Tips Jitu Cepat Selesai Skripsi ala Bincangmedia

Iwan Awaluddin Yusuf

Boleh dikatakan, kategori pengunjung terbesar blog BINCANGMEDIA adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis. Kali ini sebagai bentuk apresiasi, sengaja saya menampilkan kiat-kiat ringan dalam menyelesaikan skripsi dengan cepat dan bebas galau.

Tips ini merupakan kuliah twitter (kultwit) saya di Twitter @IwanAwaluddin. Jika pembaca blog ini ingin berjejaring dengan saya, silakan difollow. Baiklah, kita mulai tipsnya:

  1. “Buat apa mikir skripsi, #skripsi sj tidak pernah mikirin kita”. Betul! karena skripsi tidak untuk dipikirkan saja, tapi dikerjakan.
  2. Memikirkan #skripsi dg mengerjakan skripsi itu sama. Menyita energi dan pikiran. Jadi kenapa tidak pilih mengerjakan saja?
  3. Percayalah, pada akhirnya #Skripsi yang paling baik adalah skripsi yang SELESAI.
  4. Biang kerok macet #skripsi adalah: mahasiswa jrg konsultasi, dosen susah ditemui, objek sulit diteliti, narasumber enggan diwawancarai.
  5. Pembimbing #skripsi yang baik membuat jadwal konsultasi, mahasiswa yg baik paham kapan harus berkonsultasi.
  6. Dosen itu umumnya sibuk, jd bimbingan #skripsi jgn ikut-ikutan sibuk sendiri, nanti dua2nya tidak pernah nyambung frekuensi.
  7.  #Skripsi itu sulitnya setengah mati, tp akan terasa lebih ringan jika dikerjakan sepenuh hati | Apalagi disupport pujaan hati :)
  8. Kunci cepat lulus #skripsi adalah mengerjakan dengan tekun, bukan pergi ke dukun | Apalagi kabur ke Eyang Subur.
  9. Pejuang #skripsi itu harus banyak referensi, rajin-rajinlah ke perpus atau diskusi, jgn suka M(ENG)URUNG diri saat mengerjakan skripsi.
  10.  Janganlh berpikir #skripsi itu mmbebani,tp berpikirlah skripsi itu misi suci utk mnylesaikan studi | trus jd modal cr suami/istri *aseek
  11. Jgn sekali-kali terpikir mengambil jalan pintas dg menjiplak #skripsi karena itu melapetaka terpendam yg sgt berbahaya di kemudian hari.
  12. Sekali lagi, berbagai upaya menjiplak #skripsi = menjual reputasi dan harga diri. #sikap
  13.  #Skripsi dicorat-coret atau direvisi itu seni sekaligus sensasi,jd tdk perlu brkecil hati | *Aplagi dendam pd dosennya. Ada itu..adaa ;p
  14. Jika #pejuangskripsi tahu cara berkawan dg #skripsi, skripsi itu sekrispi/secrispy (serenyah) camilan. jd tdk perlu ngomel-ngomel skripsi itu skrips**t :D. Tapi Skripsweet :D
  15. Sayangilah #skripsi bagai cinta sejati krn itu terjadi cukup sekali | Kl sdh lulus tdk perlu membuat skripsi lg (Kecuali maniak skripsi;p)
  16. Mengelola waktu, menambah kegigihan, dan mengurangi distractor, terbukti mempercepat penyelesaian #skripsi.
  17. Setidaknya ada 4 tipe mahasiswa yg sedang mengerjakan #skripsi. Anda termasuk #pejuang skripsi tipe mana?
  18. A. Punya waktu tapi tidak punya kegigihan mengerjakan #skripsi. Biasanya kebanyakan jalan, ngetweet, FBan, nonton, ngegame, dsb.Ada.
  19. B. Punya kegigihan tp tidak punya waktu mngerjakan #skripsi. Mhs yg nyambi kerja atau ngurus orangtua boleh masuk kategori ini. Syaratnya keingat skripsi terus.
  20. C. Tidak punya waktu dan tidak punya kegigihan. ini tipe mahasiswa paling buruk. Bayar SKS untuk #skripsi, tp tdk ada progress. tahu2 dpt surat peringatan. Ada..
  21. D. Punya waktu dan punya kegigihan. Ini tipe yg paling oke. Jika bs mengondisikan ke dalam tipe ini, mahasiswa tdk bakal awet pacaran dg #skripsi.
  22. Kesimpulannya, cepat tidaknya penyelesain #skripsi, bagus tidaknya nilai akhir skripsi, berbanding lurus dg kegigihan mahasiswa.

Demikian tipsnya semoga membantu para pejuang skripsi untuk bebas dari kepo dan galau…Sekian.[@IwanAwaluddin]

______________________________________________________________________________

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Memahami Konsep Media Berbasis Komunitas

community

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku Community Media in The Information Age, Nicholas Jankowski (2002) menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan jejaring teknologi elektronik dan digital, komunitas virtual terus terbentuk. Perkembangan revolusioner di bidang teknologi tersebut telah menambahkan arti sebuah komunitas, dibandingkan dengan pengertian konvensional yang selama ini berkembang.

Oleh karena itu, definisi sebuah komunitas yang memiliki kesamaan secara geografis dapat pula diperluas dengan adanya ‘community of interest’ (komunitas minat) karena para anggotanya memiliki persamaan minat dalam hal budaya, sosial, ekonomi, atau politik, yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan mereka secara geografis. Komunitas ini yang paling nyata difasilitasi oleh media yang menawarkan konsep segmentasi sempit atau dengan bahasa lain disebut media komunitas.

Jankowski (2002) menegaskan  bahwa media komunitas dapat diwujudkan ke dalam bermacam bentuk media, baik tradisional yaitu media cetak (surat kabar dan majalah), media elektronik (radio, televisi), serta dalam bentuk penggabungan (konvergensi) antara media cetak dengan media elektronik, misalnya dalam bentuk situs internet atau website.

Perwujudan media komunitas banyak ditemukan di dalam format inisiatif jaringan elektronik (electronic network initiatives), yang sering juga disebut sebagai ‘jaringan pendidikan publik’ (publik educational networks’), ‘jaringan akses publik’ (publik access networks), ‘jaringan sipil’ (civic networks), ‘internet bebas’ (free-nets), ‘kota digital’ (digital cities), atau ‘jaringan komunitas’ (community networks). Jaringan tersebut  sering  dibangun atas dasar  kerja sama antara organisasi dan institusi  komunitas seperti  sekolah,  perpustakaan, dan pemerintah daerah.

Tujuan pembangunan fasilitas tersebut bervariasi, antara lain untuk menyebarluaskan sumber teknologi informasi kepada masyarakat, mendukung proyek pembangunan komunitas, penyediaan informasi , atau untuk merangsang keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas sosial serta politik setempat.

Secara rinci karakter umum media komunitas menurut Jankowski (2002) adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan

Menyajikan berita dan informasi relevan yang dibutuhkan anggota komunitas dan mengajak anggota masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi publik melalui media komunitas.

  1. Kontrol dan kepemilikan

Mayoritas saham media komunitas dikuasai oleh penduduk lokal, pemerintah lokal, atau organisasi berbasis komunitas.

  1. Isi berorientasi lokal

Hal ini senada dengan prinsip kedekatan (proximity) dan jurnalistik sebagai nilai berita (news value)

  1. Produksi media

Dikerjakan oleh pekerja nonprofesional dan sukarelawan.

  1. Distribusi

Distribusi melalui jaringan, “televisi kabel” atau model jaringan khusus lainnya, seperti jalur inependen dalam industri musik dan film.

  1. Audiens

Lingkup audiens biasanya bersifat lokal yang jumlahnya relatif kecil, lokasinya jelas secara geografis. Beberapa jaringan komunitas terbilan luas dengan audiens yang menyebar.

  1. Keuangan

Secara  mendasar pendanaan bersifat nonkomersial, namun dana yang masuk bisa berasal dari sponsorship, iklan, dan subsidi pemerintah.

Karakteristik tersebut merupakan gambaran umum yang ada dalam media komunitas secara fleksibel. Pada kenyataannya, bisa saja terjadi sebuah media massa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, lahir dengan penambahan dan pengurangan dari karakteristik yang ada. Selain itu, menurut Jankowski perbedaan skala antara media komunitas dan media massa bersifat relatif. Sebab, luas ruang lingkup suatu komunitas secara geografis sulit untuk didefinisikan. Metode komunikasi serta jenis medium yang digunakan juga tidak dapat digunakan sebagai pembeda antara media komunitas dengan media massa.  Sejalan dengan semakin fokusnya komunikasi yang dilakukan begitu juga dengan semakin terarahnya segmen dan target yang dituju (Narrow Marketing). Dengan semakin berkembangnya kompetisi tingkat pemecahan target bisa semakin sempit dan semakin terarah (targeted). Ini merupakan dukungan untuk mencapai top of mind sebagaimana pengertian segmentasi sebagai pertempuran memperebutkan kapling di benak konsumen.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Pers Orde Baru vs Pers Reformasi: Konsep Kunci

media dan negara

 Iwan Awaluddin Yusuf[1] 

Proses transisi politik di tanah air membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan media massa, khususnya pers Indonesia. Sistem pers di negara kita adalah sistem yang rumit, tidak sesederhana seperti apa yang dapat dilihat oleh mata awam karena melibatkan banyak tangan yang bermain di dalamnya. Instrumen politik yang terejawantahkan menjadi berbagai bentuk kebijakan telah meruntuhkan teori-teori tentang sistem pers jika bersentuhan dengan kontradiksi antara teori dengan praktik di lapangan. Kondisi ini berlangsung dari rezim ke rezim. Kali ini bincangmedia membahas perbandingan sistem pers Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Rezim Orde Baru dengan konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon ”pers yang bebas dan bertanggung jawab” pada akhirnya hanya berhenti pada slogan politis. Bertanggung jawab dalam hal ini tidak lebih sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap pemerintah karena dalam praktiknya, pemerintah selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari ideological state apparatus, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi penguasa. Untuk itu, rezim Orde Baru telah menerapkan berbagai kontrol terhadap pers, yang peda garis besarnya mencakup:

  1. Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.
  2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melauluI mekanisme seleksi dan regulasi (seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban mengikuti penatarn P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan-penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
  3. Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.
  4. Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.
  5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Di sisi lain, Orde Baru menentukan landasan operasional pers bersifat ideologis, melalui konsep jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya menjadikan media bersifat partisan dalam kerangka orientasi negara.

Salah satu indikasi tafsir undang-undang pers yang menggunakan kacamata kepentingan “negara” adalah selalu dikaitkan dengan salah satu visi pemerintah Orde Baru waktu itu, yakni apa yang disebut “stabilitas nasional”. Untuk memelihara serta memperkokoh ketahanan nasional yang sehat dan dinamis, maka pers nasional bertanggungjawab untuk turut menyukseskan pembangunan nasional. Alasan stabilitas nasional inilah yang menyebabkan negara merasa berhak dan harus menjalankan tugasnya itu dengan “pendekatan keamanan” (security approach).

Fungsi kontrol pers terhadap pemerintah sangat lemah. Pemerintah bersifat sangat peka terhadap perbedaan sikap atau pandangan yang diungkapkan pers. SIUPP menjadi senjata andalan pemerintah dalam membungkam pers Indonesia. Banyak pers yang terbunuh oleh perangkap ini. Kebebasan pers serasa impian pada masa itu. Seorang Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) pernah masuk penjara di rezim Soekarno dan rezim Soeharto karena gigih memperjuangkan kebebasan pers.

Kondisi sangat berbeda sejak masa Reformasi tahun 1998. Berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers paska otoritarianisme Orde Baru telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pers (23 September 1999), jumlah penerbitan media cetak di Indonesia yang meliputi suratkabar, tabloid, majalah, dan bulletin mencapai 1.687. Jika dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang hanya 289 media, berarti hanya sekitar seperlima dari jumlah penerbitan yang ada pada tahun 1999. Bagi publik, kondisi ini memunculkan harapan baru untuk memperoleh keragaman informasi yang bersumber dari adanya keragaman isi maupun keragaman kepemilikan media.

Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tidak semata-mata berimbas pada banyaknya penerbitan pers yang muncul, namun juga memberi kemerdekaan dan keterbukaan bagi insan media dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya berupa kegiatan 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di atas kertas, prestasi ini ditandai dengan Indeks Peringkat Kemerdekaan Pers Tahun 2001 menurut Reporters Sans Frontieres Paris. Berdasarkan tiga parameter penelitian yang digunakan, yakni (1) hukum media di negara bersangkutan, (2) kebebasan wartawan dalam mencari berita, dan (3) profesionalisme wartawan dan media di suatu negara; Indonesia tercatat memiliki indeks kemerdekaan pers tertinggi di Asia (Batubara, 2007: 75). Pada tahun 2002, menurut data Indeks Kebebasan Pers Dunia yang pertamakali dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (Oktober 2002), Indonesia menempati urutan 57 dari 139 negara—yang  diteliti—di seluruh dunia (Luwarso dan Samsuri, 2003: 81-84).

Semangat untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memanfaatkan momentum kebebasan pers dalam praktiknya ternyata sering menimbulkan berbagai ironi yang justru bertentangan dengan semangat dasar dan filosofi jurnalisme. Salah satunya terlihat dari banyaknya pengabaian standard jurnalistik dalam penulisan berita. Akibatnya, kebebasan, baik “bebas dari” maupun “bebas untuk” yang melekat pada dunia pers tanpa disertai peningkatan upaya profesional untuk memegang teguh kepercayaan masyarakat (pembaca) akhirnya menghasilkan media yang menampilkan berita-berita bombastis, melodrama, mistik, eksploitasi seksual, dan cenderung pada taraf pengungkapan konflik demi memuaskan selera rendah pembacanya.  Anggapan bahwa pers telah berjalan melampaui makna kebebasan pers itu sendiri juga dikemukakan oleh beberapa pengamat media. Kritik yang paling populer disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam opininya di Kompas, 9 Februari 1999. Ia mengatakan, akibat berlebihan memaknai euforia kebebasan, pers Indonesia seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja (Susilastuti D.N., 2000: 232, Sobur, 2001: vii). Kritik senada muncul dari mendiang Abdul Muis, Gurubesar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Hasanuddin. Menurutunya, euforia kebebasan pers di era reformasi tampaknya sudah mencapai titik jenuh dan memunculkan gejala kebebasan pers yang bersifat ganas (predatory freedom) pada sebagian penerbitan pers (Sobur, 2001: vii).

Menurut UU No 40/1999, kemerdekaan pers diakui sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 A1). Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 Ayat 2). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 Ayat 3). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (Pasal 4 Ayat 4).[Iwan Awaluddin Yusuf].


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Menguji Akurasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Persoalan akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-ricek dan kelalaian (kesengajaan?) pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi di lapangan. Namun demikian, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar, meskipun ada kredo: it is true that the source said this (menjadi benar apabila ada rujukan siapa yang mengatakan) (Mencher 2000). Secara mendasar akurasi mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta/informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (McQuail, 1992).

Menyangkut akurasi penyajian, beberapa media memiliki kelemahan umum dalam hal teknik penulisan berita, termasuk di sini kesesuaian judul dengan isi berita, ejaan kata maupun tanda baca (Mencher, 2000). Untuk itu, wartawan yang kemudian dilanjutkan oleh editor, perlu melakukan cek dan cek lagi, koreksi kesalahan tulis, dan meningkatkan kecermatan dalam penggunaan bahasa. Sekali lagi, indikator akurasi yang pokok adalah sumber berita yang jelas dan adanya data-data yang mendukung.

Macam-macam kesalahan akurasi antara lain: (1) omission (kelalaian/tidak mencantumkan sumber); (2) under/over emphasis (kurang/berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan); (3) misspelling; kesalahan eja; (4) faulty headlines (headline salah) atau inkonsistensi antara headline dan isi; (4) misquotes, incorrect age, name, date, and  locations: kesalahan  mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat (5) kesalahan menampilkan atribusi narasumber. Akurasi atribusi narasumber dilihat dari kesesuaian person/organisasi; siapa dia; apa keahliannya; dan sebagainya).

Terkait akurasi sumber informasi, repoter harus mengidentifikasi ulang sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Idealnya penyebutkan sumber harus menyebutkan nama, bukan anonim (tanpa nama). Menurut Mencher (2000), ada 4 tipe atribusi (penyebutan sandangan nama) yaitu (a) on the records: seluruh statement dan atribusi dapat dikutip (perlu sebutkan nama dan titel yang memberikan statement); (b) on background: seluruh statement dapat dikutip tapi tidak untuk atribusi (narasumber tidak dapat disebutkan secara detil hanya disebutkan  misalnya: “A White House official”); (c) on deep background: apapun yang dikatakan oleh sumber tidak dapat dikutip langsung, begitu pula identitas narasumber sehingga jurnalis menulis sendiri kisah tersebut; (d) off the record: informasi hanya untuk pengetahuan reporter saja dan tidak dapat disebarluaskan. Informasi pun tidak dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumber yang lain

Sementara itu, Deborah Howel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebutkan aturan (baca: larangan) dalam penggunaan anonim:

  1. Jangan pernah menggunakan sumber anonim untuk memberi opini terhadap pembaca.
  2. Jangan pernah menggunakan sumber anonim sebagai kutipan pertama dalam tulisan.

Anonimitas sesungguhnya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahkan menjadi hak wartawan, yang disebut sebagai Hak Tolak. Pada pasal 7 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran dalam KEJ ditulis sebagai berikut:

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Penyalahgunaan hak tolak dengan dalih menjaga kerahasiaan dan demi kemanan narasumber seringkali menggiring wartawan yang tidak bertanggungjawab untuk membuat fakta rekayasa.

David Yarnold (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), redaktur eksekutif San Jose Mercury News, mengembangkan metode daftar pengecekan akurasi (accuracy checklist). Saat memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

  1. Adakah seseorang telah memeriksa ulang, mengkonfimasi, menelpon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam berita? Bagaimana dengan penulisan nama dan gelar?
  2. Apakah materi latar belakang (background) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
  3. Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah didentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
  4. Apakah tulisan memihak atau membuat penghaminan yang tidak kentara?
  5. Apakah ada sesuatu yang kurang?
  6. Apakah semua kutipan akurat dan sandangnya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Menjaga dan memenuhui akurasi pemberitaan sesungguhnya bukanlah persoalan yang rumit karena bisa dicapai dengan ketelitian dan sedikit kesabaran. Memenuhi akurasi juga akan melindungi dua pihak: media itui sendiri dan yang terpenting melindungi publik, baik pembaca, pendengar, penonton, pengakses berita.

Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam mencermati sebuah fakta atau detil.

a. Jangan Menebak.

Penulis harus memegang betul apa saja yang diketahui dan apa saja yang dimengerti. Jika penulis tidak benar-benar yakin, cek kembali hal itu atau tinggalkan sama sekali. Jangan pernah mengira-ngira.

b. Angka

Ceklah dua kali semua angka dan jumlah. Sebuah angka seringkali tak memiliki makna, kecuali diletakkan pada konteks yang mudah dipahami pembaca. Angka tentang omset penjualan misalnya, tak punya makna jika tak disertai omset penjualan tahun lalu, berapa persentase kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Nama, Tanggal, dan Tempat

Tak ada orang yang senang jika namanya ditulis salah. Usahakan meminta sumber serita mengeja sendiri nama sekaligus gelar dan nama panggilannya. Lihat di buku rujukan yang terpercaya, misalnya buku apa siapa atau ensiklopedi. Jangan percaya hanya pada leaflet atau selebaran atau omongan teman.

d. Kutipan

Apakah suatu kutipan benar-benar seperti yang dikatakan oleh sumber? Apakah catatan penulis benar dan berani mempertahankan sampai di meja pengadilan? Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata kita sendiri saja.

e. Terburu-buru

Kata-kata yang sering digunakan sebagai permintaan maaf atas beberapa kesalahan adalah: ”Saya tidak punya waktu untuk mengeceknya kembali”. Alasan yang tidak bisa diterima.

f. Cerita Bohong

Sangat jarang penerbitan yang tidak memasukkan hal ini ke dalam beritanya. Keragu-raguan adalah perlindungan terbaik. Jika sebuah cerita atau kenyataan seolah-olah sangat aneh atau menakjubkan untuk dipercaya, jangan percaya hal itu sebelum ada pembuktian.

g. Kesalahan Teknis

Perhatian yang istimewa sangat dibutuhkan pada tulisan khusus seperti ilmu pengetahuan hukum, kedokteran, teknik, keuangan, dan sejenisnya. Sediakan waktu untuk menelitinya, dan kemudian ceklah kembali informasi yang kita peroleh melalui pakar yang dapat dipercaya pada bidang yang bersangkutan.

h. Rekayasa

Manipulasi, perubahan konteks, distorsi, pemaparan yang salah, sindiran, kebencian, gosip, kabar angin dan melebih-lebihkan. Semua itu sangat tinggi ongkosnya, sementara hasilnya sangat rendah. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2013)


1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Kelemahan Digitalisasi Penyiaran

ISAT-telecommunication-220x300

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan chanel frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus (noise sangat kecil), penambahan  jenis ragam layanan (audio, video, data).

Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran.

Pertama, Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital (Setyobudi, 2006). Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus/patah-patah atau bahkan tdak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali.

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVJSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 ).

Keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketrampilan operatornya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekilas tentang Standardisasi Televisi Digital

Image

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Standardisasi di bidang pertelevisian dimulai sejak era televisi analog. Teradapat tiga standar sistem penyiaran televisi analog yang populer di seluruh dunia, yaitu NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating by Line), dan SECAM (Sequential Couleur Avec Memoir). Pada awalnya standarisasi ketiga sistem analog tersebut cukup merepotkan akibat tidak saling kompatibel satu dengan lainnya. Sehingga sering menjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti kamera, video dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi dengan dikembangkannya perangkat berstandar multisystem, yaitu perangkat yang mampu menerima sistem warna yang berbeda, namun tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan.

Seperti halnya televisi analog yang mempunyai standar penyiaran PAL, NTSC, dan SECAM, televisi digital juga memiliki standar sendiri. Standardisasi penyiaran diperlukan dengan berbagai alasan, di antaranya: dalam proses manufaktur perangkat baik receiver maupun transmitter dapat diterima di seluruh dunia, sehingga pangsa pasar produk lebih luas dan ekonomis (Gollenia, ed, 2000). Selain itu, secara teknis, standardisasi mempermudah dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi antarwilayah maupun negara.

Terkait dengan jenis-jenis standar televisi digital (DTV), dikenal tiga standar, yaitu DVB (Digital Video Broadcast), ATSC (Advanced Television System Committee), dan ISDB  (Integrated Services Digital Broadcasting). Sedangkan DVB sendiri dikategorikan menjadi: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable), DVB-H (handheld), dan  DTV Broadcasting

Pada awalnya, sesuai Permen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital di mana teknologi digital yang akan digunakan adalah sistem siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). Mulanya, standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial  dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (Advanced Tel evision Sistem Comittee) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (8-level vestigial side-band) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (integrated serviced digital broadcasting), juga teknologi T-DMB (terrestrial digital mobile broadcasting) dari Korea dan DMB-T (digital mobile broadcasting terrestrial) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan solusi efisiensi bandwidth dengan teknologi multiplexing.

Jika diuraikan lebih lanjut, alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing– masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Sedangkan alokasi kanal frekuensi untuk layanan radio digital penerimaan tetap free-to-air T-DAB di Indonesia adalah pada band III VHF, yaitu kanal 5-10 (total 6 kanal) dengan lebar pita masing–masing kanal adalah 7 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 2 kanal, karena 4 kanal lain digunakan di wilayah–wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi  selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

Dengan demikian, pada 1 wilayah layanan hanya akan ada 1 menara pemancar utama yang digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara infrastruktur penyiaran digital di wilayah tersebut, ditambah dengan menara– menara tambahan di daerah–daerah yang kualitas penerimaannya kurang baik serta menara–menara yang bertindak sebagai gap filler.

Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi yang dipilih Pemerintah adalah  DVB-T2. Pemilihan DVB-T2 ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/P/Men.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak berbayar (Free to Air). Ketentuan ini tertuang dalam pasal (1) yang berbunyi:

Standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditetapkan di Indonesia adalah Digital Video Broadcasting–Terestrial Second Generation (DVB-T2).

[Iwan Awaluddin Yusuf[]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Super Trap: Ketika Televisi Terjebak Acara Reality Show

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sejak Spontan pertama kali hadir pada tahun 1995 di layar kaca, bisa dikatakan, pemirsa televisi swasta Indonesia mulai mengenal konsep acara reality show. Kesuksesan acara yang melambungkan nama komedian Komeng ini segera diikuti oleh program sejenis di stasiun televisi swasta lain. Rating yang tinggi dengan biaya produksi murah mendorong terus diproduksinya acara-acara reality show yang hingga saat ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa acara yang fenomenal dengan variasi konsep di antaranya Paranoid, Katakan Cinta, Tolong, Bedah Rumah, Kena Deh, Ketok Pintu, Termehek-Mehek, Dunia Lain, Pemburu Hantu, Playboy Kabel, Curhat Anjasmara, Kacau, Uang Kaget, Tukar Nasib, Jika Aku Menjadi, Super Trap, Realigi, dan lainnya.

Namun demikian muncul pertanyaan, apakah acara yang yang sekarang banyak disebut reality drama tersebut benar-benar nyata atau sekadar rekayasa? Anette Hill (2005) pernah mengkritik, model reality show yang sering ditayangkan televisi sebagai (un)reality show karena sering membodohi publik dengan format acara yang seolah dikemas nyata, padahal di dalamnya mengandung unsur skenario, penyutradaraan, dan keterlibatan pemeran yang dibayar.

Di Indonesia, banyak momentum yang menjadi kontroversi acara reality show. Kasus terbaru adalah Program Super Trap yang ditayangkakan Stasiun Trans TV (Minggu, 25 November 2012). Tim produksi Super Trap memasang kamera tersembunyi untuk menangkap adegan para pengguna toilet umum yang akan buang air besar/kecil. Dengan konsep menjebak, mereka memasang jebakan pada toilet dengan kamera tersembunyi yang dipasangkan dalam ruangan toilet. Unsur kejutannya sebagaimana diinginkan oleh tim kreatif, para korban (pria dan wanita) yang sudah menurunkan celana dikejutkan dengan toilet yang mendadak terangkat ke udara menggunakan alat hidrolik. Akibatnya orang-orang yang dijebak di toilet tersebut terlihat auratnya hingga secara spontan berusaha menutupinya dan memakai pakaian yang ditanggalkan karena ditonton semua orang yang lewat di sekitar lokasi. Walau memang bagian vital para korban disamarkan, ditutup dengan emoticon, namun yang dilakukan kru Super Trap sangat tidak etis dan tidak bisa dibenarkan. Super Trap edisi toilet ini akhirnya dihujani protes di media sosial. Mereka yang malam itu sempat menonton, menilai bahwa jebakan Super Trap kali ini bukan lagi kreatif, tapi justru kelewat batas, tidak bermoral, dan melanggar privasi.

Ironisnya, pada saat acara penjebakan sebagaimana terlihat di layar kaya, kru acara terlihat cengengesan karena jebakannya berhasil. Pra kru seolah tidak sadar arti penting kepantasan dan kesantunan dalam dunia penyiaran. Sebagai salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, Trans TV yang menyiarkan program ini juga telah melakukan kekerasan simbolik karena menabrak ruang pribadi masyarakat. Jika kamar kecil sebagai simbol privasi sudah tak aman dari pengawasan kamera media, itu tentu menjadi salah satu tanda buruknya kualitas profesionalisme media dalam menjaga etika .

Selian pelanggaran etika, dari segi kreatif, tema toilet inipun sesungguhnya mengandung masalah karena ternyata tidak lebih dari copy-paste tema acara reality show lain di luar negeri. Sayangnya demi mengejar kecepatan produksi dan memenuhi variasi tema, akhirnya tidak sempat lagi diriset atau sertidaknya dipikirkan bagaimana kepantasan dan kelayakannya jika tema tersebut diterapkan di Indonesia. Dari kasus ini juga akhirnya terkuak, sebagaimana dugaan banyak orang, orang-orang yang dikerjai itu sesungguhnya para talent yang sengaja dibayar oleh Trans TV untuk berakting seolah-olah dikerjai secara alami. Kaganjilan reality show sebagai pertunjukan acara yang seharusnya “nyata” namun terlihat dibuat-buat juga tampak dari akting para pelaku yang terlibat sangat “sadar kamera”. Para pemain seolah menyadari posisi mereka saat kamera dengan diam-diam merekam. Bagi penonton yang jeli akan mudah mengindentifikasi jika mereka hanyalah cast yang diatur agar menjaga ‘titik pandang’ kamera sehingga mudah saat proses editing.

Adanya sebagian pemain bayaran inilah yang menyebabkan banyak korban dalam acara reality show seolah-olah tidak keberatan, bahkan dengan mudah berpose senang di depan kamera setelah dikerjai habis-habisan. Bayangkan jika kita bukan talent, namun menjadi korban dikerjai/dijebak di toilet seperti itu? Sudah pasti sebagai orang normal akan marah-marah, menyumpah, bahkan bisa menuntut secara hukum.

Menyikapi kasus Super Trap, KPI Pusat akhirnya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Trans TV atas tayangan Super Trap edisi toilet tersebut. Selain itu KPI Pusat juga menghukum Trans TV untuk menayangkan dan menyiarkan pernyataan permintaan maaf yang berkaitan dengan aduan dan pelanggaran yang telah terjadi.

Seandainya Televisi Mau Belajar dari kontroversi masa lalu, maka kasus Super Trap barangkali tidak perlu terjadi. Salah satu reality show di Indonesia yang paling diingat karena “ketidaketisannya” sekaligus memakan korban adalah acara PARANOID. Ditayangkan di tahun 2008, acara ini mengambil format “spoof”, yakni para korban yang diambil secara acak akan dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang membuat mereka seperti seorang paranoid yang ketakutan. Sebagian besar korban ditakuti dengan kejutan pemunculan mahluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, atau pun yang lain.
Acara ini pada akhirnya memakan korban. Diana Damey Pakpahan yang kala itu sedang hamil 8 bulan nyaris keguguran setelah terjatuh akibat dikageti oleh Tim Paranoid. Atas kejadian itu, Diana sempat memejahijaukan produser dan stasiun televisi yang membuat serta menyiarkan acara tersebut. Beruntung semua pihak akhirnya bisa berdamai.(Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Selain Paranoid ada juga MOP (Mbikin Orang Panik) yang merupakan salah satu acara reality show berusia pendek. Ditayangkan sekitar tahun 2005, reality show ini hanya ditayangkan sekitar 10 episode sebelum akhirnya masa penayangannya dihentikan. Acara yang juga mengambil format “spoof” ini bertujuan untuk “ngerjain” korban yang dipilih secara acak hingga panik dan ketakutan. Pada saat korban hampir putus asa, barulah diberi tahu kalau ia baru saja dikerjain. Dalam sebuah episode MOP, ada seorang korban bernama Piko, yang saat itu Mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul – yang tiba-tiba didekati oleh polisi (diperankan anggota polisi Metro Jaya sesungguhnya). Si korban dicurigai membawa ganja. Saat digeledah, diam-diam sang polisi menanamkan narkoba ke tubuh korban. Begitu narkoba tersebut ditemukan, sang korban langsung digelandang ke polisi dan ditanya macam-macam. Sang korban benar-benar stress dan nyaris depresi. Akibat tayangan tersebut, Kepala Polda Metro Jaya (kala itu) Inspektur Makbul Padmanegara langsung menyidangkan tiga perwira polisi yang ikut dalam tayangan tersebut (Kepala Polsek Kebon Jeruk KomPol Ahmad Alwi, Wakapolsek Kebon Jeruk Ajun Kompol Hermino, dan Kepala Unit Patroli Polsek Kebon Jeruk Inspektur Satu Sunarjo). Tayangan tersebut dianggap sangat melanggar kode etik kepolisian dan mencemarkan nama baik polisi. Sejak mencuatnya kasus ini, maka acara tersebut langsung dihentikan penayangan dan pembuatannya (Chandra, http://theextreme-facts.blogspot.com/).

Bagaimana aturan penayangan reality show semacam ini? PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA terbaru yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN pada Bagian Keenam tentang Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik pada pasal 32 disebutkan:

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;

b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;

c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;

d. tidak disiarkan secara langsung; dan

e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

Dengan terus memproduksi acara reality show semacam Super Trap ini, Trans TV dan televisi lain sesungguhnya sedang terjebak dalam ketidakpatutan dengan dalih kreativitas. Kreativitas yang akhirnya menjadi bumerang karena melanggar batas-batas etis. Dalam mengekpos privasi, kesalahan, penderitaan, kemiskinan, atau rasa malu orang lain dan mempublikasinnya ke hadapan publik sebagai hiburan sama saja dengan “pembunuhan karakter” dan “penelanjangan harga diri”?  Ironisnya, semua itu menjadi hal yang halal dalam indutri televisi kita karena alasan sekadar “hiburan”. Kalau sudah demikian, lantas di manakah hak publik untuk mendapatkan hiburan yang berkualitas? (Iwan Awaluddin Yusuf).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.