Titik Balik Era Telekomunikasi Modern

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Era keemasan telekomunikasi tradisional yang ditandai penggunaan asap, lampu, surat/pos, bahkan kentongan berakhir ketika pada 24 Mei 1844 F.B Morse berhasil mengirimkan pesannya dari Baltimore ke Washington DC melalui telegraf. Periode ini  menandai oleh apa yang disebut Everett M Rogers (1986: 25) sebagai Era Telekomunikasi. Sebelumnya, pesan semacam ini selalu dibawa oleh kurir yang kecepatannya sangat tergantung pada kendaraan yang ditumpangi. Penemuan ini semakin berkembang saat Alexander Graham Bell secara tidak sengaja berhasil membuat eksperimen pengiriman suara dari satu ruangan ke ruangan lain di laboratorium pada 1876.

Keberhasilkan Morse dan Graham Bell diikuti penemuan telegraf oleh Guiglielmo Marconi pada 1896. Pada tanggal 21 Desember 1901, Marconi berhasil mengirimkan pesan gelombanng radio melintasi Lautan Atlantik. Digabungkan dengan penemuan telegraf yang memanfaatkan gelombang radio dan kode morse, teknologi komunikasi banyak digunakan di lingkungan kelautan (maritim), terutama untuk mengirimkan pesan antara kapal yang berada di laut dan saluran komunikasi di pantai/darat. Teknologi dasar telegraf dengan kode morse ini kemudian terus dikembangkan lebih lanjut dan pada gilirnnya nanti menjadi cikal bakal penemuan telepon, radio, bahkan internet.

Telepon menjadi ujung tombak bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Awalnya telepon sangat terbatas daya jangkau, konektivitasnya, serta tidak mudah dioperasikan. Infrastruktur telepon yang kompleks dan rumit ini dari waktu ke waktu terus-menerus dikembangkan dengan memanfaatkan gelombang mikro, satelit, dan transmisi sistem fiber-optik. Puncak dari pengembangan teknologi telepon di abad 19 adalah penemuan sistem digital dan pengembangan teknologi telepon bergerak /mobile yang melahirkan perangkat-perangkat digital seperti mobile phone, pager, dan telepon selular. Dalam perkembangan mutakhir, generasi kedua dari telepon seluler ini sudah sepenuhnya menggunakan sitem digital.

Sementara itu, untuk infrastruktur internet, penemuan TCP (Transfer Communication Protocol) dan IP (Internet Protocol) sebagai protokol standar resmi memungkinkan pengembangan lebih lanjut internet dan teknologi yang mendukungnya. Tahun 1984, jumlah host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1.000 titik. Host-pun berkembang menjadi DNS (Domain Name Sytem) sebagai standardisasi nama domain dan menggantikan fungsi tabel host. Jumlah di atas pun terus berkembang sehingga pada tahun 1987 telah melewati 10.000 titik jaringan (Wahyono, 2006: 133). Sebelumnya, pada periode tahun 70-an, jaringan komputer biasanya hanya terdapat di perusahaan-perusahaan besar. Jaringan komputer tersebut saling menghubungkan setiap departemendan setiap cabang ke sebuah pusat pengendalian (central control point). Pada masa itu pengertian network security juga sudah ada, namun fokus utamanya hanya untuk kebutuhan para user di dalam network itu sendiri (intranet) guna meminimalkan tingkat risiko pengamanan (security risk).

Dengan melihat platform infrastruktur komunikasi, sistem informasi yang berbasis teknologi komputer (computer based information system), maka infrastruktur komunikasi pada hakekatnya mempunyai fungsi-fungsi Input, Process, Output, dan Strorage, yang paling tidak terdiri atas 5 komponen penting, yakni; hardware, software, procedure, brainware dan content dari informasi. Semua komponen itu harus berkerja dengan baik itu dan saling terintegrasi agar dapat melakukan fungsi-fungsi sebagaimana yang diharapkan. Data sebagai input untuk menghasilkan suatu informasi yang berdaya guna ditentukan oleh kehandalan brainware dalam menciptakan prosedur yang selanjutnya akan dikonkritkan dengan kehadiran software yang sesuai agar hardware dapat bekerja untuk mengolah dan menampilkan informasi sebagaimana yang ditentukan atau diharapkan (Wahyono, 2006: 133).

Selanjutnya agar dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain, maka harus berbentuk satu bahasa yang pembangunan jaringan kerjanya harus sesuai dengan protokol komunikasi yang dipakai oleh semua pihak, seperti Electronic Data Interchange/EDI (proprietary system) dan Internet protocol (open system). Karena sistem tersebut saling terintegrasi dan terhubung secara online, maka hubungan komunikasinya menjadi bersifat real-time dan interaktif (Wahyono, 2006: 134).

Teknologi Telekomunikasi di Indonesia

Sejak Amerika Serikat meluncurkan ‘The National Infrastructure Information’-nya pada tahun 1991, banyak negara industri lain di dunia bergegas menyusul dengan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasinya. Dalam kurun waktu lima tahun setelah itu, negara-negara Eropa seperti Perancis, Denmark, Inggris, Jerman, dan lainnya merancang dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan superhighways informasi mereka. Inggris menamai programnya dengan ‘The Information Society Initiative’ dan Jerman ‘The Info 2000’. Di Asia, Jepang menampilkan kebijakan serupa pada tahun 1994 (Yuliar, dkk, 2001: 162-163).

Tak lama kemudian, yakni tahun 1996, negara-negara di wilayah Asia Tenggara pun tidak mau ketinggalan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasi- informasi mereka, seperti Filipina dengan ‘Tiger’, Malaysia dengan ‘Multimedia Super Coridor’ dan Singapura dengan ‘Singapore-ONE’. Pada awal tahun 1997, Indonesia meluncurkan kebijakan infrastruktur superhighways informasi yang diberi nama ‘Nusantara 21’, yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Keppres No. 30 tahun 1997 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia, yang bertugas mengkoordinasikan pengembangan pembangunan dan pemanfaatan telematika di Indonesia (Yuliar, dkk, 2001: 162-163)

Namun demikian, menurut Yuliar, dkk (2001: 172), kebijakan infrastruktur dalam proyek ‘Nusantara 21’ masih dipengaruhi kepentingan pemerintah, seperti dicerminkan dari hubungannya dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan Indonesia, ketahanan nasional, dan Wawasan Nusantara. Begitu pula peran pemerintah masih sangat dominan melebihi pihak-pihak lain, misalnya swasta dan masyarakat, dengan adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden No.30/1997, yang melibatkan 14 menterinya, yaitu 1 menteri koordinator, 8 menteri departemen, dan 5 menteri negara, namun tidak melibatkan pihak-pihak di luar pemerintahan. Dengan demikian ‘Nusantara 21’ mencerminkan warna sentralisasi yang masih sangat kuat dan nuansa demokratisasi kurang diperhatikan. Akibatnya visi ‘Nusantara 21’ yang awalnya dikenalkan secara top down sebagai simbol yang mengemas kerangka pembangunan infrastruktur pemerintah Orde Baru tersebut lengser mengikuti lengsernya pemerintahan Orde Baru. Selain itu krisis ekonomi, sosial, dan politik pada tahun 1997 serta bangkitnya semangat otonomi daerah mengikis proyek ‘Nusantara 21’ yang dinilai sangat kental bernuansa sentralistik.

Secara konseptual, ‘Nusantara 21’ adalah sebuah visi nasional yang memperjuangakan bsnagsa Indonesia untuk memasuki kancah persaingan ekonomi global di abad 21. Sebagai kebijakan, infrastruktur informasi ‘Nusantara 21’ tidak telepas dari visi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan, yang telah muncul sejak adanya konsep satelit telekomunikasi Palapa 16 Agustus 1976. Bahkan ‘Nusantara 21’ lebih terlihat sebagai pemutakhiran dari proyek Palapa, dengan tetap menggunakan pendekatan pada nilai-nilai pemersatuan seluruh Nusantara sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, secara paradigmatis, tidak ada sesuatu yang relatif baru dari proyek ‘Nusantara 21’ bagi pembangunan infrastruktur komunikasi Indonesia dibanding proyek satelit palapa sebelumnya.

Dari sisi teknologi, sebelum satelit Palapa mengorbit, Indonesia hanya mengenal telekomunikasi yang bersifat teresterial, yakni yang jangkauannya masih dibatasi oleh lautan. Telekomunikasi seperti ini tidak bisa menjangkau pulau-pulau, kecuali melalui penggunaan SKKL (Saluran Komunikasi Kabel Laut). Tetapi sistem SKKL itupun masih mahal dan sulit untuk dipergunakan. Setelah satelit Palapa mengorbit, jangkauan telekomunikasi Indonesia dapat menjangkau seluruh nusantara, kecuali beberapa daerah blank spot. Satelit Palapa yang diluncurkan waktu itu tidak hanya dapat digunakan untuk telepon, namun juga dapat dimanfaatkan untuk pengiriman faksimili, telex, telegram, videotext, dan berbagai informasi dalam bentuk lain, termasuk di bidang penyiaran (broadcasting), serta sistem cetak jarak jauh bagi suratkabar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dimuali dari peluncuran Satelit Palapa berdampak positif  bagi penanaman investasi asing. Sebelumnya pada inverstor enggan melirik Indonesia karena buruknya infrastruktur telekomunikasi yang ada di tanah air.

Satelit-satelit Komunikasi Indonesia

No

Nama

Waktu Peluncuran

Jumlah Transponder

 Pesawat Luncur

Perkiraan Usia (Tahun)

1.

Palapa A-1

08-07-1976

12

Delta 2914

7

2.

Palapa A-2

10-03-1977

12

Delta 2914

7

3.

Palapa B-1

19-06-1983

24

Challenger

8

4.

Palapa B-2

06-02-1984

24

Challenger

8

5.

Palapa B-2P

20-03-1990

24

Delta 3920

8

6.

Palapa B-2R

20-03-1990

24

Delta 6925-8

8

7.

Palapa B-4

07-05-1992

24

Delta 7925

11

8.

Palapa C-1

01-02-1996

34

Atlas 2 AS

14

9.

Palapa C-2

15-05-1996

36

Ariane 144 L

14

10.

Palapa D-1

31-08-2009

40

Chinese long march 3B

10*

11.

Telkom-1

13-08-1999

36

Ariane

15

12.

Telkom-2

17-11-2005

24

Ariane 5

15

sumber: http://masdiisya.wordpress.com diolah dr berbagai sumber

Di berbagai belahan dunia, munculnya teknologi broadband memudahkan orang mengakses internet di mana saja dengan teknologi mobile. Bila teknologi generasi pertama/1G yaitu NMT (Nordic Mobile Telephony) dan AMPS (Advanced Mobile Phone System) yang muncul pada awal 1990-an sekadar melampaui keterbatasan fungsi telepon yang statis menjadi dinamis, serta hanya menampilkan suara, maka pada teknologi generasi kedua/2G, GSM  (Global System for Mobile) yang bergerak pada pertengahan dekade 1990-an, teknologi seluler tidak hanya mampu menjadi wahana tukar informasi dalam bentuk suara, tetapi juga data yang berupa teks dan gambar (SMS dan MMS). Karena murah, akses teknologi mobile generasi kedua ini berkembang pesat di Indonesia, sehingga memasuki 2000-an, handphone menjadi perangkat hidup (gadget) sehari-hari.

Sejak tahun 2006, masyarakat di Indonesia sudah bisa menikmati layanan audio-visual yang lebih canggih dengan teknologi generasi ketiga (3G). Ada juga pilihan koneksi internet ke aplikasi seluler dengan sistem UMTS, WiFi, dan WiMAX (Worlwide interoperability for Microwave Access). Aplikasi teknologi terbaru berkaitan dengan kecepatan akses sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa jaringan operator seluler antara lain berupa jaringan cepat yang dikenal dengan High-Speed Downlik Packet Access (HSDPA) atau sering disebut dengan 3,5G; yaitu generasi yang merupakan penyempurnaan dari 3G. Terakhir, tidak lama lagi, vendor maupun operator seluler siap dengan teknologi Next Generation Network (NGN) atau 4G. Pada babakan inilah apa yang disebut konvergensi media akan mencapai titik maksimal. Lewat segenggam handset, orang di berbagai penjuru dunia bisa mengakses informasi secara cepat dan lengkap sesuai kebutuhan (Yusuf dan Supriyanto, Jurnal Komunikasi UII, Volume 1, No. 2, April 2007).

Perkembangan lebih lanjut dari teknologi 4G ini adalah revolusi WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) menjadi LTE (Long Term Evolution) dan revolusi EV-DO (Evolution for Data Only) menjadi UMB (Ultra Mobile Broadband). Pada awalnya LTE dan UMB dijadwalkan masih cukup lama untukmmulai diimplementasikan, mungkin akan lebih cepat dengan kemunculan WiMAX (Worlwide interoperability for Microwave Access) yang memiliki kemampuan seperti halnya 4G (Djamili, Kompas, 7 April 2008).

Bagi teknologi 3G, WiMAX mobile bisa dikatakan sebagai suatu ancaman. Dengan kemampuan layanan komunikasi data yang lebih cepat dari 3G yang ada saat ini,  WiMAX mobile menawarkan kinerja yang lebih baik penggunanya. Di lain sisi jika layanan panggilan suara dengan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol) diintegrasikan melalui WiMAX, diprediksi akan memicu persaingan ketat antara 3G dan WiMAX. Dalam ketersediaan teknologi, saat ini teknologi LTE maupun UMB –sebagai revolusi secara alamiah teknologi 3G—memiliki keterlambatan ketersediaan dibanding teknologi WiMAX (Djamili, Kompas, 7 April 2008).

Menurut Djamili (Kompas, 7 April 2008) Kemunculan WiMAX di Indonesia semakin dekat dengan ditandatanganinya peraturan mengenai aspek persyaratan teknis untuk sistem BWA di pita frekuensi 2,3 GHz oleh Dirjen Postel pada 26 Februari 2008. Peraturan ini tentunya akan menjadi acuan dalam dokumen lelang BWA yang dijadwalkan pada tahun 2008 ini. Meksipun tidak disebutkan secara spesifik bahwa pita frekuensi ini merupakan alokasi untuk teknologi WiMAX, namun dalam siaran pers disebutkan bahwa Dirjen Postel bersama-sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi membuat program penelitian perngkat radio WiMAX di frekuensi 2,3 GHz sehingga kemungkinan besar teknologi WiMAX akan diimplementasikan.

Lebih lanjut, Djamili (Kompas, 7 April 2008) menyebutkan, WiMAX memiliki kemampuan memberikan layanan koneksi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) seperti layanan Telkom Speedy tetapi melalui jaringan nirkabel, sehingga berpotensi menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dan bagi daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan telepon. Selain itu, WiMAX memiliki kemampuan seperti sistem seluler (mobility) sehingga dapat memberi layanan seperti 3G saat ini.

Operator Telekomunikasi di Indonesia

Di Indonesia bisnis telepon akan terus meningkat meningat penetrasi pasar masih sangat luas untuk dikembangkan. Pertumbuhan penggunan selular (GSM) diperkirakan telah mencapai angka lebih dari 150 juta pelanggan, yang berarti setengah dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta. Hingga saat ini, pemain-pemain industri selular terus bertambah banyak jumlahnya, meskipun masih dimonopoli oleh operator besar, seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Excelcomindo Pratama (XL), PT Telekomunikasi Indonesia Seluler (Telkomsel), PT Indosat, PT Bakrie Telecom, PT Hutchinson, PT Mobile-8, dan PT Smart Telecom. Di tengah persaingan ketat, mereka tidak hanya memberi layanan yang menjawab kebutuhan berkomunikasi, namun mulai merambah ke bisnis content (isi), seperti ringtone, I-ring, wallpaper, game, dan sebagainya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta

Menyongsong Perbaikan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, perkembangan peradaban sangat dipengaruhi oleh corak pembangunan infrastruktur telekomunikasinya. Kenyataan ini sejalan dengan fungsi utama teknologi telekomunikasi yang memudahkan pengiriman infromasi dari satu tempat ke tempat lain secara efisien. Berbagai cara dikembangkan mulai dari penggunaan asap di ketinggian tebing-tebing atau lembah hingga pembangunan menara yang sangat tinggi untuk mengirim sinyal-sinyal mekanik.

Di era modern, telepon menjadi ujung tombak bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Pada awalnya telepon sangat terbatas daya jangkau dan konektivitasnya. Namun infrastruktur telepon dari waktu ke waktu terus-menerus disempurnakan dengan memanfaatkan gelombang mikro, satelit, dan transmisi sistem fiber-optik. Puncak dari pengembangan teknologi telepon saat ini adalah penemuan teknologi telepon bergerak yang melahirkan perangkat-perangkat populer seperti pager, mobile phone, dan telepon selular. Dalam perkembangan mutakhir, generasi kedua dari telepon seluler ini sepenuhnya menggunakan sitem digital. Bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia?

Sejak Amerika Serikat meluncurkan ‘The National Infrastructure Information’-nya pada tahun 1991, banyak negara industri lain di dunia bergegas menyusul dengan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasinya. Dalam kurun waktu lima tahun setelah itu, negara-negara Eropa seperti Perancis, Denmark, Inggris, Jerman, dan lainnya merancang dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan superhighways informasi mereka. Inggris menamai programnya dengan ‘The Information Society Initiative’ dan Jerman ‘The Info 2000’. Di Asia, Jepang menampilkan kebijakan serupa pada tahun 1994.Tak lama kemudian, yakni tahun 1996, negara-negara di wilayah Asia Tenggara pun tidak mau ketinggalan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasi- informasi mereka, seperti Filipina dengan ‘Tiger’, Malaysia dengan ‘Multimedia Super Coridor’ dan Singapura dengan ‘Singapore-ONE’.

Awal tahun 1997, Indonesia meluncurkan kebijakan infrastruktur superhighways informasi yang diberi nama ‘Nusantara 21’, yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Keppres No. 30 tahun 1997 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia, yang bertugas mengkoordinasikan pengembangan pembangunan dan pemanfaatan telematika di Indonesia. Sayangnya, kebijakan infrastruktur dalam proyek ‘Nusantara 21’ masih kental dipengaruhi kepentingan pemerintah, seperti dicerminkan dari hubungannya dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan Indonesia, ketahanan nasional, dan Wawasan Nusantara. Begitu pula peran pemerintah masih sangat dominan melebihi pihak-pihak lain, misalnya swasta dan masyarakat, dengan adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden No.30/1997, yang melibatkan 14 menterinya, yaitu 1 menteri koordinator, 8 menteri departemen, dan 5 menteri negara, namun tidak melibatkan pihak-pihak di luar pemerintahan. Dengan demikian ‘Nusantara 21’ mencerminkan warna sentralisasi yang masih sangat kuat dan nuansa demokratisasi kurang diperhatikan. Akibatnya visi ‘Nusantara 21’ yang awalnya dikenalkan secara top down sebagai simbol yang mengemas kerangka pembangunan infrastruktur pemerintah Orde Baru tersebut lengser mengikuti lengsernya pemerintahan Orde Baru. Selain itu krisis ekonomi, sosial, dan politik pada tahun 1997 serta bangkitnya semangat otonomi daerah mengikis proyek ‘Nusantara 21’ yang dinilai sangat kental bernuansa sentralistik. Hingga beberapa waktu kemudian, ‘Nusantara 21’ pun tidak terdengar lagi gaungnya.

Kabar baik terdengar seiring munculnya teknologi broadband yang memudahkan masyarakat mengakses internet di mana saja dengan teknologi mobile. Bila teknologi generasi pertama/1G yaitu NMT (Nordic Mobile Telephony) dan AMPS (Advanced Mobile Phone System) yang muncul pada awal 1990-an sekadar melampaui keterbatasan fungsi telepon yang statis menjadi dinamis, serta hanya menampilkan suara, maka pada teknologi generasi kedua/2G, GSM (Global System for Mobile) yang bergerak pada pertengahan dekade 1990-an, teknologi seluler tidak hanya mampu menjadi wahana tukar informasi dalam bentuk suara, tetapi juga data yang berupa teks dan gambar (SMS dan MMS). Karena murah, akses teknologi mobile generasi kedua ini berkembang pesat di Indonesia, sehingga memasuki 2000-an, handphone menjadi perangkat hidup (gadget) sehari-hari.

Sejak tahun 2006, masyarakat di Indonesia sudah bisa menikmati layanan audio-visual yang lebih canggih dengan teknologi generasi ketiga (3G). Ada juga pilihan koneksi internet ke aplikasi seluler dengan sistem UMTS, WiFi, dan WiMAX (Worlwide interoperability for Microwave Access). Aplikasi teknologi terbaru berkaitan dengan kecepatan akses sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa jaringan operator seluler antara lain berupa jaringan cepat yang dikenal dengan High-Speed Downlik Packet Access (HSDPA) atau sering disebut dengan 3,5G; yaitu generasi yang merupakan penyempurnaan dari 3G. Terakhir, tidak lama lagi, vendor maupun operator seluler siap dengan teknologi Next Generation Network (NGN) atau 4G. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi 4G ini adalah revolusi WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) menjadi LTE (Long Term Evolution) dan revolusi EV-DO (Evolution for Data Only) menjadi UMB (Ultra Mobile Broadband). Pada awalnya LTE dan UMB dijadwalkan masih cukup lama untukmmulai diimplementasikan, mungkin akan lebih cepat dengan kemunculan WiMAX (Worlwide interoperability for Microwave Access) yang memiliki kemampuan seperti halnya 4G.

Bagi teknologi 3G, WiMAX mobile bisa dikatakan sebagai suatu ancaman. Dengan kemampuan layanan komunikasi data yang lebih cepat dari 3G yang ada saat ini,  WiMAX mobile menawarkan kinerja yang lebih baik penggunanya. Di lain sisi jika layanan panggilan suara dengan teknologi VoIP (Voice over Internet Protocol) diintegrasikan melalui WiMAX, diprediksi akan memicu persaingan ketat antara 3G dan WiMAX. Dalam ketersediaan teknologi, saat ini teknologi LTE maupun UMB –sebagai revolusi secara alamiah teknologi 3G—memiliki keterlambatan ketersediaan dibanding teknologi WiMAX.

Kemunculan WiMAX di Indonesia semakin dekat dengan ditandatanganinya peraturan mengenai aspek persyaratan teknis untuk sistem BWA di pita frekuensi 2,3 GHz oleh Dirjen Postel pada 26 Februari 2008. Peraturan ini tentunya akan menjadi acuan dalam dokumen lelang BWA yang dijadwalkan pada tahun 2008 ini. Meksipun tidak disebutkan secara spesifik bahwa pita frekuensi ini merupakan alokasi untuk teknologi WiMAX, namun dalam siaran pers disebutkan bahwa Dirjen Postel bersama-sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi membuat program penelitian perngkat radio WiMAX di frekuensi 2,3 GHz sehingga kemungkinan besar teknologi WiMAX akan diimplementasikan (Kompas, 7 April 2008).

WiMAX memiliki kemampuan memberikan layanan koneksi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) seperti layanan Telkom Speedy, tetapi melalui jaringan nirkabel, sehingga berpotensi menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dan bagi daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan telepon. Selain itu, WiMAX memiliki kemampuan seperti sistem seluler (mobility) sehingga dapat memberi layanan seperti 3G saat ini.

Di Indonesia bisnis telepon akan terus meningkat meningat penetrasi pasar masih sangat luas untuk dikembangkan. Dilihat dari data sampai akhir tahun 2007 misalnya, pertumbuhan penggunan selular (GSM) diperkirakan telah mencapai angka lebih dari 80 juta pelanggan, yang berarti baru sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Ini membuka peluang untuk bagi pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan  terus-menerus infrastruktur telekomunikasi sebagai bagain dari investasi bangsa di bidang ekonomi, budaya, sekaligus pertahanan-keamanan. Tentunya jika dalam pembangunan infrastrktur ini mendayagunakan aset-aset nasional, bukan  modal asing.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia