Aku Share, Maka Aku Ada….

 

Sumber dan hak cipta foto: http://www.careerbuilder.ca

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dulu Descartes pernah berseloroh ‘I think, therefore I am’. Seandainya ia hidup di era sekarang, melihat masyarakat gemar berbagi apapun tanpa berpikir panjang di media jejaring sosial dan internet, pasti ia akan merevisi ungkapan tersebut menjadi ‘I share, therefore I am.’ Ada semacam kredo, yang penting update, maka dunia akan tahu eksistensi kita. Akibat sharing apapun tanpa disaring inilah, internet kemudian menyebabkan terjadinya banjir data atau information overload, padahal tidak semua informasi itu dibutuhkan.

Motivasi awal untuk memiliki akun media sosial merupakan gejala wajar sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan. Kepemilikan media sosial adalah bagian dari cara manusia modern berkomunikasi dalam pola CMC atau Computer Mediated Communication. Dalam tahap lanjut, eksistensi ini kadang berubah menjadi wahana narsisme, bahkan dalam tahap akut menjurus pada perilaku eksebisionisme. Tanpa peduli jenis informasi berkategori privat atau publik, ditampilkan semuanya melalui media sosial.

Internet sebagai wujud konvergensi media, dan teknologi informasi telah memberi kemudahan dalam berbagai hal khususnya dalam menghubungkan manusia di muka bumi untuk saling tukar menukar informasi. Pada titik inilah media sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mengubah pola-pola komunikasi manusia, bahkan mengubah budaya dan entitas kehidupan seseorang dalam pergaulan.

Mengapa media sosial begitu fenomenal? Jawabannya sederhana, media sosial menawarkan sebuah arsitektur baru dalam kemudahan berkomunikasi yang rasanya mustahil dapat dilakukan di dunia nyata. Jika pola itu digambarkan secara sederhana dapat diumpamakan ketika seseorang berjumpa dengan seorang teman baru, ia hanya melihat sosok si teman semata secara individu. Nyaris tak pernah membayangkan, bahkan tidak tahu, siapa saja teman dari teman kita tersebut. Tak mungkin pula ia memetakan siapa teman dari teman kita. Di dalam media sosial, seseorang tidak hanya bisa berkomunikasi dengan sahabatnya, tetapi juga dengan teman dari sahabatnya itu, bahkan teman dari temannya sahabat, demikian seterusnya. Dari karakter inilah muncul perilaku stalking (kepo: istilah baru dalam bahasa pergaulan pengguna media sosial di Indonesia), yakni melihat aktivitas orang lain yang saling terhubung dan bagaimana mereka berkomunikasi. Di luar motivasi itu, banyak hal lain yang mendasari seseorang menggunakan sosial media, natara lain sebagai sarana komunikasi, sarana mengakses informasi, sarana hiburan, sarana eksistensi diri, stategis-produktif: branding, dagang, starter up, charity-filantropi, atau sekadar iseng dalam rangka menghabiskan waktu dan membunuh rasa kesepian.

Sekalipun banyak orang bilang internet adalah dunia tanpa batas, namun seperti halnya interaksi dalam dunia nyata, saat bersinggungan dengan orang lain maka sudah pasti ada aturan formal ataupun etika yang harus dipatuhi. Di dunia maya, seseorang tidak bisa bebas membagi (share) tanpa peduli kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini, di luar hukum formal, terdapat panduan khusus yang dikenal sebagai “netiket”, singkatan dari “internet etiket”. Netiket atau Nettiquette adalah penerapan praktis prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiket diterapkan pada one to one communications dan one to many communications.

Pepih Nugraha, salah seorang pegiat media jurnalisme warga (Kompasiana) pernah membuat 10 rumusan netiket dalam berinteraksi di dunia maya, yakni: Ingatlah orang lain; taat kepada standar prilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata; ketahuilah dimana kita berada di ruang cyber; hormati waktu dan bandwith orang lain; buatlah diri kita kelihatan baik ber-online; bagilah ilmu dan keahlian; membantu agar konflik tidak semakin tersulut; hormati privasi orang lain; jangan menyalahgunakan kekuasaan; dan maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan.

Konsep netiket dapat diturunkan dari banyak sumber norma. Selain yang bersifat universal, netiket bermedia sosial dapat diturunkan dari perspektif budaya dan agama. Apapun sumbernya, sebelum membagi sesuatu yang terpenting adalah selalu mempertimbangkan dampak yanga akan terjadi berikutnya. Jika dalam keseharian dikenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, maka dalam pergaulan melalui media sosial, kredo ini menjadi “sharingmu adalah harimaumu”. Untuk ituah konsep saring sebelum sharing mutlak diperlukan sehingga niat esksitensi tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain [Iwan Awaluddin Yusuf].

[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Perlunya Regulasi Komunikasi yang Adaptif dengan Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan Masyarakat

Infografik: Iwan Awaluddin Yusuf for PR2MEDIA

Iwan Awaluddin Yusuf [1]

Regulasi komunikasi yang adaptif dapat didefinisikan sebagai kemampuan regulasi, khususnya undang-undang di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi untuk memprediksi sekaligus merespon perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang dianggap sesuai dengan kewajaran mengikuti daur revisi atau perubahan undang-undang.

Adaptabilitas atau fleksibilitas undang-undang sistem komunikasi menjadi bagian yang penting dalam penataan sistem komunikasi di sebuah negara untuk meminimalkan risiko ketertinggalan dan ketidaksinkronan antarsistem komunikasi, khususnya yang terkait dengan teknologi. Selain itu, regulasi yang disusun dengan mempertimbangkan semangat adaptif akan mendorong kemampuan para pelaku komunikasi dalam menghadapai perubahan, baik eksternal maupun internal berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan dinamis sesuai dengan konteks kebijakan yang melingkupinya.

Dalam tataran yang lebih luas, regulasi komunikasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat global yang telah berkembang menjadi masyarakat sipil berjaringan melalui internet. Argumentasi inilah yang menjadi alasan perlunya regulasi komunikasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan pada saat yang sama menjawab kebutuhaan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren dan kecepatan teknologi.

Secara mendasar, filosofi teknologi yang adaptif melibatkan tiga aspek, yaitu infrastruktur teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan proses teknologis.

1. Infrastruktur teknologi, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan pihak ketiga (aplikasi dan teknologi pendukung).
2. Sumber daya manusia, terdiri dari peran, ketrampilan, dan struktur organisasi yang memproduksi, menjalankan, dan menunjang daur hidup teknologi.
3. Proses teknologis, terdiri dari standar dan mekanisme yang menjamin keberlangsungan daur hidup dari infrastruktur teknologi. Dengan kata lain, penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap aktivitas manusia dalam kaitannya dengan teknologi.

Ketiga aspek tersebut harus selalu diorientasikan untuk bisa mengikuti perubahan lingkungan yang dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi.

Selanjutnya, untuk menilai atau mengukur bahwa suatu regulasi teknologi bersifat adaptif, digunakan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Kemampuan mengakomodasi perubahan atau peningkatan penggunaan infrastruktur, layanan , dan konten.
2. Integration/reuse. Kemampuan dalam penggunaan ulang dan integrasi antar komponen infrastruktur, layanan , dan konten.
3. 
Kemampuan untuk membagi fungsi dan kompleksitas infrastruktur, layanan, dan konten.
4. 
Kemampuan menyediakan antar muka yang beragam bagi pengguna.
5. 
Terkait dengan dukungan terhadap kecepatan implementasi fitur atau aplikasi baru.

Dari segi infrastruktur, teknologi yang adaptif menjadi bagian yang penting terhadap pengembangan konten dan aplikasi. Infrastruktur TIK yang adaptif memiliki ciri-ciri atau sifat sebagai berikut:

1. Efisien, yakni
tersedia komponen-komponen dengan harga dalam batas wajar dan dapat dimanfaatkan bersama oleh aplikasi yang ada saat ini maupun aplikasi baru.
2. Efektif, yakni adanya kemudahan dalam mengintegrasikan dan memadukan komponen infrastruktur yang ada.
3. Fleksibel, yakni
 memiliki kemudahan dalam perubahan komponen, baik penggantian, peningkatan maupun perombakan.

Regulasi yang adaptif dengan sendirinya bersifat prediktif dan antisipatif atas berbagai perubahan di masa mendatang. Akan menjadi ironi jika paradigma regulasi bersifat analog sementara teknologi yang diatur sudah bersifat digital. Paradigma teknologi analog tentu sangat berbeda dengan teknologi digital. Jika analog melibatkan satu perangkat teknologi untuk satu fungsi, maka teknologi digital memungkinkan satu perangkat untuk berbagai fungsi. Hadirnya teknologi digital mau tak mau mengubah bisnis komunikasi secara fundamental. Infrastruktur, layanan, konten, dan perangkat digital berinteraksi dalam cara-cara yang baru yang konvergen dan integratif. Konvergensi media dalam kaitan ini dilakukan dengan menggabungkan kelebihan berbagai jenis media ke dalam satu media sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Konvergensi juga ditandai dengan menyatunya hardware dan software yang kompatibel ke dalam satu atau lebih perangkat digital yang terkoneksi. Perangkat ini sering disebut sebagai media baru (new media), yaitu media jenis baru yang lahir dari konvergensi media.

Digitalisasi dan konvergensi mengubah banyak model bisnis, membuka pasar baru, membuka peluang model bisnis baru, dan merombak struktur bisnis yang sebelumnya sudah mapan. Layanan dan pilihan baru pun akan terus bermunculan. Jika tidak mengikuti dan berdaptasi dengan perkembangan ini, bisnis bisa tertinggal, bahkan mati. Kondisi ini sudah diperlihatkan dari kegoncangan dalam banyak sektor. Salah satunya media massa, khususnya cetak. Suratkabar dan majalah yang sebelumnya mengandalkan platform bahan baku kertas, kini hampir seluruhnya memiliki versi online untuk mengantisipasi ditinggal pembacanya sekaligus merangkul pasar baru dari kalangan anak muda.

Pengaruh demikian terjadi hampir di semua sektor yang bersentuhan dengan teknologi. Berbagai tantangan muncul karena perubahan konten media melalui berbagai platform sehingga batas-batas layanan, jaringan, dan praktik bisnis di sektor teknologi informasi komunikasi menjadi pudar. Konvergensi media mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi pesan dalam sistem komunikasi di sebuah negara. Perubahan sistem komunikasi dalam konteks konvergensi yang sedemikian massif menuntut adaptabilitas regulasi untuk menjawab berbagai tantangan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Sayangnya, kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia saat ini ditengarai belum adaptif terhadap perubahan yang bergerak sedemikian cepat dan sangat dinamis. Kurangnya adaptabilitas regulasi teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi di Indonesia secara mendasar berkaitan tiga persoalan utama, yakni: Pertama, regulasi yang ada belum menjawab tantangan dan kebutuhan terkini di bidang teknologi dan aplikasinya; Kedua, regulasi belum menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam berinteraksi dengan teknologi. Ketiga, lambatnya regulator merumuskan regulasi baru sehingga lamanya proses penyusunan regulasi ini mengakibatkan ketidakjelasan aturan main .

Berangkat dari ketiga persoalan tersebut, bab ini akan menganalisis lebih jauh persoalan regulasi komunikasi dan telekomunikasi di Indonesia dalam konteks kemampuannya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi dan konvergensi media. Selanjutnya pembahasan akan ditekankan pada penyebebab tidak adaptifnya regulasi tersebut serta bagaimana kondisi yang seharusya.

 Keterlambatan Regulasi dalam Merespon Dinamika Global

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital (digital divide). Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sebagai berikut: Pertama, Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses teknologi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali; Kedua, kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

Contoh dari kesenjangan ini bisa dilihat dari perubahan orientasi bisnis telekomunikasi yang sedang berada pada era transisi dari konsep bisnis bersifat network-driven yang mengarah ke konsep industri yang application-driven. Bisnis network-driven terjadi karena pengaruh teknologi awalnya lebih menguasai pasar daripada pengaruh layanan. Bisnis para operator sebelumnya adalah bisnis jaringan karena layanan masih sangat terbatas pada layanan suara, sms, dan internet (leased line dan dial-up). Perkembangan yang terjadi pada bidang telekomunikasi sekarang dan ke depan lebih mengarah ke era bisnis layanan konten/aplikasi karena layanan telekomunikasi cenderung semakin menyumbangkan revenue yang lebih meningkat daripada revenue voice/SMS. Layanan konten/aplikasi merupakan bisnis yang sangat berkembang karena konten/aplikasi merupakan bisnis kreatif dan bisa dikembangkan oleh entitas yang kecil sekalipun, baik perorangan, perusahaan kecil maupun juga bisa dalam perusahaan skala menengah hingga besar.

Pada era industri konten, akan semakin banyak pihak yang akan muncul sebagai penyedia konten/aplikasi. Setiap konten tersebut akan bisa diakses oleh pelanggan ketika konten tersebut diletakkan pada jaringan operator telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi juga sudah mengalami kejenuhan pada kapasitas jaringan, terutama pada daerah-daerah yang besar (high-demand), namun terjadi kekurangan supply pada daerah yang low-demand. Kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya dampak kesenjangan (digital devide) yang semakin besar diantara masyarakat yang berada pada daerah low-demand dengan masyarakat yang berada pada wilayah high-demand  di Indonesia.

Tren seperti ini akan terus berlanjut sebagaimana masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia tidak semata-mata membeli telepon seluler untuk berkomunikasi melalui fungsi telephoni, namun juga menginstal beragam aplikasi, baik untuk komunikasi mapun hiburan. Dengan demikkian yang akan terjadi pada era ke depan pada penyelenggaraan jaringan adalah adanya konsolidasi para penyelenggara jaringan di Indonesia, dan bertambahnya penyedia konten yang sangat besar. Tren tersebut harus bisa dijawab dengan adanya regulasi yang bisa mengakomodasi perkembangan berbagai bidang sekaligus melindungi pelaku industri dan masyarakat.

Konsolidasi binis di satu sisi merupakan cara untuk meingkatkan efiseinsi, namun ancaman bagi harapan mendirikan perusahaan yang mandiri dan independen karena pada hakikatnya trena akuisisi dan merger dalam model konsolidasi bisnis yang terkonsentrasi apda perusahaan besar memnyebabkan perusahaan kecil atau starter up lokal terpaksa mengikut standar perusahaan raksasa.

Jika memembahas undang-undang telekomunikasi di Indonesia yang berlaku saaat ini, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, secara umum, UU Telekomunikasi belum dapat dikatakan adaptif. Hal ini terlihat antara lain: UU ini belum mengantisipasi perkembangan bisnis ke depan. Konvergensi memungkinkan bisnis dilakukan secara vertikal dalam arti penyelenggraan telekomunikasi yang mencakup jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus (Pasal 7, ayat 1) dapat menyatu (menjadi satu bagian). Hal ini terbukti, Pasal 9 membiarkan penyatuan ini terjadi. Jika tidak dicegah hal ini tidak saja menyebabkan monopoli namun juga berpotensi merugikan masyarakat dan juga melanggar prinsip keadilan. Dalam kaitan inilah, regulasi yang adaptif sangat dibutuhkan sehingga tidak terjadi ketidakjelasan aturan main.

Ketidakjelaskan pengaturan yang lain misalnya dapat dilihat dari fenomena iklan online berbasis digital dengan provider asing yang selama ini tidak memberi kontribusi langsung kepada Indonesia karena peraturan mengenai pajak iklan yang ada hanya memayungi periklanan untuk media massa konvensional seperti radio, televisi, media cetak atau media lain yang kantonya berada di Indonesia.

Perusahaan online over-the-top (OTT) raksasa seperti Youtube dan Facebook belum memiliki kantor di Indonesia dan keuntungannya langsung masuk kas perusahaan tersebut serta bebas biaya pajak dari pemasangan iklan. Kondisi demikian terlepas dari jangkauan regulasi yang ada. Meskipun secara mendasar lebih terkait dengan sistem perpajakan, namun praktik ekonomi digital dalam dunia cyber saat ini lebih maju dari regulasi yang ada. Peraturan tidak bisa menangkap perubahan model bisnis yang berkembang. Regulasi perpajakan saat ini masih belum bisa menganggap media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter, dan lainnya sebagai objek pajak. Selain itu kebutuhan trafik data yang sangat besar dari perusahaan itu menuntut operator lokal meningkatkan kapasitas saluran (pita), padahal harga pita ini sangat mahal. Para operator atau penyedia jaringan ini pun tidak mendapat keuntungan dari lonjakan trafik, sementara perusahaan OTT meraup untung besar dari penjualan iklan dan konten digital. Ironisnya keuntungan tersebut sama sekali tidak memberi kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara.

Menurut data Redwing-Asia, belanja iklan di Indonesia diprediksi masih mencapai pertumbuhan sehat di semua lini media hingga tahun 2017 dengan pertumbuhan 15-17% per tahun. Meskipun kue yang diperoleh saat ini masih kecil dibanding media televisi yang mencapai lebih dari 60%, segmen iklan digital diperkirakan terus meningkatkan market share-nya hingga menjadi 8,8% (dengan nominal $1,6 miliar atau Rp 18 triliun) di tahun 2017. Pendorong utama perolehan kue iklan untuk segmen digital dan mobile adalah semakin cepatnya akses Internet, baik melalui teknologi kabel/fiber optic maupun teknologi mobile-seluler bagi masyarakat (http://redwing-asia.com, akses 25 Januari 2015).

Kurangnya adaptabilitas regulasi komunikasi juga bisa dilihat dari sektor komunikasi yang lain, misalnya dunia perfilman sebagaimana diatur dalam UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Terkait adaptif tidaknya undang-undangv Film, sejak dari konsideran menimbang (poin d) sebenarnya sudah menjelaskan semangat untuk mengikuti perkembangan teknologi. “d. bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;”.

Salah satu aspek teknologi ini diterjemahkan pada pasal 30 ayat 1 yang mencantumkan medium film. (1) Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:

1. layar lebar;
2. penyiaran televisi; dan
3. jaringan teknologi informatika.

Dengan demikian UU ini secara umum sudah berupaya memasukkan jaringan teknologi informatika (internet) sebagai salah satu saluran pertunjukkan film. Sayangnya pasal tersebut masih sangat umum menyebutkan jenis-jenis saluran pertunjukkan film, belum mengatur soal bagaimana hak cipta dari film yang dipertujukkan di internet dan soal-soal lain yang lebih detil, termasuk persoalan teknologi yang tidak diatur dengan baik, seperti penyimpanan data virtual, maupun tidak adanya pemeliharaan seluloid film yang baik sebagai arsip.

Selain itu, banyak persoalan teknologi yang tidak diatur dengan baik seperti penyimpanan data virtual maupun tidak adanya pemeliharaan seluloid film yang baik sebagai arsip. Ini berkaitan dengan kondisi di Indonesia yang belum mempunyai ketahanan data yang kuat karena belum semua server ada di Indonesia. Ia menegaskan bahwa regulasi-regulasi komunikasi cenderung overlapping karena belum ada kesepakatan tentang layar dan pengaturan frekuensi. Pengorganisasian dan kelembagaan cenderung dilakukan oleh swasta, bukan negara.

UU No 33 tahun 2009 memiliki kelebihan sekaligus kelamahan. Kelebihannya, UU perfilman sudah memberikan peluang munculnya asosiasi-asosiasi profesi perfilman dan menyebut tentang aspek digital/konvergensi, termasuk teknologi dari jasa teknik film, tata edar film, pertunjukkan film, apreasiasi, dan pengarsipan film. Namun demikian UU ini memiliki kelemahan misalnya hak cipta film belum dilindungi, padahal hak cipta ada di seluruh pekerja film yang terlibat. Meskipun demikian, Rudi melihat bahwa persoalan terletak pada implementasi undang-undang karena garis koordinasi antar regulator tidak jelas. Selain itu tumpang tindah dan ketidaksinkronan terlihat di berbagai regulasi terkait film, misalnya dalam isu persaingan usaha.

Aspek teknologi perfilman yang berubah karena digitalisasi membuat seluruh proses (praproduksi-produksi-paskaproduksi) menjadi lebih mudah dan cepat sehingga peluang untuk membuka network ke tataran global menjadi lebih mudah. Namun demikian, institusi pendidikan film seolah menjadi kurang perlu karena “semua pengetahuan mengenai film ada di internet”. Makna konvergensi digital, yakni penggabungan dari potensi-potensi yang muncul melahirkan potensi-potensi distribusi baru karena ternyata film tidak hanya melalui bioskop. Konvergensi membuka peluang besar untuk distribusi baru melalui beragam saluran seperti Netflix, Youtube, Vimeo, Google, Yahoo, Facebook dan sebaginya.

Pada tataran parktis, Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi fenomena ini. Contoh kasus dapat dilihat dari booming-nya situs layanan streaming video Netflix yang telah hadir di Indonesia pada 7 Januari 2016, namun akhirnya harus diproteksi dari segala jenis kontennya dan diblokir oleh salah satu provider telekomunikasi di Indonesia.

Pemblokiran Netflix ternyata berkaitan dengan argumentasi persoalan sensor (filtering) dan perizinan usaha. Banyak film dan serial yang ditonton konsumen Indonesia di Netflix. Hanya saja, konten-konten tersebut dinilai belum melalui proses filtering dan harus diproteksi.

Sebagai catatan, Telkom Group memutuskan untuk memblokir Netflx sejak pukul 00.00 WIB per 27 Januari 2016 ini di semua akses layanannya, seperti broadband Indihome, WiFi.id, dan Telkomsel. Menurut pihak penyedia jasa dan layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini, langkah tersebut ditempuh untuk melindungi konsumen sehingga Netflix sengaja diblokir karena dianggap belum memenuhi regulasi di Indonesia dan banyak memuat konten berbau pornografi.

“Mengacu UU No. 33/2009 tentang Perfilman khususnya Pasal 57, maka dalam rangka melindungi konsumen dari konten film yang blm disensor oleh lembaga yang berwenang maka Telkom proaktif untuk memblokir Netflix Telkom sendiri tidak memberikan batas waktu sampai kapan Netflix dinyatakan sebagai konten terlarang di jaringan seluruh layanan internetnya. Namun Telkom memberikan indikasi, pemblokiran itu tak akan berlangsung selamanya. Ini sampai dengan Netflix memenuhi ketentuan UU 33/2009 dan ketentuan lain yang berlaku di Indonesia. (http://inet.detik.com/read/2016/01/27/153620/3128563/317/dirut-telkom-beberkan-alasan-utama-blokir-netflix, akses 15 Februari 2015)

Untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian layanan sesuai dengan imbauan pemerintah, Netflix diharapkan oleh Telkom mengantungi izin usaha di Indonesia serta memiliki kontak layanan untuk memudahkan konsumennya.
Langkah Telkom Group memblokir Netflix mendapat dukungan penuh dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Menurutnya, langkah ini tidak menyalahi aturan. “Telkom blokir Netflix ya tidak apa-apa. Itu judgement bisnis mereka. Yang saya kaget justru seolah-olah mereka disalahin. Kita harus fair. Saya dukung Telkom, tapi pada saat bersamaan kita sedang siapkan regulasinya,” kata Rudiantara. Sebagaimana dikutip detikINET, Rabu, 27/1/2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan, Netflix harus mengikuti regulasi. Biar bagaimanapun, ada kepentingan masyarakat yang perlu diproteksi terutama dari sisi konten. “Kontennya itu yang harus diperhatikan dan diproteksi, kami juga merencanakan boleh-boleh saja beroperasi, asalkan dari sisi setelah kontennya bisa terkontrol serta harus dalam bentuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang berarti server, kantor berada di Indonesia,” ungkapnya.

Argumentasi lain yang dibangun, Netflix hingga saat ini belum menyediakan terjemahan Indonesia terhadap film-filmnya dan belum menyensor beberapa konten-konten dalam film-film Netflix yang dianggap tidak layak tayang. Di dalam film-film yang diedarkan secara streaming, masih terdapat adegan wajib sensor di film adalah yang mendorong kekerasan, judi, penyalahgunaan narkotika, pornografi, memprovokasi pertentangan suku, ras, penistaan agama, melawan hukum, dan merendahkan martabat manusia. Jika satu film terlalu banyak menampilkan adegan tersebut, maka LSF akan mensensor dan otomatis mencegah penayangannya. Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan bahwa tiap film yang akan dipertontonkan pada khalayak harus mengantongi surat tanda sensor dari LSF.

Sementara itu, Netflix sama sekali belum mengajukan permohonan sensor untuk film-film yang ditayangkannya. Menurut Direktur Consumer PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Dian Rachmawan, seperti dikutip KompasTekno dari IndoTelko, Rabu (27/1/2016), alasan pemblokiran Netflix ialah karena dianggap tidak memenuhi regulasi di Indonesia, seperti memuat konten berbau pornografi. Dian juga mengajukan syarat jika Netflix ingin beroperasi di Indonesia, yakni mereka harus bekerja sama dengan operator, seperti yang dilakukan Netflix di negara-negara lain. “Kalau kerja sama langsung, kita bisa kelola Netflix melalui platform over the top (OTT) yang dimiliki Telkom,” ujarnya. (http://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/12271927/ini.alasan.telkom.memblokir.netflix, akses 15 Februari 2015)

Regulasi Belum Adaptif dengan Kebutuhan Riil Masyarakat

Di Indonesia banyak contoh regulasi teknologi komunikasi yang tidak adaptif sekaligus berpotensi mematikan kreativitas anak bangsa. Fenomena yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus trasportasi massal Gojek dan Uber yang di mata undang-undang adalah ilegal sehingga sempat dilarang. Kehadiran Gojek dan Uber dinilai sangat membantu masyarakat akibat ruwetnya transportasi dan kemacetan di perkotaan. Gojek merupakan salah satu perusahaan peranti lunak yang menganut sistem ride-sharing. Layanan ini sama dengan Uber dan GrabBike. Mereka menyediakan aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa transportasi. Teknologi itu sudah lintas disiplin antara perhubungan, transportasi, telekomunikasi. Baik Uber maupun Gojek, keduanya menyebut diri sebagai perusahaan peranti lunak komputer, tetapi punya layanan menghubungkan pengemudi ojek motor atau mobil dengan konsumen. Di sinilah Indonesia belum ada regulasi yang mengatur soal pemanfaatan teknologi hasil kreativitas Start Up untuk menggelar layanan transportasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan Gojek Uber, dan GrabBike sehingga pemerintah perlu menyiapkan kerangka peraturan (regulatory framework) terhadap bisnis-bisnis masa depan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Fenomena lain adalah kebijakan Balon Google atau Project Loon yang menjadi sorotan aktivis Teknologi Informasi karena dinilai dalam kebijakan tersebut, pemerintah lebih berpihak kepada asing daripada memajaukan potensi lokal. Project Loon adalah salah satu proyek perusahaan raksasa Google untuk menghadirkan jaringan internet di lokasi yang terpencil dengan wahana balon yang berperan layaknya satelit. Project Loon secara sederhana menyerupai Wi-Fi gratis untuk daerah terpencil. Proyek Loon diharapkan bisa memberikan akses internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur tradisional.

Balon-balon yang digunakan dalam proyek ini terbang dengan menggunakan tenaga surya. Project Loon berencana memperluas cakupan jaringan internet dunia dengan membuat jaringan Wi-Fi di udara menggunakan balon.

Indonesia mencatatkan diri sebagai negara keempat yang menggunakan balon Google Project Loon untuk penyaluran akses internet di daerah-daerah terpencil. Brasil, Selandia Baru, dan Australia adalah negara-negara yang lebih dulu mendapat manfaat dari balon internet Alphabet tersebut. Namun, uji coba di tiga negara ini hanya dalam skala kecil.Menurut catatan Google, Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan mendapatkan uji coba Project Loon dalam skala besar. Caranya dengan menerbangkan balon yang melayang setinggi 20 kilometer dari permukaan laut. Masing-masing memiliki jangkauan radius 40 km, sedangkan menara telekomunikasi selama ini hanya sekitar 5 km.

Onno W Purbo melihat pengggunaaan Balloon Google sebagai kebijakan teknologi yang sah-sah saja diambil pemerintah. Meskpiun ia menilai, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan potensi lokal yang berasal dari dalam negeri.

Ia menambahakan sebagai bentuk upaya memperjuangkan ketimpangan kebijakan ICT di Indonesia yang cenderung memihak industri dan kurang memihak rakyat, Komunitas ICT Indonesia yang terdiri dari Airputih, APJII, ICTWATCH, Forum Demokrasi Digital, Onno Center mengajukan beberapa hal berkaitan dengan teknologi ICT kepada pemerintah agar pemerintah dapat berpihak pada kemajuan bangsa Indonesia, terutama di sektor ICT. Tuntutan tersebut antara lain: 1) Memohon agar pemerintah mengalokasikan kanal/frekuensi  pada band 900MHz dan /atau 1800MHz untuk keperluan sistem telekomunikasi OpenBTS, 2) mengizinkan sistem telekomunikasi OpenBTS dapat dioperasikan oleh komunitas / masyarakat desa/rural, 3) Mengijinkan penelitian OpenBTS agar dapat dilakukan di kampus dan desa, Alokasikan kode area +6252X untuk sistem telekomunikasi OpenBTS, 4) Mengijinkan agar sistem telekomunikasi OpenBTS bekerja dengan database subscriber lokal di softswitch desa/rural.

Penyebab undang-undang komunikasi tidak adaptif di Indonesia secara mendasar berkaitan tiga persoalan utama, yakni: regulasi yang ada belum menjawab tantangan dan kebutuhan terkini di bidang teknologi dan aplikasinya; regulasi belum menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam berinteraksi dengan teknologi, serta dan lambatnya regulator merumuskan regulasi baru sehingga lamanya proses penyusunan regulasi ini mengakibatkan ketidakjelasan aturan main.

Regulasi yang adaptif menuntut adanya semangat untuk menjamin konten undang-undang prediktif dan antisipatif atas berbagai perubahan yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut, pengetahuan terkait sistem teknologi dan pelibatan SDM yang kompeten dengan pekerjaan teknologi merupakan hal yang sangat penting. Proses penyusunan undang-undang yang lama terjadi karena proses negosiasi yang berlarut-larut dan tarik menarik kepentingan.

Dalam UU Komunikasi sebaiknya juga tercakup berbagai dimenasi perkembangan dan inovasi dalam dunia bisnis, terutama dalam rangka mengantisipasi tren konvergensi di masa yang akan datang. Bahasan tentang standar dan teknis teknologi tidak perlu sangat detail dituangkan dalam pasal-pasal, namun garis besar tren teknologi dan pengaturan mengenai pemanfaatannya, serta tanggung jawab regulator untuk menajmin aturan main yang sehat antara stakeholders yang terlibat dalam bisnis mapun pemanfaatan teknologi komunikasi.[Iwan Awaluddin Yusuf]

______________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Peneliti di Lembaga Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)-Yogyakarta.

[2] Tulisan ini merupakan bagian dari riset penulis bersama peneliti PR2MEDIA yang diterbitkan dalam buku berjudul “Membangun Sistem Komunikasi Indonesia: Terintegrasi, Adaptif dan Demokratis” (2016). Diterbitkan TIFA dan PR2MEDIA.

Saring Sebelum Sharing: Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam

sumber fofo: http://www.socialsamosa.com/2014/08/infographic-social-media-etiquette/

Iwan Awaluddin Yusuf [1]

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram dengan fitur-fitur like, share-feed, tweet-retweet, upload-download, path-repath, selfie-regram, post-repost telah menjadi kosakata modern yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia hampir satu dekade terakhir. Sayangnya, euforia click aktivism menunjukkan potret masyarakat pada dua kondisi. Pertama, mereka yang mampu mengakses dan berbagi informasi secara fungsional, semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki peluang dalam banyak hal berkat teknologi informasi-komunikasi. Golongan kedua adalah mereka yang gagap teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran empuk pasar teknologi, dan terus berkutat dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari.

Melihat dua sisi tersebut apakah lantas perlu mengisolasi diri dan bersikap antimedia-sosial? Meskipun tetap merupakan pilihan logis, kehadiran media sosial adalah keniscayaan sebagai konsekuensi pergaulan global. Argumentasi kaidah usul fikih “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan” (dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashaalih) kurang relevan untuk melihat potensi dan ancaman media sosial hanya vis a vis dari satu sisi. Di sinilah literasi teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi. Tidak sekadar mengikuti tren, yang penting update, bersikap reaksioner, dan ikut dalam arena perdebatan yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali andil menyebarluaskan informasi palsu (hoax). Akibatnya, informasi simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, foto-gambar meme, thread, situs berita abal-abal, blog, termasuk kolom komentar.

Laporan penelitian Brendan Nyhan and Jason Reifler (2012) berjudul Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Social Science menyimpulkan, ketika dihadapkan pada berita dan informasi yang bertolak belakang dengan keyakinan, seseorang cenderung akan menolak meskipun berita-berita tersebut menunjukkan data dan fakta yang relatif lengkap. Sebaliknya, terutama di media sosial, seseorang lebih suka mencari, membaca, dan menyebarkan berita yang sesuai dengan apa yang ia yakini meski berita itu belum jelas kebenarannya. Jika kemudian terbukti keliru dan menyadari sudah menyebarkan informasi salah, ia menganggapnya sebagai masalah kecil, bahkan seringkali tidak dianggap sebagai kesalahan. Ketika dipertanyakan motifnya, ia akan menyalahkan media lain yang dikutip sebagai sumber tidak valid dan ujung-ujungnya menyalahkan wartawan atau penulis aslinya.

Kondisi ini jelas memperlihatkan salah kaprah di kalangan masyarakat. Penyebaran berita yang simpang siur dianggap hanya menjadi tanggung jawab jurnalis atau penulis aslinya. Di era digital yang memungkinkan duplikasi dan penyebaran informasi dengan cara yang sangat mudah, publik juga terikat kode etik penyebaran berita. Dalam 10 Elemen Jurnalisme yang berisi panduan etika universal bagi pelaku penyampai berita di seluruh dunia, pada poin 10 disebutkan, “Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita”. Elemen ke-10 ini ditambahkan karena perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin massif dengan fitur-fitur interaktif. Dalam kaitan ini, masyarakat dilihat bukan lagi sekadar konsumen pasif media, namun prosumen: produsen sekaligus konsumen informasi, khususnya dalam membuat status-share, tweet-retweet, path-repath, termasuk kemampuan menyebarluaskan berita hanya dengan menekan satu tombol.

Sekalipun banyak orang bilang internet adalah dunia tanpa batas, namun seperti halnya interaksi dalam dunia nyata, saat bersinggungan dengan orang lain maka sudah pasti ada aturan formal ataupun etika yang harus dipatuhi. Di dunia maya, seseorang tidak bisa bebas bertindak tanpa peduli kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini, di luar hukum formal, terdapat panduan khusus yang dikenal sebagai “netiket”, singkatan dari “internet etiket”. Netiket atau Nettiquette adalah penerapan praktis prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiket diterapkan pada one to one communications dan one to many communications.

Bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Ilmu ahlak mengatur dimensi-dimensi kehidupan sehari-hari sebagaimana konsep etika. Etika (ethic) berbicara tentang baik-buruk yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan sehingga dikenal ada etika Barat, etika Timur dan sebagainya. Sementara akhlakul karimah tidak mengenal konsep regional. Konsep baik buruk dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Praktik etiket dalam bahasa Arab disebut adab atau tata krama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam ranah praktis berteknologi, penyampai informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur’an. Ini tercermin dalam berbagai bentuk ahlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan dan media sosial, antara lain:

(1). Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS. Al-Hajj: 30). Menahan diri menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya sendiri belum diketahui.

(2). Bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula (QS. An-Nahl: 125). Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain dalam jejaring pertemanan di media sosial umumnya beragam sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna, dengan tata-bahasa yang baik dan jelas.

(3). Meneliti fakta/cek-ricek. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi kidzb, ghibah, fitnah dan namimah (QS. Al-Hujarat: 6). Ketidakhati-hatian dalam menyebutkan dan memberi atribusi kepada pihak tertentu yang tersebar ke ranah publik bisa berakibat pencemaran nama baik sebagaimana larangan dalam UU ITE.

(4). Tidak mengolok-olok, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian (QS. Al-Hujarat: 11). Karakteristik dunia maya yang cair dan sangat bebas, memungkinkan melakukan tindakan-tindakan negatif kepada pihak lain dengan modus tanpa indetitas (anonim) sehingga memicu provokasi dan adu domba (flamming dan trollling), untuk itu pengguna media sosial perlu menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata dalam bentuk verbal dan nonverbal.

(5). Menghindari prasangka/su’udzon (Al-Hujarat: 12). Dalam bahasa hukum, penyampai informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh “asas praduga tak bersalah”. Prasangka dan stereotip tidak berdasar membahayakan karena memicu bullying dan pembunuhan karakter.

(6). Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda: ”Setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah itu.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial, “statusmu adalah harimaumu”, maka Islam telah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal, “Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (QS. Qâf:18). Sebaliknya, dengan menyaring setiap informasi yang diterima dan akan disebarluaskan, media sosial bisa digunakan secara strategis sebagai sarana dakwah di tengah gersangnya kahazanah ilmu dan informasi yang seimbang tentang Islam. (Iwan Awaluddin Yusuf).

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Peneliti di Lembaga Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)-Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat dalam Tabloid UII News Edisi Februari 2015.

 

Perempuan dalam Iklan: Dari Eksplorasi ke Eksploitasi

Foto ini saya ambil di Bogyoke, Aung San Market Myanmar, 2012. Bahasa sebagai media verbal seringkali lucu jika berbeda makna dalam komunikasi antarbudaya :)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku klasik “The Feminine Mystique” yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963, masyarakat Amerika dikejutkan dengan sebuah gugatan tentang “the problem that has no name”—masalah tak bernama—, yakni ketidakbahagiaan perempuan Amerika paska Perang Dunia II dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga yang berkutat dengan tugas-tugas dosmestik, relatif mapan secara ekonomi, namun terus-menerus menjadi sasaran empuk industri. Buku yang didasarkan pada hasil penelitian disiplin ilmu psikologi ini sering dianggap sebagai dasar gerakan feminisme liberal atau feminisme gelombang kedua di Amerika yang imbasnya meluas ke seluruh dunia. Salah satu temuan yang dianggap Friedan meresahkan adalah posisi perempuan dalam masyarkat industri yang cenderung diperalat oleh iklan-iklan komersial, yakni secara sengaja dan membabi buta digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan kebiasaan belanja.

Seiring dengan menjamurnya media massa yang mendorong tumbuhnya industri periklanan, citra perempuan dalam iklan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Iklan cenderung dibangun atas realitasnya sendiri, dari eksplorasi terhadap kebutuhan perempuan sebagai subjek dan objek periklanan, menjadi eksploitasi nilai-nilai dengan konstruksi manipulatif atas keadaan perempuan yang sebenarnya. Dalam unsur verbal dan visual misalnya, konstruksi makna sebagai ekspresi cita rasa ideal untuk perempuan, lebih banyak ditampilkan sebagai tanda dari simbol-simbol tertentu yang bersifat stereotip seperti keanggunan, kelembutan, ketekunan, kepatuhan, dan keibuan. Karakter ini pada akhirnya menentukan standar kecantikan perempuan yang ironisnya justru lebih banyak ditentukan oleh ukuran fisik karena bisa menghubungkan konsumen dengan produk.

Lebih lanjut iklan yang muncul didasarkan pada permainan simbol-simbol tersebut tidak lagi menggambarkan nilai guna, bahkan seringkali tidak relevan dengan komoditas yang dijual. Dengan seluruh karakter yang bisa dieksploitasi, perempuan ditampilkan dalam iklan dengan kecantikan, kemolekan tubuh, dan simbolisasi seks. Contoh iklan “tidak nyambung” yang bertebaran di media massa Indonesia antara lain cairan pembersih mobil, rokok, minuman, dan pompa air. Di sisi lain, iklan tertentu selalu diidentikkan dengan perempuan, padahal laki-laki juga merupakan konsumen yang sama besar dari produk tersebut, misalnya sabun mandi, subjek dan objek iklanya monoton hanya menampilkan perempuan.

Sebagaimana fungsi dasarnya, iklan yang baik adalah iklan yang mampu berkomunikasi dengan kebudayaan (Frith, 2010). Melihat persoalan eksploitasi perempuan dalam iklan sebagaiana pemaparan di awal tulisan ini, pertanyaannya adalah apakah iklan-iklan bias gender tersebut bekerja tidak sesuai dengan budaya atau justru merefleksikan budaya masyarakat kita yang sesungguhnya?

Dalam kaitan ini, persoalan gender harus dilihat pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya, salah satunya adalah iklan.

Reaktualisasi persoalan gender dalam media selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004).

Eksploitasi perempuan dalam iklan yang yang kapitalistik ini besinergi sempurna dalam budaya dan sistem patriarki. Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki juga terefleksikan dari pola kehidupan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara (Wolf, 1997). Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Menurut Marla (dalam May Lan, 2002), budaya patriarki ini merembes ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk media massa. Media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasi praktik ketidakadilan gender dengan berita, iklan, kuis, film, dan produk media lainnya yang sangat bias (gender).

Kompleksitas persoalan ketidakadilan gender memang tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan dengan media atau budaya patriarki yang sudah mengakar, namun meliputi pelik-kelindan masalah kontemporer ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro), salah satunya iklan. Oleh karena itu, iklan tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang produk/komoditas atau membujuk calon konsumennya untuk membeli, melainkan sebagai sebuah medan wacana, tempat imajinasi sosial dan nilai-nilai kesetaraan atau ketidaksetaraan gender dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

__________________________________________________________________________________________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (Pr2MEDIA) Yogyakarta.

Media Komunitas dalam Pemilu: Ketika Media Arus Utama Tak Lagi Dipercaya

Ekspedisi monitoring program radio komunitas paska tsunami di Aceh, ARNETT dan Worldbank, 2008.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perdebatan tentang independensi media dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kembali mengemuka dalam Pemilu 2014. Politisi dan pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan media untuk melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompoknya lewat media. Dari sekadar pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.

Diskusi tentang pemanfaatan media untuk kepentingan politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam buku Media Impact (2010), Shirley Biagi menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi telah membuat jutaan rakyat Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan pilihan mereka pada Kennedy.

Senada dengan pemikiran tersebut, Altschull (1984) menyindir bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Fakta ini diperjelas oleh Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent. Ia mengkritik tajam posisi media yang tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan oportunis yang tidak sesuai dengan fungsi dasar media. Kekuatan besar yang mengontrol dan membiayai media menyebabkan agenda utama media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Monopoli dan pemusatan kepemilikan media di Indonesia semakin kuat. Bahkan sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat pada beberapa individu dan kelompok. Ironisnya, beberapa di antara pemilik media tersebut memiliki ambisi kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita pemilik yang mempunyai agenda politik dengan jumlah persentase yang signifikan mempersempit ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya isu-isu publik yang mestinya bisa diangkat media. Dengan kata lain, masuknya agenda pemilik mau tidak mau menggeser berita-berita penting lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik.

Dalam situasi semacam ini, sekali lagi, publik dirugikan karena minimnya informasi berkualitas yang relevan bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan media telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi pemilu yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang informatif, justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV, capres dan cawapres yang didukung, serta partai politik dari kelompok kepentingan mereka. Walhasil, sebagian media arus utama cenderung tidak lagi bisa diandalkan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah mengatur penyalahgunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemilu ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Hal ini diperkuat dengan pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, “lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan beragam modus juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.

Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas, namun penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan dalam praktiknya seringkali tidak sejalan. Terbukti dari ketidakberdayaan regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi pelanggar aturan main pemilu. Pada kondisi demikian, kehadiran media komunitas sangat penting dalam diskusi mengenai demokratisasi media di masa pemilihan umum, terlebih di tengah tatanan media di Indonesia yang sangat didominasi swasta sebagai arus utama. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta yang tunduk pada rating dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak sendi-sendi demokrasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni media komunitas.

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan media swasta.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam melayani komunitasnya yang juga beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas.

Dibandingkan jurnalisme arus utama yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme pda media komunitas menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme pada media komunitas adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga seharusnya tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream.

Jack Snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media komunitas, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitas. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan keputusan dan hasil akhir dari keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009) serta Puji Rianto et.al, (2012) memperlihatkan bahwa kehadiran radio komunitas memberi kontribusi pada pelaksanaan demokratisasi di tingkat pedesaan. Sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas seperti memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka.

Selain berkontribusi dalam menjaga proses demokratisasi pada komunitas, di satu sisi, media komunitas juga berpotensi membawa efek ambivalen karena pegiat media atau pewarta warga seringkali belum beranjak dari pola pemberitaan di media arus utama yang melihat bahkan mengikuti agenda setting media arus utama tanpa daya kritis. Dengan kata lain, media komunitas seringkali gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi berita politik di media arus utama, akibatnya liputan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik warga.

Menjawab tantangan ini, pengelola media komunitas harus melakukan penguatan internal, khususnya dalam menghadapi rangkaian pemilu. Penguatan tersebut dimulai dari proses rekrutmen atau penunjukan pegiat media komunitas yang ditugaskan secara khusus menjadi pewarta pemilu. Selanjutnya mereka diberi pelatihan atau upgrading tentang pengetahuan dasar dalam meliput dan memberitakan pemilu yang disesuaikan dengan format media maupun kekhasan dan kebutuhan komunitasnya. Preferensi awal mengenai karakteristik ini dapat diperoleh dari pengetahuan pengelola media komunitas dan masyarakat sekitar mengenai informasi apa yang mereka butuhkan terkait pemilu di wilayahnya.

Dalam kaitan ini, informasi umum yang perlu disampaikan antara lain: hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, tahapan dan tata cara pemilu, profil caleg, capres, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, perlu juga disampaikan informasi yang sederhana, memiliki aspek kedekatan dan sangat bermanfaat, namun tidak ditampilkan oleh media arus utama. Informasi tesebut misalnya lokasi TPS, jadwal pencoblosan, cara menjadi saksi/relawan, pengurusan hak pilih bagi yang belum terdaftar, serta informasi-informasi ringan seputar pemilu yang melibatkan narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, panitia pemungutan suara, dan aparat setempat.

Terakhir, tidak kalah penting dan perlu ditekankan kepada pengelola media komunitas bahwa dalam hiruk-pikuk dan simpang siur informasi tentang pemilu, awak media komunitas harus selalu memperkaya pengetahuan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman cara kerja dan dampak media, sehingga dalam menyerap dan menyampaikan informasi kepada warga, selalu memiliki konteks, tetap kritis, dan proporsional. [Iwan Awaluddin Yusuf]
____________________________________________________________________________________

[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat di Majalah Kombinasi, Edisi 57, 2014.

Buruknya Sistem Klasifikasi Penonton Bioskop Indonesia: Bagaimana Nasib Anak-Anak?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

@IwanAwaluddin

Maaf, saya harus memulai judul tulisan ini dengan kata “buruk”. Memang begitulah kondisinya. Sebagai moviegoers alias penggemar film, menonton di bioskop merupakan agenda rutin saya sehingga beragam pengalaman dan sensasi menonton pernah saya alami. Satu hal yang membuat saya risih sekaligus marah adalah implementasi sistem rating/klasifikasi atau kategori umur penonton bioskop di Indonesia yang kenyataannya di lapangan sangat memprihatinkan. Komitmen industri (pengusaha bioskop dan petugas ticketing) dalam hal ini masih payah, bahkan terkesan abai.

Hari kedua rilis film The Raid 2: Berandal, 29 Maret 2014, saya menonton di 21 Cinelplex Plaza Ambarukmo Yogyakarta (bioskop terbesar kedua di Yogyakarta setelah Cinema XXI). Saya masuk kira-kira 10 menit sebelum jadwal film dimulai. Saat berjalan menuju nomor kursi sesuai tiket, duduk di baris agak depan saya melihat seorang bapak mengajak dua putri kecilnya, kira-kira usia SD dan awal SMP.  Memenuhi kewajiban moral saya sebagai seorang ayah yang juga punya anak kecil di rumah, spontan saya menghampiri Si Bapak. “Pak, ini putri-putrinya?”. “Iya Mas”, jawab si Bapak.” “Film ini untuk dewasa lho Pak, banyak adegan kekerasan dan sadis. Sebaiknya anaknya tidak diajak nonton,” secara halus saya berusaha mengingatkan. Di luar dugaan, Si Bapak menjawab santai. “Oh..haha tidak apa-apa…biarkan saja”. Karena tidak ingin ceramah dan dilihat banyak orang, saya meninggalkan Si Bapak dengan dua putrinya, apalagi film akan segera mulai. Saya pun menuju ke kursi saya yang posisinya lebih belakang. Sampai selesai, mereka bertiga terlihat tak beranjak dari tempat duduk alias tetap menonton.

Saya tidak habis pikir, membayangkan bagaimana kondisi psikologis kedua putrinya (termasuk juga bapaknya yang mendampingi kedua buah hatinya), saat melihat adegan Uco (Arifin Putra) mencabut lima nyawa manusia satu-persatu pakai cutter di leher korbannya atau adegan berantem Rama (Iko Uwais) yang berakhir di dapur dengan menggoreng wajah musuhnya sampai gosong berasap. Oh, stop, saya tidak ingin spoiler membicarakan detail film The Raid 2 atau sedang mendramatisir adegan genre film gore. Kalau bicara disturbing pictures dalam film, The Raid “masih tidak ada apa-apanya” dibanding scene film-film gore lain, seperti A Serbian Film, Cannibal Holocaust, Irrevesible, dan sak hohah contoh lainnya. Apalagi dengan film-film gore Jepang, sebutlah Battel Royale yang bahkan pemainnya para remaja dan anak-anak saling berkompetisi membunuh secara sadis. Atau, hmm..jangan-jangan barangkali tujuan Si Bapak tadi memang ngajak anak ceweknya nonton agar kelak jadi Hammer Girl, ya? Entahlah… Terlepas dari kadar kekerasan, termasuk debat akademis teori lemah/kuat dampak media tehadap audiens, anak-anak berhak mendapat tontonan yang aman. Titik.

Kembali ke persoalan implementasi sistem klasifikasi penonton, petugas penyobek tiket bioskop, dalam hal ini cinema 21, harusnya juga memiliki tanggung jawab dan berkomitmen melarang pentonton yang tidak sesuai kategori umur. Jika yang membelikan tiket orang dewasa mereka memang tidak bisa mengontrol langsung, namun ada lapis kedua yakni petugas penyobek tiket dan petugas kemanan. Seandainya mereka bertindak tegas dan penuh dedikasi seperti waktu mengawasi penonton keluar pintu teater agar tidak nilep kacamata 3D, maka penonton yang di bawah umur pun rasanya tidak mudah masuk di antara kursi penonton.

Tidak hanya The Raid 2 yang kebetulan banyak dibicarakan (dan menyusul ada kebijakan menunjukkan KTP di pintu masuk untuk sebagian bioskop), cerita demikian juga sudah sering saya alami sebeumnya saat menonton film di Bioskop 21. Meski tidak selalu datang “menceramahi”, saya sering mendapati penonton anak bisa duduk santai di deretan kursi Cinema 21 menonton film-film kategori dewasa. Seolah-olah asal didampingi orangtua mereka bebas menonton film-film dewasa seperti Kick Ass, 300, Watchmen, Django Unchained, atau Machete yang selain sadis juga banyak bugilnya. Menonton di Empire Cinema XXI, Cinema 21 Ambarukmo Plaza, atau jaringan bioskop 21 di kota lain, fenomenanya sama saja. Petugas keamanan yang ada hanya sibuk memeriksa bawaan penonton di pintu masuk atau sesekali mengatur antrian. Untuk bioskop Blitz Megaplex, saya hanya punya pengalaman menonton beberapa kali di Grand Indonesia-Jakarta, jadi tidak bisa cerita banyak fenomena semacam ini.

Di sisi lain, jika urusannya dikembalikan ke penonton, faktanya memang masih banyak penonton kita yang belum paham sistem rating/klasifikasi. Bahkan yang ada di benak kebanyakan penonton, filter yang digunakan hanyalah kategori lama “17 tahun ke atas atau bukan” (yang identik dengan materi seksual dan pornografi). Padahal film kartun sekalipun jika tidak diklasifikasikan dengan jelas juga bisa bermuatan materi dewasa yang tidak seharusnya diakses anak-anak.

Orang tua yang mengira semua film superhero aman ditonton juga sangat ngawur. Film Batman the Dark Knight misalnya, yang awalnya identik dengan tokoh idola anak-anak menjadi sangat berat dan kelam ketika menampilkan konstelasi dunia hitam kota Gotham dan sosok Joker dengan segala kerumitan dan dinamika psikologisnya. Keprihatian ini semakin ironis, ketika pihak bioskop berargumen: “orangtuanya sendiri yang (mau/maksa) ngajak anaknya”. Duh! Di sinilah bioskop juga perlu perlu mengedukasi pentontonya. Banyak cara, banyak strategi. Sekali lagi komitmen bioskop terhadap persoalan ini harusnya dimulai dari hulu ke hilir: manajemen bioskop, petugas ticketing, sampai operator teknis.

Sebagai pembanding, di beberapa negara, film bioskop tidak akan mulai diputar jika masih ada anak-anak “diselundupkan” di antara penonton. Lembaga rating film di negara yang jauh lebih liberal dari Indonesia, sebutlah MPAA (Amerika), OFLC (Australia dan new Zealand), atau BBFC (UK) memiliki perhatian serius untuk melindungi penonton anak-anak.

Sistem rating MPAA (Motion Picture Assosiation of America)

G	Untuk segala usia
PG	Di bawah pengawasan orangtua
PG-13	Di bawah pengawasan ketat orangtua (dilarang keras bagi anak-anak usia 13 tahun)
R	Di bawah pengawasan orangtua/dewasa bagi yang belum berumur 17 tahun
NC-17	Dilarang keras bagi penonton <17 tahun

Sistem rating OFLC (Office of Film and Literature)

G	Untuk segala usia
PG	Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <15 tahun
M	Dewasa, audiens 15 tahun atau lebih
MA	Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori ini atau meminjam film tanpa didampingi orang dewasa
R	Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya
X	Hanya boleh ditonton >18 . Menunjukkan seksualitas secara eksplisit

Sistem Rating BBFC (British Board of Classification)

U	Untuk segala usia
PG	Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <8 tahun
12	Anak umur <12 th tidak bleh menonton film kategori ini
15	Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori in
18	Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya
R18	Hanya diedarkan di sex shop untuk orang dewasa dan tidak diizinkan bagi penonton <18

Persoalan rating/klasifikasi film ini harus dibedakan dengan urusan sensor film. Saya pribadi tidak mendukung rezim sensor. Kalau perlu bubarkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan diganti lembaga klasifikasi film yang lebih kompeten. Dengan kata lain saya lebih mendukung peruntukan tayangan sesuai kategori umur. Di Indonesia sendiri, polemik tentang sensor sudah mucul sejak negara ini mengenal dunia perfilman. Bahkan pada tahun 2007, LSF pernah digugat dan dituntut agar segera dibubarkan. Gugatan ini diajukan oleh beberapa insan perfilman yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang beranggapan bahwa penyensoran terhadap film/sinetron yang dilakukan oleh LSF merupakan bentuk pemasungan terhadap kebebasan berekspresi dan berkreativitas seni. Para produsen film ini merasa bahwa pengguntingan adegan yang dilakukan LSF tidak hanya telah merusak karya mereka, tapi juga membuat penonton kehilangan haknya untuk mendapatkan cerita yang utuh dari film tersebut. MFI menuntut LSF dibubarkan dan diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film. Lembaga ini bertugas mengklasifikasikan film-film yang akan beredar di masyarakat berdasarkan muatan filmnya, tanpa memotong isi film yang dianggap negatif. Ternyata tuntutan MFI ini mengundang pro kontra, dan reaksi yang keras dari berbagai kalangan, terutama pemerintah. Argumen yang dikemukakan oleh pihak pembela sensor film umumnya adalah untuk melindungi konsumen film dari kebebasan liar akibat ketiadaan sensor film.

Ya, pada akhirnya kunci utama adalah sinergi antara penonton yang semakin sadar pentingnya sistem rating juga pihak bioskop yang mawas diri tidak semata mengejar profit. Semoga di Hari Film Nasional ke-64, bertepatan dengan kebanggaan karya film Indonesia, The Raid 2: Berandal yang bergaung gempita di kancah internasional, bisa menjadi momentum untuk menata dan mempertegas implementasi sistem rating/klasifikasi penonton di bioskop Indonesia. [@IwanAwaluddin].

________________________________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Agenda Penyiaran 2014: Stop Penyalahgunaan Frekuensi Publik!

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Kemerdekaan pers menjadi tidak berarti jika media hanya dimiliki segelintir orang, lebih-lebih untuk media penyiaran yang menggunakan public domain berupa frekuensi milik publik yang sangat terbatas keberadaanya. Di sisi lain, kehidupan media yang demokratis senantiasa mempersyaratkan adanya keberagaman isi (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership). Ironisnya banyak persoalan yang melingkupi media penyiaran di Indonesia saat ini yang menjauhkan dari keberpihakan terhadap publik. Setidaknya terdapat lima isu besar yang menonjol di tahun 2013 – 2014.

Pertama, monopoli dan pemusatan kepemilikan media semakin kuat. Sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta masih terpusat oleh beberapa individu dan kelompok saja.

Kedua, frekuensi milik lokal didominasi televisi “nasional berjaringan”. Televisi lokal seharusnya didirikan oleh dan untuk publik lokal, bukan “boneka” dari televisi “nasional berjaringan”.

Ketiga, politik redaksional bias pemilik. Media televisi dimanfaatkan secara masif untuk kepentingan pribadi pemilik atau kelompok, bukan kepentingan publik. Penyalahgunaan ini telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang mendidik dan menghibur justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV dan kelompok kepentingan mereka. Bentuk lainnya, acara bermasalah memang tidak selalu yang berkaitan dengan “narsisme” pemilik media, namun siaran berisi joget-joget atau hipnotis juga jauh dari misi ideal mencerdaskan penonton atau setidaknya memberi tontonan yang kreatif.

Keempat, lemahnya lembaga penyiaran publik dan komunitas. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta tidak baik bagi demokrasi, dan usaha membangun budaya sosial yang sehat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni lembaga penyiaran publik dan komunitas.

Kelima, proyek digitalisasi televisi di Indonesia saat ini masih dipandang sebatas peralihan teknologi. Sedangkan, konsekuensi sosial-ekonomi-politik yang timbul seolah dilupakan. Dianggap selesai hanya dengan Iklan Layanan Masyarakat. Hal-hal mendasar seperti penjaminan keberagaman dan kemajemukan, serta pindah tangan dan jual-beli frekuensi tidak transparan. Digitalisasi yang demikian tidak menjamin memecahnya konsentrasi kepemilikan televisi karena pengelolaan penyiaran ternyata tetap diserahkan pada pengelola yang sudah eksis.

Dalam kaitan persoalan besar tersebut, agenda tahun 2014 di bidang penyiaran yang harus diprioritaskan para pengambil kebijakan adalah (1) Mendukung pembahasan undang-undang penyiaran dan undang-undang digitalisasi yang konsisten memperjuangkan keberagaman isi dan kepemilikan; (2) Perlu pembatasan tegas dan jelas dalam peraturan kepemilikan televisi “nasional” dan “nasional berjaringan” yang secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang penyiaran; (3) Perlu pembatasan tegas dan jelas dalam undang-undang penyiaran megenai larangan intervensi pemilik serta kampanye politik dan pencitraan lberlebihan ewat media; (4) Negara harus membangun dan mendorong Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Publik Komunitas yang kuat; dan (5) Digitalisasi penyiaran harus membangun sistem penyiaran yang demokratis sekaligus momentum memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia.

---

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.