Menakar Biaya dan Manfaat Ekonomi atas Pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang Industri Media Penyiaran

 

sumber gambar: hm.indymedia.org

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di Indonesia, liberalisasi media sejak reformasi 1998 telah membawa pengaruh yang sangat penting dalam proses demokratisasi. Perkembangan yang signifikan adalah dipertegasnya kebebasan pers dalam konstitusi (UUD 1945) dan Undang-undang Pers, serta semakin kokohnya liberalisasi ekonomi. Kebebasan atau liberalisasi media juga memberikan keleluasaan dalam pemilikan media yang oleh pemodal kesempatan tersebut bergegas dimanfaatkan karena menjadi bagian dari strategi bisnis yang sangat menguntungkan.

Kondisi di atas merupakan perkembangan yang menarik dan menguntungkan untuk para pebisnis, tetapi apakah hal yang sama akan dirasakan bagi perkembangan demokrasi yang bermuara pada kemanfaatan publik? Perkembangan konsentrasi media belum tentu juga berdampak sama bagi kehidupan masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain). Terutama untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice).

Kebijakan soal pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang (Media Penyiaran) sesungguhnya terlah diatur dalam peraturan hukum, yakni UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ayat 1, pasal 18. Di sana disebutkan:

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor  50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan pen­guasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi dikatakan :

 Pasal 31

(1)  Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran ra­dio;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (se­ratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (keduapuluh satu)
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (ke dua puluh dua) dan seterusnya).
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.

(2)  Kepemilikan

1) Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimak­sud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan keten­tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Paragraf 2

Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32

 (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang ber­beda;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (sera‑
    tus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4. (keempat) dan seterusnya;
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(3)    Kepemilikan

(4) Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) prang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan  dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan balk langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlang­ganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyi­aran Berlangganan di wilayah yang sama.

Biaya dan Manfaat Ekonomi

Mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain) perlau dilakukan untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice), namun demikian ada biaya yang harus dibayar oleh pebisnis media, yakni:

Pertama, Investor/pemodal yang memiliki modal besar, baik dari dalam mapun luar negeri tidak leluasa mengembangkan bisnisnya (dalam industri media) di Indonesia.

Kedua, Monopoli atau oligopoli adalah kecenderungan alamiah dari sistem ekonomi kapitalis, yang sekaligus merupakan hasil dari kesuksesan pasar atau kesuksesan komersial. Dengan adanya peraturan soal pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang bagi media penyiaran, hukum pasar dalam industri media tidak berjalan/dibatasi sebagaimana prinsip alamiahnya.

Biaya ekonomi ini sebenarnya tidak seberapa dibanding manfaat ekonomi yang akan diperoleh jika pemerintah mempertegas kebijakan pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang (media penyiaran), yakni:

Pertama, Konsolidasi produksi tidak hanya berada di tangan sejumlah pihak perusahaan yang mengambil manfaat dari skala dan skup ekonomi (economic of scale) yang membuat adanya pengurangan biaya dari barang dan jasa kepada konsumen.

Kedua, Terjadi kompetisi di antara media akan menghasilkan media-media penyiaran yang sehat secara bisnis dengan menonjolkan inovasi dalam persaingan merebut minat khalayak.

Ketiga, Kuantitas dan kualitas produksi media penyiaran meningkat karena kompetisi yang fair.

Di Indonesia, peraturan hukum tentang anti monopoli, pemusatan, dan kepemilikan silang media penyiaran sudah ada dan jelas berlaku sejak diundangkan, namun dalam praktiknya hingga saat ini, indsutri media penyiaran masih dikuasai kelompok tertentu. Dengan kata lain, penegakan hukum (law inforcement) tidak berjalan dengan baik, dan “kebijakan” penegakan hukum inilah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan industri penyiaran yang demokratis.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Blog, Jurnalisme Warga, dan Tantangan Konvergensi Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perkembangan teknologi media yang cepat dengan kemampuan konvergensinya atas media-media yang sudah ada sebelumnya, secara perlahan tapi pasti berdampak pada praktik jurnalisme. Jurnalisme warga (citizen journalism) sebagai sebuah genre baru dalam kajian jurnalistik lahir berkat adanya teknologi internet yang kemudian menghadirkan weblog (biasa disingkat blog), yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu seperti politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan beberapa data diri pemilik blog. Penggunaan blog yang awalnya sekadar untuk memenuhi kepuasan diri akhirnya berkembang menjadi aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan blogger.

Menyadari besarnya potensi blog untuk menjalin komunikasi secara lebih luas, maka motivasi para blogger akhirnya mengalami pergeseran dari orientasi pemuasan diri kemudian berkembang ke arah fungsi sosial yang lebih luas dengan cara saling melakukan tukar menukar informasi. Aktivitas ini kemudian menjadi awal berkembangnya jurnalisme warga yang memiliki karakter berbeda dengan jenis jurnalisme online yang telah lahir sebelumnya. Perubahan fungsi itu terjadi karena keberadaan blog didukung oleh infrastruktur yang memungkinkan adanya interkoneksi antar blog dalam cakupan global, terutama perkembangan web generasi 2.0.

Dibandingkan jurnalisme mainstream yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme warga menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme warga adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream (Darmanto, 2007).

Dari sejumlah prinsip di atas, ciri yang paling menonjol adalah adanya keterlibatan atau partisipasi penuh dari warga sehingga mereka tidak hanya menjadi objek atas produk jurnalisme, tetapi sekaligus sebagai subjek allias pelaku jurnalisme. Dalam istilah yang dikembangkan oleh situs OhMyNews, “Every Citizen is a Reporter,” sebuah semboyan yang sangat radikal dan dapat menjungkir-balikkan pandangan konvensional tentang jurnalisme. Dengan kata lain, siapapun bisa menjadi dan diakui sebagai wartawan, tidak perlu lagi institusi resmi atau memiliki kartu pers. Karena sifat partisipasinya yang penuh, maka tidak ada klaim dari manapun yang merasa sebagai pihak paling bertanggung jawab, sehingga tidak berhak mendikte, mengarahkan, dan menentukan jenis berita atau informasi yang akan ditulis oleh para reporter sebagaimana lazimnya terjadi dalam media mainstream.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa perubahan pola penggunaan blog dari yang sifatnya pribadi ke arah fungsi jurnalisme dimulai tahun 1988 ketika berlangsung pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Jay Rosen dari University of New York disebut-sebut sebagai salah satu pelopor bangkitnya situs-situs jurnalisme warga. Kini sudah cukup banyak blog yang menjadi situs jurnalisme warga.  Di Korea Selatan, seorang yang bernama  Oh Yeon-Ho pada 22 Februari 2000 berhasil membangun situs jurnalisme warga yang diberi nama “OhMyNews.” Situsweb berbasis citizen journalism bertajuk OhMyNews (ohmynews.com atau english.ohmynews.com) dari Korea Selatan menjadi contoh kekuatan baru di era informasi global saat ini. Situs tersebut  sekarang mempunyai 42 ribu kontributor (dan terus bertambah) yang tersebar di berbagai negara.

Dalam kaitan ini, tidak heran jika majalah TIME edisi 25 Desember 2006 lalu menutup edisi tahun tersebut dengan memilih “Person of The Year 2006” adalah “Anda”. Ya, Anda. Siapapun orang di muka bumi yang pernah berinteraksi dalam dunia maya. TIME mencatat bahwa tahun 2006 adalah tahun penanda peradaban masyarakat informasi. Tidak hanya di AS, tetapi di belahan bumi manapun dari Inggris di Eropa, Korea Selatan di Asia, hingga Maroko di Afrika.

Dalam konteks di Indonesia, situs yang populer melakukan aktivitas jurnalisme warga antara lain halamansatu.net, wikimu.com, panyingkul.com, dan jalinmerapi/suara komunitas. Ditilik dari sejarahnya, cikal bakal jurnalisme warga di tanah air bermula dari ketertutupun politik sebelum Reformasi menyebabkan hadirnya berbagai portal dan milis (beberapa yang terkenal misalnya Indonesia-1/Apakabar, dan Joyonews) yang membahas isu-isu politik dan dimotori oleh mahasiswa-mashasiwa Indonesia di luar negeri. Di sisi lain, sejarah juga mencatat peran internet yang bisa dimanfaatkan oleh para aktivis anti-Soeharto secara efektif memunculkan gagasan reformasi dan menggerakkan mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Saat ini jumlah blog di Indonesia mencapai ratusan ribu dan terus lahir setiap harinya (Tempo, 6 Agustus 2006). Meskipun blog tidak selalu identik dengan jurnalisme warga, namun angka tersebut cukuplah membuka mata untuk mengakui eksistensi jurnalisme warga.

Kehadiran jurnalisme warga yang dainggap sebagai era baru demokratisasi dan keterbukaan informasi ternyata menimbulkan kontroversi. Setidaknya ada tiga kelompok menyikapi jurnalisme warga. Pertama, dapat menerima secara penuh dan memberikan penguatan. Kedua, menerima dengan berbagai catatan, umumnya terkait dengan prosedur kerja jurnalisme konvensional yang tidak bisa dilepaskan begitu saja seperti kaidah 5W+1H atau nilai berita. Ketiga, pihak yang mengkritik, bahkan bersikap skeptis. Pihak yang kontra ini bahkan mempersoalkan keabsahan penggunaan istilah “jurnalisme” karena secara metodologis rasanya tidak tepat jika kegiatan yang hanya sekadar menulis dan mengirimkannya ke blog itu disebut sebagai jurnalisme atau altivitas jurnalistik.

Dalam kajian hukum formal, bahkan jurnalisme warga belum mendapat perlindungan sebagaimana profesi wartawan pada umumnya. Hukum jurnalisme warga misalnya dapat dilihat pada tanya jawab di situs hukumonline.com yang penulis kutip sebagai berikut (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd971d99ca5d/hukum-jurnalisme-warga):

Pertanyaan:
Hukum Jurnalisme Warga

Misal, kejadiannya saya melihat ada sebuah mobil plat merah yang sedang mengisi premium di sebuah SPBU, kemudian saya berniat mengambil gambar kejadian itu untuk kemudian dipublikasikan melalui media sosial (social media) atau media mainstream. Apabila oknum plat merah tersebut melarang atau marah dengan perbuatan saya, apakah saya dapat membela diri dengan alasan demokrasi jurnalisme warga? Adakah peraturan hukum yang menjelaskan hal tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
Ilman Hadi (Pakar Hukum)

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalisme warga (citizen journalism).

Kegiatan jurnalistik untuk diberitakan adalah pekerjaan dari wartawan sebagai pekerja jurnalistik. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers).

Walaupun Saudara menjalankan praktik jurnalistik, tetapi jika Saudara bukanlah wartawan, Saudara tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan atas tindakan pengambilan dan penyebarluasan gambar tersebut. Tindakan Saudara memiliki risiko untuk dapat dituntut atas dasar pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Akan tetapi, menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan seseorang bisa tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik bila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam artikel Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai, Prof. Muladi berpendapat bahwa tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran.

Di sisi lain, jika foto tersebut disebarluaskan ke media sosial di internet, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UUITE”) juga dapat diberlakukan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan Pasal 45 ayat (1) UUITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Bisa dilihat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE tidak memiliki pengecualian seperti dalam KUHP. Pengaturan dalam UU ITE memang lebih tegas dan strict.  Namun, tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan (Pasal 319 KUHP) yakni, hanya bisa diproses ketika ada pengaduan dari orang yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Meskipun pendapat hukum di atas tidaklah final sebagai sebuah putusan, setidaknya perlu dikaji bagaimana jurnalisme warga bisa menjadi alternatif sumber informasi yang  bebas dan mencerdaskan tanpa emberl-embel ancaman hukuman yang menyeramkan jika terjadi malpraktik. Setidaknya hak koreksi dan hak jawab mengacu pada UU Pers.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Pentingnya Media Relations bagi Sebuah Lembaga

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang efektif untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi organisasi di mata stakeholder. Media relations sangat penting artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi media relations yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan.

Media relations atau yang awalnya lebih populer dengan istilah press relations merujuk pada relasi suatu organisasi dengan media cetak sehingga cenderung memiliki cakupan arti yang lebih terbatas. Dari limitasi ini kemudian berkembang menjadi media relations yang mencakup berbagai jenis dan karekteristik media. Dari yang bersifat cetak, elektronik, bahkan interaktif-maya (cyber) dengan kehadiran PR on-line via internet.

Dalam konteks Indonesia, istilah media relations mulai memasyarakat. Pada berbagai organisasi formal, terutama yang beraktivitas dalam dunia bisnis, sudah lazim menyebut salah satu bagian dari divisi PR-nya dengan nama media relations officer (MRO).

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations (1995: 98) dan Periklanan (1997: 275), fungsi media relations atau press relations adalah menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya.

Mengapa Institusi Melakukan Hubungan dengan Media?

  • Media dianggap memiliki peran sebagai perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik, sehingga publik dapat mengetahui aktivitas institusi.
  • Media dinilai dapat membantu institusi dalam menosialisasikan kebijakan kepada masyarakat luas.
  • Media dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif institusi di mata publik.
  • Media dapat digunakan sebagai alat promosi institusi.
  • Institusi dapat lebih dikenal (menjadi terkenal) di mata publik jika diberitakan oleh media.
  • dsb.

Namun demikian, menurut Iriantara (2005), bukan berarti media relations officer melihat media massa sebagai alat. Keberadaan alat hanyalah ketika ia dibutuhkan, padahal bagi lembaga, media adalah mitra kerja. Demikian pula bagi media, lembaga adalah sumber informasi berita yang tidak pernah kering untuk dieksplorasi. Dengan kata lain, ada simbiosis mutualisme yang terbangun di antara keduanya. MRO dapat menjalankan tugasnya karena ada media, sementara media pun memperoleh informasi yang diperlukan karena ada MRO yang memasok kebutuhan informasi tersebut.

Menurut Eduard Depari sebagaimana dikutip oleh Soemirat dan Ardianto (2004: 125), baik PR maupun pers sama-sama bergerak di bidang bisnis komunikasi. Kedua belah pihak mempunyai kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap informasi. Aktivitas PR dan pers tetap didasarkan pada prinsip yang sama, yakni sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pihak yang saling berinteraksi karena informasi yang disalurkan terkait dengan kegiatan mereka.

Tentunya, dalam kaitan ini, lembaga harus menunjukkan suatu reputasi agar dapat dipercaya media. Misalnya selalu menyiap­kan bahan-bahan informasi akurat di mana dan kapan saja diminta. Ini dapat dilakukan lembaga dengan memasok informasi yang baik. Misalnya menggelar kongerensi pers secara periodik, pengiriman press release yang baik sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau penyuntingan.

Pentingnya media relations bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari “kekuatan” media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dsb. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar Lembaga.

Meningkatkan Hubungan dengan Media, Bagaimana Memulainya?

  • Usahakan punya contact person.
  • Usahakan mengenal secara personal.
  • Lakukan kontak rutin.
  • Usahakan menyampaikan informasi secara informal sebelum informasi resmi.
  • Pelihara pertukaran informasi yang terbuka dan realistis

Hal-hal penting yang perlu diketahui PR sebelum berhubungan dengan media massa:

1) The editorial policy, yaitu kebijakan redaksional, yang menyang­kut visi dan misi media, isi dan bentuk media yang diterbitkan.

2) Frequency of publication, yaitu harian, mingguan, dwi-mingguan, seminggu dua kali, bulanan, triwulanan, tahunan, atau juga edisi khusus momen tertentu.

3) Copy date, yaitu batas waktu dan tanggal pemasokan berita ke media massa, termasuk untuk isu berita mendatang. Tergan­tung frekuensi dan proses pencetakan.

4) Printing process, yaitu jenis pencetakan media massa yang digunakan seperti letterpress (relief), photogravure (intaglio), lithography (planografi), flexography,silk screen (stencil), offset litho atau cetak jarak jauh yang kini mulai populer di berbagai belahan dunia.

5) Circulations area, yaitu daerah sirkulasinya, mencakup inter­nasional, nasional, regional, kota, pinggiran kota, dan sebagainya. Pada aspek lain juga pertimbangan tirasnya.

6) Readership profile, yaitu bagaimana karakteristik/profil orang-­orang yang membaca media itu, dilihat dari kelompok umur, jenis kelamin, tingkat sosial, pekerjaan/profesi, hobi dan minat, kebangsaan, kelompok etnis, agama, dan politik.

7) Distribution method, yaitu cara penyebaran media tersebut. Misahnya, dijual eceran di toko buku, eceran langsung di ter­minal, rumah ke rumah, atau berlangganan. (Jefkins, 1991: 94;1995:197-201)

Dengan mengetahui cara kerja media massa, informasi PR yang disampaikan akan bernilai jurnalistik dan layak berita. Karena sudah tahu cara mengemukakan isu yang aktual dan gaya penulisan, serta visi dan misi media tersebut, kecil kemungkinan informasi yang disampaikan PR itu masuk keranjang sampah redaktur, tetapi dimuat media untuk dipublikasikan kepada khalayak.

Program media relations yang dapat dilakukan oleh lembaga meliputi dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan penulisan dan nonpenulisan.

Kegiatan Penulisan dalam Media Relations

  1. Penulisan Press Release, yaitu informasi tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk dipublikasikan di media massa. Dengan pemuatan siaran pers, lembaga memperoleh publisitas sehubungan dengan event yang diselenggaran atau isu yang diangkat.
  2. Penulisan Feature, yaitu penulisan karangan khas/tuturan/berita kisah yang diperoleh dari hasil reportase sendiri atau interpretasi data yang sudah tersedia. Publikasi kadang tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk pers rilis sehingga perlu ditulis lebih lengkap dan rinci. Aktivitas dan misi lembaga bisa diceritakan dalam format berita kisah untuk menarik perhatian audiens media.
  3. Penulisan Artikel, yaitu mengirim segala bentuk tulisan di media massa, baik opini, esai, kolom dll yang isinya sesuai dengan misi lembaga.
  4. Penulisan Advertorial (pariwara), yaitu penulisan iklan tentang lembaga atau aktivitasnya dalam bentuk seperti berita. Biasanya organisasi yang ingin advertorialnya dimuat membeli space (halaman/durasi) dengan sejumlah nominal tertentu.
  5. Penulisan Surat Pembaca, yaitu kegiatan untuk menginformasikan segala sesuatu lewat forum pembaca yang disediakan ruangnya oleh media cetak, baik informasi itu berasal dari inisiatif lembaga, ataupun sebagai umpan balik (jawaban) bagi publik yang menulis tentang lembaga, aktivitas, atau misi lembaga  kita. Jawaban surat pembaca yang baik ditulis dengan kalimat-kalimat simpatik dan tidak emosional.
  6. Penulisan Annual Report, yaitu penulisan laporan tahunan tentang aktivitas lembaga yang penting diketahui oleh stakeholder lembaga. Pengiriman laporan tahunan ke media lebih ditujuakn sebagai upaya membangun kepercayaan, pertanggungjawaban, dan relasi dengan media. Tidak ditujukan untuk dimuat. Jika ditujukan untuk pemuatan, diperlukan resume/ringkasan dalam bentuk press release.

Kegiatan Nonpenulisan

  1. Konferensi Pers, yaitu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh penyelenggara, sedangkan sasaran pertemuan itu adalah pemuatan informasi di media massa dengan perantara wartawan yang diundang.
  2. Press Briefing/jumpa pers rutin. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-infor­masi mengenai kegiatan Lembaga kepada pers, juga diadakan tanggapan atau pertanyaan wartawan. Berdanya dengan konferensi pers, press briefing dilakukan secara rutin, bahkan dilakukan untuk hal-hal kecil, sepanjang memiliki nilai berita.
  3. Special Event, yang menyelenggrakan kegaiatn khusus yang melibatkan media, misalnya menjadi sponsor lomba penulisan jurnalistik, menyelengngarakan pertandingan olahraga antarwartawan, dsb.
  4. Wawancara, yaitu bertemuanya wartawan dan narasumber dari suatu lembaga untuk menggali informasi atau mengklarifikasi berbagai persoalan, baik menyangkut organisasi, misi, maupun aktivitas kelembagaan
  5. Kunjungan ke Kantor Pers, yaitu melakukan kunjungan ke kantor media dengan tujuan untuk menjalin hubungan kerjasama, mengetahui seluk-berluk kerja media, atau untuk menginformasikan segala sesuatu tentang organisasi, isu  yang kita angkat, dan aktivitas yang telah/akan kita lakukan.
  6. Undangan Peliputan, yaitu mengundang wartawan untuk melakukan reportase/meliput acara yang kita selenggarakan. Wartawan diharapkan melihat langsung kegiatan yang berlangsung. Biasanya lembaga mengirim undangan peliputan untuk media-media yang jarang/tidak bersedia memuat pers rilis.
  7. Press Luncheon, yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan/lembaga tersebut.
  8. Press Tour, yaitu meng­ajak kalangan wartawan berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke tempat atau lokasi yang memiliki kaitan dengan kiprah lembaga tersebut, misalnya desa binaan Lembaga dsb.

STRATEGI MEDIA RELATIONS

1 EMBEDDED MEDIA STRATEGY Mengikutsertakan media dalam forum informal diskusi, coffee morning, forum hobby, mengirimkan email/contact person secara rutin, mengenal wartawan secara personal, dsb.
2 MEDIA GATHERING STRATEGY Merancang acara khusus (cenderung informal), sebagai saranan pertemuan atau silaturahmi untuk mempererat hubungan dengan media/wartawan. Contoh: kunjungan ke redaksi media
3 EMBARGO MEDIA STRATEGY Membantu kerja media/wartawan dalam proses produksi berita dengan memberikan informasi/data seawal mungkin dengan limit waktu penyajian berita yang sudah disepakati. Contoh: pengiriman press release/kit & undangan peliputan
4 MEDIA BRIEFING STRATEGY Melakukan briefing /pengarahan kepada pihak media/wartawan untuk memberikan latar belakang informasi serta aturan dalam peliputan. Tujuannya, meminimalisir perbedaan persepsi/interpretasi. Contoh: press conference/tour dilengkapi press release/kit

2 Dosen Ilmu Komunikasi UII, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Mengapa Film Bisa Menyihir Kesadaran Penontonnya?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

 

Cerita ini saya peroleh dari dosen saya, Cak Budhy K Zaman. Ia bercerita, konon pada tahun 1890, ada seorang petani tua yang setiap hari pergi ke bioskop yang sama untuk menonton film yang sama dengan adegan yang sama pula. Ia menyaksikan sebuah tayangan yang nyaris tanpa cerita, tanpa bintang, dan tanpa suara terpampang pada layar besar di hadapannya. Gambar yang tampak adalah dua sosok perempuan muda tengah melucuti pakaiannya di tepi sebuah danau. Tepat sebelum lembar terakhir pakaiannya terlepas, mendadak melintas sebuah kereta api menutup pandangan ke arah mereka. Adegan berikutnya kedua perempuan muda itu sudah berenang di danau. Ketika suatu hari manajer bioskop mendatangi dan dengan gusar menanyakan apa yang mendorong petani tua sampai nekad menonton film itu setiap hari, dengan tenang petani itu menjawab: “Aku berharap suatu hari kelak kereta api itu datang terlambat”.

Lebih lanjut, lima tahun kemudian, di penghujung tahun 1895, sebuah sensasi baru muncul sehubungan dengan pemutaran film yang menggambarkan adegan sebuah lokomotif melaju kencang mengarah ke kamera. Film pendek (35mm), berkecepatan 16 frame perdetik dan berdurasi kurang lebih 2 menit itu begitu mencengangkan dan mengejutkan penonton sehingga mereka panik, berteriak, dan melompat dari tempat duduknya (Baran, 1999: 147). Itulah sensasi pertama yang didapat para audiens film, saat untuk pertama kalinya Auguste dan Louis Lumiere menggelar pemutaran film untuk publik. Berikutnya, pada 12 Juli 1896, audiens di West End Park, Ottawa, Kanada, sempat dihebohkan oleh tontonan adegan ciuman antara May Irwin dan John Rice. Film The Kiss (durasi 47 detik) arahan sutradara William Heise yang bekerja untuk Thomas Edison ini, dianggap sebagai film komersial pertama yang dipertotonkan di hadapan publik dan dinilai telah membangkitkan skandal yang menghebohkan serta memaksa pengerahan sejumlah polisi untuk mengamankan di mana pun film ini dipertontonkan (Zaman, 2007).

Sensasi dan kontroversi sebagaimana tergambarkan dari tiga cerita di atas menandai awal kebangkitan industri perfilman sebagaimana dikenal sekarang ini. Menurut Zaman (2007: 86), kehadiran media film saat itu menjadi istimewa. Selain karena mampu memberikan gambaran realistis tentang dunia yang mengusik rasa keingintahuan penonton, film adalah bentuk seni kompilasi dari beberapa cabang kesenian lain yang bersifat populer[2]. Film juga mempunyai daya tarik masal yang sangat potensial dijadikan sebagai arena bisnis dan sarana pengeruk uang. Pada saat yang sama perkembangan film tak pernah terlepas dari pergolakan yang terjadi di ranah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Karena alasan-alasan tersbut, tidak heran jika kemudian film sering menjadi sasaran regulasi dan kebijakan pemerintah. Demikianlah film, satu media yang yang terus-menerus mengalami perubahan dan merespon situasi di sekelilingnya.

Menurut Quick & La Bau (1972: 11) serta McQuaill (2000: 18), film sebagai media komunikasi audio-visual memiliki karakteristik yang unik dan agak berbeda dengan media lain, di antaranya:

  1. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu mempengaruhi penonton.
  2. Biasanya lebih dramatis dan lengkap daripada hidup itu sendiri.
  3. Terdokumentasikan, baik gambar maupun suara.
  4. Mudah disitribusikan dan dipertunjukkan.
  5. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah film.
  6. Terilustrasikan dengan cepat sebagai pengejawantahan dari sebuah ide atau sesuatu yang lain.
  7. Interpretatif: mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan.
  8. Mampu menjual sebuah produk dan ide (sebuah alat propaganda yang ampuh).
  9. Mampu menjembatani waktu: baik masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.
  10. Mampu memperbesar dan memperkecil objek; dapat memperlihatkan sesuatu secara mendetail.
  11. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur.
  12. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik.
  13. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu.

Menurut pandangan Metz (1975: 264), bagi sebagian orang, film merupakan media massa yang dirasakan paling intim. Pengalaman pergi menonton film di gedung bioskop untuk pertama kalinya bagi seorang individu mungkin saja merupakan sebuah pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, seorang individu diajak untuk memusatkan perhatiannya kepada layar putih yang bercahaya di depannya. Ratusan gambar silih berganti menghiasi permukaan layar berpadu dengan suara dan musik. Kemudian, imajinasi individu diajak memasuki sebuah dunia lain melalui hadirnya tuturan narasi di dalam film.

Dalam teori film psikoanalisis, baik keadaan menonton (viewing states) maupun teks film itu sendiri dianggap dapat menggerakkan fantasi alam bawah sadar penonton (unconscious fantasy) (Jowett dan Linton, 1980: 100). Dengan menonton film, penonton diajak untuk memproyeksikan hasrat bawah sadarnya ke dalam film. Akibatnya, film pun seolah-olah menjadi arena bagi pementasan fantasi yang berasal dari hasrat alam bawah sadar penontonnya (Stam, Burgoyne dan Lewis, 1998: 141; Tjasmadi: 207; Narendra: 98). Bertaut dengan gejala ini, Kuhn (1995: 430) menyebut film sebagai mesin pembuat kesenangan (pleasure machine).

Lebih lanjut Narendra (2007: 97) menilai, pengalaman menonton film yang terasa begitu intens inilah yang telah membuat banyak orang seperti tersihir di hadapan layar perak. Kemampuan film yang “ajaib” ini pun disadari oleh para penguasa di negara-negara fasis maupun demokratis. Film pun lantas menjadi kendaraan komunikasi politik yang ideal bagi ideologi yang menjustifikasi keberadaan para pengusa-penguasa tersebut. Puncaknya, film dijadikan alat propaganda negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia II (1939-1945), terutama Jerman dan Amerika Serikat. Pasca-Perang Dunia II, film masih tetap dianggap punya kekuatan dalam mempengaruhi pikiran banyak orang walaupun tidak lagi untuk tujuan-tujuan yang bersifat propaganda. Bagi kaum kapitalis, film menjadi alat pemicu hasrat konsumerisme dan pemelihara ideologi konservatif yang pro dengan status quo.

Dalam kaitan pesan yang dibawa film, sejarah film dunia mencatat bahwa film selalu tidak terlepas dari persoalan politik atau kekuasaan. Film bukanlah medium yang netral dan berada di ruang hampa (Irawanto, 2004). Tatkala pecah perang dunia, film menjadi ujung tombak propaganda untuk memobilisasi dukungan massa demi kepentingan perang. Di Indonesia, film nyaris sulit dilepaskan dari kepentingan kekuasaan rezim yang berkuasa (Irawanto, 2004; Irawanto, 1999; Said, 1986). Lahirnya sejumlah regulasi dan kebijkan dalam perfilman sejatinya menjadi upaya intervensi negara untuk mengontrol potensi subversif film yang menantang nilai-nilai yang telah mapan—dan pada saat bersamaan—memobilisasi kekuatan film untuk mendukung dan melegitimasi kebijakan pemerintah.

Di satu sisi, film sulit dilepaskan dari aktivitas bisnis. Di Amerika Serikat film menjadi bisnis yang meraksasa. Produksinya beroroentasi massa dan semuanya serbabesar. Fasilitas produksi terpusat oligopolis secara vertikal dan horisontal (Rivers, et.al, 2003; Straubhaar & La Rose, 2006: 187). Saat ini, nilai ekspor film di AS telah melampaui komoditas manufaktur atau barang-barang elektronik (Irawanto, 2004). Dalam era perdagangan bebas, film bahkan menjadi wilayah sengketa di forum GATT atau WTO, bukan hanya antara negara berkembang dan maju, melainkan juga sesama negara maju karena tingginya nilai film sebagai komoditas. Tidak aneh jika sejumlah perusahaan besar Jepang terus berusaha mengusai kerajaan film di Hollywod, sebagaimana yang telah dilakukan Sony terhadap Columbia Pictures (Irawanto, 2004). Sejumlah regulasi dalam perfilman, baik di negara maju maupun berkembang, pada dasamya adalah upaya mengelola dan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari film sebagai komoditas bisnis.

Zaman (2007: 86) berpendapat, sejak awal kelahiran film sebagai sarana komunikasi bentuk baru sebenarnya diterima dengan penuh kegamangan. Ini terlihat dari sedikitnya ide tentang bagaimana seharusnya medium ini dikembangkan di kemudian hari. Bahkan juga tak jelas benar bagaimana seharusnya medium ini dimanfaatkan dan bagaimana reaksi audies terhadapnya mesti disikapi. Respon audiens atas kemunculan film pertama kali dipandang tak lebih dari suatu fenomena baru tontonan yang mencengangkan dan menimbulkan decak kagum. Sementara itu, kalangan pembuat film sendiri masih tertegun-tegun heran oleh pertanyaan sampai berapa lama kira-kira nilai film sebagai sesuatu yang “baru” akan berakhir. Mereka sama sekali tidak mempunyai bayangan kalau pada perkembangannya kemudian film bisa menjadi suatu industri global dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian kehidupan manusia.

Di kalangan akademisi, pengaruh film terhadap audiensnya menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung usai. Sadar dengan kekuatan gambar bergerak dalam menggerakkan jutaan orang untuk terlibat dalam Perang Dunia II, sebagian besar pakar komunikasi melihat film telah menjadi media massa yang sangat berpengaruh. Para pakar tersebut, yang pandangannya dikenal dengan sebutan Teori Kritis, melihat film telah menjadi bagian kebudayaan yang direproduksi secara massal dengan tujuan untuk memuaskan hasrat konsumtif masyarakat modern.

Pembahasan mengenai etika dalam film berangkat dari karakeristik media film sebagai media massa audio-visual yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lewat pesan yang disampaikan, baik dalam alam sadar maupun tidak sadar. Semangat memproduksi film sebagai produk budaya massa yang diarahkan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya kadang mengabaikan faktor moral dan nilai-nilai kepatuan yang ujung-ujungnya merugikan penonton.

Sekadar gambaran, hingga kini tak terhitung lagi banyaknya film-film yang menampilkan citra yang kurang layak ditampilkan, seperti perkosaan, pembunuhan, mistik, dan eksploitasi seksual yang sebenarnya tidak berkaitan langung dengan alur dan struktur cerita. Banyak adegan dalam film menampilkan kekerasan yang diperlihatkan dengan darah, tubuh terluka, kepala bocor oleh pukulan atau tendangan, tubuh memuncratkan darah karena tertembak peluru, daging terkoyak sabetan pedang, tangan terpotong, kepala terpenggal, adegan rambut orang dibakar, lambung ditikam, leher digantung, yang semuanya kerap menjadi objek tontonan anak-anak dan remaja.

Tak hanya itu, kematian yang aneh, sadis, bunuh diri, mati karena penyakit ganas, sampai pembedahan mayat dengan mengaduk-aduk isi perut menjadi sensasi yang  sering dieksploitasi dalam sebuah film. Masyarakat awam yang tingkat media literasinya rendah dan tidak memiliki preferensi yang cukup tentang esensi film sebagai karya imajinasi dan rekaan teknologi tentu akan menjadi sasaran empuk berbagai dampak negatif yang timbul setelah menonton tayangan film demikian. Untuk itulah dalam berkreativitas, pekerja film dituntut memiliki sensitifitas terhadap tata nilai dan budaya yang berlaku. Di Amerika, menurut Straubhaar & La Rose (2006: 205) dan Monush (1994, dalam Albarran, 1996: 131), di tengah derasnya arus industri perfilman Hollywood yang berorientasi pada bisnis dan pengerukan laba, Motion Picture Assosiation of America (MPAA) mengeluarkan kategori rating yang dijadikan pedoman awal (self regulatory) bagi pembuat film ketika berencana mulai memproduksi sebuah film. Tujuannya adalah untuk melindungi penonton, terutama kalangan anak-anak dan remaja dari tayangan kekerasan, seksual, dan berbagai perkataan tidak senonoh.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

[2] Dilihat dari aspek seni, film memiliki keterkaitan dengan cabang kesenian lain, misalnya: novel (inspirasi untuk struktur naratifnya); drama (komposisi dan cara pemamapran konflik); lukis (komposisi ruang, tata cahaya, gelap terang, warna, dan tekstur); musik (keselarasan ritme dan gerak); fotografi (penampilan image trimatra sehingga terkesan trimatra /perspektif dengan kedalaman dan bayangan); tari (penampilan gerak figur dalam ruang yang harus diselaraskan dengan ritme musik); dan terakhir cabang ilmu arsitektur (setting interior dan eksterior).

Memahami Focus Group Discussion (FGD)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]
Follow me @IwanAwaluddin

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan  peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijalankan, tetapi praktiknya membutuhkan ketrampilan teknis yang tinggi.

Tulisan ini merupakan panduan sederhana dalam menyelenggarakan FGD dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Pertama-tama akan diuraikan basis teoritis FGD, mulai dari penjelasan soal konsep FGD, teknik penentuan jumlah kelompok, tata ruang, membuat panduan diskusi, pelaksanaan, hingga analisis data dan penulisan laporan.

Pengertian FGD

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci: a. Diskusi (bukan wawancara atau obrolan); b. Kelompok (bukan individual); c. Terfokus/Terarah (bukan bebas). Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus.

Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama (selain metode lainnya) pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif.

Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000: 12-18) menyebutkan, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya (1) pengambilan keputusan, (2) needs assesment, (3) pengembangan produk atau program, (4) mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.

Kapan FGD Harus Digunakan?

FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

  1. Peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan.
  2. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif  di antara kelompok atau kategori masyarakat.
  3. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas.
  4. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya.

Kapan FGD Tidak Diperlukan?

FGD harus dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

  1. Peneliti ingin memperoleh konsensus dari masyarakat/peserta
  2. Peneliti ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta
  3. Peneliti akan mengajukan pertanyaan “sensitif” yang tidak akan bisa di-share dalam sebuah forum bersama kecuali jika pertanyaan tersebut diajukan secara personal antara peneliti dan informan.
  4. Peneliti tidak dapat meyakinkan atau menjamin kerahasiaan diri informan yang berkategori “sensitif”.
  5. Metode lain dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik
  6. Metode lain yang lebih ekonomis dapat menghasilkan informasi yang sama.

Meskipun terlihat sederhana, menyelenggarakan suatu FGD yang hanya berlangsung 1 -3 jam, memerlukan persiapan, kemampuan, dan keahlian khusus. Ada prosedur dan standar tertentu yang harus diikuti agar hasilnya benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mengapa FGD?

Irwanto (2006: 3- 6) mengemukakan tiga alasan perlunya melakukan FGD, yaitu alasan filosofis, metodologis, dan praktis.

  1. Alasan Filosofis
  • Pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden.
  • Penelitian tidak selalu terpisah dengan aksi. Diskusi sebagai proses pertemuan antarpribadi sudah merupakan bentuk aksi .
  1. Alasan Metodologis
  • Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting.
  • Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu relatif singkat.
  • FGD dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang bersifat spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.
  1. Alasan Praktis

Penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang diteliti- sehingga pada saat peneliti memberikan rekomendasi dan aksi, dengan mudah objek penelitian bersedia menerima rekomendasi tersebut. Partisipasi dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki.

Menurut Koentjoro (2005: 7), kegunaan FGD di samping sebagai alat pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-check terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan dalam kaitannya dengan penelitian, FGD berguna untuk:

a)      Memperoleh informasi yang banyak secara cepat;

b)      Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku  kelompok tertentu;

c)      Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam; dan

d)     Cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain.

Persiapan dan Desain Rancangan FGD

Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk diperlukan beberapa persiapan sebagai berikut: 1) Membentuk Tim; 2) Memilih Tempat dan Mengatur Tempat; 3) Menyiapkan Logistik; 4 Menentukan Jumlah Peserta; dan 5) Rekruitmen Peserta.

1) Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup:

  1. Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (ketrampilan proses).
  2. Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
  3. Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
  4. Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal di daerah penelitian.
  5. Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.
  6. Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama  perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.
  7. Lain-lain jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga “keamanan” FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb)

2) Memilih dan Mengatur Tempat

Pada prinsipnya, FGD dapat dilakukan di mana saja, namun seyogianya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul (preman, pengamen, anak kecil, dsb). Selain itu tempat FGD juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai “pemandangan” yang dapat dilihat diluar rumah.

Jika digambarkan, layout ruang diskusi dapat dilihat sebagai berikut:

(Irwanto, 2006: 68)

3) Menyiapkan Logistik

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang dipelukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan); dan lain sebagainya.

Insentif dalam penyelenggaraan FGD adalah suatu hal yang wajar diberikan. Selain sebagai strategi untuk menarik minat peserta, pemberian insentif juga merupakan bentuk ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mencurahkan pendapatnya dalam FGD. Jika perlu, sejak awal, dicantumkan dalam undangan mengenai intensif apa yang akan mereka peroleh jika datang dan aktif dalam FGD. Mengenai bentuk dan jumlahnya tentu disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki peneliti. Umumnya insentif dapat berupa sejumlah uang atau souvenir (cinderamata).

4). Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah perserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian dan fasilitas yang ada.

5). Rekruitmen Peserta: Homogen atau Heterogen?

Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD, Irwanto (2006: 75-76) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pemilihan derajat homogenitas atau heterogenitas peserta harus sesuai dengan  tujuan awal diadakannya FGD.
  2. Pertimbangan persoalan homogenitas atau heterogenitas ini melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta itu harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan. Dalam mempelajari persoalan makro seperti krisis ekonomi atau bencana alam besar, FGD dapat dilakukan dengan peserta yang bervariasi latar belakang sosial ekonominya, tetapi dalam persoalan spesifik, seperti perkosaan atau diskriminasi, sebaiknya peserta lebih homogen.
  3. Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.
  4. Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.
  5. Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi dalam melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.
  6. Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

Menyusun Pertanyaan  FGD

Kunci dalam membuat panduan diskusi yang terarah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi. Untuk mengembangkan pertanyaan FGD, lakukan hal-hal berikut:

-          Baca lagi tujuan penelitian

-          Baca lagi tujuan FGD

-          Pahami jenis informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan dari FGD

-          Bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut

-          Tulis pertanyaan umum ke khusus. Sebaiknya jangan lebih dari 5 (lima) pertanyaan inti.

-          Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari konsep besar yang kabur maknanya.

-          Uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim Anda.

Berbeda dengan wawancara, dalam FGD moderator tidaklah selalu bertanya. Bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus, atau kejadian sebagai bahan pancingan diskusi. Dalam prosesnya memang ia sering bertanya, namun itu dilakukan hanya sebagai ketrampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet (Irwanto, 2006: 2)

Pelaksanaan FGD

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai “Sang Sutradara”. Peran Moderator dalam FGD dapat dilihat dari aktivitas utamanya, baik yang bersifat pokok (secara prosedural pasti dilakukan) maupun yang tentatif (hanya diperlukan jika memang situasi menghendaki demikian). Peran-peran  tersebut adalah (a) membuka FGD, (b) meminta klarifikasi, (c) melakukan refleksi, (d) memotivasi, (e) probing (penggalian lebih dalam), (f) melakukan blocking dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), (g) reframing, (h) refokus, (i) melerai perdebatan, (j) memanfaatkan jeda (pause), (k) menegosiasi waktu, dan (l) menutup FGD.

Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan baik adalah permulaan. Untuk membuat suasana akrab, cair, namun tetap terarah, tugas awal moderator terkait dengan permulaan diskusi yaitu (1) mengucapkan selamat datang, (2) memaparkan singkat topik yang akan dibahas (overview), (3) membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama (atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus), dan (4) mengajukan pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Untuk itu usahakan, baik pertanyaan maupun respon dari jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena akan menjadi acuan bagi efisisensi proses diskusi tersebut.

Analisis Data dan Penyusunan Laporan FGD

Analisis data dan Penulisan Laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut:

1.  Mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD

2.  Tulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip/verbatim)

3.  Baca kembali hasil transkrip

4.  Cari mana masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda untuk mengurangi “bias” dan “subjektifitas”. Pengkategorian bisa juga dilakukan dengan mengikuti Topik-topik dan subtopik dalam Panduan diskusi. Jangan lupa merujuk catatan yang dibuat selama proses FGD berlangsung.

5.  Karena berhubungan dengan kelompok, data-data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup:

a. Konsensus

b. Perbedaan Pendapat

c. Pengalaman yang Berbeda

d. Ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya.

6. Buat koding dari hasil transkripsi menurut pengelompokan masalah/topik, misalnya  tentang Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja dibuat kode:

Kode 1 untuk perilaku seks remaja

Bisa dipecah lagi menjadi:

Kode 1a : aturan/nilai-nilai menyangkut perilaku seks remaja

Kode 1b : pengalaman seksual

Kode 2 untuk masalah kesehatan reproduksi remaja,

Bisa dipecah lagi:

Kode 2a : masalah tiadanya informasi kesehatan reproduksi

Kode 2b : masalah tidak adanya pelayanan untuk remaja, dst

Kode 3 untuk kebutuhan remaja

Menurut Irwanto (2006: 82-86), dalam melakukan analisis FGD, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

  1. Periksa dahulu, apakah tujuan FGD tercapai—antara lain terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan (dieksekusi) apakah sesuai dengan rencana awal?
  2. Adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta?
  3. Identifikasi masalah utama yang dikemukakan oleh peserta. Untuk itu perhatikan tema sentral dalam TOR FGD.
  4. Adakah variasi peserta dalam persoalan utama ini? Bagaimana variasinya? Mengapa? (Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut ada yang sangat ekstrim sampai yang hanya berbeda sedikit saja. Jika perbedaan ini timbul, keduanya harus disajikan dalam laporan.
  5. Selain persoalan utama itu, adakah persoalan lain (tema-tema lain) yang muncul dalam diskusi? Apa saja? Mana yang relevan dengan tujuan FGD?
  6. Buatlah suatu kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan melihat sumber daya peneliti dan stakeholders, pilihlah masalah-masalah apakah dapat diselesaikan dapat diselsaikan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Selain itu coba dipilih persoalan yang tidak kunung selesai, misalnya yang menyangkut perubahan apda tingkat makro (terutama struktur ekonomi dan politik).
  7. Lakukan koding sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki.

Setelah pekerjaan di atas selesai, baru hasilnya dituliskan atau dilaporkan dengan cara berikut:

  1. Tuliskan topik-topik/masalah-masalah yang ditemukan dari hasil FGD. Setelah itu tuliskan juga “kutipan-kutipan langsung” (apa kata orang yang berdiskusi) mengenai masalah tersebut
  2. Bahas topik-topik atau masalah-masalah yang diungkapkan bersama tim peneliti. Lakukan topik demi topik, sampai semua topik/masalah penting selesai dilaporkan dan dibahas.

Tidak boleh dilupakan, keseluruhan laporan FGD harus memuat poin-poin berikut ini: (a) identitas subjek (untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran); (b) tujuan FGD; (c) bentuk FGD; (d) waktu FGD; (e) tempat berlangsungnya FGD; (f) alat bantu dalam FGD; (g) berapa kali dilakukan FGD; (h) tema-tema atau temuan penting dalam FGD, (i) kendala-kendala selama proses FGD; (j) pemahaman-pemaknaan FGD; dan (k) pembahasan hasil FGD.

Catatan Penting:

  1. Perlu diingat bahwa jika dalam sebuah wawancara pribadi, peneliti dihadapkan pada data individual—bukan sebuah proses kelompok—maka dalam FGD peneliti akan memperoleh data individu sekaligus kelompok.
  2. Semua pekerjaan, mulai dari mengumpulkan data, membahas hasil, mencari topik yang penting dalam transkrip, membahas kembali topik-topik itu, sampai menuliskan laporan harus dilakukan dengan tim atau paling tidak berpasangan untuk menghindari pendapat subjektif pribadi. Bila dilakukan dalam tim maka laporan bisa mendekati keutuhan karena berbagai pandangan saling melengkapi.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Yellow Journalism in Indonesia: A Question about Responsibility of the Media Industry

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si[1]

Introduction

The occurrence of Press Laws No. 40 of 1999 that marked the new era of press freedom post authoritarianism of the New Order, has brought tremendous changes towards the dynamics of media life in Indonesia. The spirits to take advantage of that momentum of freedom in practices, however, have often turned out causing various paradoxes that are opposing the basic spirits and philosophy of journalism. One of which are evident in the many indifferences towards journalistic standards in news writing. Thus, the freedom—be it “free from” or “free to” that once attached to the press world, is now going on without equal escalations of professional efforts to stand true towards community’s trusts, and in the end causing media that provide bombastic, melodramatic, mystical and sexual exploitation contents, and keen on the level of conflict disclosures merely to satisfy the low taste of their readers. This form of coverage is evident from the rise of sensational news stories that often appear in yellow newspapers.

One strategy that is often implemented by the yellow newspapers to maintain their readers’ interest is by exploiting the sensational element of an event (Conboy, 2003, p. 56; Hatchen, 2005, p. 43). An event that is actually mediocre in reality is turned into something “extraordinary” by means of various techniques, verbally and visually. The main goal of this sensationalism is to attract attentions, using modus operandi of hyperbolizing real facts. Even though sensationalisms are sometimes justified in marketing or product packaging to attract potential consumers, sensationalism cannot be justified in journalistic spheres that emphasize objectivity.

The simplest form of sensationalism news can be seen in the writings of headline titles. In the efforts of winning vast readers, many newspapers apply bombastic, appalling and provocative ways of presenting headlines (McQuail, 1992, p. 233; Press Council Research Team, 2006, p. 2). These techniques produce headlines called Scare Headlines (Simaremare, 2001, p. 100-101). In addition, often sensational news is written by ignoring news writing standards, such as presenting short but incomplete reports (meager reports), relying only on one source (one-sided information), twisting the words (spinning of words), and the efforts to exaggerate events (exaggerations). For example, the followings are observations made on page 1 of yellow newspapers headlines bearing sensational nuances in several regions in Indonesia, as seen in Table 1.

Table 1.

Sensationalism of Headline Titles

No Newspaper Edition Headline
1 Meteor Monday, 13 June 2005 ”Step son Chopped-up with Machete”
2 Meteor Monday, 13 June 2005 ”Rammed by Truck Mr. Carik’s Legs Crushed”
3 Pos Kota Friday, 20 May 2005 ”A Master Raped His Maid 6 Times”
4 Pos Kota Friday, 20 May 2005 ”Father-Son Died Rammed by Truck”
5 Merapi Tuesday, 17 May 2005 ”Pretty Woman Filched Clothes”
6 Merapi Tuesday, 17 May 2005 ”Green Underpants Thief Roams”
7 Memorandum Tuesday, 10 May 2005 ”Horse Nurse Bit by Horse”
8 Memorandum Tuesday, 10 May 2005 ”Keeping Hostess, Smacking Wife”
9 Lampu Merah Monday, 4 April 2005 ”Woman Introduced Woman to Her Friend, The Woman’s Husband Furious, The Man’s Head Was Split With Machete”
10 Lampu Merah Wednesday, 20 April 2005 ”7 Year Old Boy Sodomized by His Teacher, Said So He’d Be Good in English”
11 Posko Manado Thursday, 21 April 2005 ”This the most hootie, dude…!!”
12 Posko Manado Thursday, 21 April 2005 ”Shot by A Friend From 1 Meter Distance, The Head Was Holed, Wargariri Man Dropped Dead by Hot Lead”
13 Pos Metro Tuesday, 31 August 2004 “2 Girls Were Forcedly Touched ”
14 Pos Metro Monday, 26 July 2004 ”Mother Burnt Baby”

Headlines shown in Table 1 clearly show visible efforts of exaggerating facts by means of language plays (read: word games). Charnley and Charnley in their book called “Reporting” (1979) mentioned that the newspapers actual sin lies not in the actions of reporting sensational events, but by making the stories to be more imposing than reality. In this regard, Kusumaningrat and Kusumaningrat (2005, p. 69) provided an example of creating such news, for instance, by calling an easily breakable fight between two groups as a riot. Or by saying it in a sensational manner by mentioning “a truck hit utility pole,” when in reality the truck was only just grazing the pole.

In Indonesia, since the beginning, these kinds of news can be seen from the reform euphoria that excites joy of being free from power shackles that lasted for more than three decades, which is then followed by a wave of news about the evils of government leaders and the past regime. Society demands bold and detailed reports about these evils. News will not be read if they are not followed by public’s expectations to present “hot news” (Kusumaningrat, 2005, p. 69). After the political conversations subside, the next commodities are light news about rapes, murders, accidents, robberies, celebrity gossips and other frivolous events, but are packed with sensational word games. Former Chairman of PWI, Sofyan Lubis (in Susilastuti, 2000, p. 232) lamented that in the reform era, the press tend to make news that are unnecessarily heating off the atmosphere. According to him, “Headline titles are deliberately made spooky-creepy, providing super free contents written without regards to journalistic ethics.”

Addressing the phenomenon of yellow journalism in Indonesia is not about right or wrong judgments on the existence of yellow newspapers because this phenomenon is a media reality, as part of the dynamics and history of the newspaper industry itself. Also, do bear in mind that early developments of journalism in its forbear countries (United States and Britain) cannot deny the contributions of yellow paper in maintaining readers’ interest to buy newspapers, especially when the print media business suffered major depression in those countries. Thus, what needed is an effort to address the presence of yellow journalism in a proportional manner, as a logical consequence of freedom of information that is synergized with democracy system and free market mechanism.

Starting from the existence of yellow newspapers that are allegedly featuring sensational language plays through dramatization style, emotionalism and personalization in delivering their news, hence the attempts to examine sensationalism presented in yellow newspapers and how journalistic ethics overviewed needs to be done. Professional journalism, or often referred to as the ideal journalism, demands the existence of objectivity in news writing. The principle of objectivity must be met for a message to be accounted for. Among the requirements of an objective news are factual, accurate, complete, relevant, balanced, and neutral (McQuail, 1992, p. 196-204). McQuail argued further that the standard of objectivity of information would be obtained, among other things, by not presenting it in sensational manner (McQuail, 1992, p. 42).

Historical Study of Yellow Journalism

The term “yellow journalism” came from the name of a colored comic character named Hogan’s Alley that was appeared in Sunday World newspapers. Richard F. Outcault, the cartoonist, depicted the life of tenement dwellers in New York with a central figure of a toothless-rabbit teeth kid that was always grinning. When the child images appeared wearing long yellow dress which later became his trademark, he was nicknamed “The Yellow Kid.” The comic was so popular that every newspaper used the comic strip to draw the readers and was then eventually labeled as “Yellow Journalism” (Conboy, 2003, p. 60; Vivian, 2002, p. 255; Baran, 1999, p. 100).

The social setting that birthed the presence of yellow journalism was economic depression that hit the United States in 1893 until the end of 19th century. This economic depression forced newspapers owners to evaluate their newspapers performance in order to maintain the readers’ interest purchasing power of the consumers, in addition to offset tough competitions from magazine industry. Thence, they sought a way to maintain the numbers of newspapers readers. The strategies pursued by the largest newspapers owner at the time, Joseph Pulitzer (New York World) and William Randolph Hearst (New York Journal) often did not adhere to journalistic principles and code of ethics. Both were depicted as engaging in “competitions to present news that generate sensations.”

The most prominent negative excesses that came of from the fierce competition between Pulitzer and Herst were their contributions to “sharpen” the American-Spanish conflict. Both newspapers were competing to present news (which is doubtfully accurate) about the Spanish army exploits in Cuba. Under the leadership of General Valeriano Weyler, Spanish soldiers were described to conduct in killing, raping, and torturing the people of Cuba. The presented news were previously been spiced for dramatizations. Add to the element of sensationalism, the two newspapers also used fictitious illustrations depicting atrocities of Spanish army in Cuba. The goal was nothing but to raise national empathy and rejection towards foreign nations (Conboy, 2003, p. 58; Hatchen, 2005, p. 43).

Different occurrences happened in England. The history of yellow newspapers in Britain was confirmed by The Daily Mirror, founded by Alfred Harmsworth (later known as Lord Northcliffe) in 1903. Initially, this paper came with a differentiation strategy, by having it written solely by women and aimed specifically for women segments. This segmentation experiment was not successful and Northcliffe then fired all of his female reporters. The following year, Mirror was converted into a popular newspaper for general readers by presenting sensational news and features format gossips (Anwar, 2000, p. 22-24).

In Asia, yellow newspapers were first popularly developed in Japan, in early 20th century until the end of World War I in 1918. Japanese people who suffered from the renewal or Meiji Restoration since 1857 were introduced with various forms of political education, especially the teachings of western democracy. One of the most effective ways to convey this mission was by means of popular newspapers (Anwar, 2000, p. 30). Meanwhile, in Indonesia, since the 1998 reforms introduced the freedom of media, yellow newspapers were popping up in various forms, from bulletins, tabloids, magazines, to stencils whose in previous decades were already popular through pornography exposures.

The practices of yellow newspapers, when seen from the characteristics and traits inherent in yellow journalism, had actually started a long time ago, even before Indonesia’s independence. However, the main milestone of Indonesian yellow newspapers journey in modern era began with the birth of Pos Kota in 1970. Pos Kota led Harmoko and his friends existed as the popular newspaper that went “against the current” of mainstream media and mass culture at that time. The courage to be different made Pos Kota successful in the competitions of newspaper business.

When first published, Pos Kota circulation was only 3500 copies. But it turned out that readers in Jakarta could slowly accept the presence of this newspaper. This admission was perceived as major capital so that in a relatively short time, the circulations increased up to 30-60 thousand copies. Within months, Pos Kota was able to pay for paper and printing costs (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8). A week after its publication, there were many comments from the press community questioning, “What kind of journalism is this?” Even the Minister of Information (back then) Budiarjo also commented the same. To which Harmoko replied, “Well, unless you are from middle-lower class, don’t read it.” (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8). In the beginning of its operation, people were generally cynical about of Pos Kota appearance. There was a strong tendency to include this newspaper as akin to daily porn, pedicab, and obscene newspaper. Even in the press community itself, this daily newspaper was considered to be less intellectual (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8).

Statistically, the success of yellow newspapers are evidenced by Pos Kota that managed to capture the interest Jakarta dwellers to access criminal news every morning as their basic needs before moving about with their activities. Pos Kota was also very popular among the lower-middle class society. In 1983 for example, its circulation reached 200,000 copies (Rahzen et al., 2007: 300). Truly a fantastic circulation numbers at the time. According to SPS data, in 2005, amid the competitions from other sensationalist media, Pos Kota‘s circulation was still showing its teeth, ranked second (200,000 copies) below Kompas, with circulation of 509,000 copies (Wikan, 2005).

In terms of the numbers of readers, according to SPS Media survey in 2000, Pos Kota readers in Greater Jakarta reached 2,304 million people, far superior to Kompas that reached 1,521 million people for Greater Jakarta (SPS Media Survey, Edition 02/First Year, November-December 2000). Likewise in 2007, based on Nielsen Media Research data, the number of Pos Kota readers in Greater Jakarta until November 2007 still ranked second, with 1,199 million readers, beating Kompas that reached 1,337 million readers.

During the New Order, Pos Kota triumphed as a sole player who filled the niche market for criminal newspaper in capital city. Some of the yellow newspapers in the area who stood and tried their luck and brought the genre ala Pos Kota were then followed suit. The most popular one was, say, Memorandum, circulating in Surabaya and East Java in general. The newspaper that was initially said to be a quality newspaper founded by the press activist students in campuses before turning into yellow newspaper was printed daily until it reached circulations above 100,000 copies.

Besides Pos Kota and Memorandum, in the article called “metamorphosis of Indonesian Press” written by Agus Sopiann (http://pwirjabar.4t.com/metapers.html), it was mentioned that during the New Order (without specifically mentioning the year) there were two pretty large print media called as “yellow newspaper”, namely Gala and Bandung Pos. Gala, a newspaper brought by Media Indonesia that was published in Bandung, was originally classified as yellow newspaper, but slowly turned into a quality newspaper, or at least popular newspaper, while Bandung Pos, which is a “child” of Pikiran Rakyat, was the first daily tabloid in Indonesia back then, with circulation reaching 60,000 copies per day. Sopian rated that perhaps Bandung Pos‘s key to success lied in its editorial policies to sharply erode the brand image of “local government bulletin.” Another strategy performed by Bandung Pos was by featuring two middle pages in full color, decorated with photographs of beautiful women considered as “staggering” at that moment (Sopiann, http://pwirjabar.4t.com/metapers.html).

In subsequent developments, the reform climate that gave birth towards many new newspapers which can be categorized as yellow newspapers, among others, are Non-Stop and Lampu Merah, which are published in Jakarta. Meteor, which is published in Semarang, Posko in Manado, Pos Metro is published in three cities at once (Bogor, Medan, Batam), and Merapi in Yogyakarta. These names are some examples of yellow newspapers which are published recently but able to attract public attentions due to their sensational news presented within.

Lampu Merah is a phenomenon of yellow newspaper success in Indonesia, which was published after the reform era. In a relatively short time after its establishment in November 26, 2001, the newspaper managed to capture readers as many as 1,3 million in 2004 and reached BEP (Break Even Point) in less than one year (http://forum.kafegaul.com/showthread.php?t=135908). In 2005, Lampu Merah entered its fourth year and had been through a fantastic circulation of 225 thousand copies. But after several times of fuel charge peaks, circulation dropped to around 125 thousand copies (http://forum.kafegaul.com/showthread.php?t=135908).

Characteristics of Yellow Journalism

Briefly, it can be formulated that the yellow newspaper is a newspaper which is less or tend to not heeding the general rules of applied journalism (Conboy, 2003, p. 56). Yellow newspapers coverage that is based on illusion, imagination and fantasy are what made it known as journalism that sells sensations. So strong is element of sensationalism reside their news, making this element known as the characteristic of yellow journalism (Conboy, 2003, p. 56; Yusuf, 2006, p. 8; 2007, p. 8; 2008, p. 8; Adhiyasasti & Riyanto, 2006, p. 118; Sumadiria, 2005, p. 40).

Besides the elements of sensationalisms and dramatizations in their news writing, another main characteristic of yellow newspaper is the use of visual aspects that tend to exaggerate, even keen on more dominant than the news texts itself. Examples of visual aspects used by yellow newspapers are: (1) Scare-heads; headlines that give the effect of fear, written in a very large font size, printed in black or red. Often contains frivolous news, (2) excessive uses of photographs and images, and (3) Sunday supplements, containing colored comics and trivial articles (Conboy, 2003, p. 57). Conboy (2003, p. 57) also added the verbal techniques inherent in yellow newspapers, bearing various types of impersonations and frauds, such as false stories and interviews, misleading titles, pseudo-science, even titles full of lies.

In addition to using the above techniques, yellow newspapers also focus their preaching on controversial issues to provoke debates and gossips. Controversial issues are deliberately raised to attract as many readers as possible, especially those of middle-lower class in urban areas. Among the issues that often provoked controversies those related to the elements of sex, conflict and crime or some people call it as HVS-9G (read as Nine Grams HVS)—a word games for Horror, Violence, Sex, Ghost and Glamorous, or HVSGG (Hamad, 2007, p. 202). In America these newspapers also bear various nicknames, including jazz papers (rah-rah newspapers), boulevard newspapers (roadside newspapers) and Gutter newspapers (gutter newspaper).

According to Adhiyasasti & Rianto (2006, p. 116-117), the characteristics of yellow newspapers in Indonesia are focused on the first page. Related to this page, there are at least four prominent features. First, the installations of criminal events photos and pictures of women emphasizing on sexuality of the female body. Second, large headlines with striking colors such as red, blue, yellow, and green. Third, the number of news items on the homepage. If a newspaper usually bears a general set of 5 to 8 items of news, the number of news displayed on the front page of yellow newspapers are ranging from 10 to 25 news items. The news format is very brief, often evens just the title and lead and then continued on pages inside. Oddly enough, there are quite a few titles printed so large that the size exceeds the news content itself. Fourth, judging from the loaded ads, yellow newspapers in Indonesia are typically featuring a variety of forms of advertising that are considered vulgar, sometimes equipped with photos, drawings, or sensational words. The ads are generally sexual and the supernatural (occult) in nature. For example, advertising for penis enlargement for males or breasts for female, phone sex services, message, sex toys, paranormal, and alternative healings.

Meanwhile, Sumadiria (2005, p. 40) states, one of the characteristics of yellow newspapers are the use of journalistic approach that emphasizes the elements of sex, conflict and crime. These three themes frequently appear gracing the pages of yellow newspapers. Sumadiria added that this kind of media only raised low-taste issues and images. In addition, yellow press is also not credible since their opinions and facts are often merged, assimilated, obscured or even distorted. Standard rules of journalism is not required; news are not necessarily grounded in facts but could be based on illusion, imagination and fantasy. Sumadiria mentioned some layout criteria that are commonly implemented by yellow newspapers, among other things: presentation by exploiting many colors–all kinds of colors are displayed to attract attentions; irregular arrangements and overlapping titles; choices of words are not needed since yellow press does not adopt proper writing titles patterns and word usages; anything can be used and tested (Sumadiria, 2005, p. 40).

Identifying Sensationalism in Yellow Newspapers

The word “sensation” is English language in origin. The root of the word sensation–the “sense“, is actually already enough to describe what we called as sensation news, that is, the news which contains and especially methods of presentation that are aimed to attract attentions, evoke feelings and human emotions. Thus, sensational news is supposed to be great, astonishing, made people struck with admiration and amazement, or horror. In short, it should be able to excite a variety of feelings (Kusumaningrat and Kusumaningrat, 2005, p. 66-67).

To identify patterns of news sensationalisms, we can use sensationalism concept which was elaborated from Denis McQuail as outlined in the book titled Media Performance (1992, p. 233). McQuail (1992, p. 233) gave three dimensions to assess the presence or absence of sensationalism in reporting, that is personalization, emotionalism, and dramatization. McQuail formulation was then made operational by the Press Council Research Team (2006, p. 24-25) as a frame of reference for research on the objectivity of news in Indonesian newspapers.

To complete formulations from McQuail (1992) and Press Council Research Team (2006) about sensationalism in news writing, this paper adds a new relevant dimension to observe the patterns of yellow newspapers’ headline sensationalisms, namely opining. Discussion about opining in researches regarding sensationalism becomes critical because in practice, presentation of sensational news always tinged with opinions from the involved reporters, or at least the efforts of mixing facts and opinions rather than the actual reality in an objective manner (Adhiyasasti and Rianto, 2006, p. 123). In other contexts, news of the yellow newspapers also led to systemic opining practices, namely the conscious formation of opinions, tendentiousness and pretentiousness, which are directly written using various narratives.

Complete comprehension regarding the four dimensions that can be used to identify patterns of news sensationalisms are explained as follows. First, sensationalism is seen by the presence or absence of dramatization. Dramatization can be understood as a form of presentation or news writing that is dramatic in nature and exaggerating facts with the intention of causing dramatic effects to his readers (Press Council Research Team, 2006, p. 25). This dramatic effect is believed to help the readers to be more “lively experienced” the live events being presented. Dramatization is indicated from the existence of hyperboles—that is, a language style intentionally used to overstate or exaggerate an actual event. For instance: “Bank Interest Skyrockets“, can actually be said as “Bank Rates Rise.” “Poverty Surges“, can be written simply as, “Poverty Rates Increase.” Another example, “Hundreds of Millions of BLT Fund is circumcised.” The hundreds of millions in this case are clearly exaggerated because it is not clear whether that hundreds of millions mean 100 million, 200 million, 500 million, or 900 million. In addition, the use of the word “Circumcised” should also be wrote simply as “Cut” or “Corrupted“.

Secondly, sensationalism is seen by the presence or absence of emotionalism. Emotionalism can be defined as the efforts of protruding aspects of emotion (love, hate, sadness, joy, anger, despair, and so forth) rather than rational and logical aspects in presenting a story (Press Council Research Team, 2006, p. 25). Although the use of emotionalism may be able to “live-up” a story, aspects of neutrality and objectivity in news reporting demand a presentation spoken with control and rational logic. Protrusion of emotions in the news reduces news neutrality (Press Council Research Team, 2006, p. 25). For instance: “Indonesia Cries over the Defeats of Taufik Hidayat” or “Preserve Ambalat, Crush Malaysia!” The titles in these stories are using the emotional sides associated with the sense of nationalism and patriotism instead of clear reasons and rational thinking.

Third, sensationalism is seen by the presence or absence of personalization. Personalization can be defined as a view to see a particular individual as the main actor or the single most influential person in an event. In other words, personalization can be interpreted as a view that reduces an event to an individual (person). Grammatically, it is also called pars pro toto. Personalization built through the mass media can also led to individual occultism, namely the assumption that a person has certain supernatural advantages (Press Council Research Team, 2006, p. 25). For instance: “SBY Raised Fuel Prices.” The use of “SBY” persona here is considered excessive because it obscures the real persons that it might be a teamwork doing, not just President Yudhoyono himself. It would be more accurate to say that it is “the Government” who raised fuel prices, rather than SBY per se.

Fourth, sensationalism is seen by the presence or absence of opining. It can be interpreted as reporter’s opinions in the news. Opining is also interpreted as mixing between facts and opinions that obscures the real facts. In standard conception of journalism, providing opinion is forbidden because the task of a journalist is solely to report facts. But most journalists cannot help but doing so, due to many factors, starting from the spirit of dedication to defend public interests, to simply baseless opinion to embellish a story and make it sensational. An example of opining in yellow newspapers can be seen from the quote: “O, how poor is the fate of this old widow. While boiling the noodles in her house…she fell and knocked the stove off until her body was on fire, etc.” (Pos Kota, July 27, 2004). The first sentence is clearly an opinion of the journalist. New facts presented in the second sentence and so on and so forth. Similar examples are also shown in Meteor news on August 1, 2008, entitled “It’s Time for Parliament Members to Perform Junub Bath, Their Wealth are filth, Their Life As Well” with the lead as follows. “Corruption scandal involving the entire congregation members of the House of Representatives Commission IX 1994-2004 periods is really disgusting. Parliament members are smeared with corruptions, womanizing out of corruption money. Their body is filth. Hence, it’s time for their junub bath.”

The use of sensational language on yellow newspapers showed that their main strategy to attract and retain readers’ interest, as revealed by Conboy (2003, p. 56) and Hatchen (2005, p. 43) is by exploiting sensational elements of an event. Pretty often yellow newspapers reported certain issues which were only limited to the extent of conflict disclosure without facts and relevant supporting evidences. As noted by Ghimire (http://english.ohmynews.com/), the tendency of such negative news is allegedly an instant way to satisfy the desires of the media consumers (readers and advertisers). This view is also consistent with Fung’s (2006, p. 190) who theorized that sensational languages are often written not based on sound reasoning or logic, as solely intended to ignite curiosity, emotion, empathy, even sensual pleasure for the readers.

As an illustration, the following is a quote that accentuates vulgarism written by Lampu Merah: “The woman’s ass was bleeding, and sperm fluids were seen surrounding her vagina…” (Lampu Merah, August 30, 2008), or in the following excerpt: “Arriving at home, Fera complained to have just been forcedly raped by Rusmin. And her vagina is smeared by Rusmin’s sperm.” (Lampu Merah, August 29, 2008) is actually not much different in terms of vulgar words usages as depicted by Shaw (1984, as quoted by Adhiyasasti and Rianto, 2006, p. 114) to model the dramatization techniques accompanied by vulgarisms on news writing regarding crime stories in yellow newspapers in United States, such as: (1) “Park then inserted a bar of soap into her pussy…” (Nashville Banner newspaper, published without time stamp) (2) “[They] … sodomized her and forced her to commit oral copulation [and he]…urinated on her…”

Judging from the technical aspects of news writing, yellow newspapers are often violate the rules of news writing that—in theory—demands an efficient use of journalistic language, which is simple, concise, dense, and clear (Fink, 1998; Salzman, 1998; Mencher, 2000; Cappon, 2000; Burns, 2004; Newsom & Wollert, 1985; and Dale & Pilgrim, 2005). In practice, though, the sensationalism are shown by yellow newspapers through the use of syntax patterns at the level of words, phrases, and sentences that in the end creates the sensational language, by highlighting the dramatization, emotionalism, personalization and opining. This condition is consistent with the views of DeFleur and Ball-Rokeach (1989, p. 267), which states that for the mass media, the existence of language is no longer solely means as a tool to describe an event, but could actually shape the image that will appear in the minds of audiences, including to attract attentions, evoke feelings and human emotions as the purpose of sensationalism itself, which according to Kusumaningrat and Kusumaningrat (2005, p. 66-67) is called as “must be able to excite a variety of feelings.”

Conclusion

In the working procedures of journalism, journalists must avoid sensational presentation of a news, as the Fink’s views (1995, p. 63-64) that states that since the beginning, the ethics of writing news are closely related to the selection of news sources and how the quotes are selected. News sources are very influential in the formation of public opinions, while the selection of quotations by journalists in pursuit of sensation could be a “trap” in itself and has the potential to hide certain opinions of a specific resource (the sin of disguised opinion).

Seeing the “danger” that can be generated by the selection of quotations loaded with journalism sensationalisms, yellow newspapers are supposedly able to maintain objectivity. Objectivity relates to media neutrality in reporting an issue. However, it must be admitted that there is no way any media coverage could be one hundred percent pure objective and neutral. Nevertheless, the media could attempt to optimally approach that particular objective attitude. Moreover, in general, yellow newspapers still have to go back to their root functions as the mass media. As said by Robert F. Kennedy (in Rivers, Jensen, & Peterson, 2003, p. 99), “Newspaper is proportional to the courts, sometimes even more so, in protecting the fundamental rights of the people.” Robert Kennedy’s opinion is closely tight with media responsibilities in the life of a free society.


[1] Correspondence concerning this article should be addressed to Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si,  Communication Department, Islamic University of Indonesia. Jl. Kaliurang Km. 14,4 Yogyakarta 55584. E-mail: iwan.awaluddin@gmail.com

Memotret Kontribusi Media Lokal dalam Pusaran Dinamika Komunikasi Politik Daerah

Sumber gambar: Banjarmasinpost.co.id, diposting ulang di http://klipingu9.blogspot.com

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di tengah semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung dari gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, lanskap kehidupan bermedia di Indonesia, terutama di ranah lokal masih menunjukkan karut marut persoalan yang berkelindan dan pelik untuk diurai. Netralitas media lokal dalam pemilihan kepala daerah misalnya, atau eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang mengemuka, bahkan berpotensi mereduksi peran media. Alih-alih menjadi lembaga keempat (fourth estate) yang mengawal proses demokratisasi (di ranah lokal), justru media lokal dicurigai berubah fungsi menjadi kepanjangan tangan “raja-raja” daerah yang menyokong nasionalisme kesukuan dan primordialisme lokal. Dengan kata lain, keberadaan media lokal dalam tinjauan komunikasi politik lebih berperan sebagai agen politik daripada saluran komunikasi politik.

Berdasarkan sinyalemen tersebut, tulisan ini akan mengelaborasi beberapa bahasan yang saling terkait satu sama lain: Pertama, tinjauan teoritik mengenai relasi media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi di ranah lokal. Kedua, sebagai respon dari penyelenggaraan otonomi daerah, media memegang peran vital sebagai mediator informasi antarpemimpin politik dengan konstituennya, maka diskusi tentang netralitas media dalam pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dikemukakan. Apalagi dinamika industri media lokal di tanah air pasca Orde Baru menunjukkan bagaimana tarik menarik kepentingan antara media, pemerintah lokal, dan pengiklan (termasuk pemerintah yang juga kerap berposisi sebagai pengiklan) dalam proses konstruksi berita politik yang disajikan media lokal. Ketiga, bagian terakhir tulisan ini berusaha merumuskan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi di Indonesia, sekaligus memberikan tawaran alternatif bagaimana seharusnya format media lokal di masa mendatang, baik sebagai subsistem demokrasi maupun pilar industri.

Media Lokal dan Reformasi Birokasi Daerah

Maraknya media lokal atau media daerah sesungguhnya merupakan reaksi simultan dari reformasi politik tahun 1998. Gerakan reformasi sendiri berhasil mendorong setidaknya dua perubahan signifikan. Pertama, era kebebasan pers yang menggantikan tirani-autoritatif pemerintah melalui rezim surat perizinan. Sejarah mencatat, penguasa Orde Baru meneguhkan kekuasaan dalam mengintervensi media melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers perihal Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tanpa kedua surat izin tersebut, sebuah terbitan dianggap ilegal. Pada kondisi tertentu, jika izin dicabut (lagi-lagi oleh pemerintah), terbitan itu otomatis diberangus. Tradisi SIT dan SIC berlaku lebih dari 15 tahun, sampai tahun 1982 saat SIT yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan diganti dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Esensi SIUPP sama persis dengan SIT, hanya berubah dalam sebutan. Ketika SIUPP sebuah terbitan dicabut oleh Departemen Penerangan, terbitan itu langsung ditutup oleh pemerintah. Hiruk pikuk reformasi berhasil melenyapkan urusan perizinan ini. Berawal dari kelonggaran pengurusan SIUPP hingga pencabutan SIUPP dan berpuncak pada pengesahan Undang-undang Pers No. 42 Tahun 1999. Kini, cukup dengan secarik kertas bertajuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-dengan satu P) yang sangat mudah diperoleh, siapapun yang memiliki modal dan berbadan hukum, berhak menerbitkan media cetak, tanpa birokrasi berbelit.

Kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah agenda otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi. Kebijakan yang dituangkan dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini menjadi titik balik perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, terutama pemerintahan di daerah. Bagi mekanisme penyelenggaran negara, kebijakan desentralisasi yang sejatinya pernah dituangkan gradatif dalam peratuan perundangan mulai tahun 1945 dan seterusnya, yaitu tahun 1948, 1957, 1959, 1965, 1974, 1999 dan yang terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004[2] membawa dua tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari peran media (1) tujuan politik dan (2) tujuan administratif. Tujuan politik memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal yang secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan polilik tingkat nasional dalam rangka mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administratif memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan memberi hasil yang lebih baik dibanding pemerintahan sebelum reformasi (Mawardi, 2002: 2). Di satu sisi, otonomi daerah mempunyai kecenderungan identik dengan kebebasan di daerah (freedom of locality) untuk menentukan nasib sendiri (self determination) atau demokrasi lokal (Akbar dan Khan, 1982, seperti dikutip Sarundajang, 2000: 57).

Di mata Hoessein (2002: 4), otonomi daerah membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya. Structural effiency model yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan diganti local democracy model yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula gugatan dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentalisasi. Hubungan pemerintahan yang semula “dependent” dan “subordinate” kini menjadi “independent” dan “coordinate”. Pola hubungan tersebut tercipta sebagai konsekuensi perubahan makro dari integrated prefectoral system yang utuh ke integrated prefectoral system yang parsial, dalam hal ini berlangsung di tataran provinsi.

Dua perubahan elementer di atas mendorong media lokal mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar (market niche). Mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, media lokal lahir dengan mengusung kebernekaragaman pula. Fungsi desentralisasi dan local autonomy bagi media daerah ditunjukkan dengan kemampuan mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal-komunitas. Desentalisasi media pada tingakan ini melahirkan kemajemukan politik (political variety) yang sangat berguna untuk menyalurkan dan menampung local voice dan local choice.

Hubungan media dan good local governance dalam konteks otonomi menjadi sangat penting karena pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat. Media menjadi wahana informasi yang strategis dalam menampung aspirasi grassroot atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah, sekaligus menginformasikan keputusan itu sendiri (Tim LSPP, 2005: x). Kondisi partisipatif seperti ini digambarkan oleh Page (1991):

To be local implies some control over decisions by the community. The principles of representative democracy suggest that this influence is exercised at least in part through democratically elected officials who may be expected to representative can also provide the focus for form of participatory democracy through direct citizen involvement or interest group activity.

Senada dengan Page, Riyanto (2006: 229) melihat bahwa inti dari poyek desentralisasi dan otonomi daerah adalah bagaimana membangun demokrasi di tingkat lokal dan secara simultan, pada waktu bersamaan membangun civil society yang kuat. Kondisi seperti ini tentu tidak dapat terwujud tanpa partisipasi masyarakat yang terinformasi dengan baik (well informed). Dengan meningkatnya atmosfer keterlibatan dan partisipasi subsistem di tingkat lokal dan institusi-institusi lain di luar pemerintahan, terutama dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan akan semakin responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat (De Gusman dan Referma, 1993: 3)

Pendapat yang sama diungkapkan Masyarakat Transparansi Indonesia (2002: 17). Menurut MTI, salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah adalah partisipasi aktif masyarakat lokal, yang salah satunya dijembatani saluran media massa lokal. Partisipasi media menjadi penentu kesuksesan otonomi daerah karena di dalamnya mengandung aspek pengawasan dan aspirasi.

Jack Snyder (2003, sebagaimana dikutip Tim LSPP, 2005:8) juga melihat peran positif yang dapat dimainkan media lokal, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitasnya. Robert Dahl (seperti dirujuk Oetama, 2001: 76) menyebut peran media yang bebas sebagai “the availability of alternative and independent sources of information”. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengabilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan seberapa besar efektifitas pengaruh dari pihak yang diperintah (objek) terhadap pihak pemerintah (subjek).

Selain kontribusi dalam menjamin proses demokratisasi, di satu sisi, media lokal juga membawa efek ambivalen karena kuatnya nilai primordialisme dan keterdekatan sosiokultural-ekonomi pemodal media dengan stakeholder daerah yang menyebabkan media lokal juga memiliki posisi dilematis, misalnya dalam peliputan pemilu lokal (Kandyawan, 2005). Synder (2003) dengan berbagai penelitiannya bahkan menyimpulkan media lokal bisa mengobarkan kepentingan jangka pendek, terutama karena pada masa awal demokratisasi-bermedia terjadi, suasana berpendapat bebas terjadi, media lebih mudah didirikan, dan semuanya bisa menjadi alat bagi para maniak kekuasaan untuk menaikkan posisinya (Haryanto, 2005; Tim LSPP, 2005: 8). Dengan kata lain, media daerah kadang-kadang gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi sosial politik dan konflik di wilayahnya, akibatnya liputan menjadi kurang berimbang. Di sisi lain, tekanan pasar, baik yang berupa ketatnya persaingan antarmedia maupun kehausan publik bawah terhadap tuntutan sensasionalitas berita, sering memperkeruh proses dan wajah liputan pers daerah (Kandyawan, 2005).

Peran Media Lokal dalam Komunikasi Politik

Media lokal dalam tulisan ini merujuk pengertian media yang dikelola, terbit, atau beroperasi di daerah. Artinya kantor pusat berlokasi di daerah tertentu dan mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut karena aspek kedekatan (proximity). Dalam konteks suratkabar, dapat dilihat dari sisi distribusi, suratkabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, kecuali secara berlangganan. Konsepsi ini sedikit berbeda dengan suratkabar regional dengan skala distribusi nasional sebagaimana fenomena koran Jawa Pos. Media regional semacam ini terbit di daerah (biasanya di ibukota provinsi) dan disebarkan ke daerah lain, bahkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan media lokal mencerminkan aspek pemberitaan yang lebih sempit dan lebih bersifat kedaerahan.

Gazali (2000: 299) menyebutkan, definisi lokalisme yang paling tradisonal bersifat spatial emphasis dan berdasarkan pada pemahaman geografis terhadap sebuah komunitas. Prinsip filosofis yang ada di belakangnya menunjuk pada market place yang merupakan pusat kehidupan komunitas sebelum tumbuhnya urbanisasi. Baik sirkulasi komoditi maupun diskursus publik berlangsung di pasar. Lebih lanjut Yusuf (2008: 115) menegaskan, lokalisme ini terutama dialami pers Indonesia sejak era reformasi, sekaligus menandakan pers Indonesia menapaki tahap baru dalam identitas pers di tanah air yang terus-menerus berubah seiring dengan gejolak dinamika politik. Sementara itu, World Association of Newspaper (WAN) mengistilahkan pers lokal semacam ini sebagai community newspapers atau koran komunitas.

Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan Republik Indonesia di era Habibie pernah mengemukakan harapannya bahwa di tiap DATI II, kabupaten, dan kotamadya memiliki penerbitan sendiri (Mahtoem, 2006). Statemennya tentu bukan tanpa alasan mengingat pada saat itu, euforia menerbitkan koran melanda hampir di semua wilayah tanah air. Awalnya dari kejenuhan dan persaingan penerbit yang beroperasi di Jakarta dan ibukota provinsi, meluber ke pasaran lain di kota-kota DATI II. Tingginya Market demand ini didukung kehausan masyarakat akan informasi aktual perkembangan politik dan ekonomi. Tawaran memberikan berbagai pilihan informasi terbaru inilah yang mendorong kehadiran media-media lokal di daerah bisa diterima masyarakat daerah.

Tren media lokal (provinsi, kabupaten, kota) yang berkembang di dunia sebenarnya sudah lebih dulu mewabah dibanding Indonesia. Cakupan nasional tidak lagi dilirik karena tingginya biaya distribusi dan liputan. Di Amerika Serikat misalnya, koran-koran lokal semacam Washington Post, The New York Times, Chicago Tribune, atau Los Angeles Times justru merajai konsumsi media di daerah-masing-masing. Menurut Mahtoem Mastoem yang juga Ketua Harian Pelaksana Harian Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat, di Amerika Serikat sudah sangat sulit menebitkan suratkabar nasional karena tiap kota memiliki segmen, kebutuhan dan kebanggaan sendiri-sendiri. Sejak tahun 1950-an hingga sekarang, sebagian besar koran yang eksis adalah koran lokal atau regional. Amerika Serikat yang sering dijadikan kiblat bagi surat kabar dunia, memiliki lebih banyak state newspaper atau koran negara bagian. Demikian juga di negara–negara Eropa, koran lokal lebih eksis dan berkembang (Mastoem, 2006: 34).

Di Indonesia, positioning sebagai media lokal dan komunitas sebenarnya sudah lama digagas oleh beberapa koran kuat di daerah. Sebutlah Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, dan Bali Post. Namun pada dasawarsa 1980-an hingga akhir 1990-an, koran-koran lokal yang disebut di atas tidak terlalu senang disebut koran daerah. Mereka lebih bangga disebut koran nasional yang terbit di daerah. Pengertian koran daerah bisa menurunkan gengsi karena diartikan sangat terbatas, yakni regional wide, bukan national wide. Meskipun faktor tersebut hanya dalam sirkulasi, bukan pada content redaksionalnya (Siregar, 1999).

Menjaga Netralitas Media Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah

Prasyarat bagi terwujudnya proses demokratisasi adalah kebebasan ekspresi dan informasi, oleh karena itu diperlukan subsistem berupa media massa yang independen. Dimulai dengan memberikan informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis tidak hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintah, melainkan ada ruang lingkup yang cukup luas yang meliputi kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini sinkron dengan apa yang dikemukakan Schieck (2003:8) bahwa kehadiran media yang independen dapat mengarah pada dua peran; Pertama, menjadi “anjing penjaga” (watchdog) bagi pemerintah. Kedua, mengedukasi publik atas berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Interaksi ini terlihat di banyak sektor kehidupan. Dalam konteks yang lebih politis, pemilu misalnya, menurut survei The Asia Foundation yang dikeluarkan pada 2004, lebih dari 90 persen masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi pemilihan umum (Tim LSPP, 2005: 2). Dari besarnya angka ini tentu sangat membuka penyalahgunaan media sebagai sarana “main mata” antara pemilik media dan elit politik daerah. Mulai dari kesepakatan transaksioal untuk menyediakan space iklan politik, meliput pelantikan pejabat daerah, hingga publikasi yang mem-blow up aktivitas kampanye pemilu. Kondisi ini lebih parah jika kebetulan pemilik media atau orang kuat di struktur organisasi media adalah salah satu kandidat peserta pilkada. Yang terjadi tidak lain pers menjadi aparatus kepentingan sesaat guna menggalang konstituen di daerah komunitasnya. Jelas dari bentuk-bentuk penyimpangan seperti ini, media tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana konsepsi tradisional media: majelis keempat demokrasi.

Kekuasaan keempat (the fourth estate), tidak berarti media harus memposisikan diri “beroposisi” terhadap pemerintah atau “melawan” pemerintah. Kedudukan media dalam konsep majelis keempat sama dengan parlemen, yang lebih ditekankan pada sifat independensi atau kebebasan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa rintangan dari pemerintah. Media hanya bertanggung jawab secara yuridis kepada pengadilan, dan juga bertanggungjawab etika kepada organisasi wartawan (Muis, 2000: 56-57).

Tarik-menarik kepentingan antara media dengan elite lokal dan penyalahgunaan fungsi media lokal dalam proses pemilihan kepala daerah dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa penyebab yang berpangkal pada satu hal, minimnya profesionalisme. Profesionalisme media dapat diindikasi dari tiga tataran: mikro, meso, dan makro. Meski kadang di antara tiga level ini tidak tegas pembedaanya karena saling tumpang tindih dan dipertautkan satu sama lain, namun secara sederhana pengkategorian di atas dapat mempermudah dalam pembahasan.

Pertama, level mikro, yaitu produk akhir media berupa isi atau teks, yang secara sederhana terlihat dari berita yang disajikan. Ketidakprofesionalan media lokal terutama sangat terlihat dari berbagai pemberita tentang proses penyelengaraan pemilihan kepala daerah yang ditampilkan kurang berimbang. Terbukti dari penelitian yang dirilis LSPP tahun 2005 tentang isu transparansi (korupsi) dan pelayanan publik terhadap 8 media cetak lokal di 4 wilayah (Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat) memperlihatkan ketergantungan suratkabar lokal tersebut yang masih tinggi dengan kekuasaan lokal. Kondisi ini jelas mempersempit ruang gerak media cetak sebagai pengontrol kekuasaan (Tim LSPP, 2005: x). Pada penelitian tahun sebelumnya (2004), LSPP melakukan monitoring terhadap 1.136 berita dari 10 suratkabar terkemuka Indonesia pada periode 11-25 Maret 2004. Hasil yang diperoleh adalah kesimpulan bahwa media kurang memperhatikan asas keberimbangan (cover both sides) dalam menyajikan berita. Isu seputar KKN dan upaya reformasi militer misalnya, atau isu Dewan Perwakilan Daerah yang kandidatnya mencapai ribuan orang, hanya memperoleh perhatian peliputan yang sangat minim dibanding peristiwa-peristiwa lain yang diberitakan (Luwarso. ed, 2004).

Padahal secara teoritik, profesionalisme dalam berita mensyaratkan beberapa kondisi, terutama objektivitas. Dalam konsepsi yang cenderung positivistik ini, definisi objektivitas dirumuskan dalam dua prinsip, yaitu kesesuaian dengan kenyataan (factuality) dan tidak memihak (impartiality). Prinsip factuality terdiri dari dua unsur, yaitu benar (truth) dan relevan (relevance). Unsur benar (truth) ditentukan oleh ketepatan (accuracy) dalam mendeskripsikan fakta. Kebenaran akan kuat jika disertai akurasi pada seluruh unsur berita (5W+1H). Keakuratan ini dalam praktiknya memerlukan kelengkapan (completeness) berbagai instrumen. Sementara itu, unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat relevance meliputi: (1) proximity psikografis, (2) proximity geografis, (3) timeliness, (4) significance, (5) prominence dan (6) magnitude. Item-item tersebut dikenal sebagai  news values. Prisip tidak memihak (impartiality) juga menentukan tingkat objektivitas. Ada dua unsur yang mendukung ketidakberpihakan, yaitu seimbang (balance) dan neutral. Seimbang adalah memberi tempat yang adil pada pandangan yang berbeda, sering disebut dengan istilah cover both sides, sedangkan netral berarti harus ada pemisahan antara fakta dan opini pribadi wartawan (McQuail, 2000: 196 – 222). Mengungkap fakta dengan objektivitas sesuai unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, maka dengan sendirinya media akan menjadi anjing penjaga (watchdog) terhadap berbagai penyelewengan, baik di level negara (state) maupun masyarakat (public), termasuk perorangan. Dalam kondisi ini masyarakat akan berpikir serta menentukan sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. Media tidak perlu mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya, dan masyarakatlah yang memberi penilaian.

Kedua, indikasi profesionalisme media lokal dapat dilihat dari elemen meso. Aspek ini meliputi dinamika proses-proses memproduksi dan mengonsumsi teks media. Hal mencolok dalam pembahasan ini adalah lemahnya manajemen media lokal dengan SDM yang tidak kompeten seeta tidak profesional. Selain itu, lemahnya manajemen media ini juga berujung pangkal pada rendahnya kesejahteraan hidup jurnalis lokal, yang dalam banyak kasus diberi gaji di bawah standar UMR. Bahkan, ada sebagian wartawan daerah yang hanya memperoleh kartu pers tanpa gaji tetap dari medianya (lihat misalnya Tim LSPP, 2005: 102). Pada kasus lain, pendirian media merupakan agenda politik elite lokal yang membawa misi menjadikan media sebagai corong membela kepentingannya. Ini tampak dari nama-nama elite poltik lokal yang tercantum dalam masshead (struktur redaksional) suratkabar.

Kurangnya profesionalisme media lokal juga diperlihatkan dari kondisi wartawan yang tidak memiliki kompetensi dan idealisme sehingga hanya menjadikan institusi media lokal sebagai lahan mencari keuntungan. Kolaborasi mutualisme wartawan dengan pemerintah daerah mengarah pada kesepakatan-kesepakatan yang menyimpang dari idealisme dan etika jurnalistik dilegalkan dalam anggaran pemerintah daerah (ABPD), mulai dari biaya perwatan gedung PWI, pembinaan ini itu, hingga mensponsori sejumlah kegiatan fiktif bagi para wartawan. Inilah yang seharusnya dihapuskan dalam anggaran pemerintah daerah sekaligus ditolak oleh wartawan. Penghapusan pos tersebut dapat mendudukkan media pada posisi yang proporsional sebagai lembaga independen.

Ketiga, indikasi untuk melihat profesionalisme media lokal adalah pada tataran makro yang merujuk pada dinamikan sosial budaya, ekonomi politik, konteks sejarah, dan regulasi media. Isu yang mencolok dari aspek makro adalah ketidakjelasan aturan main bagi media lokal dalam mengartikulasikan fungsinya. Penegakan etika yang kurang tegas, siapa yang memeberi sanksi dan sanksi apa yang dilakukan jika terjadi pelanggaran tampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh berbagai sistem hukum di negara kita, dalam pengertian lemah pada aspek penegakan, bukan pada bunyi pasal-pasal perundang-undangan. Di sisi lain, dari segi historis, menjamurnya media lokal juga tidak sepenuhnya berangkat dari basis pemikiran kontemplatif bagi kemanfaatan publik, melainkan tak lebih sebagai tren, bahkan euforia kebebasan yang pada titik tertentu ternyata tidak dipahami maknanya oleh baik pengelola media maupun publik media itu sendiri. Inilah yang mendorong perlunya lembaga pengawas media (media watch) yang independen guna mengingatkan jika terjadi penyelewengan oleh media. Selain itu bagi masyarakat diperlukan edukasi bermedia melalui pendidikan literasi media sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pasif media, melainkan memiliki kesadaran peran sebagai stakeholder aktif yang berhak terlibat dalam proses produksi dan distribusi informasi.

Industri Media Lokal  dalam Mengkonstruksi Berita Politik

Berbagai kepentingan, baik industri maupun pemerintahan lokal pada gilirannya berdampak pada proses konstruksi berita dalam suratkabar lokal. Dalam kaitan ini, McManus (1994; 2002), Curran (2000), dan Bagdikian (2004) menilai, media modern memiliki kecenderungan menjalankan market-driven journalism. Artinya, pembentukan berita dan segala bentuk informasi tidak lagi sekadar masalah “politik media”, tetapi menyangkut model kapitalisme industri. Struktur ekonomi menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika media menjadi bagian dari suatu industri bisnis yang besar. Akibatnya, seperti dikatakan Mosco (1995: 140-212), produk media selalu dikemas untuk menarik perhatian audiens dalam skala massal. Layaknya barang dagangan, pengelolaan media sarat akan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada oplah, angka rating, efisiensi, dan efektivitas produksi). McChesney (1997; 1998; 2000; 2006) mengkritik gencarnya praktik komodifikasi ini dengan mengatakan bahwa media lebih banyak berperan sebagai pelayan kebutuhan pasar daripada kepentingan publik. Penegasan demikian tidak berlebihan mengingat orientasi produk media saat ini hampir semuanya diarahkan untuk memenuhi keinginan konsumen dan pemasang iklan.

Kondisi karut-marut demikian tentu tidak sejalan dengan semangat awal kebebasan pers yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Adanya kebebasan pers sejatinya diperlukan agar publik dapat memperoleh apa yang disebut Robert Dahl (dalam Oetama, 2001: 77) sebagai “the availability of alternative and independence sources of information”. Kebebasan pers beperan dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa yang pada gilirannya melahirkan pencerahan (enlightened understanding) dari persoalan-persoalan publik hingga persoalan politik

Dahinden (2006) dan Eriyanto (2005a: 69-70; 2005b) memaparkan dua strategi media dalam membentuk citra tertentu–-termasuk berita politik di ranah lokal—melalui teknik pembingkaian (framing). Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Pemilihan fakta ini seringkali didasarkan pada kandungan nilai dan unsur berita pada sebuah peristiwa. Kedua, menuliskan fakta. Teknik ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, metafora apa yang digunakan untuk mendeskripsikan, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (pada headline depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang sedang diberitakan, dan sebagainya.

Sementara itu, Funkhouser (dalam Severin dan Tankard, 2001: 232) menawarkan lima teknik untuk membuat suatu peristiwa aktua, termasuk peristiwa politik, mampu di-blow up oleh media sehingga menarik perhatian pembaca:

  1. Adaptation of the media to a stream of events, berkaitan dengan kemampuan media memahami peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung tidak secara an sich dan bahwa peristiwa-peristiwa itu bisa dipandang berbeda.
  2. Overreporting of significant but unusual events, yaitu bagaimana media memberikan pemberitaan dalam jumlah dan frekuensi yang tinggi mengenai peristiwa yang penting (dan seringkali, sensasional).
  3. Selective reporting of the newsworthy aspects of otherwise nonnewsworthy situations, berkaitan dengan kemampuan media mencari angle tertentu yang bisa dijadikan “senjata” untuk membuat berita tampak menarik dan penting.
  4. Pseudoevents, or the manufacturing of newsworthy events, adalah bagaimana media membuat suatu peristiwa menjadi layak untuk dijadikan agenda masyarakat. Misalnya berita tentang demonstrasi, protes, dan sebagainya.
  5. Event summaries, or situations that portray nonnewsworthy events in a newsworthy way, berkaitan dengan bagaimana media mengkorelasikan peristiwa dari yang tak memiliki nilai berita dengan hal lain hingga menjadi layak diberitakan.

Aspek lain dalam pembahasan mengenai konstruksi berita politik adalah “proses konstruksi”, yakni dinamika yang terjadi di ruang redaksi saat memformulasikan sebuah berita politik. Proses produksi berita politik melibatkan unsur-unsur redaksional yang kompleks, seperti peran reporter, redaktur, dan lain-lain. Proses ini dapat dilihat dengan menggunakan teori konstruksi berita sebagai representasi realitas. Menurut teori ini, berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Proses pembuatan berita bukanlah sebuah proses yang bebas nilai. Terbitnya berita politik tak lepas dari kompleksitas organisasi media, yang di dalamnya terdapat pertarungan pelbagai kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah proses negosiasi dalam dinamika ruang redaksi mengenai pembuatan berita, pemilihan peristiwa, dan penyeleksian isu. Peristiwa tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted ketika ingin diterjemahkan ke dalam berita. Ada proses dialektika antara apa yang ada dalam pikiran wartawan dengan peristiwa yang dilihatnya (Hamad, 2004).

Menurut Severin dan Tankard (2001), media kerap melakukan pengerangkaan atas berita yang diadapatnya dengan melalui penyeleksian (selection), penekanan (emphasis), pengurangan (exclusion), dan perluasan (elaboration). Keempat hal itu menunjukkan bahwa media tak hanya menyusun agenda untuk isu, kejadian, tokoh tertentu untuk terlihat lebih penting, namun juga menunjukkan beberapa atribut spesifik yang dimiliki oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996) menyebut beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam memproduksi berita:

  1. Faktor individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media.
  2. Rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.
  3. Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik memengaruhi pemberitaan.
  4. Level ekstramedia, berhubungan dengan lingkungan di luar media, antara lain:
    1. Sumber berita, yang di sini dipandang bukan sebagai pihak yang netral, tetapi juga memiliki kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan, misalnya memenangkan opini publik, memberi citra tertentu kepadakhalayak, dsb.
    2. Sumber penghasilan media, berupa pemasang iklan, penanam modal, dll. Media harus survive, untuk itu kadangkala media harus berkompromi dengan pihak-pihak dan pelbagai sumber daya yang menghidupi mereka.
    3. Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.
    4. Level ideologi, yang diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi individu dalam menafsirkan realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Fishman (dalam McQuail, 2000), melengkapi pandangan ini dengan mengatakan bahwa ada dua pendekatan bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news) yang melahirkan teori seperti gatekeeper. Intinya adalah proses seleksi, komunikator akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang ditekankan dan mana yang disamarkan, mana yang layak diberitakan mana yang tidak. Pandangan ini seolah menyatakan adanya realitas riil yang diseleksi wartawan untuk dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (creation of news). Dalam pandangan ini peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Realitas bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. Wartawan aktif berinteraksi dengan realitas dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita dihasilkan (McQuail, 2000).

Penutup

Keberadaan media lokal sebagai subsistem arena percaturan politik di tingkat lokal mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. Tanpa profesionalisme, media tidak akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, sebagai sebuah institusi bisnis, media lokal juga harus meningkatkan mutu manajemen media yang pada gilirannya mampu menyehatkan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja media yang bersangkutan. Gempuran persaingan dengan media-media lain juga akan menguji sampai sejauh mana eksistensi media daerah di masa-masa mendatang. Dalam menyikapinya maka peningkatan kapasitas manajerial harus dilakukan melalui profesionalisme. Terakhir, publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan pemahaman tentang melek media (media literacy) sehingga dapat meningkatkan apresiasi dan partisipasi bermedia secara sehat dan kritis guna mendorong terciptanya good local government dalam arti sesungguhnya, yaitu menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.


[1] Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) – Yogyakarta  dan pegiat  di lembaga Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2MEDIA)- Yogyakarta.

[2] Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan revisi atas UU No. 22 Tahun 1999. Revisi lewat produk undang-undang yang baru ini oleh sebagian kalangan cenderung dipandang sebagai bentuk ”re-sentralisasi” (Lihat misanya Haris., dkk, Membangun Format Baru Otonomi Daerah, 2006)