Menakar Biaya dan Manfaat Ekonomi atas Pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang Industri Media Penyiaran

 

sumber gambar: hm.indymedia.org

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di Indonesia, liberalisasi media sejak reformasi 1998 telah membawa pengaruh yang sangat penting dalam proses demokratisasi. Perkembangan yang signifikan adalah dipertegasnya kebebasan pers dalam konstitusi (UUD 1945) dan Undang-undang Pers, serta semakin kokohnya liberalisasi ekonomi. Kebebasan atau liberalisasi media juga memberikan keleluasaan dalam pemilikan media yang oleh pemodal kesempatan tersebut bergegas dimanfaatkan karena menjadi bagian dari strategi bisnis yang sangat menguntungkan.

Kondisi di atas merupakan perkembangan yang menarik dan menguntungkan untuk para pebisnis, tetapi apakah hal yang sama akan dirasakan bagi perkembangan demokrasi yang bermuara pada kemanfaatan publik? Perkembangan konsentrasi media belum tentu juga berdampak sama bagi kehidupan masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain). Terutama untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice).

Kebijakan soal pembatasan Monopoli, Konglomerasi, dan Kepemilikan Silang (Media Penyiaran) sesungguhnya terlah diatur dalam peraturan hukum, yakni UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 ayat 1, pasal 18. Di sana disebutkan:

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor  50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan pen­guasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi dikatakan :

 Pasal 31

(1)  Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran ra­dio;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (se­ratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (keduapuluh satu)
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (ke dua puluh dua) dan seterusnya).
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.

(2)  Kepemilikan

1) Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimak­sud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan keten­tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Paragraf 2

Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32

 (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang ber­beda;
  2. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (sera‑
    tus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
  3. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
  4. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
  5. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4. (keempat) dan seterusnya;
  6. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(2)  Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(3)    Kepemilikan

(4) Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) prang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan  dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan balk langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

  1. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlang­ganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
  3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyi­aran Berlangganan di wilayah yang sama.

Biaya dan Manfaat Ekonomi

Mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain) perlau dilakukan untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice), namun demikian ada biaya yang harus dibayar oleh pebisnis media, yakni:

Pertama, Investor/pemodal yang memiliki modal besar, baik dari dalam mapun luar negeri tidak leluasa mengembangkan bisnisnya (dalam industri media) di Indonesia.

Kedua, Monopoli atau oligopoli adalah kecenderungan alamiah dari sistem ekonomi kapitalis, yang sekaligus merupakan hasil dari kesuksesan pasar atau kesuksesan komersial. Dengan adanya peraturan soal pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang bagi media penyiaran, hukum pasar dalam industri media tidak berjalan/dibatasi sebagaimana prinsip alamiahnya.

Biaya ekonomi ini sebenarnya tidak seberapa dibanding manfaat ekonomi yang akan diperoleh jika pemerintah mempertegas kebijakan pembatasan monopoli, konglomerasi, dan kepemilikan silang (media penyiaran), yakni:

Pertama, Konsolidasi produksi tidak hanya berada di tangan sejumlah pihak perusahaan yang mengambil manfaat dari skala dan skup ekonomi (economic of scale) yang membuat adanya pengurangan biaya dari barang dan jasa kepada konsumen.

Kedua, Terjadi kompetisi di antara media akan menghasilkan media-media penyiaran yang sehat secara bisnis dengan menonjolkan inovasi dalam persaingan merebut minat khalayak.

Ketiga, Kuantitas dan kualitas produksi media penyiaran meningkat karena kompetisi yang fair.

Di Indonesia, peraturan hukum tentang anti monopoli, pemusatan, dan kepemilikan silang media penyiaran sudah ada dan jelas berlaku sejak diundangkan, namun dalam praktiknya hingga saat ini, indsutri media penyiaran masih dikuasai kelompok tertentu. Dengan kata lain, penegakan hukum (law inforcement) tidak berjalan dengan baik, dan “kebijakan” penegakan hukum inilah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan industri penyiaran yang demokratis.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Pentingnya Regulasi terhadap Monopoli dan Konglomerasi Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Ben Bagdikian meneliti perkembangan industri media di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 1980-an. Ketika itu ia menggambarkan bahwa pada tahun 1980-an di AS terdapat 50 perusahaan besar yang menguasai jaringan bisnis media di seluruh Amerika. Beberapa tahun kemudian ia membuat penelitian yang sama, jumlah perusahaan media besar tinggal setengahnya. Terakhir pada tahun 1997, ia meneliti lagi dan jumlahnya tinggal 5 grup media yang menguasai 60% dari seluruh media di Amerika, yakni the big five: Time Warner, Disney, Murdoch’s News, Viacom, dan Bertelsmann (Bagdikian, 2004: 27). Dalam rentang masa 20 tahun, dari 50 media telah berada di bawah lima konsentrasi media. Melalui ulasan Bagdikian itu—yang kemudian menjadi kritik klasik bagi analisis korporasi media—terungkap bahwa gejala tersebut akhirnya menjadi fenomena global yang disinyalir merupakan sisi gelap dari kebebasan pers. Liberalisasi media tak terkendali yang bersinergi dengan pasar bebas akhirnya menciptakan pemusatan kepemilikan media hanya pada segelintir kelompok tertentu yang menguasai modal.

Temuan bagdikian ini senada dengan analisis Herbert Schiller (1996: 249-264), salah seorang tokoh dalam ilmu komunikasi yang menggambarkan bahwa perkembangan signifikan dalam industri media dan komunikasi global terjadi setelah Perang Dunia II. Makin lama terlihat bahwa perusahaan-­perusahaan yang dominan di Amerika maupun dunia terkonsolidasi dalam perusahaan-perusahaan besar dengan aset yang mencapai nilai milyaran dollar. Di antara mereka sendiri terjadi merger antara satu perusa­haan dengan perusahaan lain sehingga kekuatan kapital mereka makin lama makin terkonsentrasi di tangan sejumlah perusahaan baja, sementara itu trend lain yang juga terjadi dalam industri media global adalah tren konvergensi kepemilikan silang yang terjadi antara satu industri dengan idustri lainnya. Satu perusahaan bisa memiliki industri televisi, suratkabar, radio, film, musik rekaman, telekomunikasi, sebagai satu kesatuan.

Lebih jauh Edward S. Herman dan Robert W. McChesney dalam bukunya The Global Media: A New Missionaries to Corporate Capitalism (1997) menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, industri media global menunjukkan perkembangan terjadinya kapitalisasi dan industri media yang makin lama hanya dikuasai oleh beberapa pelaku industri. Pada buku yang lain, McChesney (1997; 1998; 2000) menyindir konglomerasi ini sebagai kondisi Rich Media Poor Democracy, meski menguntungkan secara ekonomi, konglomerasi merupakan ancaman bagi iklim demokrasi. Demokrasi menghendaki adanya akses kepemilikian media yang merata dan tidak terpusat segelintir orang atau sekelompok orang dengan agenda kepentingan masing-masing.

Berkembangnya konsentrasi modal juga menunjuk pada perkembangan teknologi komunikasi yang makin di­kuasai oleh kekuatan modal, dan industri ini makin signifi­kan berkontribusi meningkatkan pendapatan  Amerika Serikat. Pada dekade akhir tahun 1980-an, industri media dikarakteristikkan oleh munculnya gelombang akusisi dan merger. Kepentingan utama dari merger perusahaan tersebut terkait dengan potensi yang dapat dikembangakan perusahaan karena membuka peluang penggabungan media cetak dan audio visual ke dalam perusahaan multimedia. Setiap kali terjadi merger perusahaan media di dunia, nilai bisnisnya semakin lama semakin tinggi, dan terns membuat rekor atas perjanjian bisnis sebelumnya (Haryanto, 2008: 61).

Di Indonesia, liberalisasi media sejak reformasi 1998 telah membawa pengaruh yang sangat penting dalam demokratisasi. Perubahan tersebut sangat jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Perkembangan yang kuat pada masa Reformasi ialah, diperjelas dan dipertegasnya kebebasan pers dalam konstitusi (UUD 1945) dan Undang-undang Pers dan semakin kukuhnya liberalisasi ekonomi. Pengaruh liberalisme bersamaan dengan kebebasan media dan demokrasasi telah mendorong tampilnya neoliberalisme, dan media massa adalah bagian penting neoliberalisme tersebut. Kebebasan atau liberalisasi media juga memberikan keleluasaan dalam pemilikan media yang oleh pemodal kesempatan tersebut bergegas dimanfaatkan karena menjadi adalah bagian dari strategi bisnis yang menguntungkan.

Kondisi tersebut merupakan perkembangan yang menarik dan menguntungkan untuk para pebisnis, tetapi apakah hal yang sama akan dirasakan bagi perkembangan demokrasi yang bermuara pada kemanfaatan publik? Perkembangan konsentrasi media belum tentu juga berdampak sama bagi kehidupan masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat mengatur atau membatasi pemusatan kepimilikan media massa, khususnya penyiaran yang menggunakan ranah publik (public domain). Terutama untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan (diversity of ownership), keragaman isi (diversity of ownership), dan kebergaman pendapat di media (diversity of voice).

Rupert Murdoch: Simbol Monopoli Kepemilikian Media[2]

Dalam pembiacaraan mengenai monopoli media, Rupert Murdoch merupakan tokoh sentral yang selalu dijadikan ilustrasi. Dengan kerjaan bisnis media yang menggurita di seluruh dunia, sang tycoon ini adalah the most powerful person in the world today. Murdoch memiliki News Corporation dengan jaringan ratusan media cetak, radio dan televisi di seluruh dunia. Yang paling menonjol adalah jaringan televisi. la memiliki mayoritas saham di Fox Channel yang menjadi channel keempat setelah ABC, NBC dan CBS. la memiliki 30 saluran kabel dan satelit di negeri itu. Separuh dari kepemilikan saham National Geography dan sebagian saham GE yang menjadi induk dari televisi saingannya NBC. Di luar Amerika, Murdoch memiliki 28 saluran televisi di Inggris, 8 diantaranya share kepemilikan dengan Paramount dan Nickelodeon. Murdoch huga memiliki dua televisi di Jerman, 16 televisi lokal di Australia, 1 di Canada, 6 di India. Murdoch lewat perusahaannya Star TV menguasai enam saluran televisi yang secara total menguasai 60% dari au­dience share negara itu. Murdoch memiliki saham minoritas sebuah stasiun TV Italia, dua di Jepang, delapan di Amerika Latin. Lewat Star TV Murdoch mengakuisisi mayoritas saham ANTV.

Di sektor media cetak, Murdoch diibaratkan titisan William Randolph Hearst, sang raja media abad 19 (Bagdikian, 2004: 37). Ia memiliki 31 koran di Australia termasuk yang terbesar The Age, tiga di kepulauan Fiji, beberapa koran besar di Inggris termasuk The Sunday Times dan The (Daily) Times. Karena ia mengakuisisi dua koran nasional yang beroplah jutaan eksemplar, Murdoch berhadapan dengan Undang Undang Monopoli. Tidak menyerah, Murdoch menunda akuisisi tersebut dan berjuang mendukung kandidat Partai Konservatif Margaret Tacher sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya Tacher menang dan menjadi Perdana Menteri, muluslah upayanya untuk mengakuisisi -dua koran besar tadi. Majalah terkemuka The Economist tahun 2000 melaporkan holding company milik Murdoch di Inggris memperoleh keuntungan US $.2,1 miliar. Tetapi, lewat pembukuan yang “kreatif” dan lobi politik yang intens ia tidak membayar satu shilling pun pajak ke pemerintah.

Murdoch adalah tipe orang yang tidak pernah mau kalah dalam menjalankan bisnisnya. Ketika dia berniat masuk dalam pasar Amerika, langkah pertamanya adalah membeli tabloid The New York Post. Lewat support temannya, Walikota New York (yang dijanjikan untuk mendapat tempat untuk liputan tetap di tabloid itu), dia segera mendapatkan ap­proval dari Walikota NY tersebut. Tatkala memutuskan untuk mengembangkan bisnis jaringan radio dan televisi di Amerika, ia terkena ketentuan undang-undang yang melarang warga negara asing memiliki lebih dari 24.9% saham di radio dan televisi. Murdoch segera mengganti kewarganegaraannya dari Aus­tralia ke warga negara Amerika Serikat (Bagdikian, 2004: 37-41).

Meskipun demikian Murdoch masih berhadapan dengan salah satu regulasi yang mengharuskan parent corporation—perusahaannya harus berbasis di Amerika. Murdoch menolak karena ia memperoleh special tax advantage di Australia. Dengan menggunakan kekuatan empat suratkabar dan dua tabloid yang dimilikinya dia melakukan lobi dan berhasil memperoleh perlakuan khusus, boleh memiliki majority saham tanpa harus memindahkan perusahaannya ke Amerika— sebuah kemudahan yang tidak akan pernah diberikan kepada siapa pun setelah itu (Ishadi, 2005, Tempo, 25 September 2005).

Contoh lain, tahun 1990 Murdoch mengajukan pinjaman ke Export Import Bank of The United States, CEO bank tersebut menolak permintaannya. Murdoch kemudian bertemu dengan Presiders Jimmy Carter di White House bersama dengan chairman bank tersebut. Delapan hari kemudian Export Import Bank memberi pinjaman US$ 250 juta kepada Murdoch untuk investasi di sebuah perusahaan penerbangan yang barn. setelah itu kerajaan bisnis media Murdoch seakan tak tertandingi. Pada tahun 1990 Murdoch lewat News Corporation mengakuisisi­ Harper Collins Publisher yang revenue tahunannya mencapai satu miliar dolar per tahun.

Di Hongkong Murdoch memiliki Star TV yang memiliki jaringan mayoritas di India, China, Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia (STAR-ANTV). Bisnis Murdoch seakan tidak mungkin terbendung. Tahun 2003 ia mengakuisisi Huges Direct TV Satellite System-yang memung kinkan ia mengembangkan televisi satelit di seluruh dunia dan menambah annual income nya dengan paling sedikit 9 miliar dolar AS

Musim panas tahun 2005, Murdoch masuk ke bisnis online dengan mengakusisi My-Space.com- sebuah situs jaringan dengan harga 587 juta dolar. Pada saat yang sama ia juga mengakusisi situs internet lokal maupun internasional. Lewat tangan dinginnya, setahun setelah, My-Space di akuisisi asetnya meningkat lima kali lipat menjadi tiga miliar dolar (Ishadi, 2005, Tempo, 25 September 2005). Saat ini My-Space merupakan salah sate situs paling populer di Amerika Serikat, selain Yahoo!, Google, MSN dan Ebay. Langkah Murdoch tidak salah karena My-Space yang didirikan oleh dua anak muda Tom Andersen dan Christ De Wolfe tiga tahun lalu merupakan situs yang lagi melejit karena menjadi tempat mangkal dari hampir semua musisi dunia saat ini. Mulai dari Janet Jackson, Bob Dylan sampai 2.2 juta musisi lainnya di berbagai negara dunia (Ishadi, 2005, Tempo, 25 September 2005).

Perlunya Pembatasan Kepemilikan Media

Dalam sistem demokrasi, menurut Siregar (2008: 40), regulasi terhadap media pada dasarnya dipilah menjadi dua bagian besar, yakni media yang tidak menggunakan ranah publik (public domain) dan media yang menggunakan ranah publik. Media yang tidak menggunakan ranah publik, misalnya, buku, majalah, suratkabar ataupun film (kecuali jika disiarkan melalui tv) maka regulasinya menggunakan prinsip self-regulatory.

Dalam konteks Indonesia, di bidang pers misalnya, Dewan Pers dibentuk untuk mengatur pers dari segi etika jurnalistik baik etika jurnalistik media cetak maupun elektronik, sedangkan hal-hal yang menyangkut pemusatan kepemilikan dan persaingan usaha, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Selain itu, terdapat organisasi penerbit seperti Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), terdapat organisasi wartawan dan Jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), lkatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Untuk dunia perbukuan dan pars penerbit buku, ada IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia), yang mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, jika ingin menerbitkan buku atau suratkabar dan majalah, maka cukup mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dengan modal tertentu, dapat menerbitkan buku dan atau suratkabar. Dalam kaitan ini, tidak diperlukan izin khusus bust menerbitkan buku dan suratkabar. Selanjutnya, jika terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk kegiatan jurnalistik, berlaku Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999.

Sementara itu, regulasi media yang menggunakan public domain dan ada yang menyebutnya basic state property atau essential facility dan atau limited resources–sangat berbeda regulasinya dengan media yang tidak menggunakan public domain. Di negara demokrasi manapun, jika suatu media menggunakan public domain, maka regulasinya sangat ketat. Ini karena ketika seseorang atau suatu badan telah diberi frekuensi maka sebenarnya is telah diberi hak monopoli oleh negara untuk menggunakan frekuensi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dalam kaitan ini, regulasi terhadap radio dan televisi berlangsung sangat ketat (“highly regulated”). Di Amerika Serikat, regulatornya adalah “Federal Communications Commission”, di Afrika Selatan adalah “Independent Communication Authority of South Africa” (ICASA), dan banyak lagi lembaga semacarn itu di negara demokrasi di dunia. Regulator di negara-negara demokrasi ini adalah badan independen negara yang bersifat “quasi yudicial”. Untuk Indonesia, regulatornya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berhubungan dengan isi, dan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), yang berhubungan dengan penggunaan frekuensi dan pemberian izin penyiaran (Siregar, 2008: 40).

Menurut Dominick (2001: 214), ada beberapa alasan penting mengapa media yang menggunakan public domain regulasinya berbeda dengan media yang tidak menggunakan public domain.

Pertama, alasan utama jelas karena media tersebut menggunakan public domain, barang publik. Oleh karenanya, harus diatur secara ketat. Pengaturan tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kedua, public domain mengandung prinsip scarcity (scarcity theory). Di Jakarta, misalnya, jumlah televis terestrial yang ada sepuluh, tidak mungkin bisa lebih kecuali terdapat teknologi digital. Meskipun demikian, jumlahnya tetap akan terbatas. Ini akan sangat berbeda dengan koran dimana keberadaannya tidak mungkin bisa dibatasi, dia bisa saja seratus, dua ratus, atau bahkan tiga ratus buah jumlahnya. D sini, jumlah koran atau majalah eksistensinya hanya menyangkut ukuran-ukuran ekonomi. Namun, media yang menggunakan public domain sangat berbeda karena keberadaannya yang sangat terbatas.

Ketiga, sifatnya yang pervasif (pervasive presence theory), meluas dan tersebar secara cepat ke ruang- ruang keluarga tanpa kita undang. Ketika seseora-membaca koran, misalnya, maka kontrol atas apa yang dibaca dan dimana membacanya akan sangat tergantung pada si pembaca. Namun, media-media yang menggunakan public domain karena sifatnya yang pervasif, muatan isi media hampir tidak bisa terkontrol oleh siapapun. Media ini jugs hadir dima­mana dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. ­Oleh karena itulah, perlu ada regulasi untuk media-media yang menggunakan public domain.

Media juga merupakan bagian dari ruang public (public sphere) dimana dalam ruang public ini terjadi pertukaran informasi dan pandangan yang berkait dengan kepentingan orang banyak diperbincangkan, sehingga bisa menghasilkan opini publik. Ruang publik akan terjadi ketika warga masyarakat menggunakan haknya untuk berkumpul atau mengeluarkan pendapatnya yang mereka anggap penting. Sebuah ruang publik semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan. Dalam konteks public sphere, media selayaknya menjadi the market places of ideas, tempat penawaran berbagai gagasan. Sebagaimana konsekuensi sebuah pasarm hanya ide yang terbaik saja yang layak ditawarkan dan dijual (Ishadi, 206).

Dalam industri media besar kerap terjadi seorang pekerja dalam industri tersebut bekerja untuk satu unit usaha namun kemudian hasilnya dipergunakan oleh unit-unit usaha yang berbeda (sebagai contoh pekerja di sebuah media local, dan hasilnya nanti dipergunakan oleh seluruh jaringan yang ada) dari perusahaan yang sama. Bahasa bisnis menyebutnya sebagai ‘sinergi’, namun bust pekerja yang bersangkutan, bisa saja hal ini disebut sebagai ‘eksploitasi’.

Pemilik media yang memiliki sejumlah agenda politik dan ekonomi akan sangat memanfaatkan medianya untuk memoles citra positif bagi kepentingannya, dan di sisi lain tak bicara obyektif dalam banyak masalah. Lebih repot lagi jika kemudian isi media tak menunjukkan perilaku pers yang sejati, namun lebih menjadi alai corong kepentingan, atau bahkan menjadi semacam newsletter bagi kepentingan pemolesan citra positif tersebut.

Keberagaman kepemilikan media ini dan pluralisme isi media adalah hal yang utama untuk adanya kebebasan ekspresi serta kebebasan informasi yang efektif, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Konvensi Hak Asasi Manusia Negara-­negara Eropa (Meier dan Trappel; dalam McQuail dan Siune (eds), 1998: 38).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

[2] Bagian ini merupakan ringkasan ulang dari tulisan Ishadi SK berjudul “Murdoch”“ dalam Majalah Tempo, 25 September 2005, halaman 74 dan subbab buku New Media Monopoly karya Ben Bagdikian (2004: 37-45) berjudul “Murdoch’s News Corp: Hearst Reborn”.