Menggagas Bentuk Lembaga Penyiaran yang Ideal di Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam usaha membangun sistem penyiaran yang demokratis, saat ini UU Penyiaran yang sedang dalam proses revisi, hendaknya mengakomodasi tiga jenis penyiaran yang relevan dengan kondisi Indonesia, yakni Penyiaran Publik, Penyiaran Swasta, dan Penyiaran Komunitas. Masing-masing jenis lembaga penyiaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyiaran Publik

Secara khusus, publik dalam istilah penyiaran publik diposisikan dalam dua pengertian, yakni sebagai khalayak (pemirsa atau pendengar) dan sebagai partisipan yang aktif. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju civil society. Sementara mengenai syarat penyiaran publik (public service broadcasting), diantaranya adalah media  yang: 1) tersedia (available) secara “general-geographis”, 2) memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional, 3) bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersil, 4) memiliki imparsialitas program, 5) memiliki ragam variasi program, dan 6) pembiayaannya dibebankan kepada pengguna media. Definisi tersebut mengandaikan bahwa penyiaran publik dibangun didasarkan pada kepentingan, aspirasi, gagasan publik yang dibuat berdasarkan swadaya dan swamandiri dari masyarakat atau publik pengguna dan pemetik manfaat penyiaran publik. Oleh karena itu, ketika penyiaran publik dibangun bersama atas partisipasi publik, maka fungsi dan nilai kegunaan penyiaran publik tentunya ditujukan bagi berbagai kepentingan dan aspirasi publik.[2]

Kemudian, untuk menjawab kehadiran media penyiaran publik di Indonesia saat ini, terdapat hal yang perlu diperhatikan[3]. Pertama, telekomunikasi sebagai basis material. Keberadaan media penyiaran publik bertumpu pada ranah (domain) telekomunikasi, yaitu fasilitas transmisi signal. Setiap transmisi menggunakan jalur telekomunikasi berupa gelombang elektromagnetik yang ‘dikuasai’ negara. Regulasi penyiaran publik harus menjamin pengelolaan spektrum gelombang tersebut dalam bingkai penguatan publik.

Kedua, orientasi fungsi publik sebagai basis kultural. Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini mulai dari ketentuan hukum, kebijakan negara, serta konsensus yang tumbuh di lingkungan masyarakat tentang orientasi dan fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik. nilai bersama ini diharapkan dirumuskan oleh kaum profesional penyiran publik sebagai titik awal dalam penghayatan atas orientasi fungsional kelembagaan.

Ketiga, sistem jaringan publik. Sistem penyiaran publik pada dasarnya berupa ranah jaringan (networks) penyiaran dan stasiun penyiaran. Masing-masing ranah ini dapat memiliki pola orientasi fungsional yang spesifik, serta pola hubungan institusional satu sama lain. Rumusan kedua macam pola ini diperlukan sebagai dasar sistemik kelembagaan penyiaran publik. Keberadaan media penyiran publik juga ditentukan oleh dukungan sosial dan finansial. Secara kongkrit dukungan ini diwujudkan melalui adanya stake-holder yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi kultural penyiaran publik, dan memberi dukungan sistem finansial beroperasinya penyiaran publik.

Keempat, adanya code of conduct profesi dan institusi. Code of conduct dimaksudkan untuk memelihara standar profesi. Biasanya mencakup visi dan misi yang menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja kaum prefesional, bertolak dari sikap terhadap masyarakat, dan pemaknaan atas hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam konteks makna sosial dari media penyiaran publik. Sebagai acuan standar tindakan profesional dan hasil kerjanya suatu institusi memiliki dua sisi, eksternal untuk menjaga makna sosial dari media massa, dan internal sebagai dasar dalam penilaian (evaluasi) profesional sebagai bagian dalam sistem manejemen personalia.

Kelima, sistem kontrol fungsi publik. Untuk menjaga agar suatu institusi dapat berjalan dalam penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap stake-holder khususnya dan publik umumnya. Akuntabilitas memiliki dua sisi, menyangkut parameter akuntabilitas akuntasi dan menyangkut prinsip akuntabilitas sosial untuk menjaga orientasi fungsionalnya kepada publik. Jika pertanggungjawaban akuntansi melalui lembaga audit (publik maupun negara), maka akuntabilitas sosial perlu dipertanggung-jawabkan kepada stake-holder dan lembaga yang relevan. Lewat akuntabilitas sosial ini kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media penyiaran publik berangkat dari kehidupan publik yang dilihat dari posisi sebagai warga masyarakat hanya dalam dua ranah, yaitu dalam lingkup kekuasaan dan lingkup pasar. Padahal, masyarakat memiliki ruang tersendiri untuk berapresiasi, berkarya, berpendapat, dan bersikap terhadap realitas yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, munculnya pandangan dikotomis yang mengabaikan peran dan posisi warga negara dalam konteks hubungan sosial dan bernegara telah mengabaikan adanya kenyataan tentang ranah publik yang diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan yang bersih dari kekuasaan dan pasar. Habermas menyebut ranah ini sebagai ranah publik atau public sphere[4]

Secara garis besar, ada empat alasan mengapa lembaga penyiaran publik itu penting dalam sistem demokrasi.[5] Pertama, dalam konteks kehidupan demokrasi dan penguatan masyarakat sipil, sejatinya, publik berhak mendapatkan siaran yang lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna dibandingkan sekedar menjual kepala kepada pemasang iklan melalui logika rating.

Kedua, berkait dengan yang pertama, warga berhak memperoleh siaran yang mencerdaskan tanpa adanya batasan geografis, lebih-lebih sosio-politis. Argumen kedua ini penting karena lembaga penyiaran swasta akan selalu berfikir dalam kerangka besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan siaran swasta.

Ketiga, penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memiliki concern lebih terhadap identitas dan kultur nasional. Jika lembaga penyiaran swasta acapkali dituduh menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai imperalisme budaya, maka lembaga penyiaran publik justru sebaliknya. Keberadaan lembaga penyiaran publik penting dalam rangka menjaga identitas dan kultur nasional yang bersifat dinamis.

Keempat, demokrasi media niscaya memerlukan lembaga penyiaran yang bersifat independent, baik dilihat dari kepentingan negara maupun komersial. Hal ini penting digarisbawahi karena lembaga penyiaran yang dikontrol negara akan cenderung menjadi ideological state aparatus, sedangkan lembaga penyiaran yang dikontrol swasta akan mengakibatkan penggunaan logic of acumulation and exclusion sebagai penentu apa dan bagaimana sesuatu ditayangkan. Sebagaimana nanti dapat dilihat dalam pembahasan bab selanjutnya, dominasi lembaga penyiaran swasta telah membuat hanya kelompok masyarakat tertentu yang direpresentasikan dalam media penyiaran nasional. Demikian juga dengan tayangan yang hanya memenuhi keinginan pasar dibandingkan dilandasi oleh usaha yang sungguh-sungguh untuk turut serta, katakanlah, mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Kemudian, dalam konteks budaya, terdapat delapan prinsip yang dibawa oleh lembaga penyiaran publik.[6] Pertama, geographic universality. Prinsip ini menggambarkan bagaimana seharusnya penyelenggaraan penyiaran publik berorientasi pada publik secara luas. Keterjangkauan siaran di seluruh lapisan masyarakat merupakan hal penting yang harus diwujudkan. Kedua, catering for all interest and taste. Prinsip ini mendorong lembaga penyiaran publik memproduksi semua program yang memenuhi kepentingan publik termasuk untuk kelompok minoritas. Ketiga, catering for minorities. Prinsip ini menopang idealisme lembaga penyiaran publik untuk senantiasa menaruh perhatian pada program-program acara bagi publik minoritas misalnya menyangkut persoalan anak-anak, rasial, atau minoritas gender. Melalui lembaga penyiaran publik kelompok-kelompok minoritas akan memiliki ruang berekspresi yang bermakna bagi tumbuh kembangnya wacana publik tanpa harus tertekan oleh kepentingan kelompok elit atau mayoritas. Keempat, detachment from vested interest and government. Prinsip ini mengindikasikan pentingnya kemandirian lembaga penyiaran publik dari pengaruh atau intervensi pihak luar seperti pemerintah, partai politik, pemodal atau kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Kemandirian ini penting artinya untuk menjaga konsistensi lembaga penyiaran publik pada kepentingan-kepentingan publik. Kelima, one broadcasting system to be directly founded by the corpus of users. Berdasarkan prinsip tersebut lembaga penyiaran publik dituntut untuk mencanangkan pendanaan langsung dan pembayaran yang relatif universal. Sifat pendanaan demikian akan memberikan ruang independensi yang luas bagi lembaga karena tidak perlu bergantung pada pihak-pihak tertentu. Alternatif pendanaan yang dimaksud dapat bersumber dari iuran penyiaran, donasi perorangan, yayasan atau perusahaan-perusahaan juga subsidi pemerintah. Keenam, competition in good programming rather than numbers. Prinsip ini menegaskan teori diversity of content sekaligus mengarahkan lembaga penyiaran publik untuk memproduksin dan menyiarkan program-program berkualitas yang tidak hanyak mengikuti rating dan selera pasar sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran komersial. Ketujuh, guideliness to liberate programming makers and not restricted them. Prinsip ini menegaskan perlunya pedoman untuk memberi kebebasan kepada pengelola lembaga penyiaran publik untuk mebuat program-program sesuai tuntutan kreativitas, bukan malah membatasi dengan berbagai sensor dan tekanan.

2.      Penyiaran Swasta

Secara mendasar, lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan menggantungkan hidupnya dari pemasukan iklan. Namun, sebagai institusi yang mempergunakan ranah publik, ia harus terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dalam konteks televisi swasta Indonesia, kecenderungannya sangat sentralistik. Untuk itulah, sistem penyiaran swasta berjaringan menjadi sebuah keniscayaan. Alasannya, televisi swasta nasional mampu menjangkau 80% penduduk di Indonesia. Sementara penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi sebesar 67%. Jadi, jumlah  potensial viewers-nya berkisar sekitar 118 juta penduduk. Ini berarti sekitar 118 juta penduduk mempunyai akses terhadap televisi. Masing-masing televisi sudah menjangkau antara 60 sampai dengan 99 % penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi. Ada dua hal yang dapat dicatat dari sini. Pertama, jumlah penduduk yang mampu mengakses televisi baru separuhnya. Kedua, di sisi lain, televisi sudah mampu menjangkau sekitar 60 sampai 90% dari mereka yang mempunyai akses. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sangat tinggi mengingat di AS saja regulasinya mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki stasiun televisi dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari 39% television’s household atau nation’s TV homes.[7]

Bila dilihat dari yang lain, maka pelaksanaan stasiun televisi berjaringan sebenarnya adalah sebuah kesempatan (opportunity) yang memberikan jalan dan kelonggaran bagi stasiun televisi nasional yang saat ini siaran, baik bagi yang sudah untung besar maupun yang masih “berdarah-darah”. Stasiun televisi berjaringan  ini akan ikut membangun berkembangnya televisi lokal, merangsang dan membangun dinamika ekonomi dan sosial dan budaya lokal. Rumah produksi lokal akan tumbuh, biro iklan lokal, lembaga “rating” lokal juga akan tumbuh, dan lain-lain kegiatan sosial ekonomi dan budaya. Hal semacam ini tentu saja akan mendapat dukungan ekonomi dan sosial lokal. Posisi televisi jaringan semacam ini akan sangat kuat posisinya di tingkat lokal karena mendapat dukungan lokal, yang pada gilirannya menjadi stasiun televisi berjaringan yang sangat kuat secara nasional, baik dilihat dari kaca mata sosial, budaya maupun ekonomi. Di sini, diperlukan sebuah pemimpin stasiun televisi yang visioner, yang sebenarnya sudah dituntun oleh Undang-undang Penyiaran. Dalam hubungan ini, bila semua stasiun televisi nasional melakukan transformasi seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan tercipta sebuah sistem penyiaran yang sehat, yang menjamin adanya “diversity of ownership” dan “diversity of content”, yang akan memperkuat dan memperkaya bangsa ini baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.[8]

3. Penyiaran Komunitas

Media komunitas hadir sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena melayani komunitasnya yang juga beragam[9]. Kemudian, oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi siaran. Pengelola lembaga penyiaran komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya lokal[10].

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Dibatasinya jangkauan layanan jenis media penyiaran ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi secara lebih sempurna kepada komunitasnya. Semakin luas jangkauan siaran akan semakin sulit mendapatkan partisipasi dari masyarakat, karena apapun media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Dengan demikian, ada pula fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, fungsi menghibur, mendidik dan menginformasikan berita yang benar-benar merefleksikan kebutuhan komunitasnya.[11]

Selanjutnya, dalam rangka menjawab kebutuhan kebutuhan tersebut, empat prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penyiaran komunitas[12]. Pertama, berskala lokal dan mendorong partisipatif warga. Karena tipologinya yang mendorong partisipasi warga masyarakat, maka skala terbatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Dengan keterbatasan jangkauan yang dimiliki, diharapkan dapat memberi kesempatan pada setiap prakarsa warga komunitas untuk tumbuh dan tampil setara sejak tahap perumusan program siaran, pengelolaan hingga kepemilikan. Untuk mampu menjawab kebutuhan komunitasnya, penyiaran tersebut haruslah membangun partisipasi warga masyarakatnya seluas mungkin. Ketika kelompok masyarakat terlibat dalam proses untuk merumuskan program dan tema siaran, maka dari proses tersebut telah mengindikasikan terbangunnya proses yang demokratis. Semakin banyak yang terlibat–dengan proses yang tepat–akan membangun keragaman dalam berbagai konteks dan semakin menumbuhkan proses yang partisipatif. Dari sisi ini, media tersebut dapat menjadi alat bagi terciptanya proses partisipasi dalam masyarakat.

Kedua, teknologi siaran yang dipergunakan sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas dan bukan bergantung pada campur tangan pihak luar. Untuk membangun sense of belonging yang tinggi, partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan peralatan sesuai dengan kemampuannya merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan meskipun bukan tidak mungkin sumber pembiayaan dari luar komunitas. Jika sumber daya infastruktur berasal dari luar komunitas, maka perlu pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Seringkali, peralatan yang didatangkan dan didukung pihak luar menimbulkan masalah saat terjadi kerusakan, yakni keengganan warga masyarakat untuk memperbaikinya. Sebaliknya, dengan pembiayaan yang keluar dari pembiayaan warga secara kolektif, akan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat manakala terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Pada sisi lain, seringkali pengelola terjebak pada keinginan memiliki peralatan yang mutakhir dan canggih sehingga memaksakan diri untuk membeli peralatan tersebut melalui dana sendiri yang pada gilirannya memunculkan konflik ”kepemilikan” diantara pengelola tersebut.

Ketiga, didorong oleh misi kebaikan bersama komunitas dan bukan mencapai tujuan keuntungan uang. Sejak awal, penyiaran komunitas harus mendeklarasikan misinya kepada masyarakat, termasuk operasionalisasinya yang mengandalkan semangat kesukarelawan penyiar dan pengelolanya. Jika tidak, maka akan sulit untuk menjaga semangat tersebut yang telah dimunculkan sedari awal pendirian.

Keempat, mengemukakan masalah-masalah bersama untuk dicarikan solusinya sehingga mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam upaya perubahan sosial-politik. Sebagai media milik bersama (masyarakat), persoalan-persoalan bersama yang ada di masyarakat layak disiarkan dan diadvokasi. Ketika persoalan-persoalan tersebut diangkat, maka harapannya semakin banyak warga masyarakat yang concern dengan persoalan bersama (karena mendengar dan mengetahuinya sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya masalah tersebut diselesaikan), dan pada gilirannya semakin memperluas keterlibatan warga masyarakat dari berbagai lapisan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi demikian akan mendorong terjadinya perubahan iklim sosial politik ditingkat lokal (desa/kampung) [Iwan Awaluddin Yusuf ].


[1]  Dosen Ilmu Komunikasi UII, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

[2] Eric Barendt, sebagaimana dikutip Eka Wenats, “Penyiaran Publik dan Public Sphere”, http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/penyiaran-publik-dan-public-sphere.html.

[3] Ashadi Siregar, dikutp Eka Wenats, ibid.

[4] Ibid.

[5] Sasa Djuarsa Sendjaja, Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2001. “Prinsip Dasar Penyajian Informasi Media Publik”. Seminar Sosiahasi Metyambut TV dan Radio Publik. Hotel Radisson Yogya Plaza, Yogyakarta. 23-24 Juli 2001.

[6] Rahayu, Op. Cit, hal. 25-27.

[7] Amir Effendi Siregar, Op. Cit, hal. 45.

[8]  Ibid.

[9] Ibid.

[10] Imam Prakoso dan Budhi Hermanto, “Peran Strategis Radio Komunitas”, Makalah Seminar dan Workshop Regulasi Penyiaran Komunitas dan Permasalahannya di Sigli, Kabupaten Pidie, 19 Juni 2006.

[11] Sri Aryani dan Akhmad Nasir, ”Rakom itu Sarat Kepentingan Komunitas”, dalam Konstruksi Sosial Industri Penyiaran, Ed. Effendi Gazali dkk, Dep Ilmu Komunikasi FISIP UI, Jakarta, 2003, Hal. 66.

[12] Dalam artikelnya, Imam Prakoso dan Budhi Hermanto secara spesifik membahas radio komunitas, namun dalam tulisan ini, prinsip-prinsipnya selaras jika ditarik kedalam konsep umum penyiaran komunitas.