Memahami Keterkaitan Penyiaran dengan UU Pers dan UU Hak Cipta

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Undang-undang Penyiaran yang demokratis berciri kedaulatan di tangan publik selaku pemilik frekuensi sehingga penyiaran ditujukan untuk kebebasan berpendapat  dan berekspresi yang sejalan dengan kemerdekaan pers. Pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktiknya, Undang-undang Pers yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers termasuk penyiaran yang juga merupakan bagian dari pers, namun  berbeda dari segi mediumnya. Dari materi yang dikandungnya, UU Pers menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini juga menyebut sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers yang juga menngancam penyiaran, yaitu:

  1. Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat  2);
  2. Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3).

Selain melindungi kebebasan pers, asas tanggung jawab (responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh UU Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers. Karena itulah, UU Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum, antara lain:

  1. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1);
  2. Melayani hak jawab (Pasal 5 ayat 2), hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11);

c. Melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3), hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12). Dalam praktiknya, beberapa media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan yang diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman yang akan membantu penyelesaian persoalan akibat pemberitaan dengan muaranya adalah dikeluarkan hakjawab dan hak koreksi oleh media yang dituduh bersalah.

d. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 ayat c);

e.  (Wartawan) memiliki dan menaati kode etik (Pasal 7 ayat 2).

Ketentuan yang terkandung dalam Undang-udang Pers sejalan dengan hak dan kewajiban bidang penyiaran. Dengan demikian, pengaturan di bidang penyiaran seyogyanya dijiwai degan semangat kebebasan sebagaimana tertuang tegas dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika dikaitkan dengan hak cipta, Penyiaran adalah aktivitas yang selalu bersinggungan dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1). Dalam kaitan hak cipta ini, Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum, termasuk di bidang penyiaran.

Selain itu, keterkaitan UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dengan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 juga tercatum secara jelas dalam Ketentuan Umum Undang-undang Hak Cipta yang khusus membahas lembaga penyiaran. Dalam UU tersebut, Lembaga Penyiaran didefinisikan sebagai “organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”.

Menurut hukum hak cipta, jika suatu karya menjadi domain publik, bukan berarti orang atau media yang menayangkan bebas dari tanggungjawab menyebut nama pembuat karya. Sebab dalam hukum hak cipta ada dua hak yang melekat, yaitu hak ekonomis (mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya) dan hak moral (kewajiban menyebut si pembuat karya). Hak ekonomis bisa dialihkan, misalnya dijual, dilisensikan, dihibahkan, termasuk dilisensipublikkan (misalnya lisensi creative common, open conten, dan sebagainya). Namun hak moral itu melekat selamanya pada suatu karya, sekalipun hak ekonomis suatu karya sudah dipindahkan.

Sedangkan dalam  Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta juga melindungi pemilik sebagimana tercantum pada ayat (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Lebih lanjut pada  ayat (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Hak ekslusif terhadap hak ekonomi antara lain hak reproduksi, hak distruibusi, dan hak pertunjukan. Dalam Undang-undang Hak Cipta  juga ditegaskan bahwa sebuah karya sebagimana tertuang pada pasal 50 ayat (1) memiliki waktu perlindungan bagi: Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; dan Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. [Iwan Awaluddin Yusuf].


[1]  Dosen Ilmu Komunikasi UII, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA) Yogyakarta.