Iwan Awaluddin Yusuf).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

“Courtesy Youtube”: Tayangan Instan Milik Siapa?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Jika Anda ditanya, acara di televisi apakah yang paling tidak kreatif namun banyak iklannya? Tentu akan muncul berbagai variasi jawaban. Menurut saya, salah satu acara yang layak divonis tidak kreatif adalah tayangan instan “Courtesy Youtube”.  Bentuknya berupa tayangan berisi potongan video dari Yuotube yang diiringi dengan narasi, tema, dan judul yang dibuat unik dan menarik disertai ranking atau peringkat antah berantah. Seperti contoh 7 keajaiban dunia binatang, 7 kejadian lucu saat sepak bola, 10 masjid terindah di dunia, 7 hadiah ulang tahun termahal, sekolah paling aneh sedunia, dan masih banyak lagi judul-judul dan ranking ajaib sesuai dengan kebutuhan tayangan.

Sejauh ini,  tayangan comotan instan dari Youtube di televisi tetap bertahan karena masih menghasilkan rating yang tinggi. Disebut tayangan instan karena tidak memerlukan proses shooting dan tetek bengek proses produksi lainnya, melainkan hanya mengambil bahan dengan cara mendownload video di situs Youtube, diberi narasi voice over, diedit dengan grafis sederhana, lalu dicantumkan “courtesy youtube” dibawahnya. Habis perkara! Urusan hak cipta dan validitas informasi seolah menjadi nomor sekian. Yang penting iklan jalan terus, program tetap berlanjut.

Hampir setiap stasiun televisi mempunyai program acara instant model ini. Sebutlah di Trans 7 yang menjadi pelopor program On the Spot. Awalnya tayangan ini pada tahun 2010 menayangkan video klip musik dengan pembawa acara Thalita Latief. Pada awal 2011, terlihat perubahan signifikan. On The Spot bertransformasi menjadi program dokumenter (menurut rating Nielsen, On The Spot masuk kategori Information: Documentary, namun jangan membayangkan dokumenter acara ini seperti tayangan Discovery atau National Geographic Channel). Acara yang tayang setiap Senin-Jumat pukul 19.30 WIB ini mengambil potongan klip dari situs Youtube. Setiap episodenya, ada tema khusus yang diangkat. Dari 1 tema, akan ditampilkan 7 contoh. Misal; 7 Fenomena Alam Teraneh, 7 Ikan Spektakuler di Dunia, 7 Penampakan Menghebohkan sampai 7 Makhluk Misterius. Kehadiran On The Spot cukup berpengaruh pada jam primetime. Pada September 2011, Menurut Rating AC. Nielsen, On The Spot bahkan ada di posisi 2 dengan TVR 4,3 dan share 17,3. On The Spot mampu bersaing ketat dengan program sinetron, animasi, dan lawak yang mendominasi top 10 rating. (http://www.tabloidbintang.com/film-tv-musik/ulasan/15540-acara-qcourtesy-of-youtubeq-tumbuh-subur-di-tv-nasional.html)

On The Spot bukan satu-satunya acara Trans 7 yang menampilkan tulisan Courtesy of Youtube. Untuk slot pagi, ada Spotlite yang tayang di Trans 7 pukul 10.00 WIB. Formatnya seperti  On The Spot, tetapi tidak berpatokan pada 7 item. Beberapa tema yang pernah dibahas: “Penyanyi Indonesia yang Meraih Penghargaan Nasional” dan “Keunikan Hidangan Penutup”. Lebih bertema ke wanita atau ibu rumah tangga karena pada pukul 10.00 WIB kebanyakan penontonnya adalah wanita atau ibu rumah tangga. Namun ratingnya tak secemerlang On The Spot. September 2011, situs tabloidbintang.com mencatat Spotlite ada di peringkat 126 dengan TVR 0,9 dan share 6,4.

Global TV tidak ketinggalan. Menampilkan acara bertajuk Hot Spot dengan host Maya Wulan. Tema-temanya seragam, antara lain Bank Unik di Dunia, Museum Terseram di Dunia, atau Suasana Puasa di Berbagai Negara. Bahkan jika diamati, logo Hot Spot sengaja dibuat mirip dengan logo Youtube. Rating Hot Spot September 2011 ada di posisi 120 dengan TVR 0,9 dan share 6,6 (http://www.tabloidbintang.com). Meski kurang prima jika bersaing dengan stasiun lain, tapi acara ini masuk top 10 program Global TV. Hot Spot tayang Senin-Jumat pukul 11.30 WIB. Global TV mempunyai tayangan baru yang serupa bernama TOP Banget yang tayang sore pukul 16.00 WIB

ANTV pun ikut-ikutan memiliki acara  bernama  Wooow! yang tayang 2 kali sehari, pukul 08.00 WIB dan 16.30 WIB. Bila dirata-rata, program ini menduduki peringkat 144 dengan TVR 0,7 dan share 6,2 (http://www.tabloidbintang.com). Kalau dilihat secara all-channels memang tidak bagus, tapi jika hanya melihat rating tayangan antv, Wooow! ada di peringkat 10.

Stasiun paling senior, RCTI juga punya tayangan serupa. Dengan judul Top 5, tayang di RCTI pukul 16.15 WIB. Episode perdana yang tayang pada tanggal 4 September 2011 ada di peringkat 82 dengan TVR 1,3 dan share 11,7 (http://www.tabloidbintang.com/film-tv-musik/ulasan/15540-acara-qcourtesy-of-youtubeq-tumbuh-subur-di-tv-nasional.html)

Bagaimana cara produksi tayangan dari program instan ini?  Dari pra produksi, produksi hingga paska produksi tahapannya kira-kira adalah sebagai berikut. Dimulai dari proses kreatif yakni mencari dan menentukan tema yang dianggap menarik (unik), selanjutnya membuat skrip (naskah) dari tema yang telah ditentukan dan dipreview oleh produser. Langkah berikutnya mencari dan mengumpulkan (mendownload) materi video dari Youtube sesuai tema yang telah ditentukan. Setelah selesai, diserahkan ke bagian editing. Dalam proses editing, aspek yang penting selain meningkatkan kualitas video (pencahayaan dan suara) adalah mengisi suara narator  “VO” (Voice Over). Biasanya talentnya adalah perempuan dengan suara khas, sebagaimana pengisi suara infotainment, meskipun tidak sampai sedramatis Fenny Rose :). Proses editing ini dilakukan dari awal editing (rough cut) sampai final untuk keperluan tayang, dokumentasi di library master, dan back up.

Dari tahapan tersebut sangat jelas, program acara ini tidak membutuhkan biaya yang besar untuk sekali proses produksi. Bahan utama dari tayangan hanyalah video yang jumlahnya ribuan dari YouTube lalu diedit sederhana berdasarkan tema dan materi yang telah ditentukan.  Pada program acara yang menampilkan host (pembawa acara) serta melalui proses shooting, memerlukan sedikit modal lebih untuk tayangan ini. Menurut keterangan dari sahabat penulis yang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta, untuk biaya produksi acara semacam ini sendiri tidak lebih dari 10 juta tiap episodenya. Yang terdiri dari bayaran host 3,5 juta rupiah (host yang sudah punya nama), untuk VO (Voice Over) 250 ribu dan biaya operasional untuk syutingnya memerlukan biaya 3 juta perepisode. Jika dihitung untuk jumlah keseluruhan biaya produksinya perepisode adalah 9.250.000 rupiah. Bagimana biaya produksi program acara Courtesy Youtube yang tidak memakai pembawa acara dan tanpa proses shooting? Tentu saja jauh lebih murah. Biaya yang dikeluarkan praktis hanya untuk membayar VO (Voice Over) dan editing, total sekitar 700 ribu rupiah. Hebatnya, keuntungan perepisode sama seperti program dengan host dan shooting.

Secara teknis, bahan mentah dari proses tayang adalah 21 menit ditambah iklan dan promo tayangan menjadi 30 menit setiap episode. Untuk iklan, umumnya per 30 detik  rata-rata dibanderol tarif 6 juta rupiah. Jika dihitung dengan perincian jumlah iklan dikalikan slot total durasi untuk TVC, maka akan diperoleh keuntungan yang sangat fantastis. Singkat kata, keuntungannya sangat besar dalam satu kali tayang. Berkali lipat dari proses produksi yang tidak seberapa.

Bagaimana dengan hak siarnya? Inilah yang menjadi pangkal kontroversi. Tayangan-tayangan tersebut hanya menyertakan tulisan “Courtesy Youtube” atau “Courtesy of Youtube” dan dianggap sudah cukup sebagai izin pengambilan hak siarnya. Padahal, Youtube sendiri adalah media jaringan sosial yang menerima unggahan video-video dari berbagai pihak di seluruh dunia. Video yang diunggah pun hak ciptanya melekat pada penggunggah atau pemilik asli videonya, bukan Youtube sebagai medium siar, apalagi stasiun televisi yang bahkan dengan penggunggah atau pemilik videonya pun tidak saling mengenal atau pernah berkomunikasi. Kesimpulannya, video-video tersebut menghasilkan uang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Jelas ini bukan proses kreatif yang membanggakan.


1)  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekadar Migrasi Teknologi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit) sehingga dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data (bitstreaming), termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Semua jenis informasi diperlakukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama (byte/bit). Bit ini berupa karakter dengan dua pilihan: 0 dan 1, on dan off, yes dan no, ada informasi atau tidak. Penyederhanaan ini pada akhirnya dapat merangkum aneka bentuk informasi: huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sekaligus ke dalam satu format sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai keperluan: pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian, sekaligus dalam satu perangkat.

Dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Proses teknologi dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi penyiaran. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran di antaranya adalah kanal siaran dan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh pemirsa akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih.

Dalam konteks penyiaran radio, digitalisasi radio berarti menerapkan teknologi radio yang membawa informasi dalam sinyal digital dengan metode modulasi digital. Dalam hal ini umumnya disebut dengan teknologi penyiaran digital audio. Sistem penyiaran radio digital berjalan melalui multiplexing dan kompresi yang menggabungkan sejumlah audio/data stream ke dalam satu kanal penyiaran. Setiap stasiun radio menempati slot di multiplex dengan bit rate yang sama atau berbeda sesuai kebutuhan. Saka dengan televisi, teknologi penyiaran radio berbasis digital menjanjikan suara  yang lebih jernih.

Teknologi multiplexing ini sendiri memungkinkan dilakukannya pelebaran kanal frekuensi . Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu frekuensi, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam frekuensi sekaligus. Bahkan penyiaran digital mengandaikan satu frekuensi yang digunakan oleh satu stasiun televisi saat ini dapat menawarkan 12 slot siaran. Kondisi ini dimungkinkan karena dalam sistem digital pelebaran frekuensi bisa dilakukan. Berbeda dengan teknologi analog yang memungkinkan hanya satu frekuensi untuk satu slot siaran.

Gelombang radio memliki kaitan erat dengan frekuensi karena salah satu satu penciri gelombang radio dikenal dengan istilah frekuensi. Jika dianalogikan frekuensi memiliki harga atau nilai dari 0 sampai tak terhingga. Peralatan pemancar radio jika memancarkan sinyal akan menempati satu rentang frekuensi tertentu. Jika dikaitkan dengan istilah lebih teknis, frekuensi menempati sebuah rentang, masing-masing rentang ini secara teknis disebut dengan channel/kanal.

Selain peningkatan di sisi kuantitas program siaran yang dapat disalurkan dalam satu kanal frekuensi, teknologi penyiaran digital pun menawarkan keandalan lain di sisi kualitas penerimaan yang jauh lebih baik dibandingkan penyiaran analog serta program siaran yang dapat disalurkanpun lebih bervariasi jenisnya. Yang tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan merata. Televisi digital memudahkan, memanjakan penonton di rumah, stasiun televisi, dan production house, hingga pemerintah.  Penonton dimanja dengan berbagai fasilitas yang belum pernah dinikmati sebelumnya. Fitur picture-in-picture (PIP) mempersingkat langkah pindah-pindah saluran. Telinga dan mata penonton juga dibuai kualitas suara dan gambar bersih dan tajam. Bahkan jika infrastruktur lainnya sudah saling mendukung, menjelajahi Internet juga tidak usah repot-repot menyalakan komputer jika konvergensi Internet dan broadcast sudah sempurna. Untuk stasiun televisi sendiri, penghematan biaya operasional sehari-hari menjadi tujuan utama digitalisasi ini. Mata rantai produksi-distribusi-eksibisi bisa menjadi lebih singkat dan lebih murah.

 

Migrasi: Tak Sekadar Alih Teknologi

Keputusan pemerintah dengan berbagai argumentasi untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog, secara logis memang dapat dipahami. Namun demikian, migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.

Fokus utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya digitalisasi penyiaran adalah proses migrasi dari analog menuju digital. Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran meliputi beberapa aspek, yakni (1) kebijakan simulcast dan switch off (atau alternatifnya: tidak harus total switch off), (2) mekanisme sosialisasi, (3) pengadaan set-top-box, (4) ketersediaan pusat layanan informasi, dan (5) kejelasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. Beberapa aspek migrasi tersebut diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan simulcast dan switch off. Pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap “simulcast” (siaran TV analog dan digital disiarkan bersama-sama) dan tahap ”switch off” (siaran TV analog dihentikan secara total). Tahap simulcast bertujuan mempersiapkan masyarakat agar secara bertahap menggunakan alat bantu penerima siaran TV digital (set-top box/STB) atau sekaligus menggunakan pesawat TV digital, dan kepada Lembaga Penyiaran untuk mengalihkan siarannya dari analog ke digital. Pada masa simulcast ini, siaran analog dan digital dapat diterima bersama-sama.

Kebijakan simulcast ini harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharusnkan total switch of tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki deadline switch off yang jelas, sebagai perbandingan Canada misalnya lebih fleksibel dalam merencanakan switch off dari analog ke digital. Tidak ada deadline bagi stasiun televisi yang menggunakan pemancar analog bertenaga rendah (low power analog transmitter) dan juga stasiun televisi di luar 28 stasiun yang dimandatkan oleh the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). Adapun deadline switch off bagi 28 stasiun yang dimandatkan adalah 31 Agustus 2011.

Dua puluh delapan stasiun yang dimandatkan untuk segera beralih ke penyiaran digital adalah stasiun yang bersiaran di wilayah ibu kota negara dan ibu kota provinsi, stasiun yang target pasarnya dilayani oleh berbagai stasiun, serta stasiun memiliki pasar dengan populasi di atas 300.000 (lihat http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-406.htm).

Dalam proses transisi dari analog ke digital, pemerintah Canada memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah Amerika Serikat. Jika di Amerika Serikat, pemerintah mendorong percepatan switch off dengan memberikan bantuan kepada broadcaster untuk pengadaan peralatan digital, memberikan subsidi bagi penduduk untuk pengadaan converter box, dan juga melakukan kampanye digitalisasi dan memberikan informasi kepada publik tentang rencana switch off, maka di Canada, pemerintah sebatas membangun web portal (bernama: Canada’s Transition to Digital Television (DTV)) untuk memberikan informasi kepada publik dan menayangkan iklan tentang televisi digital di sejumlah media massa. Di negara ini pengapdopsian teknologi digital lebih bersifat sukarela. Sebagian besar broadcaster masih memandang bahwa transisi ke digital berbiaya tinggi dan belum melihat dengan jelas sisi keuntungannya.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai rencana digitaliasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog harus terus menerus dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap, sampai masa cut off siaran TV analog. Digitalisasi adalah proses migrasi yang tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan perubahan cara berpikir (mindset) terhadap berbagai aspek yang lahir dari teknologi tersebut, maka sosialisasi perlu dilakukan secara intensif melalui publikasi dan publisitas di berbagai media, iklan layanan masyarakat, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dealer-dealer/toko-toko pesawat penerima TV, dan berbagai saluran yang memungkinkan. Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami digitalisasi penyiaran, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima/menikmati siaran TV digital, dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan.

Pusat-pusat bantuan masyarakat atau ”call center” dengan nomor yang jelas dan mudah dihubungi perlu disediakan oleh semua stakeholder: pemerintah, industri penyiaran, industri STB dan dealernya. Tujuannya tak lain agar migrasi dapat berjalan secara adil dengan kerugian seminimal mungkin bagi masyarakat dan industri. Pusat bantuan pemirsa perlu disiapkan dengan tujuan memberikan pelayanan dan bantuan secara aktif kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal teknis yang berkaitan dengan sistem penyiaran digital.

Ketiga, kebijakan teknologi. Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama Set Top Box, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 (sistem terbaru yang diadopsi pemerintah) yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog.

Selama masa transisi, masyarakat dapat menikmati siaran televisi digital dengan alat bantu penerima yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang telah dimiliki. Konsekuensinya, masyarakat yang menggunakan televisi analog seperti sekarang, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk untuk membeli set top box atau membeli televisi digital, sementara digitalisasi ini di satu sisi bukan kemauan masyarakat, sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk set top box.

Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia perlu dicermati sebelum menyongsong era digitalisasi penyiaran. Regulator perlu mencontoh negara lain dalam proses migrasi ini. Misalnya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia mendanai perangkat set top box bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah perlu mendorong penyediaan STB dan alat penerimaan lain dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Pemerintah akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan akses ke televisi digital.

Dari segi infrastruktur, digitalisasi penyiaran membutuhkan berbagai persiapan seperti peralatan teknis dan program siaran yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Hadirnya teknologi baru ini jangan sampai hanya menjadi “karpet merah” bagi pemodal asing yang memiliki kapasitas modal dan teknologi lebih unggul. Digitalisasi ini hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan dan menata teknologi nasional.

Industri dalam negeri seharusnya dikondisikan untuk siap untuk mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pemerintah harus mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Industri dalam negeri saat ini sesungguhnya telah mampu mendesain, merekayasa, dan memproduksi STB dengan harga terjangkau. Industri dalam negeri juga telah mampu memproduksi konten, bahkan untuk industri konten, Dengan migrasi analog ke digital diharapkan kualitas dan kuantitas konten yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan dan tidak menutup kemungkinan dipasarkan ke luar negeri. Selain hardware, Industri dalam negeri harus mampu membuat perangkat lunak aplikasi layanan (software) yang diperlukan untuk membangun sistem penyiaran digital.

Di sinilah perlu kebijakan teknologi karena pertimbangan bahwa teknologi memiliki posisi strategis dan membawa nilai-nilai tertentu. Arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standardisasi yang ditetapkan oleh standard nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri. (Iwan Awaluddin Yusuf)


*)  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Media dan Liputan Mudik Lebaran

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Bisa dikatakan, arus mudik dan arus balik adalah ritual budaya khas Indonesia. Ritual yang menjelma dari sekadar ekspresi religius menjadi fenomena sosial-ekonomi. Mudik Lebaran di Indonesia memiliki makna yang luas, tak sekadar “arus” melainkan aktivitas “ziarah” yang mengandung nilai budaya dan religius. Selain itu, mudik adalah cerminan semangat kekerabatan dan komunalitas, sekaligus ekspresi ketimpangan ekonomi kota-desa. Fenomena mudik Lebaran bersifat multidimensional. Dalam kaitan inilah, peliputan dan pemberitaan aktivitas mudik oleh media memerlukan kepekaan multiperspektif.

Selama ini, ada beberapa kecenderungan mitos monoton yang dianut media dalam peliputan dan penyajian berita mudik Lebaran. Pertama, mitos lalu-lintas: Semakin macet akibat antrean kendaraan atau semakin banyak kecelakaan, semakin bernilai berita. Kedua, mitos kriminal: semakin banyak peristiwa kriminal misalnya pencurian menjelang Lebaran, semakin bernilai berita. Ketiga, mitos liputan dengan sponsor: Semakin banyak sponsor dalam liputan mudik Lebaran, maka frekuensi dan intensitas berita mudik semakin tinggi. Keempat, liputan mudik sendiri identik dengan jadwal wartawan yang terpaksa piket karena tuntutan kerja sehingga terpaksa lembur dan tidak dapat mudik, melainkan harus menjalankan tugasnya. Dalam banyak kasus, wartawan pemula dianggap strategis meliput mudik sebagai bentuk penempaan mental di lapangan.

Padahal, jika pekerja media lebih “rajin” menggali dan memaknai konteks seputar mudik sebenarnya isu-isunya sangat luas dan variatif, tidak sekadar memenuhi mitos-mitos peliputan rutin tahunan. Konteks utama tersebut misalnya menyangkut kebijakan pemerintah, gaya hidup, tradisi dan budaya lokal, dampak sosial-ekonomi, dan tentu saja akses transportasi yang menjadi hajat utama para pemudik. Paradigma peliputan mudik seharusnya tidak hanya menyiarkan informasi kemacetan/kelancaran arus lalu-lintas, tetapi juga memberi pendekatan baru yang lebih atraktif, antara lain ekspedisi liputan, hiburan dengan menyajikan kesenian, budaya lokal, serta layanan pemudik, misalnya layanan kesehatan di posko-posko mudik. Siaran ini juga perlu melibatkan warga untuk menyampaikan informasi yang lebih populer dengan istilah jurnalisme warga.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penting bagi media untuk menciptakan inovasi dalam hal peliputan mudik, terutama bagi televisi yang dari tahun-ke tahun gencar memberitakan fenomena mudik Lebaran. Peliputan mudik lewat televisi sesungguhnya memiliki kekuatan dan kelebihan jika dibandingkan dengan jenis media lain, terutama jangkauan dalam pandangan mata yang terepresentasikan lewat gambar dan suara. Selain itu televisi dapat menampilkan wawancara langsung dengan narasumber terkait, serta interaktivitas dengan berbagai bentuk konvergensi liputan. Konvergensi ini maksudnya menyajikan berita dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sarana seperti media sosial atau  saluran teknologi interaktif lainnya.

Saat ini, televisi dituntut memiliki desain peliputan mudik yang memiliki visi tidak hanya sekadar “kewajiban tahunan” demi mengejar rating, mengikuti kemauan sponsor/pengiklan, atau dari sisi idealis memberikan pelayanan masyarakat. Liputan mudik harus dimaknai sebagai layanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol/perekat sosial, serta pemberdayaan pemudik dan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan siaran mudik hendaknya mencakup:

  1. Layanan informasi bagi masyarakat tentang keadaan arus lalu-lintas, baik transportasi darat, laut, maupun udara yang dilalui oleh pemudik.
  2. Memberikan hiburan dan layanan masyarakat bagi para pemudik sekaligus kesempatan bagi pengembangan kesenian daerah di posko-posko peliputan.
  3. Menyediakan kesempatan masyarakat dan para pihak lainnya terlibat menggunakan saluran media sebagai penghubung berbagai kebutuhan terkait mudik di dalam dan luar negeri.
  4. Optimalisasi siaran informasi dengan melibatkan masyarakat sebagai wujud citizen journalism.

Dari aspek materi berita, liputan  mudik Lebaran diselenggarakan secara khusus untuk memberikan layanan informasi bagi para pemudik dan keluarga yang akan dikunjungi. Karena itu, berita-berita/informasi yang disuguhkan harus mengacu pada materi informasi yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya:

  1. Pengerahan/penambahan jumlah kendaraan angkutan umum.
  2. Peraturan-peraturan tentang batas kapasitan armada angkutan penumpang.
  3. Harga tiket bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang.
  4. Pengumuman penempatan rambu-rambu lalu-lintas yang baru.
  5. Informasi tentang cuaca, jalur utama, dan jalur alternatif.
  6. Sanksi atau ancaman hukuman bagi para pelanggar peraturan pemerintah.
  7. Kesiapan aparat Kepolisian/DLLAJR (Dinas Perhubungan).
  8. Informasi arus lalu-lintas (pada simpul-simpul rawan macet).
  9. Frekuensi/jumlah kendaraan pemudik dari waktu ke waktu.
  10. Kondisi fisik jalan raya, daerah rawan longsor, atau daerah rawan kejahatan.
  11. Informasi jalan alternatif bebas macet.
  12. Peristiwa kecelakaan lalu-lintas/kereta api/pesawat terbang.
  13. Peristiwa percaloan tiket di terminal bus, stasiun KA, hingga pelabuhan.
  14. Kesibukan di terminal bus, stasiun KA, bandara, serta pelabuhan.
  15. Kesibukan di rumah sakit, posko pemadam kebakaran, hingga POM bensin.
  16. Peristiwa tabrak lari, perampokan di jalan raya, atau tips menghindari kriminalitas copet, gendam, hipnotis, dan lain-lain.
  17. Informasi tentang frekuensi kejahatan dari pihak Kepolisian, dan lain-lain.
  18. Kondisi cuaca.
  19. Advokasi pemudik atau kebijakan tentang mudik.
  20. Kewaspadaan perjalanan di kendaraan umum.
  21. Objek wisata, kerajinan, rumah makan.

Selain berita-berita aktual, media perlu juga menyuguhkan informasi human interest seputar publik, seperti:

  1. Siaran khusus puasa dan Lebaran di luar negeri.
  2. Kemunculan ”Pasar Kaget” di bahu-bahu jalan.
  3. Hiburan rakyat di jalur mudik.
  4. Ulah pedagang asongan.
  5. Pelayanan refreshing gratis bagi para pengendara.
  6. Barang bawaan pemudik yang berlebihan.
  7. Pemudik yang menggunakan sepeda motor atau bajaj.
  8. Terminal bayangan ilegal.
  9. Tingkah-laku unik para pemudik/awak bus/aparat.
  10. Kesibukan aparat Polri/Dinas Perhubungan.
  11. Lalu-lintas uang dari kota-kota besar ke desa-desa.
  12. Kesibukan di pasar-pasar (maupun mall) menjelang Lebaran.
  13. Masyarakat miskin (dhuafa) yang tidak ikut menyambut Lebaran.
  14. Kesibukan umat Islam di masjid-masjid.
  15. Sikap dermawan (empati) umat Muslim dan Non-Muslim terhadap kaum dhuafa.
  16. Keramaian di tempat-tempat hiburan rakyat.
  17. Romantika Idul Fitri (pertemuan haru) sebuah keluarga miskin.
  18. Fluktuasi harga kebutuhan pokok selama Lebaran.
  19. Maraknya kasus penipuan karena desakan kebutuhan.
  20. Kebakaran karena ketiduran ketika masak ketupat.
  21. Kelengangan lalu-lintas di kota-kota besar, seperti Jakarta.
  22. Minat masyarakat terhadap mobil/kendaraan sewaan untuk mudik.
  23. Pemunculan spanduk-spanduk unik.
  24. Kemacetan lalu-lintas, karena sapi/kerbau menyeberang jalan.
  25. Kisah meraup keuntungan pada masa arus mudik/balik.
  26. Kisah sukses/gagal perantau yang pulang mudik.

Selain menyiarkan berita-berita aktual dan informasi faktual, presenter atau reporter dalam siaran khusus Lebaran perlu selalu mengingatkan/menghimbau warga masyarakat calon pemudik, agar:

  1. Tidak lupa mematikan kompor sebelum meninggalkan rumah.
  2. Tidak lupa mencabut regulator kompor gas.
  3. Tidak lupa mencabut kabel setrika, dispenser, rice cooker, dan lain-lain.
  4. Tidak lupa memadamkan listrik rumah secara menyeluruh.
  5. Tidak lupa mengunci lemari yang berisi surat-surat penting.
  6. Tidak lupa memeriksa ulang kunci-kunci pintu dan jendela.
  7. Menitipkan binatang peliharaan kepada orang yang dapat dipercaya.
  8. Menyediakan makanan yang cukup bagi binatang peliharaan.
  9. Tidak lupa memeriksa kelengkapan kendaraan, sebaiknya ke bengkel.
  10. Tidak lupa membawa surat-surat penting.
  11. Khusus bagi calon pemudik yang tinggal di kawasan banjir, diingatkan agar tidak lupa memindahkan barang-barang elektronik (barang penting lainnya) ke atas meja atau ke tempat yang lebih tinggi.
  12. Tidak lupa ”menitipkan” rumah kepada tetangga terdekat yang dipercaya.
  13. Menaati aturan lalu-lintas saat berkendaraan (jabarkan sesuai UU lalu-lintas)

Demikianlah beberapa pedoman sederhana bagi media dalam  mempersiapkan liputan mudik Lebaran. Media perlu menyadari sepenuhnya bahwa liputan mudik tidak semata-mata ritual atau kewajiban tahunan untuk mengejar rating, melainkan penyelenggaraannya didasari oleh semangat mewujudkan keinginan bersama memberi pelayanan terbaik kepada publik. Selamat (meliput) mudik Lebaran!


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta dan Pemantau Regulasi dan Yegulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta. Sebagian materi tulisan ini dikutip dari buku “Indonesia Lebaran Bersama RRI” yang diedit oleh penulis.

Menggagas Bentuk Lembaga Penyiaran yang Ideal di Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam usaha membangun sistem penyiaran yang demokratis, saat ini UU Penyiaran yang sedang dalam proses revisi, hendaknya mengakomodasi tiga jenis penyiaran yang relevan dengan kondisi Indonesia, yakni Penyiaran Publik, Penyiaran Swasta, dan Penyiaran Komunitas. Masing-masing jenis lembaga penyiaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyiaran Publik

Secara khusus, publik dalam istilah penyiaran publik diposisikan dalam dua pengertian, yakni sebagai khalayak (pemirsa atau pendengar) dan sebagai partisipan yang aktif. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju civil society. Sementara mengenai syarat penyiaran publik (public service broadcasting), diantaranya adalah media  yang: 1) tersedia (available) secara “general-geographis”, 2) memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional, 3) bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersil, 4) memiliki imparsialitas program, 5) memiliki ragam variasi program, dan 6) pembiayaannya dibebankan kepada pengguna media. Definisi tersebut mengandaikan bahwa penyiaran publik dibangun didasarkan pada kepentingan, aspirasi, gagasan publik yang dibuat berdasarkan swadaya dan swamandiri dari masyarakat atau publik pengguna dan pemetik manfaat penyiaran publik. Oleh karena itu, ketika penyiaran publik dibangun bersama atas partisipasi publik, maka fungsi dan nilai kegunaan penyiaran publik tentunya ditujukan bagi berbagai kepentingan dan aspirasi publik.[2]

Kemudian, untuk menjawab kehadiran media penyiaran publik di Indonesia saat ini, terdapat hal yang perlu diperhatikan[3]. Pertama, telekomunikasi sebagai basis material. Keberadaan media penyiaran publik bertumpu pada ranah (domain) telekomunikasi, yaitu fasilitas transmisi signal. Setiap transmisi menggunakan jalur telekomunikasi berupa gelombang elektromagnetik yang ‘dikuasai’ negara. Regulasi penyiaran publik harus menjamin pengelolaan spektrum gelombang tersebut dalam bingkai penguatan publik.

Kedua, orientasi fungsi publik sebagai basis kultural. Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini mulai dari ketentuan hukum, kebijakan negara, serta konsensus yang tumbuh di lingkungan masyarakat tentang orientasi dan fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik. nilai bersama ini diharapkan dirumuskan oleh kaum profesional penyiran publik sebagai titik awal dalam penghayatan atas orientasi fungsional kelembagaan.

Ketiga, sistem jaringan publik. Sistem penyiaran publik pada dasarnya berupa ranah jaringan (networks) penyiaran dan stasiun penyiaran. Masing-masing ranah ini dapat memiliki pola orientasi fungsional yang spesifik, serta pola hubungan institusional satu sama lain. Rumusan kedua macam pola ini diperlukan sebagai dasar sistemik kelembagaan penyiaran publik. Keberadaan media penyiran publik juga ditentukan oleh dukungan sosial dan finansial. Secara kongkrit dukungan ini diwujudkan melalui adanya stake-holder yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi kultural penyiaran publik, dan memberi dukungan sistem finansial beroperasinya penyiaran publik.

Keempat, adanya code of conduct profesi dan institusi. Code of conduct dimaksudkan untuk memelihara standar profesi. Biasanya mencakup visi dan misi yang menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja kaum prefesional, bertolak dari sikap terhadap masyarakat, dan pemaknaan atas hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam konteks makna sosial dari media penyiaran publik. Sebagai acuan standar tindakan profesional dan hasil kerjanya suatu institusi memiliki dua sisi, eksternal untuk menjaga makna sosial dari media massa, dan internal sebagai dasar dalam penilaian (evaluasi) profesional sebagai bagian dalam sistem manejemen personalia.

Kelima, sistem kontrol fungsi publik. Untuk menjaga agar suatu institusi dapat berjalan dalam penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap stake-holder khususnya dan publik umumnya. Akuntabilitas memiliki dua sisi, menyangkut parameter akuntabilitas akuntasi dan menyangkut prinsip akuntabilitas sosial untuk menjaga orientasi fungsionalnya kepada publik. Jika pertanggungjawaban akuntansi melalui lembaga audit (publik maupun negara), maka akuntabilitas sosial perlu dipertanggung-jawabkan kepada stake-holder dan lembaga yang relevan. Lewat akuntabilitas sosial ini kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media penyiaran publik berangkat dari kehidupan publik yang dilihat dari posisi sebagai warga masyarakat hanya dalam dua ranah, yaitu dalam lingkup kekuasaan dan lingkup pasar. Padahal, masyarakat memiliki ruang tersendiri untuk berapresiasi, berkarya, berpendapat, dan bersikap terhadap realitas yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, munculnya pandangan dikotomis yang mengabaikan peran dan posisi warga negara dalam konteks hubungan sosial dan bernegara telah mengabaikan adanya kenyataan tentang ranah publik yang diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan yang bersih dari kekuasaan dan pasar. Habermas menyebut ranah ini sebagai ranah publik atau public sphere[4]

Secara garis besar, ada empat alasan mengapa lembaga penyiaran publik itu penting dalam sistem demokrasi.[5] Pertama, dalam konteks kehidupan demokrasi dan penguatan masyarakat sipil, sejatinya, publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna dibandingkan sekedar menjual kepala kepada pemasang iklan melalui logika rating.

Kedua, berkait dengan yang pertama, warga berhak memperoleh siaran yang mencerdaskan tanpa adanya batasan geografis, lebih-lebih sosio-politis. Argumen kedua ini penting karena lembaga penyiaran swasta akan selalu berfikir dalam kerangka besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan siaran swasta.

Ketiga, penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memiliki concern lebih terhadap identitas dan kultur nasional. Jika lembaga penyiaran swasta acapkali dituduh menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai imperalisme budaya, maka lembaga penyiaran publik justru sebaliknya. Keberadaan lembaga penyiaran publik penting dalam rangka menjaga identitas dan kultur nasional yang bersifat dinamis.

Keempat, demokrasi media niscaya memerlukan lembaga penyiaran yang bersifat independent, baik dilihat dari kepentingan negara maupun komersial. Hal ini penting digarisbawahi karena lembaga penyiaran yang dikontrol negara akan cenderung menjadi ideological state aparatus, sedangkan lembaga penyiaran yang dikontrol swasta akan mengakibatkan penggunaan logic of acumulation and exclusion sebagai penentu apa dan bagaimana sesuatu ditayangkan. Sebagaimana nanti dapat dilihat dalam pembahasan bab selanjutnya, dominasi lembaga penyiaran swasta telah membuat hanya kelompok masyarakat tertentu yang direpresentasikan dalam media penyiaran nasional. Demikian juga dengan tayangan yang hanya memenuhi keinginan pasar dibandingkan dilandasi oleh usaha yang sungguh-sungguh untuk turut serta, katakanlah, mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Kemudian, dalam konteks budaya, terdapat delapan prinsip yang dibawa oleh lembaga penyiaran publik.[6] Pertama, geographic universality. Prinsip ini menggambarkan bagaimana seharusnya penyelenggaraan penyiaran publik berorientasi pada publik secara luas. Keterjangkauan siaran di seluruh lapisan masyarakat merupakan hal penting yang harus diwujudkan. Kedua, catering for all interest and taste. Prinsip ini mendorong lembaga penyiaran publik memproduksi semua program yang memenuhi kepentingan publik termasuk untuk kelompok minoritas. Ketiga, catering for minorities. Prinsip ini menopang idealisme lembaga penyiaran publik untuk senantiasa menaruh perhatian pada program-program acara bagi publik minoritas misalnya menyangkut persoalan anak-anak, rasial, atau minoritas gender. Melalui lembaga penyiaran publik kelompok-kelompok minoritas akan memiliki ruang berekspresi yang bermakna bagi tumbuh kembangnya wacana publik tanpa harus tertekan oleh kepentingan kelompok elit atau mayoritas. Keempat, detachment from vested interest and government. Prinsip ini mengindikasikan pentingnya kemandirian lembaga penyiaran publik dari pengaruh atau intervensi pihak luar seperti pemerintah, partai politik, pemodal atau kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Kemandirian ini penting artinya untuk menjaga konsistensi lembaga penyiaran publik pada kepentingan-kepentingan publik. Kelima, one broadcasting system to be directly founded by the corpus of users. Berdasarkan prinsip tersebut lembaga penyiaran publik dituntut untuk mencanangkan pendanaan langsung dan pembayaran yang relatif universal. Sifat pendanaan demikian akan memberikan ruang independensi yang luas bagi lembaga karena tidak perlu bergantung pada pihak-pihak tertentu. Alternatif pendanaan yang dimaksud dapat bersumber dari iuran penyiaran, donasi perorangan, yayasan atau perusahaan-perusahaan juga subsidi pemerintah. Keenam, competition in good programming rather than numbers. Prinsip ini menegaskan teori diversity of content sekaligus mengarahkan lembaga penyiaran publik untuk memproduksin dan menyiarkan program-program berkualitas yang tidak hanyak mengikuti rating dan selera pasar sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran komersial. Ketujuh, guideliness to liberate programming makers and not restricted them. Prinsip ini menegaskan perlunya pedoman untuk memberi kebebasan kepada pengelola lembaga penyiaran publik untuk mebuat program-program sesuai tuntutan kreativitas, bukan malah membatasi dengan berbagai sensor dan tekanan.

2.      Penyiaran Swasta

Secara mendasar, lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan menggantungkan hidupnya dari pemasukan iklan. Namun, sebagai institusi yang mempergunakan ranah publik, ia harus terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dalam konteks televisi swasta Indonesia, kecenderungannya sangat sentralistik. Untuk itulah, sistem penyiaran swasta berjaringan menjadi sebuah keniscayaan. Alasannya, televisi swasta nasional mampu menjangkau 80% penduduk di Indonesia. Sementara penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi sebesar 67%. Jadi, jumlah  potensial viewers-nya berkisar sekitar 118 juta penduduk. Ini berarti sekitar 118 juta penduduk mempunyai akses terhadap televisi. Masing-masing televisi sudah menjangkau antara 60 sampai dengan 99 % penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi. Ada dua hal yang dapat dicatat dari sini. Pertama, jumlah penduduk yang mampu mengakses televisi baru separuhnya. Kedua, di sisi lain, televisi sudah mampu menjangkau sekitar 60 sampai 90% dari mereka yang mempunyai akses. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sangat tinggi mengingat di AS saja regulasinya mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki stasiun televisi dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari 39% television’s household atau nation’s TV homes.[7]

Bila dilihat dari yang lain, maka pelaksanaan stasiun televisi berjaringan sebenarnya adalah sebuah kesempatan (opportunity) yang memberikan jalan dan kelonggaran bagi stasiun televisi nasional yang saat ini siaran, baik bagi yang sudah untung besar maupun yang masih “berdarah-darah”. Stasiun televisi berjaringan  ini akan ikut membangun berkembangnya televisi lokal, merangsang dan membangun dinamika ekonomi dan sosial dan budaya lokal. Rumah produksi lokal akan tumbuh, biro iklan lokal, lembaga “rating” lokal juga akan tumbuh, dan lain-lain kegiatan sosial ekonomi dan budaya. Hal semacam ini tentu saja akan mendapat dukungan ekonomi dan sosial lokal. Posisi televisi jaringan semacam ini akan sangat kuat posisinya di tingkat lokal karena mendapat dukungan lokal, yang pada gilirannya menjadi stasiun televisi berjaringan yang sangat kuat secara nasional, baik dilihat dari kaca mata sosial, budaya maupun ekonomi. Di sini, diperlukan sebuah pemimpin stasiun televisi yang visioner, yang sebenarnya sudah dituntun oleh Undang-undang Penyiaran. Dalam hubungan ini, bila semua stasiun televisi nasional melakukan transformasi seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan tercipta sebuah sistem penyiaran yang sehat, yang menjamin adanya “diversity of ownership” dan “diversity of content”, yang akan memperkuat dan memperkaya bangsa ini baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.[8]

3. Penyiaran Komunitas

Media komunitas hadir sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena melayani komunitasnya yang juga beragam[9]. Kemudian, oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi siaran. Pengelola lembaga penyiaran komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya lokal[10].

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Dibatasinya jangkauan layanan jenis media penyiaran ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi secara lebih sempurna kepada komunitasnya. Semakin luas jangkauan siaran akan semakin sulit mendapatkan partisipasi dari masyarakat, karena apapun media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Dengan demikian, ada pula fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, fungsi menghibur, mendidik dan menginformasikan berita yang benar-benar merefleksikan kebutuhan komunitasnya.[11]

Selanjutnya, dalam rangka menjawab kebutuhan kebutuhan tersebut, empat prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penyiaran komunitas[12]. Pertama, berskala lokal dan mendorong partisipatif warga. Karena tipologinya yang mendorong partisipasi warga masyarakat, maka skala terbatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Dengan keterbatasan jangkauan yang dimiliki, diharapkan dapat memberi kesempatan pada setiap prakarsa warga komunitas untuk tumbuh dan tampil setara sejak tahap perumusan program siaran, pengelolaan hingga kepemilikan. Untuk mampu menjawab kebutuhan komunitasnya, penyiaran tersebut haruslah membangun partisipasi warga masyarakatnya seluas mungkin. Ketika kelompok masyarakat terlibat dalam proses untuk merumuskan program dan tema siaran, maka dari proses tersebut telah mengindikasikan terbangunnya proses yang demokratis. Semakin banyak yang terlibat–dengan proses yang tepat–akan membangun keragaman dalam berbagai konteks dan semakin menumbuhkan proses yang partisipatif. Dari sisi ini, media tersebut dapat menjadi alat bagi terciptanya proses partisipasi dalam masyarakat.

Kedua, teknologi siaran yang dipergunakan sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas dan bukan bergantung pada campur tangan pihak luar. Untuk membangun sense of belonging yang tinggi, partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan peralatan sesuai dengan kemampuannya merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan meskipun bukan tidak mungkin sumber pembiayaan dari luar komunitas. Jika sumber daya infastruktur berasal dari luar komunitas, maka perlu pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Seringkali, peralatan yang didatangkan dan didukung pihak luar menimbulkan masalah saat terjadi kerusakan, yakni keengganan warga masyarakat untuk memperbaikinya. Sebaliknya, dengan pembiayaan yang keluar dari pembiayaan warga secara kolektif, akan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat manakala terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Pada sisi lain, seringkali pengelola terjebak pada keinginan memiliki peralatan yang mutakhir dan canggih sehingga memaksakan diri untuk membeli peralatan tersebut melalui dana sendiri yang pada gilirannya memunculkan konflik ”kepemilikan” diantara pengelola tersebut.

Ketiga, didorong oleh misi kebaikan bersama komunitas dan bukan mencapai tujuan keuntungan uang. Sejak awal, penyiaran komunitas harus mendeklarasikan misinya kepada masyarakat, termasuk operasionalisasinya yang mengandalkan semangat kesukarelawan penyiar dan pengelolanya. Jika tidak, maka akan sulit untuk menjaga semangat tersebut yang telah dimunculkan sedari awal pendirian.

Keempat, mengemukakan masalah-masalah bersama untuk dicarikan solusinya sehingga mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam upaya perubahan sosial-politik. Sebagai media milik bersama (masyarakat), persoalan-persoalan bersama yang ada di masyarakat layak disiarkan dan diadvokasi. Ketika persoalan-persoalan tersebut diangkat, maka harapannya semakin banyak warga masyarakat yang concern dengan persoalan bersama (karena mendengar dan mengetahuinya sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya masalah tersebut diselesaikan), dan pada gilirannya semakin memperluas keterlibatan warga masyarakat dari berbagai lapisan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi demikian akan mendorong terjadinya perubahan iklim sosial politik ditingkat lokal (desa/kampung) [Iwan Awaluddin Yusuf ].


[1]  Dosen Ilmu Komunikasi UII, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

[2] Eric Barendt, sebagaimana dikutip Eka Wenats, “Penyiaran Publik dan Public Sphere”, http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/penyiaran-publik-dan-public-sphere.html.

[3] Ashadi Siregar, dikutp Eka Wenats, ibid.

[4] Ibid.

[5] Sasa Djuarsa Sendjaja, Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2001. “Prinsip Dasar Penyajian Informasi Media Publik”. Seminar Sosiahasi Metyambut TV dan Radio Publik. Hotel Radisson Yogya Plaza, Yogyakarta. 23-24 Juli 2001.

[6] Rahayu, Op. Cit, hal. 25-27.

[7] Amir Effendi Siregar, Op. Cit, hal. 45.

[8]  Ibid.

[9] Ibid.

[10] Imam Prakoso dan Budhi Hermanto, “Peran Strategis Radio Komunitas”, Makalah Seminar dan Workshop Regulasi Penyiaran Komunitas dan Permasalahannya di Sigli, Kabupaten Pidie, 19 Juni 2006.

[11] Sri Aryani dan Akhmad Nasir, ”Rakom itu Sarat Kepentingan Komunitas”, dalam Konstruksi Sosial Industri Penyiaran, Ed. Effendi Gazali dkk, Dep Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2003, Hal. 66.

[12] Dalam artikelnya, Imam Prakoso dan Budhi Hermanto secara spesifik membahas radio komunitas, namun dalam tulisan ini, prinsip-prinsipnya selaras jika ditarik kedalam konsep umum penyiaran komunitas.