Pers Orde Baru vs Pers Reformasi: Konsep Kunci

media dan negara

 Iwan Awaluddin Yusuf[1] 

Proses transisi politik di tanah air membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan media massa, khususnya pers Indonesia. Sistem pers di negara kita adalah sistem yang rumit, tidak sesederhana seperti apa yang dapat dilihat oleh mata awam karena melibatkan banyak tangan yang bermain di dalamnya. Instrumen politik yang terejawantahkan menjadi berbagai bentuk kebijakan telah meruntuhkan teori-teori tentang sistem pers jika bersentuhan dengan kontradiksi antara teori dengan praktik di lapangan. Kondisi ini berlangsung dari rezim ke rezim. Kali ini bincangmedia membahas perbandingan sistem pers Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Rezim Orde Baru dengan konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon ”pers yang bebas dan bertanggung jawab” pada akhirnya hanya berhenti pada slogan politis. Bertanggung jawab dalam hal ini tidak lebih sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap pemerintah karena dalam praktiknya, pemerintah selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari ideological state apparatus, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi penguasa. Untuk itu, rezim Orde Baru telah menerapkan berbagai kontrol terhadap pers, yang peda garis besarnya mencakup:

  1. Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.
  2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melauluI mekanisme seleksi dan regulasi (seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban mengikuti penatarn P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan-penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
  3. Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.
  4. Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.
  5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Di sisi lain, Orde Baru menentukan landasan operasional pers bersifat ideologis, melalui konsep jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya menjadikan media bersifat partisan dalam kerangka orientasi negara.

Salah satu indikasi tafsir undang-undang pers yang menggunakan kacamata kepentingan “negara” adalah selalu dikaitkan dengan salah satu visi pemerintah Orde Baru waktu itu, yakni apa yang disebut “stabilitas nasional”. Untuk memelihara serta memperkokoh ketahanan nasional yang sehat dan dinamis, maka pers nasional bertanggungjawab untuk turut menyukseskan pembangunan nasional. Alasan stabilitas nasional inilah yang menyebabkan negara merasa berhak dan harus menjalankan tugasnya itu dengan “pendekatan keamanan” (security approach).

Fungsi kontrol pers terhadap pemerintah sangat lemah. Pemerintah bersifat sangat peka terhadap perbedaan sikap atau pandangan yang diungkapkan pers. SIUPP menjadi senjata andalan pemerintah dalam membungkam pers Indonesia. Banyak pers yang terbunuh oleh perangkap ini. Kebebasan pers serasa impian pada masa itu. Seorang Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) pernah masuk penjara di rezim Soekarno dan rezim Soeharto karena gigih memperjuangkan kebebasan pers.

Kondisi sangat berbeda sejak masa Reformasi tahun 1998. Berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers paska otoritarianisme Orde Baru telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pers (23 September 1999), jumlah penerbitan media cetak di Indonesia yang meliputi suratkabar, tabloid, majalah, dan bulletin mencapai 1.687. Jika dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang hanya 289 media, berarti hanya sekitar seperlima dari jumlah penerbitan yang ada pada tahun 1999. Bagi publik, kondisi ini memunculkan harapan baru untuk memperoleh keragaman informasi yang bersumber dari adanya keragaman isi maupun keragaman kepemilikan media.

Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tidak semata-mata berimbas pada banyaknya penerbitan pers yang muncul, namun juga memberi kemerdekaan dan keterbukaan bagi insan media dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya berupa kegiatan 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di atas kertas, prestasi ini ditandai dengan Indeks Peringkat Kemerdekaan Pers Tahun 2001 menurut Reporters Sans Frontieres Paris. Berdasarkan tiga parameter penelitian yang digunakan, yakni (1) hukum media di negara bersangkutan, (2) kebebasan wartawan dalam mencari berita, dan (3) profesionalisme wartawan dan media di suatu negara; Indonesia tercatat memiliki indeks kemerdekaan pers tertinggi di Asia (Batubara, 2007: 75). Pada tahun 2002, menurut data Indeks Kebebasan Pers Dunia yang pertamakali dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (Oktober 2002), Indonesia menempati urutan 57 dari 139 negara—yang  diteliti—di seluruh dunia (Luwarso dan Samsuri, 2003: 81-84).

Semangat untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memanfaatkan momentum kebebasan pers dalam praktiknya ternyata sering menimbulkan berbagai ironi yang justru bertentangan dengan semangat dasar dan filosofi jurnalisme. Salah satunya terlihat dari banyaknya pengabaian standard jurnalistik dalam penulisan berita. Akibatnya, kebebasan, baik “bebas dari” maupun “bebas untuk” yang melekat pada dunia pers tanpa disertai peningkatan upaya profesional untuk memegang teguh kepercayaan masyarakat (pembaca) akhirnya menghasilkan media yang menampilkan berita-berita bombastis, melodrama, mistik, eksploitasi seksual, dan cenderung pada taraf pengungkapan konflik demi memuaskan selera rendah pembacanya.  Anggapan bahwa pers telah berjalan melampaui makna kebebasan pers itu sendiri juga dikemukakan oleh beberapa pengamat media. Kritik yang paling populer disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam opininya di Kompas, 9 Februari 1999. Ia mengatakan, akibat berlebihan memaknai euforia kebebasan, pers Indonesia seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja (Susilastuti D.N., 2000: 232, Sobur, 2001: vii). Kritik senada muncul dari mendiang Abdul Muis, Gurubesar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Hasanuddin. Menurutunya, euforia kebebasan pers di era reformasi tampaknya sudah mencapai titik jenuh dan memunculkan gejala kebebasan pers yang bersifat ganas (predatory freedom) pada sebagian penerbitan pers (Sobur, 2001: vii).

Menurut UU No 40/1999, kemerdekaan pers diakui sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 A1). Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 Ayat 2). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 Ayat 3). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (Pasal 4 Ayat 4).[Iwan Awaluddin Yusuf].


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Menguji Akurasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Persoalan akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-ricek dan kelalaian (kesengajaan?) pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi di lapangan. Namun demikian, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar, meskipun ada kredo: it is true that the source said this (menjadi benar apabila ada rujukan siapa yang mengatakan) (Mencher 2000). Secara mendasar akurasi mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta/informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (McQuail, 1992).

Menyangkut akurasi penyajian, beberapa media memiliki kelemahan umum dalam hal teknik penulisan berita, termasuk di sini kesesuaian judul dengan isi berita, ejaan kata maupun tanda baca (Mencher, 2000). Untuk itu, wartawan yang kemudian dilanjutkan oleh editor, perlu melakukan cek dan cek lagi, koreksi kesalahan tulis, dan meningkatkan kecermatan dalam penggunaan bahasa. Sekali lagi, indikator akurasi yang pokok adalah sumber berita yang jelas dan adanya data-data yang mendukung.

Macam-macam kesalahan akurasi antara lain: (1) omission (kelalaian/tidak mencantumkan sumber); (2) under/over emphasis (kurang/berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan); (3) misspelling; kesalahan eja; (4) faulty headlines (headline salah) atau inkonsistensi antara headline dan isi; (4) misquotes, incorrect age, name, date, and  locations: kesalahan  mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat (5) kesalahan menampilkan atribusi narasumber. Akurasi atribusi narasumber dilihat dari kesesuaian person/organisasi; siapa dia; apa keahliannya; dan sebagainya).

Terkait akurasi sumber informasi, repoter harus mengidentifikasi ulang sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Idealnya penyebutkan sumber harus menyebutkan nama, bukan anonim (tanpa nama). Menurut Mencher (2000), ada 4 tipe atribusi (penyebutan sandangan nama) yaitu (a) on the records: seluruh statement dan atribusi dapat dikutip (perlu sebutkan nama dan titel yang memberikan statement); (b) on background: seluruh statement dapat dikutip tapi tidak untuk atribusi (narasumber tidak dapat disebutkan secara detil hanya disebutkan  misalnya: “A White House official”); (c) on deep background: apapun yang dikatakan oleh sumber tidak dapat dikutip langsung, begitu pula identitas narasumber sehingga jurnalis menulis sendiri kisah tersebut; (d) off the record: informasi hanya untuk pengetahuan reporter saja dan tidak dapat disebarluaskan. Informasi pun tidak dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumber yang lain

Sementara itu, Deborah Howel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebutkan aturan (baca: larangan) dalam penggunaan anonim:

  1. Jangan pernah menggunakan sumber anonim untuk memberi opini terhadap pembaca.
  2. Jangan pernah menggunakan sumber anonim sebagai kutipan pertama dalam tulisan.

Anonimitas sesungguhnya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahkan menjadi hak wartawan, yang disebut sebagai Hak Tolak. Pada pasal 7 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran dalam KEJ ditulis sebagai berikut:

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Penyalahgunaan hak tolak dengan dalih menjaga kerahasiaan dan demi kemanan narasumber seringkali menggiring wartawan yang tidak bertanggungjawab untuk membuat fakta rekayasa.

David Yarnold (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), redaktur eksekutif San Jose Mercury News, mengembangkan metode daftar pengecekan akurasi (accuracy checklist). Saat memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

  1. Adakah seseorang telah memeriksa ulang, mengkonfimasi, menelpon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam berita? Bagaimana dengan penulisan nama dan gelar?
  2. Apakah materi latar belakang (background) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
  3. Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah didentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
  4. Apakah tulisan memihak atau membuat penghaminan yang tidak kentara?
  5. Apakah ada sesuatu yang kurang?
  6. Apakah semua kutipan akurat dan sandangnya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Menjaga dan memenuhui akurasi pemberitaan sesungguhnya bukanlah persoalan yang rumit karena bisa dicapai dengan ketelitian dan sedikit kesabaran. Memenuhi akurasi juga akan melindungi dua pihak: media itui sendiri dan yang terpenting melindungi publik, baik pembaca, pendengar, penonton, pengakses berita.

Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam mencermati sebuah fakta atau detil.

a. Jangan Menebak.

Penulis harus memegang betul apa saja yang diketahui dan apa saja yang dimengerti. Jika penulis tidak benar-benar yakin, cek kembali hal itu atau tinggalkan sama sekali. Jangan pernah mengira-ngira.

b. Angka

Ceklah dua kali semua angka dan jumlah. Sebuah angka seringkali tak memiliki makna, kecuali diletakkan pada konteks yang mudah dipahami pembaca. Angka tentang omset penjualan misalnya, tak punya makna jika tak disertai omset penjualan tahun lalu, berapa persentase kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Nama, Tanggal, dan Tempat

Tak ada orang yang senang jika namanya ditulis salah. Usahakan meminta sumber serita mengeja sendiri nama sekaligus gelar dan nama panggilannya. Lihat di buku rujukan yang terpercaya, misalnya buku apa siapa atau ensiklopedi. Jangan percaya hanya pada leaflet atau selebaran atau omongan teman.

d. Kutipan

Apakah suatu kutipan benar-benar seperti yang dikatakan oleh sumber? Apakah catatan penulis benar dan berani mempertahankan sampai di meja pengadilan? Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata kita sendiri saja.

e. Terburu-buru

Kata-kata yang sering digunakan sebagai permintaan maaf atas beberapa kesalahan adalah: ”Saya tidak punya waktu untuk mengeceknya kembali”. Alasan yang tidak bisa diterima.

f. Cerita Bohong

Sangat jarang penerbitan yang tidak memasukkan hal ini ke dalam beritanya. Keragu-raguan adalah perlindungan terbaik. Jika sebuah cerita atau kenyataan seolah-olah sangat aneh atau menakjubkan untuk dipercaya, jangan percaya hal itu sebelum ada pembuktian.

g. Kesalahan Teknis

Perhatian yang istimewa sangat dibutuhkan pada tulisan khusus seperti ilmu pengetahuan hukum, kedokteran, teknik, keuangan, dan sejenisnya. Sediakan waktu untuk menelitinya, dan kemudian ceklah kembali informasi yang kita peroleh melalui pakar yang dapat dipercaya pada bidang yang bersangkutan.

h. Rekayasa

Manipulasi, perubahan konteks, distorsi, pemaparan yang salah, sindiran, kebencian, gosip, kabar angin dan melebih-lebihkan. Semua itu sangat tinggi ongkosnya, sementara hasilnya sangat rendah. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2013)


1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Kelemahan Digitalisasi Penyiaran

ISAT-telecommunication-220x300

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan chanel frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus (noise sangat kecil), penambahan  jenis ragam layanan (audio, video, data).

Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran.

Pertama, Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital (Setyobudi, 2006). Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus/patah-patah atau bahkan tdak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali.

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVJSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 ).

Keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketrampilan operatornya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekilas tentang Standardisasi Televisi Digital

Image

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Standardisasi di bidang pertelevisian dimulai sejak era televisi analog. Teradapat tiga standar sistem penyiaran televisi analog yang populer di seluruh dunia, yaitu NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating by Line), dan SECAM (Sequential Couleur Avec Memoir). Pada awalnya standarisasi ketiga sistem analog tersebut cukup merepotkan akibat tidak saling kompatibel satu dengan lainnya. Sehingga sering menjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti kamera, video dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi dengan dikembangkannya perangkat berstandar multisystem, yaitu perangkat yang mampu menerima sistem warna yang berbeda, namun tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan.

Seperti halnya televisi analog yang mempunyai standar penyiaran PAL, NTSC, dan SECAM, televisi digital juga memiliki standar sendiri. Standardisasi penyiaran diperlukan dengan berbagai alasan, di antaranya: dalam proses manufaktur perangkat baik receiver maupun transmitter dapat diterima di seluruh dunia, sehingga pangsa pasar produk lebih luas dan ekonomis (Gollenia, ed, 2000). Selain itu, secara teknis, standardisasi mempermudah dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi antarwilayah maupun negara.

Terkait dengan jenis-jenis standar televisi digital (DTV), dikenal tiga standar, yaitu DVB (Digital Video Broadcast), ATSC (Advanced Television System Committee), dan ISDB  (Integrated Services Digital Broadcasting). Sedangkan DVB sendiri dikategorikan menjadi: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable), DVB-H (handheld), dan  DTV Broadcasting

Pada awalnya, sesuai Permen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital di mana teknologi digital yang akan digunakan adalah sistem siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). Mulanya, standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial  dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (Advanced Tel evision Sistem Comittee) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (8-level vestigial side-band) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (integrated serviced digital broadcasting), juga teknologi T-DMB (terrestrial digital mobile broadcasting) dari Korea dan DMB-T (digital mobile broadcasting terrestrial) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan solusi efisiensi bandwidth dengan teknologi multiplexing.

Jika diuraikan lebih lanjut, alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing– masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Sedangkan alokasi kanal frekuensi untuk layanan radio digital penerimaan tetap free-to-air T-DAB di Indonesia adalah pada band III VHF, yaitu kanal 5-10 (total 6 kanal) dengan lebar pita masing–masing kanal adalah 7 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 2 kanal, karena 4 kanal lain digunakan di wilayah–wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi  selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

Dengan demikian, pada 1 wilayah layanan hanya akan ada 1 menara pemancar utama yang digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara infrastruktur penyiaran digital di wilayah tersebut, ditambah dengan menara– menara tambahan di daerah–daerah yang kualitas penerimaannya kurang baik serta menara–menara yang bertindak sebagai gap filler.

Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi yang dipilih Pemerintah adalah  DVB-T2. Pemilihan DVB-T2 ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/P/Men.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak berbayar (Free to Air). Ketentuan ini tertuang dalam pasal (1) yang berbunyi:

Standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditetapkan di Indonesia adalah Digital Video Broadcasting–Terestrial Second Generation (DVB-T2).

[Iwan Awaluddin Yusuf[]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Super Trap: Ketika Televisi Terjebak Acara Reality Show

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sejak Spontan pertama kali hadir pada tahun 1995 di layar kaca, bisa dikatakan, pemirsa televisi swasta Indonesia mulai mengenal konsep acara reality show. Kesuksesan acara yang melambungkan nama komedian Komeng ini segera diikuti oleh program sejenis di stasiun televisi swasta lain. Rating yang tinggi dengan biaya produksi murah mendorong terus diproduksinya acara-acara reality show yang hingga saat ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa acara yang fenomenal dengan variasi konsep di antaranya Paranoid, Katakan Cinta, Tolong, Bedah Rumah, Kena Deh, Ketok Pintu, Termehek-Mehek, Dunia Lain, Pemburu Hantu, Playboy Kabel, Curhat Anjasmara, Kacau, Uang Kaget, Tukar Nasib, Jika Aku Menjadi, Super Trap, Realigi, dan lainnya.

Namun demikian muncul pertanyaan, apakah acara yang yang sekarang banyak disebut reality drama tersebut benar-benar nyata atau sekadar rekayasa? Anette Hill (2005) pernah mengkritik, model reality show yang sering ditayangkan televisi sebagai (un)reality show karena sering membodohi publik dengan format acara yang seolah dikemas nyata, padahal di dalamnya mengandung unsur skenario, penyutradaraan, dan keterlibatan pemeran yang dibayar.

Di Indonesia, banyak momentum yang menjadi kontroversi acara reality show. Kasus terbaru adalah Program Super Trap yang ditayangkakan Stasiun Trans TV (Minggu, 25 November 2012). Tim produksi Super Trap memasang kamera tersembunyi untuk menangkap adegan para pengguna toilet umum yang akan buang air besar/kecil. Dengan konsep menjebak, mereka memasang jebakan pada toilet dengan kamera tersembunyi yang dipasangkan dalam ruangan toilet. Unsur kejutannya sebagaimana diinginkan oleh tim kreatif, para korban (pria dan wanita) yang sudah menurunkan celana dikejutkan dengan toilet yang mendadak terangkat ke udara menggunakan alat hidrolik. Akibatnya orang-orang yang dijebak di toilet tersebut terlihat auratnya hingga secara spontan berusaha menutupinya dan memakai pakaian yang ditanggalkan karena ditonton semua orang yang lewat di sekitar lokasi. Walau memang bagian vital para korban disamarkan, ditutup dengan emoticon, namun yang dilakukan kru Super Trap sangat tidak etis dan tidak bisa dibenarkan. Super Trap edisi toilet ini akhirnya dihujani protes di media sosial. Mereka yang malam itu sempat menonton, menilai bahwa jebakan Super Trap kali ini bukan lagi kreatif, tapi justru kelewat batas, tidak bermoral, dan melanggar privasi.

Ironisnya, pada saat acara penjebakan sebagaimana terlihat di layar kaya, kru acara terlihat cengengesan karena jebakannya berhasil. Pra kru seolah tidak sadar arti penting kepantasan dan kesantunan dalam dunia penyiaran. Sebagai salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, Trans TV yang menyiarkan program ini juga telah melakukan kekerasan simbolik karena menabrak ruang pribadi masyarakat. Jika kamar kecil sebagai simbol privasi sudah tak aman dari pengawasan kamera media, itu tentu menjadi salah satu tanda buruknya kualitas profesionalisme media dalam menjaga etika .

Selian pelanggaran etika, dari segi kreatif, tema toilet inipun sesungguhnya mengandung masalah karena ternyata tidak lebih dari copy-paste tema acara reality show lain di luar negeri. Sayangnya demi mengejar kecepatan produksi dan memenuhi variasi tema, akhirnya tidak sempat lagi diriset atau sertidaknya dipikirkan bagaimana kepantasan dan kelayakannya jika tema tersebut diterapkan di Indonesia. Dari kasus ini juga akhirnya terkuak, sebagaimana dugaan banyak orang, orang-orang yang dikerjai itu sesungguhnya para talent yang sengaja dibayar oleh Trans TV untuk berakting seolah-olah dikerjai secara alami. Kaganjilan reality show sebagai pertunjukan acara yang seharusnya “nyata” namun terlihat dibuat-buat juga tampak dari akting para pelaku yang terlibat sangat “sadar kamera”. Para pemain seolah menyadari posisi mereka saat kamera dengan diam-diam merekam. Bagi penonton yang jeli akan mudah mengindentifikasi jika mereka hanyalah cast yang diatur agar menjaga ‘titik pandang’ kamera sehingga mudah saat proses editing.

Adanya sebagian pemain bayaran inilah yang menyebabkan banyak korban dalam acara reality show seolah-olah tidak keberatan, bahkan dengan mudah berpose senang di depan kamera setelah dikerjai habis-habisan. Bayangkan jika kita bukan talent, namun menjadi korban dikerjai/dijebak di toilet seperti itu? Sudah pasti sebagai orang normal akan marah-marah, menyumpah, bahkan bisa menuntut secara hukum.

Menyikapi kasus Super Trap, KPI Pusat akhirnya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Trans TV atas tayangan Super Trap edisi toilet tersebut. Selain itu KPI Pusat juga menghukum Trans TV untuk menayangkan dan menyiarkan pernyataan permintaan maaf yang berkaitan dengan aduan dan pelanggaran yang telah terjadi.

Seandainya Televisi Mau Belajar dari kontroversi masa lalu, maka kasus Super Trap barangkali tidak perlu terjadi. Salah satu reality show di Indonesia yang paling diingat karena “ketidaketisannya” sekaligus memakan korban adalah acara PARANOID. Ditayangkan di tahun 2008, acara ini mengambil format “spoof”, yakni para korban yang diambil secara acak akan dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka seperti seorang paranoid yang ketakutan. Sebagian besar korban ditakuti dengan kejutan pemunculan mahluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, atau pun yang lain.
Acara ini pada akhirnya memakan korban. Diana Damey Pakpahan yang kala itu sedang hamil 8 bulan nyaris keguguran setelah terjatuh akibat dikageti oleh Tim Paranoid. Atas kejadian itu, Diana sempat memejahijaukan produser dan stasiun televisi yang membuat serta menyiarkan acara tersebut. Beruntung semua pihak akhirnya bisa berdamai.(Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Selain Paranoid ada juga MOP (Mbikin Orang Panik) yang merupakan salah satu acara reality show berusia pendek. Ditayangkan sekitar tahun 2005, reality show ini hanya ditayangkan sekitar 10 episode sebelum akhirnya masa penayangannya dihentikan. Acara yang juga mengambil format “spoof” ini bertujuan untuk “ngerjain” korban yang dipilih secara acak hingga panik dan ketakutan. Pada saat korban hampir putus asa, barulah diberi tahu kalau ia baru saja dikerjain. Dalam sebuah episode MOP, ada seorang korban bernama Piko, yang saat itu Mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul – yang tiba-tiba didekati oleh polisi (diperankan anggota polisi Metro Jaya sesungguhnya). Si korban dicurigai membawa ganja. Saat digeledah, diam-diam sang polisi menanamkan narkoba ke tubuh korban. Begitu narkoba tersebut ditemukan, sang korban langsung digelandang ke polisi dan ditanya macam-macam. Sang korban benar-benar stress dan nyaris depresi. Akibat tayangan tersebut, Kepala Polda Metro Jaya (kala itu) Inspektur Makbul Padmanegara langsung menyidangkan tiga perwira polisi yang ikut dalam tayangan tersebut (Kepala Polsek Kebon Jeruk KomPol Ahmad Alwi, Wakapolsek Kebon Jeruk Ajun Kompol Hermino, dan Kepala Unit Patroli Polsek Kebon Jeruk Inspektur Satu Sunarjo). Tayangan tersebut dianggap sangat melanggar kode etik kepolisian dan mencemarkan nama baik polisi. Sejak mencuatnya kasus ini, maka acara tersebut langsung dihentikan penayangan dan pembuatannya (Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Bagaimana aturan penayangan reality show semacam ini? PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA terbaru yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN pada Bagian Keenam tentang Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik pada pasal 32 disebutkan:

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;

b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;

c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;

d. tidak disiarkan secara langsung; dan

e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

Dengan terus memproduksi acara reality show semacam Super Trap ini, Trans TV dan televisi lain sesungguhnya sedang terjebak dalam ketidakpatutan dengan dalih kreativitas. Kreativitas yang akhirnya menjadi bumerang karena melanggar batas-batas etis. Dalam mengekpos privasi, kesalahan, penderitaan, kemiskinan, atau rasa malu orang lain dan mempublikasinnya ke hadapan publik sebagai hiburan sama saja dengan “pembunuhan karakter” dan “penelanjangan harga diri”?  Ironisnya, semua itu menjadi hal yang halal dalam indutri televisi kita karena alasan sekadar “hiburan”. Kalau sudah demikian, lantas di manakah hak publik untuk mendapatkan hiburan yang berkualitas? (Iwan Awaluddin Yusuf).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Kritik Wacana Antiterorisme di Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Tragedi penyerangan gedung World Trade Centre (WTC) 11 September 2001 memberi efek penting pada perubahan tata dunia sebagaimana peristiwa-peristiwa besar pada masa lalu yang terjadi akibat suatu momen dramatis. Drama berakhirnya perang Dunia II pada tahun 1945 misalnya, segera diikuti dengan dimulainya era Perang Dingin. Ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, masyarakat internasional melihatnya sebagai awal dari lahirnya era Pasca Perang Dingin. Terakhir, runtuhnya gedung kembar WTC sebagai simbol kekuatan ekonomi dunia (lebih-lebih AS) mulai dilihat banyak pihak sebagai sebuah momen menentukan yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin, berganti era Perang Melawan Terorisme.

Bagi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS), untuk melanggengkan kepentingan supremasi dan hegemoninya, ketika perang sudah berakhir, diperlukan musuh baru, musuh bersama yang mempersatukan AS dan sekutunya. Dalam buku Who Are We? (2004), Samuel Huntington menyatakan, musuh Pemerintah AS sudah ketemu, yaitu kaum Islam militan. Ia menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs. America”, yang menekankan bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet dan komunisme sebagai musuh utama AS. “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam…This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War. Muslim hostility encourages Americans to define their identity in religious and cultural terms, just as the Cold War promoted political and creedal definitions of that identity (Husaini, http://www.insistnet.com). 

Dalam kaitan inilah media memiliki peran penting sebagai sarana memuluskan perang tersebut. Media menjadi arena pertempuran memperebutkan wacana tentang perang melawan terorisme. Siapa pun yang memenangkan pertempuran itu, pasti akan mendominasi dan melakukan hegemoni. Pada tahun 2002 Mantan Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz,  pernah membuat pernyataan,  “This is a battle of ideas and a battle for minds”.  Katanya, yang terjadi saat ini adalah perang ide dan perang untuk menaklukkan pemikiran. Setahun sesudahnya, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice setuju bahwa, “To win the war on terror, we must win a war of ideas.”  Menurut Rice, untuk memenangkan peperangan melawan terorisme, harus memenangkan perang pendapat.”

Dalam khazanah Islam, strategi ini dikenal dengan ghazwul fikri, yakni perang pemikiran yang telah dilakukan para orientalis barat sejak beberapa ratus tahun lalu sebagai warisan Perang Salib. Tujuannya untuk memperlemah akidah, ghirah, dan kecintaan umat Islam terhadap agamanya sehingga mudah dipecah-belah dan dijajah. Kini, perang memperebutkan opini publik dilakukan secara intensif melalui berita, informasi, hiburan, dan berbagai produk media. Hasilnya, dengan kekuatan global dan jaringan media yang dimiliki, dalam waktu singkat AS telah berhasil mengontrol opini publik bahwa “terorisme” yang sejak dulu dipahami sebagain tindakan kriminal, tiba-tiba berubah wajah: terorisme seolah hanya identik dengan perbuatan Islam militan.

Secara langsung atau tidak, propaganda perang melawan terorisme akhirnya berkembang sejalan dengan upaya-upaya sistematis menyudutkan Islam. Islam menjadi kambing hitam untuk semua persoalan teror di muka bumi. Publik seolah tidak lagi kritis dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana: Siapakah yang memulai Perang Dunia I? Siapakah yang membunuh sekitar 20 juta penduduk Aborigin di Australia? Siapa yang mengirim bom di Nagasaki dan Hiroshima? Siapakah yang menjadikan 180 juta orang Afrika sebagai budak dan ketika 88% dari mereka mati melemparkan ke Samudera Atlantik? Apakah pelakunya umat Islam? Tidak! Inilah bukti keberhasilan propaganda AS dan sekutunya mengontrol definisi “terorisme”. Jika seorang nonmuslim melakukan tindakan buruk. Itu adalah perbuatan kriminal. Jika ia menggunakan senjata, maka ia adalah kriminal bersenjata. Namun, jika orang Islam melakukan tindakan sama, di mata media, ia adalah teroris.

Standar Ganda Mendefiniskan Terorisme

Secara semantik-leksikal, teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindak kejam dan mengancam. Menurut definisi FBI, terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang menggunakan kekuatan ataupun kekerasan untuk melawan orang perorang, atau banyak orang, atau kepemilikan unuk mengintimidasi atau memaksa bermacam pihak mulai dari masyarakat sipil hingga pejabat pemerintahan demi mencapai tujuan sosial dan politik.

Jika umat Islam militan dilabeli teroris dan dianggap media sebagai teror terburuk dan terkejam di muka bumi, timbul pertanyaan; mengapa media tidak kritis membandingkan tuduhan tersebut dengan sejarah kekejaman rezim AS di negaranya sendiri (yang membantai warga Indian dan Negro), di Nagasaki dan Hiroshima,Vietnam, Palestina, Iran, Irak, Afrika Selatan, Chile, Afghanistan dan sebagainya.

Prof. Edward S. Herman, guru besar Pennsylvania University, membeberkan data dan fakta perilaku AS di muka bumi. Dalam The Real Terror Network (1982), ia mengungkap fakta-fakta keganjilan kebijakan terorisme di AS. AS adalah pendukung rezim-rezim “teroris” Garcia di Guatemala, Pinoche di Chile, dan rezim apharteid di Afrika Selatan. Di tahun 1970-an, AS memasukkan PLO, Red Brigades, Cuba, Libya, sebagai teroris, tetapi rezim Afsel dan sekutu-sekutu AS di Amerika Latin tidak masuk dalam daftar. Padahal pada 4 Mei 1978, tentara Afsel membunuh lebih dari 600 penduduk di kamp pengungsi Kassinga Namibia. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Jumlah itu jauh lebih besar dari serangan PLO dan sebagainya. Teror yang dilakukan sekutu utama AS—Israel dan tokoh-tokohnya—juga sangat telanjang. Menachem Begin misalnya, adalah tokoh kelompok teroris Yahudi “Irgun” yang terkenal kebrutalannya dalam aksi pembantaian di Deir Yasin, 9 April 1948. PM Israel Arel Sharon dalam tayangan Panorama BBC, 17 Juni 2001, oleh Jaksa PBB Richard Goldstone dinyatakan harus diadili sebagai penjahat perang karena terbukti bertanggungjawab atas pembantaian ribuan pengungsi di Shabra-Satila tahun 1982 (Husaini, 2002: 121-122).

Namun mengapa tidak pernah ada penyajian atau setidaknya upaya verifikasi dan validasi media AS atas fakta-fakta tersebut? Jawabannya, karena dalam setiap kesempatan, selalu fakta-fakta tersebut dinafikan sebagai teori konspirasi. “Ah, itu hanya teori konspirasi!” demikian penolakan sehingga mengabaikan daya kritis untuk memverifikasi fakta. Jika media memperoleh informasi baru (fakta) yang kurang sejalan dengan pikiran mereka, timbul keengganan mendengarkan fakta tersebut, tanpa berusaha mencerna fakta tersebut sebagai fakta, bukan hanya teori konspirasi. Padahal, sesungguhnya secara jelas dan mudah terdapat perbedaan besar antara fakta dan informasi dengan “teori” yang bisa diverifikasi. Jerry D Gray (2006: 100-101) membedakan antara teori dengan fakta sebagai berikut:

Teori (kata benda):

  1. Penalaran abstrak, spekulasi;
  2. Asumsi berdasarkan informasi atau pengetahuan, suatu dugaan.

Fakta (kata benda):

  1. Pengetahuan atau informasi berdasarkan kejadian riil.
  2. Sesuatu yang didemonstrasikan ada atau diketahui ada.
  3. Kejadian riil, peristiwa
  4. Sesuatu yang diyakini benar atau riil.

Alasan utama mengapa saat ini rakyat dan media AS enggan memercayai fakta dan bukti yang paling meyakinkan atau sekalipun adalah karena mereka tidak berani mengakui bahwa mereka telah dibohongi para pejabat yang mereka percayai. George W Bush memanfaatkan “mentalitas media Amerika” ini dan berulang kali melabeli fakta yang barangkali ditujukan kepadanya atau pemerintahannya sebagai “teori konspirasi yang menggelikan”. Inilah standar praktik yang digunakan di AS. sekadar demi menghapus informasi sekecil apapun yang berkontradiksi dengan paparan persoalan yang telah luas diterima (misalnya peristiwa 9/11). Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kejahatan kelas kakap, label “teori konspirasi” langsung saja ditempelkan pada temuan apapun yang berkenaan dengan kejadian tersebut. Informasi yang terkait dengan topik-topik penting seperti peristiwa 9/11, tatanan dunia baru, atau gerakan komunitas rahasia, terlalu sering dinafikan lantaran dipandang sebagai teori konspirasi yang tak beralasan. Bahkan sebelum teori ini dikemukakan, didiskusikan, atau dievaluasi (Gray, 2006: 101-102).

AS sendiri selalu menekankan jargon, menumpas teror = membela kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Demikian semboyan yang digembar-gemborkan Amerika Serikat lewat seruan kampanyenya. AS tampaknya ingin melahirkan semacam struktur “bipolar” baru yang memperumit pola-pola hubungan antar negara. Pernyataan Persiden Bush, either you are with us or you are with terrorist,” secara hitam putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam pertarungan baik (good) dan buruk (evil). Pemilihan dunia demikian jelas mempersulit posisi banyak negara, khususnya negara-negara pasca kolonial yang tidak ingin dipersepsikan oleh konstituennya berada dalam orbit AS.

Tak perlu menunggu lama, langkah kebijakan yang ditempuh Presiden George W. Bush menimbulkan kekhawatiran baru; masyarakat dunia tak lantas tenang begitu saja, justru ada kekhawatiran Amerika akan menciptakan prototipe terorisme baru. Asumsi ini tidak berlebihan jika ditilik dari kenyataan bahwa Presiden George W Bush secara politis kemudian sangat diuntungkan oleh peristiwa 911. Ia memperoleh dukungang nyaris bulat untuk meloloskan program-program politiknya, bukan lagi dukungan setengah hati yang seperti saat pertama kali ia masuk Gedung Putih. Dukungan itu tidak main-main sehingga peristiwa 911 yang dilakukan teroris berpisau lipat itu menjadi tampak masuk akal sebagai dalih membatalkan perjanjian Rudal Anti-Balistik 1972 yang legendaris. Padahal dilihat dari sisi objektif, dengan pembatalan perjanjian tersebut sebenarnya dunia akan menyaksikan lagi perlombaan senjata nuklir antara Amerika dan calon negara adidaya baru yaitu Cina.

Secara tidak langsung wacana antiterorisme yang dihembuskan Amerika serikat adalah permintaan izin untuk melegalkan perang. Tindakan melawan terorisme di Palestina misalnya akan menjadikan perdana Menteri Israel, Ariel Sharon menjadi tampak wajar dalam bertindak dan membuat keputusan brutal di Palestina, bahkan jika itu berarti membunuh lebih banyak lagi anak-anak Palestina. Sharon bahkan tidak risau menghapus seluruh jejak upaya perdamaian puluhan tahun yang dalam prosesnya sempat menghasilkan nobel perdamaian.

Dampak globalnya, bagi sebagian rezim, perang terhadap terorisme yang dilancarkan AS dapat membuka peluang bagi pemanfaatan isu tersebut untuk kepentingan politik nasional. Dalam menjalankan aksi brutalnya di Chechnya, misanya, Rusia tidak khawatir lagi terhadap tekanan internasional. Dengan mencitrakan perjuangan bangsa Checnya sebagai sebuah gerakan terorisme yang patut ditumpas, Rusia berharap tidak ada lagi penindasan kritis dari AS. Cina juga akan lebih leluasa dalam menumpas pejuang muslim di Xinjiang yang selalu disebut sebagai sarang terorisme, Israel secara membabi buta akan semakin leluasa menghancurkan bangsa Palestina.

Opini Publik dan Kebohongan Media

Dalam kajian jurnalisme, berita atau informasi yang disajikan oleh media bukanlah seratus persen fakta utuh, melainkan fakta yang telah terseleksi. Ini disebut sebagai realitas media. Dalam percaturan opini publik, persoalan yang sering muncul adalah indikasi adanya kebohongan media dalam menyampaikan fakta. Akibatnya masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta. Jadi, terdapat kesenjangan antara fakta sebenarnya dan “apa yang dianggap sebagai fakta”.

Setidaknya ada lima kebohongan yang sering dipraktikkan media (Ghazali, dalam Gray, 2006): Pertama, membesar-besarkan atau mengecilkan data. Media dalam kaitan ini memberitakan fakta yang memang ada, namun disajikan lebih besar, lebih dramatis. Sebaliknya, data dimunculkan lebih kecil atau dianggap tidak terlalu penting untuk diberitakan secara detail. Data tentang jumlah korban perang dari pihak militer maupun sipil, seringkali sengaja dikecilkan atau dibesar-besarkan media untuk mendukung salah satu pihak yang bertikai

Kedua, memberitakan sesuatu yang tidak pernah ada menjadi seolah-olah ada. Misalnya tentang senjata pemusnah massal milik Saddam Hussein yang tidak pernah terbukti ada dan hanya merupakan karangan George W Bush dibantu kaki tangan dan  media yang mendukungnya. Tujuannya tak lain untuk memberikan legitimasi atas tindakan invasi ke Irak pada tahun 2003.

Ketiga, tidak memberitakan kejadian yang memang terjadi dan seyogyanya jika disajikan mungkin bermanfaat bagi publik. Berita baik (good news) karena dianggap tidak bernilai berita sudah terlalu sering digantikan oleh sajian-sajian berita buruk (bad news). Berita baik sudah dianggap tidak lagi memenuhi unsur-unsur jurnalistik manapun, dan ini pun termasuk bentuk kebohongan.

Keempat, membohongi agenda publik dengan sengaja. Artinya media membombardir audiens dengan berbagai berita tertentu yang memaksa audiens mengakui dan mengikuti agenda media itu sebagai hal-hal yang penting, yang harus mendapat perhatian.

Kelima, membohongi publik dengan menekankan berkali-kali bahwa mereka, yakni media sebagai institusi maupun orang-orang di belakangnya tidak sedang membohongi Anda. Media akan mewawancarai dan meminta para kolumnis atau pengamat berbicara di media mereka guna melengkapi keyakinan publik bahwa media tidak sedang berbohong.

Semua kebohongan di atas adalah bentuk-bentuk kebohongan dengan sengaja (intentionally). Tentu di luar itu ada kebohongan yang tak disengaja tentang suatu peristiwa. Jurnalis dan editor serta redaktur tanpa sengaja bisa saja berbohong setiap kali ia membuat berita (walau mereka sungguh-sungguh tidak punya niat jahat pada publik). Kondisi ini mungkin terjadi karena pekerja media bersangkutan tidak pernah bersungguh-sungguh mencari, mengolah, dan menyajikan fakta yang akurat dan terverifikasi.

Penjelasan di atas merupakan argumentasi sederhana bagaimana media massa dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi opini publik. Sesuatu yang sebenarnya tidak berarti, dapat menjadi berarti melalui penciptaan berbagai cerita dan data yang disajikan media, sekalipun data tersebut hanya merupakan rekaan imajiner dari penulis berita atau sumber berita. Kondisi ini sering terjadi di tengah masyarakat yang tidak kritis dan selalu menganggap berita yang tampil di media sebagai kenyataan atau kebenaran. Melalui penciptaan realitas imajiner yang dibingkai dengan kata-kata, bahasa, verbal, audio, visual, dan berbagai macam argumentasi—baik yang ilmiah, teoritik, maupun fiksi—sesuatu yang sebenarnya hanya fantasi dan imajiner, bisa menjadi fakta yang mengarahkan kesadaran masyarakat.

Upaya penciptaan realitas imajiner dalam sajian media massa sering disebut  simulakra (symulacrum), yakni suatu “model realitas” yang tampak nyata, tapi sesungguhnya semu. Realitas disembunyikan di balik citra realitas (image of reality) sedemikian rupa, sehingga antara “realitas” dan “citra realitas”, antara “kenyataan semu” dan “kenyataan sebenarnya” tidak dapat dibedakan lagi. Simulakra merupakan salah satu konsekuensi adanya proses penyeleksian (gatekeeping) di media.

Secara dinamis, proses gatekeeping media dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Fakta sebenarnya, diolah oleh suatu insitusi media massa melalui proses gathering/reporting, editing, dan publishing. Dalam proses reporting, ideologi, visi, dan misi reporter sangat menentukan. Pada proses editing dan publishing, redaktur, redaktur pelaksana, sampai pemimpin redaksi berwenang menyeleksi berita, mengedit, menyusun tata letak berita, dan penempatan halaman. Termasuk dalam proses ini adalah koreksi dan penentuan judul berita. Para awak redaksi inilah yang berwenang besar untuk menyajikan “fakta semu” kepada masyarakat.; (2) hasil olahan (rekayasa) institusi media massa (yang disebut sebagai “fakta semu”) itulah yang ditangkap oleh publik. Jadi, publik tidak menerima fakta sebenarnya; (3) publik yang menangkap “fakta semu” dapat menjadi institusi baru yang berfungi sebagai penyebar “fakta semu yang baru”, berbeda dari “fakta semu” sebelumnya; (4) demikian seterusnya (Husaini, 2002).

Fakta semu” atau “simulakra” itulah yang dianggap oleh publik sebagai fakta. Publik tidak mungkin atau sangat sulit untuk melihat langsung seluruh “fakta” yang disajikan oleh media massa, padahal “fakta semu” adalah hasil rekayasa media massa yang telah melewati proses gathering/reporting, editing, dan publishing. Pada setiap tingkatan proses tersebut, setiap berita (“fakta semu”) telah diseleksi oleh pekerja media. Sebagai ilustrasi, dalam proses reporting, seorang reporter telah melakukan seleksi terhadap fakta yang diperolehnya. Reporter TV, misalnya, harus memilih dan memotong rekaman video acara yang sedang berlangsung selama berjam-jam untuk kemudian disajikan dalam bentuk berita TV yang durasinya hanya sekitar 15-30 detik. Reporter media cetak juga memotong dan menyeleksi ucapan-ucapan atau fakta-fakta yang diterimanya untuk disajikan menjadi berita yang panjangnya hanya beberapa kolom saja. Ucapan presiden atau menteri selama satu jam yang jumlahnya puluhan ribu kata, harus ditulis oleh seorang reporter dengan panjang tulisan sekitar 5.000 kata saja.

Media dan Pembentukan Wacana Terorisme

Melihat  isi sebuah media adalah melihat bagaimana pembentukan wacana di dalamnya. Proses pembentukan wacana oleh media dipengaruhi oleh pihak-pihak yang “memegang” kuasa media itu. Everett M. Rogers menyebutkan bahwa dalam paradigma kritis media dipandang sebagai entitas yang tidak bebas nilai, melainkan sangat rentan akan penguasan oleh pihak dominan yang dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda (Eriyanto, 2001).

Dalam kaitannya dengan berita terorisme, memahami berita terorisme, sama saja dengan memahami sebuah produk teks. Ketika memahami teks berita ini, audiens dapat melihat bagaimana realitas empirik tentang terorisme ditampilkan dalam berita. Berita adalah sebuah wacana  yang sengaja dibangun oleh media. Ketika menyajikan berita terorisme,  media dipengaruhi oleh seperangkat pemahaman, nilai, dan ideologi yang dianut, sehingga media memiliki tendensi-tendensi tertentu, yang pada akhirnya disebarluaskan kepada publik.

Paradigma kritis memandang berita tidak hanya serangkaian kalimat dan serentetan paragraf dalam teks, melainkan berita sesungguhnya diliputi sejumlah variabel ketika diproduksi. Faktor-faktor itu adalah (1) fakta, (2) posisi media yang bersangkutan, (3) posisi wartawan yang meliput beritanya, (4) hasil liputan yang berkorelasi kuat dengan kemampuan wartawan menerjemahkan sebuah peristiwa, dan (4) bahasa, yang menjadi alat narasi penyampaian pesan berita. Bagi media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah peristiwa, melainkan bisa membentuk citra yang akan muncul di benak khalayak. Terdapat berbagai pola media massa memengaruhi bahasa dan makna ini: (i) mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; (ii) memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; (iii) mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; (iv) memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. Melalui bahasa, istilah-istilah “baru” dilekatkan media terhadap kata Islam, misalnya dengan tambahan garis keras, radikal, puritan, dan sebagainya akhirnya membawa makna baru, interpretasi yang. memecah belah dan mengobarkan kemarahan di antara umat Islam.

Lebih lanjut, menurut Aart van Zoest (1991), sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi. Ia juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi (Sobur, 2002).Sebuah ideologi sendiri adalah suatu konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Sebab, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ini artinya, suatu berita tentang terorisme sangat mungkin merepresentasikan ideologi yang diusung media tersebut serta untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak (Eriyanto, 2001).

Secara teknis, strategi penyampian wacana antiterorisme dapat dilakukan media melalui penggunaan elemen verbal dan visual, sertapenyajian denganmetode repetisi dan alokasi. Elemen verbal adalah pemakaian unsur bahasa dalam penulisan berita, baik pada level kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tampak dari judul, subjudul, lead, dan isi berita. Elemen visual antara lain terlihat dari penggunaan foto, ilustrasi, dan tabel yang mendukung makna terorisme, Sedangkan metode repetisi adalah pengulangan atau peningkatan frekuensi kemunculan identifikasi teoris dengan misalnya “Islam militan” dalam berita untuk menimbulkan daya ingat. Semakin sering berita seperti itu diulang atau ditampilkan, berita tersebut berpotensi lebih diingat. Sementara metode alokasi adalah penyediaan (penambahan) waktu (pada media elektronik) atau space (pada media cetak) guna menampilkan atau memberi penekanan pada unsur-unsur makna terorisme identik dengan “Islam militan” ke dalam berita. Semakin lama atau semakin luas/besar ukuran, misalnya judul, kolom, atau foto berita ditampilkan, akan semakin menarik perhatian dan pengaruhnya akan lebih kuat.

Aspek lain dalam pembahasan mengenai wacana antiterorisme di media adalah “proses”, yakni dinamika yang terjadi di ruang redaksi saat memformulasikan sebuah berita tentang terorisme. Proses produksi berita melibatkan unsur-unsur redaksional yang kompleks, seperti peran reporter, redaktur, dan lain-lain. Proses ini dapat dilihat dengan menggunakan teori konstruksi berita sebagai representasi realitas. Menurut teori ini, berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Proses pembuatan berita bukanlah sebuah proses yang bebas nilai. Terbitnya berita tak lepas dari kompleksitas organisasi media, yang di dalamnya terdapat pertarungan pelbagai kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah proses negosiasi dalam dinamika ruang redaksi mengenai pembuatan berita, pemilihan peristiwa, dan penyeleksian isu. Peristiwa tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted ketika ingin diterjemahkan ke dalam berita. Ada proses dialektika antara apa yang ada dalam pikiran wartawan dengan peristiwa yang dilihatnya.

Menurut Tankard, media kerap melakukan pengerangkaan atas berita yang diadapatnya dengan melalui penyeleksian (selection), penekanan (emphasis), pengurangan (exclusion), dan perluasan (elaboration). Keempat hal itu menunjukkan bahwa media tak hanya menyusun agenda untuk isu, kejadian, tokoh tertentu untuk terlihat lebih penting, namun juga menunjukkan beberapa atribut spesifik yang dimiliki oleh kepentingan-kepentingan tertentu (Severin dan Tankard: 2001).

Fishman (dalam McQuail, 2000) melengkapi teori ini dengan mengatakan bahwa ada dua pendekatan bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news) yang melahirkan teori seperti gatekeeper. Intinya adalah proses seleksi, komunikator akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang ditekankan dan mana yang disamarkan, mana yang layak diberitakan mana yang tidak. Pandangan ini seolah menyatakan adanya realitas riil yang diseleksi wartawan untuk dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (creation of news). Dalam pandangan ini peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Realitas bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. Wartawan aktif berinteraksi dengan realitas dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita dihasilkan.

Sementara itu, Shoemaker dan Reese (1996) menyebut beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam memproduksi berita:

  1. Faktor individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media.
  2. Rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.
  3. Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pemberitaan.
  4. Level ekstramedia, berhubungan dengan lingkungan di luar media, antara lain: Pertama, sumber berita, yang di sini dipandang bukan sebagai pihak yang netral, tetapi juga memiliki kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan, misalnya memenangkan opini publik, memberi citra tertentu kepada khalayak, dan sebagainya. Kedua, sumber penghasilan media, berupa pemasang iklan, penanam modal, dan audiens sebagai konseumen. Media harus survive sehingga kadangkala harus berkompromi dengan pihak-pihak dan bermacam sumber daya yang menghidupi mereka.
  5. Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.
  6. Level ideologi, yang diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi individu pekerja media dalam menafsirkan realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Bermula dari Ekonomi Politik Pencipta Pesan

Dominasi AS atas informasi tidak terlepas dari jaringan media mainstream yang secara global mendominasi peta percaturan ekonomi-politik jejaring media di dunia. Kekuatan jejaring informasi itulah yang juga diyakini oleh Alvin Toffler (1991) sebagai kekuatan tertinggi melebihi kekuatan uang atau otot. Karena itu, menurut Toffler, wajar jika di seluruh dunia terjadi pertempuran untuk merebut kontrol terhadap akses pengetahuan dan alat-alat komunikasi.

Dalam kaitan inilah, jejaring ekonomi-politik yang ditandai adanya monopoli dan konglomerasi media—yang juga dipacu oleh perkembangan pesat di bidang teknologi informasi-komunikasi—telah melahirkan ketimpangan arus informasi global. Arus informasi global berjalan searah dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pada gilirannya, dominasi informasi global dapat menimbulkan apa yang disebut Hamelink (1994) sebagai disempowerment, yakni “Making people powerless, it referes to a process in which people loose the capacity to control decision offering their lives. Disempowerment is the reduction of people’s ability to define themselves and to construct their own identities.”

Secara empiris, informasi dunia saat ini didominasi oleh kantor berita utama, yaitu Associated Pres, (AP), United Press International (UPI), Reuters, Agence France Press (AFP), dan Information Telegraph Agency of Russia-Telegraph Agency of the Soviet Union/Telegrafnoye agentstvo Sovetskovo Soyuza (ITAR-TASS). Jaringan kantor-kantor berita tersebut sangat kuat dan dominan. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Reuters memiliki lebih dari 1.100 wartawan, fotografer, dan juru kamera yang tersebar di 79 negara. Informasi yang disebarkan Reuters disampaikan melalui 145.000 terminal teleprinter yang langsung dihubungkan dengan komputer kliennya. Layanan diberikan dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, Portugis, dan Italia. Lebih dari lima juta kata yang berhubungan dengan teks berita diproses setiap hari melalui komputer pengatur pesan di kantor editorial London, padahal Reuters masih memiliki pusat editing lain di Hongkong dan New York yang juga bekerja 24 jam sehari. Visnews yang merupakan kantor berita televisi terbesar di dunia adalah anak perusahaan Reuters (Mawlana, sebagaimaan dikutip Husaini, 2002).

Setiap harinya, kantor berita AP melansir dua juta kata dalam bahasa Inggris; UPI mengirim 14 juta kata perhari ke seratus negara pelanggan; AFP menghasilkan satu juta kata dalam berita perhari yang dikirim ke 12.000 pelanggan di 144 negara. Di Perancis, AFP menempatkan 870 wartawan dan 850 wartawan lainnya ditempatkan di 180 negara. Sebagai perbandingan, pool Kantor Berita Negara-Negara Non-Blok (NANAP) setiap harinya mengirimkan 80.000 kata dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, sedangkan Organization of Asia-Pasific News Agencies (OANA) menghasilkan 25.000 kata per hari; Gulf News Agency (GNA) yang beranggotakan Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab menghasilkan 6.000 kata per hari dalam bahasa Arab (Husaini, 2002).

Tabayyun (Klarifikasi) sebagai Pedoman Etis dan Teknis Jurnalistik

Suatu fakta berbeda dengan teori konsiprasi atau sesuatu yang bukan fakta. Dengan demikian media seharusnya memiliki kewajiban dalam menguji dan melakukan verifikasi fakta guna menemukan kebenaran sebuah fakta. Ini sesuai dengan rumusan etika jurnalisme yang dijunjung tinggi para pekerja media di seluruh dunia. Salah satu kode etik internasional berkaitan dengan etika jurnalisme yang paling populer adalah Sembilan Elemen Jurnalisme yang dirumuskan oleh jurnalis senior Amerika Bill Kovach dan Tom Rosensteil (2003 dan 2006), yaitu :

  1. Kewajiban utama jurnalistik menyampaikan kebenaran
  2. Loyalitas jurnalistik adalah kepada kepentingan masyarakat
  3. Inti kerja jurnalistik adalah disiplin dalam verifikasi data/fakta
  4. Jurnalis harus independen dari sumber berita yang mereka liput
  5. Jurnalis harus bertugas sebagai pemantau kekuasaan
  6. Jurnalistik harus menjadi forum bagi semua kritik dan komentar publik
  7. Jurnalis harus berusaha membuat informasinya relevan, penting dan menarik
  8. Jurnalis harus menjaga beritanya tetap proporsional dan lengkap
  9. Jurnalis berkewajiban mengelola suara hati-nuraninya

Dalam perkembangan berikutnya, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menambahkan elemen ke-10. Yaitu:

  1.  Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.

Dalam kaitan pemberitaan mengenai terorisme yang kerap menyudutkan Islam, setidaknya ada dua kode etik di atas yang dilanggar, yakni: Pertama, Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai ini bukan sekadar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Bukan juga kebenaran mutlak atau filosofis. Tetapi, merupakan suatu proses menyortir yang berkembang antara cerita awal, dan interaksi antara publik, sumber berita, dan jurnalis dalam waktu tertentu. Prinsip pertama jurnalisme—pengejaran kebenaran, yang tanpa dilandasi kepentingan tertentu—adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain. Dalam kasus terorisme, idealnya, menurut Giessmann, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membatasi persebaran terorisme (dengan tidak melihat stereotip dan stigma) dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral dan reportase yang dipilah-pilahkan (Prajarto, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Juli 2004, hal. 40).

Kedua, Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi data/fakta. Yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan (entertainment), propaganda, fiksi, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Hiburan sepeti infotainment, kuis, reality show—berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta, demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya.

Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai “objektivitas” dalam jurnalisme, maka yang objektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita.

Bagaimana dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam profesi penyampai pesan? Islam sangat memperhatikan kebenaran suatu berita. Dalam menyampaikan informasi, pembawa pesan (wartawan) hendaknya melandasi dengan iktikad atau niat untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak akan merugikan siapapun. Seperti dalam QS Al-Hujarat: 6; “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Selain itu, ketika menyampaikan karyanya, media hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan kata lain, menghindari sensasi dan dramatisasi berita, melainkan selalu berkata atau menulis dengan prinsip-prinsip berbahasa yang diajarkan Al-Quran, yaitu qaulan ma’rufan (pantas), qaulan kariman (mulia), qaulan masyura (mudah dicerna), qaulan balighan (efektif/mengena), dan qaulan layyinan (lemah lembut). Media hendaknya menyadari bahwa akibat dari pemberitaanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak dengan latar belakang yang beragam. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat [Iwan Awaluddin Yusuf].


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP),Yogyakarta.

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari tulisan yang dimuat di Jurnal Al Islamiyah, DPPAI, UII.

Menyelami Dunia Superhero Lewat Kajian Komunikasi

Gundala, Godam, dan Carok                             sumber gambar: http://savetha.wordpress.com/image/indonesian-superhero/

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Setiap generasi dari lintas zaman pasti memiliki figur superhero. Imaji superhero telah menjadi bagian dari perjalanan cerita hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Mitos dan legenda tentang manusia super sudah lama direproduksi secara tradisional melalui media tutur dan tulis. Pada era modern, dongeng superhero hadir melalui berbagai bentuk budaya populer. Dalam ranah fiksi, banyak cerita bertema superhero yang seolah-olah tak habis-habis diangkat ke dalam komik, film, sinetron, game, hingga teater. Mulai dari genre action, horor, drama, komedi, sampai film dewasa berkategori XXX dengan tema parodi tokoh superhero. Dengan berbagai lakon, secara konsisten superhero ditampilkan sebagai sosok klise manusia luar-biasa dengan berbagai kelebihan “supra human” yang mendukung tugasnya  “membela kebenaran”.

Kehadiran superhero terus berlanjut karena didukung oleh media yang sarat dengan inovasi teknologi. Inilah yang membuat superhero menjadi lebih hidup, lebih menarik, dan semakin membuka ruang berkesenian baru yang eksploratif karena sifatnya yang disenangi oleh semua kalangan. Namun, industrialisasi dan komersialisasi superhero sebagai produk budaya populer dituding membawa nilai-nilai buruk yang berupa kekerasan, pornografi, bahkan ideologi tertentu. Anggapan ini tidaklah berlebihan karena dalam visualisasi komik, kartun, game, atau film superhero nyaris tak pernah absen adegan perkelahian yang kadang ditampilkan sampai berdarah-darah. Belum lagi dialog yang diwarnai makian dan kata-kata kasar. Dalam beberapa cerita superhero juga kerap terpampang gambar adegan percintaan yang vulgar atau aneka kostum yang terlampau ketat .

Di sinilah superhero kemudian hadir sebagai arena yang lebih luas, tidak semata sebagai penyalur hasrat fantasi dan mimpi, melainkan membawa pemujanya ke dalam ruang-ruang imajinasi, ruang pembebasan dari dunia nyata yang penuh keterbatasan ke dalam dunia dan identitas baru yang nyaris tanpa batas tentang ide-ide kebebasan, keadilan, dan segala rupa bentuk hitam putih kebenaran dan kejahatan yang akhirnya kebenaran versi pencipta dan pemuja si superherolah yang selalu menang. Superhero akhirnya menjadi ruang aneka kepentingan, tak hanya imaji dan fantasi, melainkan ideologisasi nilai-nilai. Sebutlah tentang westernisasi, amerikanisasi, pemujaan maskulinitas, strereotip gender, dan berbagai propaganda lainnya yang menyertai sosok superhero, di balik nilai-nilai universal yang selalu ditonjolkan seperti  kebenaran akan selalu menang, kewajiban membela yang lemah, kekuatan/kekuasaaan besar memiliki tanggung jawab besar, dan lain-lain.

Dalam kajian komunikasi, eksistensi superhero sama tuanya dengan sejarah manusia dan ragam pesan komunikasi itu sendiri. Perubahan karakteristik media yang akhirnya membentuk dinamika superhero ke dalam aneka produk pesan dengan inti tujuan yang sama: menjual imaji dan fantasi. Berangkat dari titik ini, banyak dimensi yang bisa diangkat sebagai fokus kajian, misalnya tentang transformasi superhero komik yang kini banyak ditampilkan dalam sinema Hollywood. Di luar Amerika, muncul budaya tanding atas konspirasi kedigdayaan superhero Amerika. Superhero-superhero lokal pun bermunculan, sebagian lahir orisinil dari nilai lokal, sebagian lagi merupakan transformasi  mentah dari karakteristik superhero Amerika yang diadaptasi dengan citarasa lokal. Di Indonesia misalnya, Spiderman memunculkan banyak epigon. Paling terkenal adalah Laba-laba Merah, Kala Maut, dan Kawa Hijau. Tak hanya Spiderman, Spiderwoman megalami nasib serupa, bernama Laba-laba Mirah. Superman sebagai superhero sejuta umat dimodifikasi menjadi Godam, Wonderwoman diadaptasi menjadi Sri Asih, Flash menjadi Gundala, Batman menjadi Kalong, dan masih banyak lagi superhero lokal hasil modifikasi lainnya.

Kehadiran superhero juga bisa dilihat dari bermacam teori kontemporer seperti posmodernisme, psikoanalisis, relasi gender, politik identitas, dan sebagainya. Dari kajian ekonomi politik, diskusi tentang rahim superhero penguasa dunia seperti, Marvel, DC Comics, atau Disney menarik untuk dibedah sebagai bagian dari emporium superhero dunia.

Tokoh-tokoh dan karaketristik superhero pun bisa dilihat sebagai bagian dari perwujudan  dualitas ego, yakni identitas bertopeng/menyamar atau tanpa topeng/tidak menyamar. Misi pribadi  superhero umumnya klise, antara lain menuntut balas dengan dendam masa lalu yang kelam, atau menjadi superhero karena dikirim dari planet lain, dan banyak pula superhero yang lahir dari kecelakaan sehingga bermutasi memiliki kekuatan super.

Dari sisi audiens, bisa dikembangnkan berbagai macam kajian, seperti persepsi dan resepsi tentang superhero di mata pemujanya, dampak menonton tayangan superhero di kalangan anak-anak, dan sebagainya. Tingkah polah penggemar (fanboy) superhero sendiri juga dapat dielaborasi dari banyak sisi, misalnya bagaimana memorabilia superhero sebagai produk budaya populer begitu digemari sepanjang masa. Walhasil aneka merchandise dan action figures superhero terus diproduksi dan tentu saja mendatangkan keuntungan berlimpah bagi produsennya. Selain itu, banyak komunitas superhero yang umumnya beranggota orang-orang dewasa sehingga sekali lagi mematahkan mitos bahwa superhero adalah dunia anak-anak. Sekarang ini di Amerika bahkan muncul perkumpulan “real superhero” yang terobsesi dengan keheroan tokoh idolanya, lalu melakukan kegiatan sosial membantu sesama di dunia nyata sambil mengenakan kostum ala superhero. Menarik bukan?

Lalu bagaimana dengan kajian komunikasi superhero di Indonesia? Berbagai kajian bisa ditawarkan seperti genalogi pelacakan sejarah komik dan cerita silat Indonesia, yang banyak disinyalir bermuara dari legenda wayang. Awalnya, teknologi cetak sederhana  memunculkan tokoh-tokoh wayang melalui gambar umbul (gambar cap) yang kemudian dijadikan bonus dalam kotak rokok. Superhero lokal dengan karakter tokoh-tokoh pewayangan sangat digemari pada masa itu sampai akhirnya superhero luar masuk dan mengalahkan pamor superhero lokal. Superhero limpor yang lebih canggih diadaptasi mentah-mentah ke dalam versi lokal. Pada tahun 90-an muncul superhero seumur jagung yang sempat populer di televisi, seperti Saras 008 dan Panji Manusia Millenium. Berbagai upaya membumikan superhero lokal masa lalu tampaknya selalu berujung tiarap karena gempuran superhero impor sangat massif sehingga lebih melekat di benak anak-anak generasi sekarang.


1)  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.