Media Komunitas dalam Pemilu: Ketika Media Arus Utama Tak Lagi Dipercaya

radio komunitas

Ekspedisi monitoring program radio komunitas paska tsunami di Aceh, ARNETT dan Worldbank, 2008.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perdebatan tentang independensi media dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kembali mengemuka dalam Pemilu 2014. Politisi dan pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan media untuk melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompoknya lewat media. Dari sekadar pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.

Diskusi tentang pemanfaatan media untuk kepentingan politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam buku Media Impact (2010), Shirley Biagi menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi telah membuat jutaan rakyat Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan pilihan mereka pada Kennedy.

Senada dengan pemikiran tersebut, Altschull (1984) menyindir bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Fakta ini diperjelas oleh Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent. Ia mengkritik tajam posisi media yang tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan oportunis yang tidak sesuai dengan fungsi dasar media. Kekuatan besar yang mengontrol dan membiayai media menyebabkan agenda utama media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Monopoli dan pemusatan kepemilikan media di Indonesia semakin kuat. Bahkan sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat pada beberapa individu dan kelompok. Ironisnya, beberapa di antara pemilik media tersebut memiliki ambisi kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita pemilik yang mempunyai agenda politik dengan jumlah persentase yang signifikan mempersempit ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya isu-isu publik yang mestinya bisa diangkat media. Dengan kata lain, masuknya agenda pemilik mau tidak mau menggeser berita-berita penting lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik.

Dalam situasi semacam ini, sekali lagi, publik dirugikan karena minimnya informasi berkualitas yang relevan bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan media telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi pemilu yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang informatif, justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV, capres dan cawapres yang didukung, serta partai politik dari kelompok kepentingan mereka. Walhasil, sebagian media arus utama cenderung tidak lagi bisa diandalkan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah mengatur penyalahgunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemilu ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Hal ini diperkuat dengan pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, “lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan beragam modus juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.

Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas, namun penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan dalam praktiknya seringkali tidak sejalan. Terbukti dari ketidakberdayaan regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi pelanggar aturan main pemilu. Pada kondisi demikian, kehadiran media komunitas sangat penting dalam diskusi mengenai demokratisasi media di masa pemilihan umum, terlebih di tengah tatanan media di Indonesia yang sangat didominasi swasta sebagai arus utama. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta yang tunduk pada rating dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak sendi-sendi demokrasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni media komunitas.

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan media swasta.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam melayani komunitasnya yang juga beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas.

Dibandingkan jurnalisme arus utama yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme pda media komunitas menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme pada media komunitas adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga seharusnya tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream.

Jack Snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media komunitas, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitas. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan keputusan dan hasil akhir dari keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009) serta Puji Rianto et.al, (2012) memperlihatkan bahwa kehadiran radio komunitas memberi kontribusi pada pelaksanaan demokratisasi di tingkat pedesaan. Sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas seperti memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka.

Selain berkontribusi dalam menjaga proses demokratisasi pada komunitas, di satu sisi, media komunitas juga berpotensi membawa efek ambivalen karena pegiat media atau pewarta warga seringkali belum beranjak dari pola pemberitaan di media arus utama yang melihat bahkan mengikuti agenda setting media arus utama tanpa daya kritis. Dengan kata lain, media komunitas seringkali gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi berita politik di media arus utama, akibatnya liputan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik warga.

Menjawab tantangan ini, pengelola media komunitas harus melakukan penguatan internal, khususnya dalam menghadapi rangkaian pemilu. Penguatan tersebut dimulai dari proses rekrutmen atau penunjukan pegiat media komunitas yang ditugaskan secara khusus menjadi pewarta pemilu. Selanjutnya mereka diberi pelatihan atau upgrading tentang pengetahuan dasar dalam meliput dan memberitakan pemilu yang disesuaikan dengan format media maupun kekhasan dan kebutuhan komunitasnya. Preferensi awal mengenai karakteristik ini dapat diperoleh dari pengetahuan pengelola media komunitas dan masyarakat sekitar mengenai informasi apa yang mereka butuhkan terkait pemilu di wilayahnya.

Dalam kaitan ini, informasi umum yang perlu disampaikan antara lain: hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, tahapan dan tata cara pemilu, profil caleg, capres, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, perlu juga disampaikan informasi yang sederhana, memiliki aspek kedekatan dan sangat bermanfaat, namun tidak ditampilkan oleh media arus utama. Informasi tesebut misalnya lokasi TPS, jadwal pencoblosan, cara menjadi saksi/relawan, pengurusan hak pilih bagi yang belum terdaftar, serta informasi-informasi ringan seputar pemilu yang melibatkan narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, panitia pemungutan suara, dan aparat setempat.

Terakhir, tidak kalah penting dan perlu ditekankan kepada pengelola media komunitas bahwa dalam hiruk-pikuk dan simpang siur informasi tentang pemilu, awak media komunitas harus selalu memperkaya pengetahuan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman cara kerja dan dampak media, sehingga dalam menyerap dan menyampaikan informasi kepada warga, selalu memiliki konteks, tetap kritis, dan proporsional. [Iwan Awaluddin Yusuf]
____________________________________________________________________________________

[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat di Majalah Kombinasi, Edisi 57, 2014.

Menguji Akurasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Persoalan akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-ricek dan kelalaian (kesengajaan?) pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi di lapangan. Namun demikian, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar, meskipun ada kredo: it is true that the source said this (menjadi benar apabila ada rujukan siapa yang mengatakan) (Mencher 2000). Secara mendasar akurasi mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta/informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (McQuail, 1992).

Menyangkut akurasi penyajian, beberapa media memiliki kelemahan umum dalam hal teknik penulisan berita, termasuk di sini kesesuaian judul dengan isi berita, ejaan kata maupun tanda baca (Mencher, 2000). Untuk itu, wartawan yang kemudian dilanjutkan oleh editor, perlu melakukan cek dan cek lagi, koreksi kesalahan tulis, dan meningkatkan kecermatan dalam penggunaan bahasa. Sekali lagi, indikator akurasi yang pokok adalah sumber berita yang jelas dan adanya data-data yang mendukung.

Macam-macam kesalahan akurasi antara lain: (1) omission (kelalaian/tidak mencantumkan sumber); (2) under/over emphasis (kurang/berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan); (3) misspelling; kesalahan eja; (4) faulty headlines (headline salah) atau inkonsistensi antara headline dan isi; (4) misquotes, incorrect age, name, date, and  locations: kesalahan  mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat (5) kesalahan menampilkan atribusi narasumber. Akurasi atribusi narasumber dilihat dari kesesuaian person/organisasi; siapa dia; apa keahliannya; dan sebagainya).

Terkait akurasi sumber informasi, repoter harus mengidentifikasi ulang sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Idealnya penyebutkan sumber harus menyebutkan nama, bukan anonim (tanpa nama). Menurut Mencher (2000), ada 4 tipe atribusi (penyebutan sandangan nama) yaitu (a) on the records: seluruh statement dan atribusi dapat dikutip (perlu sebutkan nama dan titel yang memberikan statement); (b) on background: seluruh statement dapat dikutip tapi tidak untuk atribusi (narasumber tidak dapat disebutkan secara detil hanya disebutkan  misalnya: “A White House official”); (c) on deep background: apapun yang dikatakan oleh sumber tidak dapat dikutip langsung, begitu pula identitas narasumber sehingga jurnalis menulis sendiri kisah tersebut; (d) off the record: informasi hanya untuk pengetahuan reporter saja dan tidak dapat disebarluaskan. Informasi pun tidak dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumber yang lain

Sementara itu, Deborah Howel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebutkan aturan (baca: larangan) dalam penggunaan anonim:

  1. Jangan pernah menggunakan sumber anonim untuk memberi opini terhadap pembaca.
  2. Jangan pernah menggunakan sumber anonim sebagai kutipan pertama dalam tulisan.

Anonimitas sesungguhnya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahkan menjadi hak wartawan, yang disebut sebagai Hak Tolak. Pada pasal 7 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran dalam KEJ ditulis sebagai berikut:

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Penyalahgunaan hak tolak dengan dalih menjaga kerahasiaan dan demi kemanan narasumber seringkali menggiring wartawan yang tidak bertanggungjawab untuk membuat fakta rekayasa.

David Yarnold (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), redaktur eksekutif San Jose Mercury News, mengembangkan metode daftar pengecekan akurasi (accuracy checklist). Saat memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

  1. Adakah seseorang telah memeriksa ulang, mengkonfimasi, menelpon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam berita? Bagaimana dengan penulisan nama dan gelar?
  2. Apakah materi latar belakang (background) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
  3. Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah didentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
  4. Apakah tulisan memihak atau membuat penghaminan yang tidak kentara?
  5. Apakah ada sesuatu yang kurang?
  6. Apakah semua kutipan akurat dan sandangnya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Menjaga dan memenuhui akurasi pemberitaan sesungguhnya bukanlah persoalan yang rumit karena bisa dicapai dengan ketelitian dan sedikit kesabaran. Memenuhi akurasi juga akan melindungi dua pihak: media itui sendiri dan yang terpenting melindungi publik, baik pembaca, pendengar, penonton, pengakses berita.

Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam mencermati sebuah fakta atau detil.

a. Jangan Menebak.

Penulis harus memegang betul apa saja yang diketahui dan apa saja yang dimengerti. Jika penulis tidak benar-benar yakin, cek kembali hal itu atau tinggalkan sama sekali. Jangan pernah mengira-ngira.

b. Angka

Ceklah dua kali semua angka dan jumlah. Sebuah angka seringkali tak memiliki makna, kecuali diletakkan pada konteks yang mudah dipahami pembaca. Angka tentang omset penjualan misalnya, tak punya makna jika tak disertai omset penjualan tahun lalu, berapa persentase kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Nama, Tanggal, dan Tempat

Tak ada orang yang senang jika namanya ditulis salah. Usahakan meminta sumber serita mengeja sendiri nama sekaligus gelar dan nama panggilannya. Lihat di buku rujukan yang terpercaya, misalnya buku apa siapa atau ensiklopedi. Jangan percaya hanya pada leaflet atau selebaran atau omongan teman.

d. Kutipan

Apakah suatu kutipan benar-benar seperti yang dikatakan oleh sumber? Apakah catatan penulis benar dan berani mempertahankan sampai di meja pengadilan? Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata kita sendiri saja.

e. Terburu-buru

Kata-kata yang sering digunakan sebagai permintaan maaf atas beberapa kesalahan adalah: ”Saya tidak punya waktu untuk mengeceknya kembali”. Alasan yang tidak bisa diterima.

f. Cerita Bohong

Sangat jarang penerbitan yang tidak memasukkan hal ini ke dalam beritanya. Keragu-raguan adalah perlindungan terbaik. Jika sebuah cerita atau kenyataan seolah-olah sangat aneh atau menakjubkan untuk dipercaya, jangan percaya hal itu sebelum ada pembuktian.

g. Kesalahan Teknis

Perhatian yang istimewa sangat dibutuhkan pada tulisan khusus seperti ilmu pengetahuan hukum, kedokteran, teknik, keuangan, dan sejenisnya. Sediakan waktu untuk menelitinya, dan kemudian ceklah kembali informasi yang kita peroleh melalui pakar yang dapat dipercaya pada bidang yang bersangkutan.

h. Rekayasa

Manipulasi, perubahan konteks, distorsi, pemaparan yang salah, sindiran, kebencian, gosip, kabar angin dan melebih-lebihkan. Semua itu sangat tinggi ongkosnya, sementara hasilnya sangat rendah. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2013)


1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Kelemahan Digitalisasi Penyiaran

ISAT-telecommunication-220x300

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan chanel frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus (noise sangat kecil), penambahan  jenis ragam layanan (audio, video, data).

Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran.

Pertama, Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital (Setyobudi, 2006). Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus/patah-patah atau bahkan tdak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali.

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVJSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 ).

Keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketrampilan operatornya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekilas tentang Standardisasi Televisi Digital

Image

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Standardisasi di bidang pertelevisian dimulai sejak era televisi analog. Teradapat tiga standar sistem penyiaran televisi analog yang populer di seluruh dunia, yaitu NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating by Line), dan SECAM (Sequential Couleur Avec Memoir). Pada awalnya standarisasi ketiga sistem analog tersebut cukup merepotkan akibat tidak saling kompatibel satu dengan lainnya. Sehingga sering menjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti kamera, video dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi dengan dikembangkannya perangkat berstandar multisystem, yaitu perangkat yang mampu menerima sistem warna yang berbeda, namun tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan.

Seperti halnya televisi analog yang mempunyai standar penyiaran PAL, NTSC, dan SECAM, televisi digital juga memiliki standar sendiri. Standardisasi penyiaran diperlukan dengan berbagai alasan, di antaranya: dalam proses manufaktur perangkat baik receiver maupun transmitter dapat diterima di seluruh dunia, sehingga pangsa pasar produk lebih luas dan ekonomis (Gollenia, ed, 2000). Selain itu, secara teknis, standardisasi mempermudah dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi antarwilayah maupun negara.

Terkait dengan jenis-jenis standar televisi digital (DTV), dikenal tiga standar, yaitu DVB (Digital Video Broadcast), ATSC (Advanced Television System Committee), dan ISDB  (Integrated Services Digital Broadcasting). Sedangkan DVB sendiri dikategorikan menjadi: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable), DVB-H (handheld), dan  DTV Broadcasting

Pada awalnya, sesuai Permen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital di mana teknologi digital yang akan digunakan adalah sistem siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). Mulanya, standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial  dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (Advanced Tel evision Sistem Comittee) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (8-level vestigial side-band) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (integrated serviced digital broadcasting), juga teknologi T-DMB (terrestrial digital mobile broadcasting) dari Korea dan DMB-T (digital mobile broadcasting terrestrial) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan solusi efisiensi bandwidth dengan teknologi multiplexing.

Jika diuraikan lebih lanjut, alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing– masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Sedangkan alokasi kanal frekuensi untuk layanan radio digital penerimaan tetap free-to-air T-DAB di Indonesia adalah pada band III VHF, yaitu kanal 5-10 (total 6 kanal) dengan lebar pita masing–masing kanal adalah 7 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 2 kanal, karena 4 kanal lain digunakan di wilayah–wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi  selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

Dengan demikian, pada 1 wilayah layanan hanya akan ada 1 menara pemancar utama yang digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara infrastruktur penyiaran digital di wilayah tersebut, ditambah dengan menara– menara tambahan di daerah–daerah yang kualitas penerimaannya kurang baik serta menara–menara yang bertindak sebagai gap filler.

Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi yang dipilih Pemerintah adalah  DVB-T2. Pemilihan DVB-T2 ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/P/Men.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak berbayar (Free to Air). Ketentuan ini tertuang dalam pasal (1) yang berbunyi:

Standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditetapkan di Indonesia adalah Digital Video Broadcasting–Terestrial Second Generation (DVB-T2).

[Iwan Awaluddin Yusuf[]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Super Trap: Ketika Televisi Terjebak Acara Reality Show

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sejak Spontan pertama kali hadir pada tahun 1995 di layar kaca, bisa dikatakan, pemirsa televisi swasta Indonesia mulai mengenal konsep acara reality show. Kesuksesan acara yang melambungkan nama komedian Komeng ini segera diikuti oleh program sejenis di stasiun televisi swasta lain. Rating yang tinggi dengan biaya produksi murah mendorong terus diproduksinya acara-acara reality show yang hingga saat ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa acara yang fenomenal dengan variasi konsep di antaranya Paranoid, Katakan Cinta, Tolong, Bedah Rumah, Kena Deh, Ketok Pintu, Termehek-Mehek, Dunia Lain, Pemburu Hantu, Playboy Kabel, Curhat Anjasmara, Kacau, Uang Kaget, Tukar Nasib, Jika Aku Menjadi, Super Trap, Realigi, dan lainnya.

Namun demikian muncul pertanyaan, apakah acara yang yang sekarang banyak disebut reality drama tersebut benar-benar nyata atau sekadar rekayasa? Anette Hill (2005) pernah mengkritik, model reality show yang sering ditayangkan televisi sebagai (un)reality show karena sering membodohi publik dengan format acara yang seolah dikemas nyata, padahal di dalamnya mengandung unsur skenario, penyutradaraan, dan keterlibatan pemeran yang dibayar.

Di Indonesia, banyak momentum yang menjadi kontroversi acara reality show. Kasus terbaru adalah Program Super Trap yang ditayangkakan Stasiun Trans TV (Minggu, 25 November 2012). Tim produksi Super Trap memasang kamera tersembunyi untuk menangkap adegan para pengguna toilet umum yang akan buang air besar/kecil. Dengan konsep menjebak, mereka memasang jebakan pada toilet dengan kamera tersembunyi yang dipasangkan dalam ruangan toilet. Unsur kejutannya sebagaimana diinginkan oleh tim kreatif, para korban (pria dan wanita) yang sudah menurunkan celana dikejutkan dengan toilet yang mendadak terangkat ke udara menggunakan alat hidrolik. Akibatnya orang-orang yang dijebak di toilet tersebut terlihat auratnya hingga secara spontan berusaha menutupinya dan memakai pakaian yang ditanggalkan karena ditonton semua orang yang lewat di sekitar lokasi. Walau memang bagian vital para korban disamarkan, ditutup dengan emoticon, namun yang dilakukan kru Super Trap sangat tidak etis dan tidak bisa dibenarkan. Super Trap edisi toilet ini akhirnya dihujani protes di media sosial. Mereka yang malam itu sempat menonton, menilai bahwa jebakan Super Trap kali ini bukan lagi kreatif, tapi justru kelewat batas, tidak bermoral, dan melanggar privasi.

Ironisnya, pada saat acara penjebakan sebagaimana terlihat di layar kaya, kru acara terlihat cengengesan karena jebakannya berhasil. Pra kru seolah tidak sadar arti penting kepantasan dan kesantunan dalam dunia penyiaran. Sebagai salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, Trans TV yang menyiarkan program ini juga telah melakukan kekerasan simbolik karena menabrak ruang pribadi masyarakat. Jika kamar kecil sebagai simbol privasi sudah tak aman dari pengawasan kamera media, itu tentu menjadi salah satu tanda buruknya kualitas profesionalisme media dalam menjaga etika .

Selian pelanggaran etika, dari segi kreatif, tema toilet inipun sesungguhnya mengandung masalah karena ternyata tidak lebih dari copy-paste tema acara reality show lain di luar negeri. Sayangnya demi mengejar kecepatan produksi dan memenuhi variasi tema, akhirnya tidak sempat lagi diriset atau sertidaknya dipikirkan bagaimana kepantasan dan kelayakannya jika tema tersebut diterapkan di Indonesia. Dari kasus ini juga akhirnya terkuak, sebagaimana dugaan banyak orang, orang-orang yang dikerjai itu sesungguhnya para talent yang sengaja dibayar oleh Trans TV untuk berakting seolah-olah dikerjai secara alami. Kaganjilan reality show sebagai pertunjukan acara yang seharusnya “nyata” namun terlihat dibuat-buat juga tampak dari akting para pelaku yang terlibat sangat “sadar kamera”. Para pemain seolah menyadari posisi mereka saat kamera dengan diam-diam merekam. Bagi penonton yang jeli akan mudah mengindentifikasi jika mereka hanyalah cast yang diatur agar menjaga ‘titik pandang’ kamera sehingga mudah saat proses editing.

Adanya sebagian pemain bayaran inilah yang menyebabkan banyak korban dalam acara reality show seolah-olah tidak keberatan, bahkan dengan mudah berpose senang di depan kamera setelah dikerjai habis-habisan. Bayangkan jika kita bukan talent, namun menjadi korban dikerjai/dijebak di toilet seperti itu? Sudah pasti sebagai orang normal akan marah-marah, menyumpah, bahkan bisa menuntut secara hukum.

Menyikapi kasus Super Trap, KPI Pusat akhirnya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Trans TV atas tayangan Super Trap edisi toilet tersebut. Selain itu KPI Pusat juga menghukum Trans TV untuk menayangkan dan menyiarkan pernyataan permintaan maaf yang berkaitan dengan aduan dan pelanggaran yang telah terjadi.

Seandainya Televisi Mau Belajar dari kontroversi masa lalu, maka kasus Super Trap barangkali tidak perlu terjadi. Salah satu reality show di Indonesia yang paling diingat karena “ketidaketisannya” sekaligus memakan korban adalah acara PARANOID. Ditayangkan di tahun 2008, acara ini mengambil format “spoof”, yakni para korban yang diambil secara acak akan dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka seperti seorang paranoid yang ketakutan. Sebagian besar korban ditakuti dengan kejutan pemunculan mahluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, atau pun yang lain.
Acara ini pada akhirnya memakan korban. Diana Damey Pakpahan yang kala itu sedang hamil 8 bulan nyaris keguguran setelah terjatuh akibat dikageti oleh Tim Paranoid. Atas kejadian itu, Diana sempat memejahijaukan produser dan stasiun televisi yang membuat serta menyiarkan acara tersebut. Beruntung semua pihak akhirnya bisa berdamai.(Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Selain Paranoid ada juga MOP (Mbikin Orang Panik) yang merupakan salah satu acara reality show berusia pendek. Ditayangkan sekitar tahun 2005, reality show ini hanya ditayangkan sekitar 10 episode sebelum akhirnya masa penayangannya dihentikan. Acara yang juga mengambil format “spoof” ini bertujuan untuk “ngerjain” korban yang dipilih secara acak hingga panik dan ketakutan. Pada saat korban hampir putus asa, barulah diberi tahu kalau ia baru saja dikerjain. Dalam sebuah episode MOP, ada seorang korban bernama Piko, yang saat itu Mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul – yang tiba-tiba didekati oleh polisi (diperankan anggota polisi Metro Jaya sesungguhnya). Si korban dicurigai membawa ganja. Saat digeledah, diam-diam sang polisi menanamkan narkoba ke tubuh korban. Begitu narkoba tersebut ditemukan, sang korban langsung digelandang ke polisi dan ditanya macam-macam. Sang korban benar-benar stress dan nyaris depresi. Akibat tayangan tersebut, Kepala Polda Metro Jaya (kala itu) Inspektur Makbul Padmanegara langsung menyidangkan tiga perwira polisi yang ikut dalam tayangan tersebut (Kepala Polsek Kebon Jeruk KomPol Ahmad Alwi, Wakapolsek Kebon Jeruk Ajun Kompol Hermino, dan Kepala Unit Patroli Polsek Kebon Jeruk Inspektur Satu Sunarjo). Tayangan tersebut dianggap sangat melanggar kode etik kepolisian dan mencemarkan nama baik polisi. Sejak mencuatnya kasus ini, maka acara tersebut langsung dihentikan penayangan dan pembuatannya (Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Bagaimana aturan penayangan reality show semacam ini? PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA terbaru yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN pada Bagian Keenam tentang Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik pada pasal 32 disebutkan:

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;

b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;

c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;

d. tidak disiarkan secara langsung; dan

e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

Dengan terus memproduksi acara reality show semacam Super Trap ini, Trans TV dan televisi lain sesungguhnya sedang terjebak dalam ketidakpatutan dengan dalih kreativitas. Kreativitas yang akhirnya menjadi bumerang karena melanggar batas-batas etis. Dalam mengekpos privasi, kesalahan, penderitaan, kemiskinan, atau rasa malu orang lain dan mempublikasinnya ke hadapan publik sebagai hiburan sama saja dengan “pembunuhan karakter” dan “penelanjangan harga diri”?  Ironisnya, semua itu menjadi hal yang halal dalam indutri televisi kita karena alasan sekadar “hiburan”. Kalau sudah demikian, lantas di manakah hak publik untuk mendapatkan hiburan yang berkualitas? (Iwan Awaluddin Yusuf).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

“Courtesy Youtube”: Tayangan Instan Milik Siapa?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Jika Anda ditanya, acara di televisi apakah yang paling tidak kreatif namun banyak iklannya? Tentu akan muncul berbagai variasi jawaban. Menurut saya, salah satu acara yang layak divonis tidak kreatif adalah tayangan instan “Courtesy Youtube”.  Bentuknya berupa tayangan berisi potongan video dari Yuotube yang diiringi dengan narasi, tema, dan judul yang dibuat unik dan menarik disertai ranking atau peringkat antah berantah. Seperti contoh 7 keajaiban dunia binatang, 7 kejadian lucu saat sepak bola, 10 masjid terindah di dunia, 7 hadiah ulang tahun termahal, sekolah paling aneh sedunia, dan masih banyak lagi judul-judul dan ranking ajaib sesuai dengan kebutuhan tayangan.

Sejauh ini,  tayangan comotan instan dari Youtube di televisi tetap bertahan karena masih menghasilkan rating yang tinggi. Disebut tayangan instan karena tidak memerlukan proses shooting dan tetek bengek proses produksi lainnya, melainkan hanya mengambil bahan dengan cara mendownload video di situs Youtube, diberi narasi voice over, diedit dengan grafis sederhana, lalu dicantumkan “courtesy youtube” dibawahnya. Habis perkara! Urusan hak cipta dan validitas informasi seolah menjadi nomor sekian. Yang penting iklan jalan terus, program tetap berlanjut.

Hampir setiap stasiun televisi mempunyai program acara instant model ini. Sebutlah di Trans 7 yang menjadi pelopor program On the Spot. Awalnya tayangan ini pada tahun 2010 menayangkan video klip musik dengan pembawa acara Thalita Latief. Pada awal 2011, terlihat perubahan signifikan. On The Spot bertransformasi menjadi program dokumenter (menurut rating Nielsen, On The Spot masuk kategori Information: Documentary, namun jangan membayangkan dokumenter acara ini seperti tayangan Discovery atau National Geographic Channel). Acara yang tayang setiap Senin-Jumat pukul 19.30 WIB ini mengambil potongan klip dari situs Youtube. Setiap episodenya, ada tema khusus yang diangkat. Dari 1 tema, akan ditampilkan 7 contoh. Misal; 7 Fenomena Alam Teraneh, 7 Ikan Spektakuler di Dunia, 7 Penampakan Menghebohkan sampai 7 Makhluk Misterius. Kehadiran On The Spot cukup berpengaruh pada jam primetime. Pada September 2011, Menurut Rating AC. Nielsen, On The Spot bahkan ada di posisi 2 dengan TVR 4,3 dan share 17,3. On The Spot mampu bersaing ketat dengan program sinetron, animasi, dan lawak yang mendominasi top 10 rating. (http://www.tabloidbintang.com/film-tv-musik/ulasan/15540-acara-qcourtesy-of-youtubeq-tumbuh-subur-di-tv-nasional.html)

On The Spot bukan satu-satunya acara Trans 7 yang menampilkan tulisan Courtesy of Youtube. Untuk slot pagi, ada Spotlite yang tayang di Trans 7 pukul 10.00 WIB. Formatnya seperti  On The Spot, tetapi tidak berpatokan pada 7 item. Beberapa tema yang pernah dibahas: “Penyanyi Indonesia yang Meraih Penghargaan Nasional” dan “Keunikan Hidangan Penutup”. Lebih bertema ke wanita atau ibu rumah tangga karena pada pukul 10.00 WIB kebanyakan penontonnya adalah wanita atau ibu rumah tangga. Namun ratingnya tak secemerlang On The Spot. September 2011, situs tabloidbintang.com mencatat Spotlite ada di peringkat 126 dengan TVR 0,9 dan share 6,4.

Global TV tidak ketinggalan. Menampilkan acara bertajuk Hot Spot dengan host Maya Wulan. Tema-temanya seragam, antara lain Bank Unik di Dunia, Museum Terseram di Dunia, atau Suasana Puasa di Berbagai Negara. Bahkan jika diamati, logo Hot Spot sengaja dibuat mirip dengan logo Youtube. Rating Hot Spot September 2011 ada di posisi 120 dengan TVR 0,9 dan share 6,6 (http://www.tabloidbintang.com). Meski kurang prima jika bersaing dengan stasiun lain, tapi acara ini masuk top 10 program Global TV. Hot Spot tayang Senin-Jumat pukul 11.30 WIB. Global TV mempunyai tayangan baru yang serupa bernama TOP Banget yang tayang sore pukul 16.00 WIB

ANTV pun ikut-ikutan memiliki acara  bernama  Wooow! yang tayang 2 kali sehari, pukul 08.00 WIB dan 16.30 WIB. Bila dirata-rata, program ini menduduki peringkat 144 dengan TVR 0,7 dan share 6,2 (http://www.tabloidbintang.com). Kalau dilihat secara all-channels memang tidak bagus, tapi jika hanya melihat rating tayangan antv, Wooow! ada di peringkat 10.

Stasiun paling senior, RCTI juga punya tayangan serupa. Dengan judul Top 5, tayang di RCTI pukul 16.15 WIB. Episode perdana yang tayang pada tanggal 4 September 2011 ada di peringkat 82 dengan TVR 1,3 dan share 11,7 (http://www.tabloidbintang.com/film-tv-musik/ulasan/15540-acara-qcourtesy-of-youtubeq-tumbuh-subur-di-tv-nasional.html)

Bagaimana cara produksi tayangan dari program instan ini?  Dari pra produksi, produksi hingga paska produksi tahapannya kira-kira adalah sebagai berikut. Dimulai dari proses kreatif yakni mencari dan menentukan tema yang dianggap menarik (unik), selanjutnya membuat skrip (naskah) dari tema yang telah ditentukan dan dipreview oleh produser. Langkah berikutnya mencari dan mengumpulkan (mendownload) materi video dari Youtube sesuai tema yang telah ditentukan. Setelah selesai, diserahkan ke bagian editing. Dalam proses editing, aspek yang penting selain meningkatkan kualitas video (pencahayaan dan suara) adalah mengisi suara narator  “VO” (Voice Over). Biasanya talentnya adalah perempuan dengan suara khas, sebagaimana pengisi suara infotainment, meskipun tidak sampai sedramatis Fenny Rose :). Proses editing ini dilakukan dari awal editing (rough cut) sampai final untuk keperluan tayang, dokumentasi di library master, dan back up.

Dari tahapan tersebut sangat jelas, program acara ini tidak membutuhkan biaya yang besar untuk sekali proses produksi. Bahan utama dari tayangan hanyalah video yang jumlahnya ribuan dari YouTube lalu diedit sederhana berdasarkan tema dan materi yang telah ditentukan.  Pada program acara yang menampilkan host (pembawa acara) serta melalui proses shooting, memerlukan sedikit modal lebih untuk tayangan ini. Menurut keterangan dari sahabat penulis yang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta, untuk biaya produksi acara semacam ini sendiri tidak lebih dari 10 juta tiap episodenya. Yang terdiri dari bayaran host 3,5 juta rupiah (host yang sudah punya nama), untuk VO (Voice Over) 250 ribu dan biaya operasional untuk syutingnya memerlukan biaya 3 juta perepisode. Jika dihitung untuk jumlah keseluruhan biaya produksinya perepisode adalah 9.250.000 rupiah. Bagimana biaya produksi program acara Courtesy Youtube yang tidak memakai pembawa acara dan tanpa proses shooting? Tentu saja jauh lebih murah. Biaya yang dikeluarkan praktis hanya untuk membayar VO (Voice Over) dan editing, total sekitar 700 ribu rupiah. Hebatnya, keuntungan perepisode sama seperti program dengan host dan shooting.

Secara teknis, bahan mentah dari proses tayang adalah 21 menit ditambah iklan dan promo tayangan menjadi 30 menit setiap episode. Untuk iklan, umumnya per 30 detik  rata-rata dibanderol tarif 6 juta rupiah. Jika dihitung dengan perincian jumlah iklan dikalikan slot total durasi untuk TVC, maka akan diperoleh keuntungan yang sangat fantastis. Singkat kata, keuntungannya sangat besar dalam satu kali tayang. Berkali lipat dari proses produksi yang tidak seberapa.

Bagaimana dengan hak siarnya? Inilah yang menjadi pangkal kontroversi. Tayangan-tayangan tersebut hanya menyertakan tulisan “Courtesy Youtube” atau “Courtesy of Youtube” dan dianggap sudah cukup sebagai izin pengambilan hak siarnya. Padahal, Youtube sendiri adalah media jaringan sosial yang menerima unggahan video-video dari berbagai pihak di seluruh dunia. Video yang diunggah pun hak ciptanya melekat pada penggunggah atau pemilik asli videonya, bukan Youtube sebagai medium siar, apalagi stasiun televisi yang bahkan dengan penggunggah atau pemilik videonya pun tidak saling mengenal atau pernah berkomunikasi. Kesimpulannya, video-video tersebut menghasilkan uang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Jelas ini bukan proses kreatif yang membanggakan.


1)  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekadar Migrasi Teknologi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit) sehingga dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data (bitstreaming), termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Semua jenis informasi diperlakukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama (byte/bit). Bit ini berupa karakter dengan dua pilihan: 0 dan 1, on dan off, yes dan no, ada informasi atau tidak. Penyederhanaan ini pada akhirnya dapat merangkum aneka bentuk informasi: huruf, suara, gambar, warna, gerak, dan sebagainya sekaligus ke dalam satu format sehingga dapat memproses informasi untuk berbagai keperluan: pengolahan, pengiriman, penyimpanan, penyajian, sekaligus dalam satu perangkat.

Dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Proses teknologi dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi penyiaran. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran di antaranya adalah kanal siaran dan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh pemirsa akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih.

Dalam konteks penyiaran radio, digitalisasi radio berarti menerapkan teknologi radio yang membawa informasi dalam sinyal digital dengan metode modulasi digital. Dalam hal ini umumnya disebut dengan teknologi penyiaran digital audio. Sistem penyiaran radio digital berjalan melalui multiplexing dan kompresi yang menggabungkan sejumlah audio/data stream ke dalam satu kanal penyiaran. Setiap stasiun radio menempati slot di multiplex dengan bit rate yang sama atau berbeda sesuai kebutuhan. Saka dengan televisi, teknologi penyiaran radio berbasis digital menjanjikan suara  yang lebih jernih.

Teknologi multiplexing ini sendiri memungkinkan dilakukannya pelebaran kanal frekuensi . Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu frekuensi, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam frekuensi sekaligus. Bahkan penyiaran digital mengandaikan satu frekuensi yang digunakan oleh satu stasiun televisi saat ini dapat menawarkan 12 slot siaran. Kondisi ini dimungkinkan karena dalam sistem digital pelebaran frekuensi bisa dilakukan. Berbeda dengan teknologi analog yang memungkinkan hanya satu frekuensi untuk satu slot siaran.

Gelombang radio memliki kaitan erat dengan frekuensi karena salah satu satu penciri gelombang radio dikenal dengan istilah frekuensi. Jika dianalogikan frekuensi memiliki harga atau nilai dari 0 sampai tak terhingga. Peralatan pemancar radio jika memancarkan sinyal akan menempati satu rentang frekuensi tertentu. Jika dikaitkan dengan istilah lebih teknis, frekuensi menempati sebuah rentang, masing-masing rentang ini secara teknis disebut dengan channel/kanal.

Selain peningkatan di sisi kuantitas program siaran yang dapat disalurkan dalam satu kanal frekuensi, teknologi penyiaran digital pun menawarkan keandalan lain di sisi kualitas penerimaan yang jauh lebih baik dibandingkan penyiaran analog serta program siaran yang dapat disalurkanpun lebih bervariasi jenisnya. Yang tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan merata. Televisi digital memudahkan, memanjakan penonton di rumah, stasiun televisi, dan production house, hingga pemerintah.  Penonton dimanja dengan berbagai fasilitas yang belum pernah dinikmati sebelumnya. Fitur picture-in-picture (PIP) mempersingkat langkah pindah-pindah saluran. Telinga dan mata penonton juga dibuai kualitas suara dan gambar bersih dan tajam. Bahkan jika infrastruktur lainnya sudah saling mendukung, menjelajahi Internet juga tidak usah repot-repot menyalakan komputer jika konvergensi Internet dan broadcast sudah sempurna. Untuk stasiun televisi sendiri, penghematan biaya operasional sehari-hari menjadi tujuan utama digitalisasi ini. Mata rantai produksi-distribusi-eksibisi bisa menjadi lebih singkat dan lebih murah.

 

Migrasi: Tak Sekadar Alih Teknologi

Keputusan pemerintah dengan berbagai argumentasi untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog, secara logis memang dapat dipahami. Namun demikian, migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.

Fokus utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya digitalisasi penyiaran adalah proses migrasi dari analog menuju digital. Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran meliputi beberapa aspek, yakni (1) kebijakan simulcast dan switch off (atau alternatifnya: tidak harus total switch off), (2) mekanisme sosialisasi, (3) pengadaan set-top-box, (4) ketersediaan pusat layanan informasi, dan (5) kejelasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. Beberapa aspek migrasi tersebut diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kebijakan simulcast dan switch off. Pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap “simulcast” (siaran TV analog dan digital disiarkan bersama-sama) dan tahap ”switch off” (siaran TV analog dihentikan secara total). Tahap simulcast bertujuan mempersiapkan masyarakat agar secara bertahap menggunakan alat bantu penerima siaran TV digital (set-top box/STB) atau sekaligus menggunakan pesawat TV digital, dan kepada Lembaga Penyiaran untuk mengalihkan siarannya dari analog ke digital. Pada masa simulcast ini, siaran analog dan digital dapat diterima bersama-sama.

Kebijakan simulcast ini harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharusnkan total switch of tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki deadline switch off yang jelas, sebagai perbandingan Canada misalnya lebih fleksibel dalam merencanakan switch off dari analog ke digital. Tidak ada deadline bagi stasiun televisi yang menggunakan pemancar analog bertenaga rendah (low power analog transmitter) dan juga stasiun televisi di luar 28 stasiun yang dimandatkan oleh the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). Adapun deadline switch off bagi 28 stasiun yang dimandatkan adalah 31 Agustus 2011.

Dua puluh delapan stasiun yang dimandatkan untuk segera beralih ke penyiaran digital adalah stasiun yang bersiaran di wilayah ibu kota negara dan ibu kota provinsi, stasiun yang target pasarnya dilayani oleh berbagai stasiun, serta stasiun memiliki pasar dengan populasi di atas 300.000 (lihat http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-406.htm).

Dalam proses transisi dari analog ke digital, pemerintah Canada memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah Amerika Serikat. Jika di Amerika Serikat, pemerintah mendorong percepatan switch off dengan memberikan bantuan kepada broadcaster untuk pengadaan peralatan digital, memberikan subsidi bagi penduduk untuk pengadaan converter box, dan juga melakukan kampanye digitalisasi dan memberikan informasi kepada publik tentang rencana switch off, maka di Canada, pemerintah sebatas membangun web portal (bernama: Canada’s Transition to Digital Television (DTV)) untuk memberikan informasi kepada publik dan menayangkan iklan tentang televisi digital di sejumlah media massa. Di negara ini pengapdopsian teknologi digital lebih bersifat sukarela. Sebagian besar broadcaster masih memandang bahwa transisi ke digital berbiaya tinggi dan belum melihat dengan jelas sisi keuntungannya.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai rencana digitaliasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog harus terus menerus dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap, sampai masa cut off siaran TV analog. Digitalisasi adalah proses migrasi yang tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan perubahan cara berpikir (mindset) terhadap berbagai aspek yang lahir dari teknologi tersebut, maka sosialisasi perlu dilakukan secara intensif melalui publikasi dan publisitas di berbagai media, iklan layanan masyarakat, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dealer-dealer/toko-toko pesawat penerima TV, dan berbagai saluran yang memungkinkan. Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami digitalisasi penyiaran, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima/menikmati siaran TV digital, dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan.

Pusat-pusat bantuan masyarakat atau ”call center” dengan nomor yang jelas dan mudah dihubungi perlu disediakan oleh semua stakeholder: pemerintah, industri penyiaran, industri STB dan dealernya. Tujuannya tak lain agar migrasi dapat berjalan secara adil dengan kerugian seminimal mungkin bagi masyarakat dan industri. Pusat bantuan pemirsa perlu disiapkan dengan tujuan memberikan pelayanan dan bantuan secara aktif kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal teknis yang berkaitan dengan sistem penyiaran digital.

Ketiga, kebijakan teknologi. Dalam pelaksanaan siaran digital, diperlukan teknologi bernama Set Top Box, yakni sebuah perangkat tambahan berupa rangkaian konverter untuk menerima sinyal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 (sistem terbaru yang diadopsi pemerintah) yang kemudian diubah ke dalam sinyal analog agar dapat ditampilkan pada monitor TV analog.

Selama masa transisi, masyarakat dapat menikmati siaran televisi digital dengan alat bantu penerima yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang telah dimiliki. Konsekuensinya, masyarakat yang menggunakan televisi analog seperti sekarang, mau tidak mau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk untuk membeli set top box atau membeli televisi digital, sementara digitalisasi ini di satu sisi bukan kemauan masyarakat, sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk set top box.

Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia perlu dicermati sebelum menyongsong era digitalisasi penyiaran. Regulator perlu mencontoh negara lain dalam proses migrasi ini. Misalnya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia mendanai perangkat set top box bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah perlu mendorong penyediaan STB dan alat penerimaan lain dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Pemerintah akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan akses ke televisi digital.

Dari segi infrastruktur, digitalisasi penyiaran membutuhkan berbagai persiapan seperti peralatan teknis dan program siaran yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Hadirnya teknologi baru ini jangan sampai hanya menjadi “karpet merah” bagi pemodal asing yang memiliki kapasitas modal dan teknologi lebih unggul. Digitalisasi ini hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan dan menata teknologi nasional.

Industri dalam negeri seharusnya dikondisikan untuk siap untuk mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pemerintah harus mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Industri dalam negeri saat ini sesungguhnya telah mampu mendesain, merekayasa, dan memproduksi STB dengan harga terjangkau. Industri dalam negeri juga telah mampu memproduksi konten, bahkan untuk industri konten, Dengan migrasi analog ke digital diharapkan kualitas dan kuantitas konten yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan dan tidak menutup kemungkinan dipasarkan ke luar negeri. Selain hardware, Industri dalam negeri harus mampu membuat perangkat lunak aplikasi layanan (software) yang diperlukan untuk membangun sistem penyiaran digital.

Di sinilah perlu kebijakan teknologi karena pertimbangan bahwa teknologi memiliki posisi strategis dan membawa nilai-nilai tertentu. Arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standardisasi yang ditetapkan oleh standard nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri. (Iwan Awaluddin Yusuf)


*)  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.