Menyoal Dakwahtainment di Televisi

Iwan Awaluddin Yusuf[1] 

Dakwah Entertainment selalu menguat setiap kali datang bulan Ramadhan. Fenomena ini sesungghnya menjawab kebutuhan relasi komoditas, yakni peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap siraman rohani saat bulan Ramadhan. Kebutuhan ini disadari oleh pengelola stasiun televisi yang jika dipenuhi dapat menaikkan jumlah penonton, selanjutnya menaikkan rating sebuah acara, dan pada gilirannya meningkatkan iklan.  Kegairahan masyarakat terhadap tayangan-tayangan religius dan siaran dakwah lewat televisi pada bulan Ramadhan sebenarnya merupakan indikasi positif seandainya berlanjut pada bulan-bulan setelah Ramadhan. Namun, kesadaran yang muncul karena tren mengikuti arus selera massa tak lain adalah bentuk strategi budaya populer yang mendasarkan pada hubungan transaksional antara pembuat produk dan penikmatnya.

Harus diakui, konsep program acara religi yang ada saat ini lebih banyak yang kurang tepat. Selama bulan puasa, sebuah tayangan makin tinggi nilai jualnya ketika menggunakan label-label agama. Beramai-ramai televisi mengusung label Gebyar Ramadhan, Semarak Ramadhan, Edisi Ramadhan, Spesial Ramadhan, Berkah Ramadhan sebagai tema tayangan. Pihak televisi atau Production House (PH) yang memproduksi acara mampu menyulap tayangan komersial menjadi tayangan yang terlihat religius. Religiusitas yang diciptakan oleh televisi menjadi religiusitas semu tanpa makna. Kadang simbol-simbol agama, berupa pakaian (sorban dan jilbab) atau ritual (salat, ucapan salam, adegan doa) dihadirkan tanpa konteks yang mendukung pesan moral, sekadar tempelan.

Di Indonesia, meski mayoritas penduduknya muslim, kecuali pada bulan Ramadhan, televisi tidak banyak menayangkan acara yang bernuansa dakwah. Hal ini berbeda dengan televisi di negara yang mayoritas muslim lainnya, sebutlah televisi di wilayah Timur Tengah. Mayoritas tayangan acaranya tak jauh dari siaran rohani tak hanya pada bulan Ramadhan. Bahkan tak sedikit televisi di sana menyiarkan tayangan tartil dan qiraatul Quran setiap harinya. Di Indonesia jaringan televisi kabel juga strategis sebagai sarana berdakwah terutama pada stasiun televisi yang mengkhususkan segmen religi. Sedangkan untuk media digital, yang menarik saat ini, da’i-da’i di berbagai negara barat justru banyak berdakwah lewat internet. Sebagai contoh tasawufon-line yang dikembangkan Syeh Kabbani di Amerika Serikat tergoglong sukses, bahkan berhasil menjaring puluhan ribu orang memeluk agama Islam.

Jika diajukan satu pertanyaan, apakah maraknya tayangan dakwah entertainment di TV dapat menjadi ukuran keberhasilan dakwah yang sesungguhnya? Sebagian kalangan berpendapat maraknya tayangan dakwah entertainment di TV merupakan kondisi yang positif karena banyak metode dalam berdakwah. Dan dakwah gaul di televisi salah satu strateginya. Sering diistilahkan dengan “dakwah bilTivi”. Namun, jika ditilik dari misi sesungguhnya dari “dakwah” gaya televisi itu tentu kita boleh curiga (suudzon), niatan religius yang dominan dengan muatan bisnis semata justru bisa mengarah pada kemunduran dakwah itu sendiri. Artinya, semakin banyak yang menonton bukan semakin berhasil misi religiusnya, namun semakin banyak keuntungan finansial yang diraup. Sebuah ironi ketika agama memuat ajaran-ajaran yang berlawanan dengan nilai kapitalisme, tetapi justru agama dijadikan alat mencapai mencapai tujuan kapital. Itu baru  satu aspek saja.

Pesan-pesan agama yang disajikan televisi telah disederhanakan bentuknya atau bahkan dijadikan bahan sensasi yang semuanya tergantung dari perolehan iklan. Ini terjadi karena program religius yang ditayangkan secara ideal tanpa bumbu komodifikasi, jarang memperoleh iklan. Pada akhirnya, penayangan program religius di televisi seolah-olah hanya menjadi bentuk pelayanan publik semata, demi menghindari tuntutan kelompok masyarakat  yang skeptis terhadap kehadiran televisi.

Dalam kaitan ini, apa yang perlu dilakukan, oleh pemirsa maupun pengisi acara TV?Ada beberapa strategi menghadapi situasi ini. Pertama, bagi pemirsa (masyarakat) hendaknya meningkatkan literasi bermedia (istilah lainnya melek media) sehingga memiliki preferensi yang cukup dalam berinteraksi dengan media. Ingat bahwa dalam tayangan apapun di televisi terdapat keterlibatan unsur penyutradaraan dan rekayasa penyiaran. Kualitas sutradara dan pemahaman penulis skenario terhadap agama juga tidak sama; apalagi yang hanya bertujuan jualan program agama kepada pengiklan. Kedua, bagi pengelola televisi secara umum dituntut mengindahkan penerapan Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) secara konsisten, terutama berkaitan dengan tayangan religi. Keempat, peran masyarakat dan lembaga pemantau media (media watch) perlu dioptimalkan sebagai mitra yang setia mengingatkan media jika bertindak kebablasan dalam cara berdakwah. Banyak saluran untuk menyuarakan hak keberatan masyarakat seperti menggunakan Hak Jawab, mengadu ke KPI, Dewan Pers, ombudsman media bersangkutan, dan sebagainya.


[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Menakar Biaya dan Manfaat Ekonomi atas Pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang Industri Media Penyiaran

 

sumber gambar: hm.indymedia.org

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di Indonesia, liberalisasi media sejak reformasi 1998 telah membawa pengaruh yang sangat penting dalam proses demokratisasi. Perkembangan yang signifikan adalah dipertegasnya kebebasan pers dalam konstitusi (UUD 1945) dan Undang-undang Pers, serta semakin kokohnya liberalisasi ekonomi. Kebebasan atau liberalisasi media juga memberikan keleluasaan dalam pemilikan media yang oleh pemodal kesempatan tersebut bergegas dimanfaatkan karena menjadi bagian dari strategi bisnis yang sangat menguntungkan.

Kondisi di atas merupakan perkembangan yang menarik dan menguntungkan untuk para pebisnis, tetapi apakah hal yang sama akan dirasakan bagi perkembangan demokrasi yang bermuara pada kemanfaatan publik? Perkembangan konsentrasi media belum tentu juga berdampak sama bagi kehidupan masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain). Terutama untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice).

Kebijakan soal pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang (Media Penyiaran) sesungguhnya terlah diatur dalam peraturan hukum, yakni UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ayat 1, pasal 18. Di sana disebutkan:

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor  50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan pen­guasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi dikatakan :

 Pasal 31

(1)  Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran ra­dio;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (se­ratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (keduapuluh satu)
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (ke dua puluh dua) dan seterusnya).
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.

(2)  Kepemilikan

1) Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimak­sud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan keten­tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Paragraf 2

Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32

 (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang ber­beda;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (sera‑
    tus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4. (keempat) dan seterusnya;
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(3)    Kepemilikan

(4) Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) prang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan  dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan balk langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlang­ganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyi­aran Berlangganan di wilayah yang sama.

Biaya dan Manfaat Ekonomi

Mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain) perlau dilakukan untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice), namun demikian ada biaya yang harus dibayar oleh pebisnis media, yakni:

Pertama, Investor/pemodal yang memiliki modal besar, baik dari dalam mapun luar negeri tidak leluasa mengembangkan bisnisnya (dalam industri media) di Indonesia.

Kedua, Monopoli atau oligopoli adalah kecenderungan alamiah dari sistem ekonomi kapitalis, yang sekaligus merupakan hasil dari kesuksesan pasar atau kesuksesan komersial. Dengan adanya peraturan soal pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang bagi media penyiaran, hukum pasar dalam industri media tidak berjalan/dibatasi sebagaimana prinsip alamiahnya.

Biaya ekonomi ini sebenarnya tidak seberapa dibanding manfaat ekonomi yang akan diperoleh jika pemerintah mempertegas kebijakan pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang (media penyiaran), yakni:

Pertama, Konsolidasi produksi tidak hanya berada di tangan sejumlah pihak perusahaan yang mengambil manfaat dari skala dan skup ekonomi (economic of scale) yang membuat adanya pengurangan biaya dari barang dan jasa kepada konsumen.

Kedua, Terjadi kompetisi di antara media akan menghasilkan media-media penyiaran yang sehat secara bisnis dengan menonjolkan inovasi dalam persaingan merebut minat khalayak.

Ketiga, Kuantitas dan kualitas produksi media penyiaran meningkat karena kompetisi yang fair.

Di Indonesia, peraturan hukum tentang anti monopoli, pemusatan, dan kepemilikan silang media penyiaran sudah ada dan jelas berlaku sejak diundangkan, namun dalam praktiknya hingga saat ini, indsutri media penyiaran masih dikuasai kelompok tertentu. Dengan kata lain, penegakan hukum (law inforcement) tidak berjalan dengan baik, dan “kebijakan” penegakan hukum inilah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan industri penyiaran yang demokratis.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Blog, Jurnalisme Warga, dan Tantangan Konvergensi Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perkembangan teknologi media yang cepat dengan kemampuan konvergensinya atas media-media yang sudah ada sebelumnya, secara perlahan tapi pasti berdampak pada praktik jurnalisme. Jurnalisme warga (citizen journalism) sebagai sebuah genre baru dalam kajian jurnalistik lahir berkat adanya teknologi internet yang kemudian menghadirkan weblog (biasa disingkat blog), yaitu satu jenis web yang berisi tulisan, catatan, video, audio, komentar, atau informasi tentang topik tertentu seperti politik, berita daerah, hobi, kisah keseharian, dan beberapa data diri pemilik blog. Penggunaan blog yang awalnya sekadar untuk memenuhi kepuasan diri akhirnya berkembang menjadi aktivitas rutin untuk saling bertukar informasi di kalangan blogger.

Menyadari besarnya potensi blog untuk menjalin komunikasi secara lebih luas, maka motivasi para blogger akhirnya mengalami pergeseran dari orientasi pemuasan diri kemudian berkembang ke arah fungsi sosial yang lebih luas dengan cara saling melakukan tukar menukar informasi. Aktivitas ini kemudian menjadi awal berkembangnya jurnalisme warga yang memiliki karakter berbeda dengan jenis jurnalisme online yang telah lahir sebelumnya. Perubahan fungsi itu terjadi karena keberadaan blog didukung oleh infrastruktur yang memungkinkan adanya interkoneksi antar blog dalam cakupan global, terutama perkembangan web generasi 2.0.

Dibandingkan jurnalisme mainstream yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme warga menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme warga adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream (Darmanto, 2007).

Dari sejumlah prinsip di atas, ciri yang paling menonjol adalah adanya keterlibatan atau partisipasi penuh dari warga sehingga mereka tidak hanya menjadi objek atas produk jurnalisme, tetapi sekaligus sebagai subjek allias pelaku jurnalisme. Dalam istilah yang dikembangkan oleh situs OhMyNews, “Every Citizen is a Reporter,” sebuah semboyan yang sangat radikal dan dapat menjungkir-balikkan pandangan konvensional tentang jurnalisme. Dengan kata lain, siapapun bisa menjadi dan diakui sebagai wartawan, tidak perlu lagi institusi resmi atau memiliki kartu pers. Karena sifat partisipasinya yang penuh, maka tidak ada klaim dari manapun yang merasa sebagai pihak paling bertanggung jawab, sehingga tidak berhak mendikte, mengarahkan, dan menentukan jenis berita atau informasi yang akan ditulis oleh para reporter sebagaimana lazimnya terjadi dalam media mainstream.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa perubahan pola penggunaan blog dari yang sifatnya pribadi ke arah fungsi jurnalisme dimulai tahun 1988 ketika berlangsung pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Jay Rosen dari University of New York disebut-sebut sebagai salah satu pelopor bangkitnya situs-situs jurnalisme warga. Kini sudah cukup banyak blog yang menjadi situs jurnalisme warga.  Di Korea Selatan, seorang yang bernama  Oh Yeon-Ho pada 22 Februari 2000 berhasil membangun situs jurnalisme warga yang diberi nama “OhMyNews.” Situsweb berbasis citizen journalism bertajuk OhMyNews (ohmynews.com atau english.ohmynews.com) dari Korea Selatan menjadi contoh kekuatan baru di era informasi global saat ini. Situs tersebut  sekarang mempunyai 42 ribu kontributor (dan terus bertambah) yang tersebar di berbagai negara.

Dalam kaitan ini, tidak heran jika majalah TIME edisi 25 Desember 2006 lalu menutup edisi tahun tersebut dengan memilih “Person of The Year 2006” adalah “Anda”. Ya, Anda. Siapapun orang di muka bumi yang pernah berinteraksi dalam dunia maya. TIME mencatat bahwa tahun 2006 adalah tahun penanda peradaban masyarakat informasi. Tidak hanya di AS, tetapi di belahan bumi manapun dari Inggris di Eropa, Korea Selatan di Asia, hingga Maroko di Afrika.

Dalam konteks di Indonesia, situs yang populer melakukan aktivitas jurnalisme warga antara lain halamansatu.net, wikimu.com, panyingkul.com, dan jalinmerapi/suara komunitas. Ditilik dari sejarahnya, cikal bakal jurnalisme warga di tanah air bermula dari ketertutupun politik sebelum Reformasi menyebabkan hadirnya berbagai portal dan milis (beberapa yang terkenal misalnya Indonesia-1/Apakabar, dan Joyonews) yang membahas isu-isu politik dan dimotori oleh mahasiswa-mashasiwa Indonesia di luar negeri. Di sisi lain, sejarah juga mencatat peran internet yang bisa dimanfaatkan oleh para aktivis anti-Soeharto secara efektif memunculkan gagasan reformasi dan menggerakkan mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Saat ini jumlah blog di Indonesia mencapai ratusan ribu dan terus lahir setiap harinya (Tempo, 6 Agustus 2006). Meskipun blog tidak selalu identik dengan jurnalisme warga, namun angka tersebut cukuplah membuka mata untuk mengakui eksistensi jurnalisme warga.

Kehadiran jurnalisme warga yang dainggap sebagai era baru demokratisasi dan keterbukaan informasi ternyata menimbulkan kontroversi. Setidaknya ada tiga kelompok menyikapi jurnalisme warga. Pertama, dapat menerima secara penuh dan memberikan penguatan. Kedua, menerima dengan berbagai catatan, umumnya terkait dengan prosedur kerja jurnalisme konvensional yang tidak bisa dilepaskan begitu saja seperti kaidah 5W+1H atau nilai berita. Ketiga, pihak yang mengkritik, bahkan bersikap skeptis. Pihak yang kontra ini bahkan mempersoalkan keabsahan penggunaan istilah “jurnalisme” karena secara metodologis rasanya tidak tepat jika kegiatan yang hanya sekadar menulis dan mengirimkannya ke blog itu disebut sebagai jurnalisme atau altivitas jurnalistik.

Dalam kajian hukum formal, bahkan jurnalisme warga belum mendapat perlindungan sebagaimana profesi wartawan pada umumnya. Hukum jurnalisme warga misalnya dapat dilihat pada tanya jawab di situs hukumonline.com yang penulis kutip sebagai berikut (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd971d99ca5d/hukum-jurnalisme-warga):

Pertanyaan:
Hukum Jurnalisme Warga

Misal, kejadiannya saya melihat ada sebuah mobil plat merah yang sedang mengisi premium di sebuah SPBU, kemudian saya berniat mengambil gambar kejadian itu untuk kemudian dipublikasikan melalui media sosial (social media) atau media mainstream. Apabila oknum plat merah tersebut melarang atau marah dengan perbuatan saya, apakah saya dapat membela diri dengan alasan demokrasi jurnalisme warga? Adakah peraturan hukum yang menjelaskan hal tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
Ilman Hadi (Pakar Hukum)

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalisme warga (citizen journalism).

Kegiatan jurnalistik untuk diberitakan adalah pekerjaan dari wartawan sebagai pekerja jurnalistik. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers).

Walaupun Saudara menjalankan praktik jurnalistik, tetapi jika Saudara bukanlah wartawan, Saudara tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagai wartawan atas tindakan pengambilan dan penyebarluasan gambar tersebut. Tindakan Saudara memiliki risiko untuk dapat dituntut atas dasar pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Akan tetapi, menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan seseorang bisa tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik bila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam artikel Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai, Prof. Muladi berpendapat bahwa tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan suatu informasi ke publik. Pertama, penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum. Kedua, untuk membela diri. Ketiga, untuk mengungkapkan kebenaran.

Di sisi lain, jika foto tersebut disebarluaskan ke media sosial di internet, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UUITE”) juga dapat diberlakukan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan Pasal 45 ayat (1) UUITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Bisa dilihat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE tidak memiliki pengecualian seperti dalam KUHP. Pengaturan dalam UU ITE memang lebih tegas dan strict.  Namun, tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan (Pasal 319 KUHP) yakni, hanya bisa diproses ketika ada pengaduan dari orang yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Meskipun pendapat hukum di atas tidaklah final sebagai sebuah putusan, setidaknya perlu dikaji bagaimana jurnalisme warga bisa menjadi alternatif sumber informasi yang  bebas dan mencerdaskan tanpa emberl-embel ancaman hukuman yang menyeramkan jika terjadi malpraktik. Setidaknya hak koreksi dan hak jawab mengacu pada UU Pers.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Pentingnya Media Relations bagi Sebuah Lembaga

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang efektif untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi organisasi di mata stakeholder. Media relations sangat penting artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi media relations yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan.

Media relations atau yang awalnya lebih populer dengan istilah press relations merujuk pada relasi suatu organisasi dengan media cetak sehingga cenderung memiliki cakupan arti yang lebih terbatas. Dari limitasi ini kemudian berkembang menjadi media relations yang mencakup berbagai jenis dan karekteristik media. Dari yang bersifat cetak, elektronik, bahkan interaktif-maya (cyber) dengan kehadiran PR on-line via internet.

Dalam konteks Indonesia, istilah media relations mulai memasyarakat. Pada berbagai organisasi formal, terutama yang beraktivitas dalam dunia bisnis, sudah lazim menyebut salah satu bagian dari divisi PR-nya dengan nama media relations officer (MRO).

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations (1995: 98) dan Periklanan (1997: 275), fungsi media relations atau press relations adalah menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya.

Mengapa Institusi Melakukan Hubungan dengan Media?

  • Media dianggap memiliki peran sebagai perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik, sehingga publik dapat mengetahui aktivitas institusi.
  • Media dinilai dapat membantu institusi dalam menosialisasikan kebijakan kepada masyarakat luas.
  • Media dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif institusi di mata publik.
  • Media dapat digunakan sebagai alat promosi institusi.
  • Institusi dapat lebih dikenal (menjadi terkenal) di mata publik jika diberitakan oleh media.
  • dsb.

Namun demikian, menurut Iriantara (2005), bukan berarti media relations officer melihat media massa sebagai alat. Keberadaan alat hanyalah ketika ia dibutuhkan, padahal bagi lembaga, media adalah mitra kerja. Demikian pula bagi media, lembaga adalah sumber informasi berita yang tidak pernah kering untuk dieksplorasi. Dengan kata lain, ada simbiosis mutualisme yang terbangun di antara keduanya. MRO dapat menjalankan tugasnya karena ada media, sementara media pun memperoleh informasi yang diperlukan karena ada MRO yang memasok kebutuhan informasi tersebut.

Menurut Eduard Depari sebagaimana dikutip oleh Soemirat dan Ardianto (2004: 125), baik PR maupun pers sama-sama bergerak di bidang bisnis komunikasi. Kedua belah pihak mempunyai kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap informasi. Aktivitas PR dan pers tetap didasarkan pada prinsip yang sama, yakni sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pihak yang saling berinteraksi karena informasi yang disalurkan terkait dengan kegiatan mereka.

Tentunya, dalam kaitan ini, lembaga harus menunjukkan suatu reputasi agar dapat dipercaya media. Misalnya selalu menyiap­kan bahan-bahan informasi akurat di mana dan kapan saja diminta. Ini dapat dilakukan lembaga dengan memasok informasi yang baik. Misalnya menggelar kongerensi pers secara periodik, pengiriman press release yang baik sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau penyuntingan.

Pentingnya media relations bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari “kekuatan” media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dsb. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar Lembaga.

Meningkatkan Hubungan dengan Media, Bagaimana Memulainya?

  • Usahakan punya contact person.
  • Usahakan mengenal secara personal.
  • Lakukan kontak rutin.
  • Usahakan menyampaikan informasi secara informal sebelum informasi resmi.
  • Pelihara pertukaran informasi yang terbuka dan realistis

Hal-hal penting yang perlu diketahui PR sebelum berhubungan dengan media massa:

1) The editorial policy, yaitu kebijakan redaksional, yang menyang­kut visi dan misi media, isi dan bentuk media yang diterbitkan.

2) Frequency of publication, yaitu harian, mingguan, dwi-mingguan, seminggu dua kali, bulanan, triwulanan, tahunan, atau juga edisi khusus momen tertentu.

3) Copy date, yaitu batas waktu dan tanggal pemasokan berita ke media massa, termasuk untuk isu berita mendatang. Tergan­tung frekuensi dan proses pencetakan.

4) Printing process, yaitu jenis pencetakan media massa yang digunakan seperti letterpress (relief), photogravure (intaglio), lithography (planografi), flexography,silk screen (stencil), offset litho atau cetak jarak jauh yang kini mulai populer di berbagai belahan dunia.

5) Circulations area, yaitu daerah sirkulasinya, mencakup inter­nasional, nasional, regional, kota, pinggiran kota, dan sebagainya. Pada aspek lain juga pertimbangan tirasnya.

6) Readership profile, yaitu bagaimana karakteristik/profil orang-­orang yang membaca media itu, dilihat dari kelompok umur, jenis kelamin, tingkat sosial, pekerjaan/profesi, hobi dan minat, kebangsaan, kelompok etnis, agama, dan politik.

7) Distribution method, yaitu cara penyebaran media tersebut. Misahnya, dijual eceran di toko buku, eceran langsung di ter­minal, rumah ke rumah, atau berlangganan. (Jefkins, 1991: 94;1995:197-201)

Dengan mengetahui cara kerja media massa, informasi PR yang disampaikan akan bernilai jurnalistik dan layak berita. Karena sudah tahu cara mengemukakan isu yang aktual dan gaya penulisan, serta visi dan misi media tersebut, kecil kemungkinan informasi yang disampaikan PR itu masuk keranjang sampah redaktur, tetapi dimuat media untuk dipublikasikan kepada khalayak.

Program media relations yang dapat dilakukan oleh lembaga meliputi dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan penulisan dan nonpenulisan.

Kegiatan Penulisan dalam Media Relations

  1. Penulisan Press Release, yaitu informasi tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk dipublikasikan di media massa. Dengan pemuatan siaran pers, lembaga memperoleh publisitas sehubungan dengan event yang diselenggaran atau isu yang diangkat.
  2. Penulisan Feature, yaitu penulisan karangan khas/tuturan/berita kisah yang diperoleh dari hasil reportase sendiri atau interpretasi data yang sudah tersedia. Publikasi kadang tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk pers rilis sehingga perlu ditulis lebih lengkap dan rinci. Aktivitas dan misi lembaga bisa diceritakan dalam format berita kisah untuk menarik perhatian audiens media.
  3. Penulisan Artikel, yaitu mengirim segala bentuk tulisan di media massa, baik opini, esai, kolom dll yang isinya sesuai dengan misi lembaga.
  4. Penulisan Advertorial (pariwara), yaitu penulisan iklan tentang lembaga atau aktivitasnya dalam bentuk seperti berita. Biasanya organisasi yang ingin advertorialnya dimuat membeli space (halaman/durasi) dengan sejumlah nominal tertentu.
  5. Penulisan Surat Pembaca, yaitu kegiatan untuk menginformasikan segala sesuatu lewat forum pembaca yang disediakan ruangnya oleh media cetak, baik informasi itu berasal dari inisiatif lembaga, ataupun sebagai umpan balik (jawaban) bagi publik yang menulis tentang lembaga, aktivitas, atau misi lembaga  kita. Jawaban surat pembaca yang baik ditulis dengan kalimat-kalimat simpatik dan tidak emosional.
  6. Penulisan Annual Report, yaitu penulisan laporan tahunan tentang aktivitas lembaga yang penting diketahui oleh stakeholder lembaga. Pengiriman laporan tahunan ke media lebih ditujuakn sebagai upaya membangun kepercayaan, pertanggungjawaban, dan relasi dengan media. Tidak ditujukan untuk dimuat. Jika ditujukan untuk pemuatan, diperlukan resume/ringkasan dalam bentuk press release.

Kegiatan Nonpenulisan

  1. Konferensi Pers, yaitu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh penyelenggara, sedangkan sasaran pertemuan itu adalah pemuatan informasi di media massa dengan perantara wartawan yang diundang.
  2. Press Briefing/jumpa pers rutin. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-infor­masi mengenai kegiatan Lembaga kepada pers, juga diadakan tanggapan atau pertanyaan wartawan. Berdanya dengan konferensi pers, press briefing dilakukan secara rutin, bahkan dilakukan untuk hal-hal kecil, sepanjang memiliki nilai berita.
  3. Special Event, yang menyelenggrakan kegaiatn khusus yang melibatkan media, misalnya menjadi sponsor lomba penulisan jurnalistik, menyelengngarakan pertandingan olahraga antarwartawan, dsb.
  4. Wawancara, yaitu bertemuanya wartawan dan narasumber dari suatu lembaga untuk menggali informasi atau mengklarifikasi berbagai persoalan, baik menyangkut organisasi, misi, maupun aktivitas kelembagaan
  5. Kunjungan ke Kantor Pers, yaitu melakukan kunjungan ke kantor media dengan tujuan untuk menjalin hubungan kerjasama, mengetahui seluk-berluk kerja media, atau untuk menginformasikan segala sesuatu tentang organisasi, isu  yang kita angkat, dan aktivitas yang telah/akan kita lakukan.
  6. Undangan Peliputan, yaitu mengundang wartawan untuk melakukan reportase/meliput acara yang kita selenggarakan. Wartawan diharapkan melihat langsung kegiatan yang berlangsung. Biasanya lembaga mengirim undangan peliputan untuk media-media yang jarang/tidak bersedia memuat pers rilis.
  7. Press Luncheon, yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan/lembaga tersebut.
  8. Press Tour, yaitu meng­ajak kalangan wartawan berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke tempat atau lokasi yang memiliki kaitan dengan kiprah lembaga tersebut, misalnya desa binaan Lembaga dsb.

STRATEGI MEDIA RELATIONS

1 EMBEDDED MEDIA STRATEGY Mengikutsertakan media dalam forum informal diskusi, coffee morning, forum hobby, mengirimkan email/contact person secara rutin, mengenal wartawan secara personal, dsb.
2 MEDIA GATHERING STRATEGY Merancang acara khusus (cenderung informal), sebagai saranan pertemuan atau silaturahmi untuk mempererat hubungan dengan media/wartawan. Contoh: kunjungan ke redaksi media
3 EMBARGO MEDIA STRATEGY Membantu kerja media/wartawan dalam proses produksi berita dengan memberikan informasi/data seawal mungkin dengan limit waktu penyajian berita yang sudah disepakati. Contoh: pengiriman press release/kit & undangan peliputan
4 MEDIA BRIEFING STRATEGY Melakukan briefing /pengarahan kepada pihak media/wartawan untuk memberikan latar belakang informasi serta aturan dalam peliputan. Tujuannya, meminimalisir perbedaan persepsi/interpretasi. Contoh: press conference/tour dilengkapi press release/kit

2 Dosen Ilmu Komunikasi UII, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Mengapa Film Bisa Menyihir Kesadaran Penontonnya?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

 

Cerita ini saya peroleh dari dosen saya, Cak Budhy K Zaman. Ia bercerita, konon pada tahun 1890, ada seorang petani tua yang setiap hari pergi ke bioskop yang sama untuk menonton film yang sama dengan adegan yang sama pula. Ia menyaksikan sebuah tayangan yang nyaris tanpa cerita, tanpa bintang, dan tanpa suara terpampang pada layar besar di hadapannya. Gambar yang tampak adalah dua sosok perempuan muda tengah melucuti pakaiannya di tepi sebuah danau. Tepat sebelum lembar terakhir pakaiannya terlepas, mendadak melintas sebuah kereta api menutup pandangan ke arah mereka. Adegan berikutnya kedua perempuan muda itu sudah berenang di danau. Ketika suatu hari manajer bioskop mendatangi dan dengan gusar menanyakan apa yang mendorong petani tua sampai nekad menonton film itu setiap hari, dengan tenang petani itu menjawab: “Aku berharap suatu hari kelak kereta api itu datang terlambat”.

Lebih lanjut, lima tahun kemudian, di penghujung tahun 1895, sebuah sensasi baru muncul sehubungan dengan pemutaran film yang menggambarkan adegan sebuah lokomotif melaju kencang mengarah ke kamera. Film pendek (35mm), berkecepatan 16 frame perdetik dan berdurasi kurang lebih 2 menit itu begitu mencengangkan dan mengejutkan penonton sehingga mereka panik, berteriak, dan melompat dari tempat duduknya (Baran, 1999: 147). Itulah sensasi pertama yang didapat para audiens film, saat untuk pertama kalinya Auguste dan Louis Lumiere menggelar pemutaran film untuk publik. Berikutnya, pada 12 Juli 1896, audiens di West End Park, Ottawa, Kanada, sempat dihebohkan oleh tontonan adegan ciuman antara May Irwin dan John Rice. Film The Kiss (durasi 47 detik) arahan sutradara William Heise yang bekerja untuk Thomas Edison ini, dianggap sebagai film komersial pertama yang dipertotonkan di hadapan publik dan dinilai telah membangkitkan skandal yang menghebohkan serta memaksa pengerahan sejumlah polisi untuk mengamankan di mana pun film ini dipertontonkan (Zaman, 2007).

Sensasi dan kontroversi sebagaimana tergambarkan dari tiga cerita di atas menandai awal kebangkitan industri perfilman sebagaimana dikenal sekarang ini. Menurut Zaman (2007: 86), kehadiran media film saat itu menjadi istimewa. Selain karena mampu memberikan gambaran realistis tentang dunia yang mengusik rasa keingintahuan penonton, film adalah bentuk seni kompilasi dari beberapa cabang kesenian lain yang bersifat populer[2]. Film juga mempunyai daya tarik masal yang sangat potensial dijadikan sebagai arena bisnis dan sarana pengeruk uang. Pada saat yang sama perkembangan film tak pernah terlepas dari pergolakan yang terjadi di ranah sosial, budaya, politik dan ekonomi. Karena alasan-alasan tersbut, tidak heran jika kemudian film sering menjadi sasaran regulasi dan kebijakan pemerintah. Demikianlah film, satu media yang yang terus-menerus mengalami perubahan dan merespon situasi di sekelilingnya.

Menurut Quick & La Bau (1972: 11) serta McQuaill (2000: 18), film sebagai media komunikasi audio-visual memiliki karakteristik yang unik dan agak berbeda dengan media lain, di antaranya:

  1. Memiliki dampak psikologis yang besar, dinamis, dan mampu mempengaruhi penonton.
  2. Biasanya lebih dramatis dan lengkap daripada hidup itu sendiri.
  3. Terdokumentasikan, baik gambar maupun suara.
  4. Mudah disitribusikan dan dipertunjukkan.
  5. Mampu membangun sikap dengan memperhatikan rasio dan emosi sebuah film.
  6. Terilustrasikan dengan cepat sebagai pengejawantahan dari sebuah ide atau sesuatu yang lain.
  7. Interpretatif: mampu menghubungkan sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan.
  8. Mampu menjual sebuah produk dan ide (sebuah alat propaganda yang ampuh).
  9. Mampu menjembatani waktu: baik masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang.
  10. Mampu memperbesar dan memperkecil objek; dapat memperlihatkan sesuatu secara mendetail.
  11. Dapat menunjukkan sesuatu yang kompleks dan terstruktur.
  12. Berorientasi untuk ditampilkan kepada publik.
  13. Bersifat internasional dan membawa ideologi tertentu.

Menurut pandangan Metz (1975: 264), bagi sebagian orang, film merupakan media massa yang dirasakan paling intim. Pengalaman pergi menonton film di gedung bioskop untuk pertama kalinya bagi seorang individu mungkin saja merupakan sebuah pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, seorang individu diajak untuk memusatkan perhatiannya kepada layar putih yang bercahaya di depannya. Ratusan gambar silih berganti menghiasi permukaan layar berpadu dengan suara dan musik. Kemudian, imajinasi individu diajak memasuki sebuah dunia lain melalui hadirnya tuturan narasi di dalam film.

Dalam teori film psikoanalisis, baik keadaan menonton (viewing states) maupun teks film itu sendiri dianggap dapat menggerakkan fantasi alam bawah sadar penonton (unconscious fantasy) (Jowett dan Linton, 1980: 100). Dengan menonton film, penonton diajak untuk memproyeksikan hasrat bawah sadarnya ke dalam film. Akibatnya, film pun seolah-olah menjadi arena bagi pementasan fantasi yang berasal dari hasrat alam bawah sadar penontonnya (Stam, Burgoyne dan Lewis, 1998: 141; Tjasmadi: 207; Narendra: 98). Bertaut dengan gejala ini, Kuhn (1995: 430) menyebut film sebagai mesin pembuat kesenangan (pleasure machine).

Lebih lanjut Narendra (2007: 97) menilai, pengalaman menonton film yang terasa begitu intens inilah yang telah membuat banyak orang seperti tersihir di hadapan layar perak. Kemampuan film yang “ajaib” ini pun disadari oleh para penguasa di negara-negara fasis maupun demokratis. Film pun lantas menjadi kendaraan komunikasi politik yang ideal bagi ideologi yang menjustifikasi keberadaan para pengusa-penguasa tersebut. Puncaknya, film dijadikan alat propaganda negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia II (1939-1945), terutama Jerman dan Amerika Serikat. Pasca-Perang Dunia II, film masih tetap dianggap punya kekuatan dalam mempengaruhi pikiran banyak orang walaupun tidak lagi untuk tujuan-tujuan yang bersifat propaganda. Bagi kaum kapitalis, film menjadi alat pemicu hasrat konsumerisme dan pemelihara ideologi konservatif yang pro dengan status quo.

Dalam kaitan pesan yang dibawa film, sejarah film dunia mencatat bahwa film selalu tidak terlepas dari persoalan politik atau kekuasaan. Film bukanlah medium yang netral dan berada di ruang hampa (Irawanto, 2004). Tatkala pecah perang dunia, film menjadi ujung tombak propaganda untuk memobilisasi dukungan massa demi kepentingan perang. Di Indonesia, film nyaris sulit dilepaskan dari kepentingan kekuasaan rezim yang berkuasa (Irawanto, 2004; Irawanto, 1999; Said, 1986). Lahirnya sejumlah regulasi dan kebijkan dalam perfilman sejatinya menjadi upaya intervensi negara untuk mengontrol potensi subversif film yang menantang nilai-nilai yang telah mapan—dan pada saat bersamaan—memobilisasi kekuatan film untuk mendukung dan melegitimasi kebijakan pemerintah.

Di satu sisi, film sulit dilepaskan dari aktivitas bisnis. Di Amerika Serikat film menjadi bisnis yang meraksasa. Produksinya beroroentasi massa dan semuanya serbabesar. Fasilitas produksi terpusat oligopolis secara vertikal dan horisontal (Rivers, et.al, 2003; Straubhaar & La Rose, 2006: 187). Saat ini, nilai ekspor film di AS telah melampaui komoditas manufaktur atau barang-barang elektronik (Irawanto, 2004). Dalam era perdagangan bebas, film bahkan menjadi wilayah sengketa di forum GATT atau WTO, bukan hanya antara negara berkembang dan maju, melainkan juga sesama negara maju karena tingginya nilai film sebagai komoditas. Tidak aneh jika sejumlah perusahaan besar Jepang terus berusaha mengusai kerajaan film di Hollywod, sebagaimana yang telah dilakukan Sony terhadap Columbia Pictures (Irawanto, 2004). Sejumlah regulasi dalam perfilman, baik di negara maju maupun berkembang, pada dasamya adalah upaya mengelola dan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari film sebagai komoditas bisnis.

Zaman (2007: 86) berpendapat, sejak awal kelahiran film sebagai sarana komunikasi bentuk baru sebenarnya diterima dengan penuh kegamangan. Ini terlihat dari sedikitnya ide tentang bagaimana seharusnya medium ini dikembangkan di kemudian hari. Bahkan juga tak jelas benar bagaimana seharusnya medium ini dimanfaatkan dan bagaimana reaksi audies terhadapnya mesti disikapi. Respon audiens atas kemunculan film pertama kali dipandang tak lebih dari suatu fenomena baru tontonan yang mencengangkan dan menimbulkan decak kagum. Sementara itu, kalangan pembuat film sendiri masih tertegun-tegun heran oleh pertanyaan sampai berapa lama kira-kira nilai film sebagai sesuatu yang “baru” akan berakhir. Mereka sama sekali tidak mempunyai bayangan kalau pada perkembangannya kemudian film bisa menjadi suatu industri global dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian kehidupan manusia.

Di kalangan akademisi, pengaruh film terhadap audiensnya menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung usai. Sadar dengan kekuatan gambar bergerak dalam menggerakkan jutaan orang untuk terlibat dalam Perang Dunia II, sebagian besar pakar komunikasi melihat film telah menjadi media massa yang sangat berpengaruh. Para pakar tersebut, yang pandangannya dikenal dengan sebutan Teori Kritis, melihat film telah menjadi bagian kebudayaan yang direproduksi secara massal dengan tujuan untuk memuaskan hasrat konsumtif masyarakat modern.

Pembahasan mengenai etika dalam film berangkat dari karakeristik media film sebagai media massa audio-visual yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lewat pesan yang disampaikan, baik dalam alam sadar maupun tidak sadar. Semangat memproduksi film sebagai produk budaya massa yang diarahkan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya kadang mengabaikan faktor moral dan nilai-nilai kepatuan yang ujung-ujungnya merugikan penonton.

Sekadar gambaran, hingga kini tak terhitung lagi banyaknya film-film yang menampilkan citra yang kurang layak ditampilkan, seperti perkosaan, pembunuhan, mistik, dan eksploitasi seksual yang sebenarnya tidak berkaitan langung dengan alur dan struktur cerita. Banyak adegan dalam film menampilkan kekerasan yang diperlihatkan dengan darah, tubuh terluka, kepala bocor oleh pukulan atau tendangan, tubuh memuncratkan darah karena tertembak peluru, daging terkoyak sabetan pedang, tangan terpotong, kepala terpenggal, adegan rambut orang dibakar, lambung ditikam, leher digantung, yang semuanya kerap menjadi objek tontonan anak-anak dan remaja.

Tak hanya itu, kematian yang aneh, sadis, bunuh diri, mati karena penyakit ganas, sampai pembedahan mayat dengan mengaduk-aduk isi perut menjadi sensasi yang  sering dieksploitasi dalam sebuah film. Masyarakat awam yang tingkat media literasinya rendah dan tidak memiliki preferensi yang cukup tentang esensi film sebagai karya imajinasi dan rekaan teknologi tentu akan menjadi sasaran empuk berbagai dampak negatif yang timbul setelah menonton tayangan film demikian. Untuk itulah dalam berkreativitas, pekerja film dituntut memiliki sensitifitas terhadap tata nilai dan budaya yang berlaku. Di Amerika, menurut Straubhaar & La Rose (2006: 205) dan Monush (1994, dalam Albarran, 1996: 131), di tengah derasnya arus industri perfilman Hollywood yang berorientasi pada bisnis dan pengerukan laba, Motion Picture Assosiation of America (MPAA) mengeluarkan kategori rating yang dijadikan pedoman awal (self regulatory) bagi pembuat film ketika berencana mulai memproduksi sebuah film. Tujuannya adalah untuk melindungi penonton, terutama kalangan anak-anak dan remaja dari tayangan kekerasan, seksual, dan berbagai perkataan tidak senonoh.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

[2] Dilihat dari aspek seni, film memiliki keterkaitan dengan cabang kesenian lain, misalnya: novel (inspirasi untuk struktur naratifnya); drama (komposisi dan cara pemamapran konflik); lukis (komposisi ruang, tata cahaya, gelap terang, warna, dan tekstur); musik (keselarasan ritme dan gerak); fotografi (penampilan image trimatra sehingga terkesan trimatra /perspektif dengan kedalaman dan bayangan); tari (penampilan gerak figur dalam ruang yang harus diselaraskan dengan ritme musik); dan terakhir cabang ilmu arsitektur (setting interior dan eksterior).

Memahami Focus Group Discussion (FGD)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]
Follow me @IwanAwaluddin

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan  peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijalankan, tetapi praktiknya membutuhkan ketrampilan teknis yang tinggi.

Tulisan ini merupakan panduan sederhana dalam menyelenggarakan FGD dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Pertama-tama akan diuraikan basis teoritis FGD, mulai dari penjelasan soal konsep FGD, teknik penentuan jumlah kelompok, tata ruang, membuat panduan diskusi, pelaksanaan, hingga analisis data dan penulisan laporan.

Pengertian FGD

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci: a. Diskusi (bukan wawancara atau obrolan); b. Kelompok (bukan individual); c. Terfokus/Terarah (bukan bebas). Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, FGD tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus.

Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama (selain metode lainnya) pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif.

Di luar fungsinya sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey (2000: 12-18) menyebutkan, FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya (1) pengambilan keputusan, (2) needs assesment, (3) pengembangan produk atau program, (4) mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya.

Kapan FGD Harus Digunakan?

FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

  1. Peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan.
  2. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif  di antara kelompok atau kategori masyarakat.
  3. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas.
  4. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung dari subjek risetnya.

Kapan FGD Tidak Diperlukan?

FGD harus dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagai metode penelitian sosial jika:

  1. Peneliti ingin memperoleh konsensus dari masyarakat/peserta
  2. Peneliti ingin mengajarkan sesuatu kepada peserta
  3. Peneliti akan mengajukan pertanyaan “sensitif” yang tidak akan bisa di-share dalam sebuah forum bersama kecuali jika pertanyaan tersebut diajukan secara personal antara peneliti dan informan.
  4. Peneliti tidak dapat meyakinkan atau menjamin kerahasiaan diri informan yang berkategori “sensitif”.
  5. Metode lain dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik
  6. Metode lain yang lebih ekonomis dapat menghasilkan informasi yang sama.

Meskipun terlihat sederhana, menyelenggarakan suatu FGD yang hanya berlangsung 1 -3 jam, memerlukan persiapan, kemampuan, dan keahlian khusus. Ada prosedur dan standar tertentu yang harus diikuti agar hasilnya benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Mengapa FGD?

Irwanto (2006: 3- 6) mengemukakan tiga alasan perlunya melakukan FGD, yaitu alasan filosofis, metodologis, dan praktis.

  1. Alasan Filosofis
  • Pengetahuan yang diperoleh dalam menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif yang berbeda dibanding pengetahuan yang diperoleh dari komunikasi searah antara peneliti dengan responden.
  • Penelitian tidak selalu terpisah dengan aksi. Diskusi sebagai proses pertemuan antarpribadi sudah merupakan bentuk aksi .
  1. Alasan Metodologis
  • Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau wawancara individu karena pendapat kelompok dinilai sangat penting.
  • Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu relatif singkat.
  • FGD dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang bersifat spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai.
  1. Alasan Praktis

Penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dari objek yang diteliti- sehingga pada saat peneliti memberikan rekomendasi dan aksi, dengan mudah objek penelitian bersedia menerima rekomendasi tersebut. Partisipasi dalam FGD memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kedekatan dan perasaan memiliki.

Menurut Koentjoro (2005: 7), kegunaan FGD di samping sebagai alat pengumpul data adalah sebagai alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti) sekaligus alat re-check terhadap berbagai keterangan/informasi yang didapat melalui berbagai metode penelitian yang digunakan atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik keterangan yang sejenis maupun yang bertentangan.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan dalam kaitannya dengan penelitian, FGD berguna untuk:

a)      Memperoleh informasi yang banyak secara cepat;

b)      Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku  kelompok tertentu;

c)      Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam; dan

d)     Cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain.

Persiapan dan Desain Rancangan FGD

Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk diperlukan beberapa persiapan sebagai berikut: 1) Membentuk Tim; 2) Memilih Tempat dan Mengatur Tempat; 3) Menyiapkan Logistik; 4 Menentukan Jumlah Peserta; dan 5) Rekruitmen Peserta.

1) Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup:

  1. Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (ketrampilan proses).
  2. Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif mengamati jalannya FGD, dan ia membantu moderator mengenai: waktu, fokus diskusi (apakah tetap terarah atau keluar jalur), apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab, apakah ada peserta FGD yang terlalu pasif sehingga belum memperoleh kesempatan berpendapat.
  3. Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel.
  4. Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta. Biasanya disebut mitra kerja lokal di daerah penelitian.
  5. Penyedia Logistik, yaitu orang-orang yang membantu kelancaran FGD berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi (jika diperlukan), insentif (bisa uang atau barang/cinderamata), alat dokumentasi, dll.
  6. Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi, terutama  perekam selama dan sesudah FGD berlangsung.
  7. Lain-lain jika diperlukan (tentatif), misalnya petugas antar-jemput, konsumsi, bloker (penjaga “keamanan” FGD, dari gangguan, misalnya anak kecil, preman, telepon yang selalu berdering, teman yang dibawa peserta, atasan yang datang mengawasi, dsb)

2) Memilih dan Mengatur Tempat

Pada prinsipnya, FGD dapat dilakukan di mana saja, namun seyogianya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul (preman, pengamen, anak kecil, dsb). Selain itu tempat FGD juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai (bisa lantai atau kursi). Posisi duduk peserta harus setengah atau tiga perempat lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai “pemandangan” yang dapat dilihat diluar rumah.

Jika digambarkan, layout ruang diskusi dapat dilihat sebagai berikut:

(Irwanto, 2006: 68)

3) Menyiapkan Logistik

Logistik adalah berbagai keperluan teknis yang dipelukan sebelum, selama, dan sesudah FGD terselenggara. Umumnya meliputi peralatan tulis (ATK), dokumentasi (audio/video), dan kebutuhan-kebutuhan peserta FGD: seperti transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan); dan lain sebagainya.

Insentif dalam penyelenggaraan FGD adalah suatu hal yang wajar diberikan. Selain sebagai strategi untuk menarik minat peserta, pemberian insentif juga merupakan bentuk ungkapan terimakasih peneliti karena peserta FGD bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mencurahkan pendapatnya dalam FGD. Jika perlu, sejak awal, dicantumkan dalam undangan mengenai intensif apa yang akan mereka peroleh jika datang dan aktif dalam FGD. Mengenai bentuk dan jumlahnya tentu disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki peneliti. Umumnya insentif dapat berupa sejumlah uang atau souvenir (cinderamata).

4). Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah perserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian dan fasilitas yang ada.

5). Rekruitmen Peserta: Homogen atau Heterogen?

Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD, Irwanto (2006: 75-76) mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pemilihan derajat homogenitas atau heterogenitas peserta harus sesuai dengan  tujuan awal diadakannya FGD.
  2. Pertimbangan persoalan homogenitas atau heterogenitas ini melibatkan variabel tertentu yang diupayakan untuk heterogen atau homogen. Variabel sosio-ekonomi atau gender boleh heterogen, tetapi peserta itu harus memahami atau mengalami masalah yang didiskusikan. Dalam mempelajari persoalan makro seperti krisis ekonomi atau bencana alam besar, FGD dapat dilakukan dengan peserta yang bervariasi latar belakang sosial ekonominya, tetapi dalam persoalan spesifik, seperti perkosaan atau diskriminasi, sebaiknya peserta lebih homogen.
  3. Secara mendasar harus disadari bahwa semakin homogen sebenarnya semakin tidak perlu diadakan FGD karena dengan mewawancarai satu orang saja juga akan diperoleh hasil yang sama atau relatif sama.
  4. Semakin heterogen semakin sulit untuk menganalisis hasil FGD karena variasinya terlalu besar.
  5. Homogenitas-heterogenitas tergantung dari beberapa aspek. Jika jenis kelamin, status sosial ekonomi, latar belakang agama homogen, tetapi dalam melaksanakan usaha kecil heterogen, maka kelompok tersebut masih dapat berjalan dengan baik dan FGD masih dianggap perlu.
  6. Pertimbangan utama dalam menentukan homogenitas-heterogenitas adalah ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh heterogen dan ciri-ciri mana yang harus/boleh/tidak boleh homogen.

Menyusun Pertanyaan  FGD

Kunci dalam membuat panduan diskusi yang terarah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi. Untuk mengembangkan pertanyaan FGD, lakukan hal-hal berikut:

-          Baca lagi tujuan penelitian

-          Baca lagi tujuan FGD

-          Pahami jenis informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan dari FGD

-          Bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut

-          Tulis pertanyaan umum ke khusus. Sebaiknya jangan lebih dari 5 (lima) pertanyaan inti.

-          Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari konsep besar yang kabur maknanya.

-          Uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim Anda.

Berbeda dengan wawancara, dalam FGD moderator tidaklah selalu bertanya. Bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus, atau kejadian sebagai bahan pancingan diskusi. Dalam prosesnya memang ia sering bertanya, namun itu dilakukan hanya sebagai ketrampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet (Irwanto, 2006: 2)

Pelaksanaan FGD

Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai “Sang Sutradara”. Peran Moderator dalam FGD dapat dilihat dari aktivitas utamanya, baik yang bersifat pokok (secara prosedural pasti dilakukan) maupun yang tentatif (hanya diperlukan jika memang situasi menghendaki demikian). Peran-peran  tersebut adalah (a) membuka FGD, (b) meminta klarifikasi, (c) melakukan refleksi, (d) memotivasi, (e) probing (penggalian lebih dalam), (f) melakukan blocking dan distribusi (mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara), (g) reframing, (h) refokus, (i) melerai perdebatan, (j) memanfaatkan jeda (pause), (k) menegosiasi waktu, dan (l) menutup FGD.

Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan baik adalah permulaan. Untuk membuat suasana akrab, cair, namun tetap terarah, tugas awal moderator terkait dengan permulaan diskusi yaitu (1) mengucapkan selamat datang, (2) memaparkan singkat topik yang akan dibahas (overview), (3) membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama (atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus), dan (4) mengajukan pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Untuk itu usahakan, baik pertanyaan maupun respon dari jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena akan menjadi acuan bagi efisisensi proses diskusi tersebut.

Analisis Data dan Penyusunan Laporan FGD

Analisis data dan Penulisan Laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut:

1.  Mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD

2.  Tulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip/verbatim)

3.  Baca kembali hasil transkrip

4.  Cari mana masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda untuk mengurangi “bias” dan “subjektifitas”. Pengkategorian bisa juga dilakukan dengan mengikuti Topik-topik dan subtopik dalam Panduan diskusi. Jangan lupa merujuk catatan yang dibuat selama proses FGD berlangsung.

5.  Karena berhubungan dengan kelompok, data-data yang muncul dalam FGD biasanya mencakup:

a. Konsensus

b. Perbedaan Pendapat

c. Pengalaman yang Berbeda

d. Ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya.

6. Buat koding dari hasil transkripsi menurut pengelompokan masalah/topik, misalnya  tentang Permasalahan Kesehatan Reproduksi Remaja dibuat kode:

Kode 1 untuk perilaku seks remaja

Bisa dipecah lagi menjadi:

Kode 1a : aturan/nilai-nilai menyangkut perilaku seks remaja

Kode 1b : pengalaman seksual

Kode 2 untuk masalah kesehatan reproduksi remaja,

Bisa dipecah lagi:

Kode 2a : masalah tiadanya informasi kesehatan reproduksi

Kode 2b : masalah tidak adanya pelayanan untuk remaja, dst

Kode 3 untuk kebutuhan remaja

Menurut Irwanto (2006: 82-86), dalam melakukan analisis FGD, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

  1. Periksa dahulu, apakah tujuan FGD tercapai—antara lain terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan (dieksekusi) apakah sesuai dengan rencana awal?
  2. Adakah perubahan dalam tujuan FGD yang terjadi karena input dari peserta?
  3. Identifikasi masalah utama yang dikemukakan oleh peserta. Untuk itu perhatikan tema sentral dalam TOR FGD.
  4. Adakah variasi peserta dalam persoalan utama ini? Bagaimana variasinya? Mengapa? (Perbedaan-perbedaan yang muncul tersebut ada yang sangat ekstrim sampai yang hanya berbeda sedikit saja. Jika perbedaan ini timbul, keduanya harus disajikan dalam laporan.
  5. Selain persoalan utama itu, adakah persoalan lain (tema-tema lain) yang muncul dalam diskusi? Apa saja? Mana yang relevan dengan tujuan FGD?
  6. Buatlah suatu kerangka prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul. Dengan melihat sumber daya peneliti dan stakeholders, pilihlah masalah-masalah apakah dapat diselesaikan dapat diselsaikan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Selain itu coba dipilih persoalan yang tidak kunung selesai, misalnya yang menyangkut perubahan apda tingkat makro (terutama struktur ekonomi dan politik).
  7. Lakukan koding sesuai dengan faktor-faktor yang dikehendaki.

Setelah pekerjaan di atas selesai, baru hasilnya dituliskan atau dilaporkan dengan cara berikut:

  1. Tuliskan topik-topik/masalah-masalah yang ditemukan dari hasil FGD. Setelah itu tuliskan juga “kutipan-kutipan langsung” (apa kata orang yang berdiskusi) mengenai masalah tersebut
  2. Bahas topik-topik atau masalah-masalah yang diungkapkan bersama tim peneliti. Lakukan topik demi topik, sampai semua topik/masalah penting selesai dilaporkan dan dibahas.

Tidak boleh dilupakan, keseluruhan laporan FGD harus memuat poin-poin berikut ini: (a) identitas subjek (untuk kasus tertentu diperlukan deskripsi subjek, bisa ditulis dalam lampiran); (b) tujuan FGD; (c) bentuk FGD; (d) waktu FGD; (e) tempat berlangsungnya FGD; (f) alat bantu dalam FGD; (g) berapa kali dilakukan FGD; (h) tema-tema atau temuan penting dalam FGD, (i) kendala-kendala selama proses FGD; (j) pemahaman-pemaknaan FGD; dan (k) pembahasan hasil FGD.

Catatan Penting:

  1. Perlu diingat bahwa jika dalam sebuah wawancara pribadi, peneliti dihadapkan pada data individual—bukan sebuah proses kelompok—maka dalam FGD peneliti akan memperoleh data individu sekaligus kelompok.
  2. Semua pekerjaan, mulai dari mengumpulkan data, membahas hasil, mencari topik yang penting dalam transkrip, membahas kembali topik-topik itu, sampai menuliskan laporan harus dilakukan dengan tim atau paling tidak berpasangan untuk menghindari pendapat subjektif pribadi. Bila dilakukan dalam tim maka laporan bisa mendekati keutuhan karena berbagai pandangan saling melengkapi.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.