Iwan Awaluddin Yusuf[1]
@IwanAwaluddin
Maaf, saya harus memulai judul tulisan ini dengan kata “buruk”. Memang begitulah kondisinya. Sebagai moviegoers alias penggemar film, menonton di bioskop merupakan agenda rutin saya sehingga beragam pengalaman dan sensasi menonton pernah saya alami. Satu hal yang membuat saya risih sekaligus marah adalah implementasi sistem rating/klasifikasi atau kategori umur penonton bioskop di Indonesia yang kenyataannya di lapangan sangat memprihatinkan. Komitmen industri (pengusaha bioskop dan petugas ticketing) dalam hal ini masih payah, bahkan terkesan abai.
Hari kedua rilis film The Raid 2: Berandal, 29 Maret 2014, saya menonton di 21 Cinelplex Plaza Ambarukmo Yogyakarta (bioskop terbesar kedua di Yogyakarta setelah Cinema XXI). Saya masuk kira-kira 10 menit sebelum jadwal film dimulai. Saat berjalan menuju nomor kursi sesuai tiket, duduk di baris agak depan saya melihat seorang bapak mengajak dua putri kecilnya, kira-kira usia SD dan awal SMP. Memenuhi kewajiban moral saya sebagai seorang ayah yang juga punya anak kecil di rumah, spontan saya menghampiri Si Bapak. “Pak, ini putri-putrinya?”. “Iya Mas”, jawab si Bapak.” “Film ini untuk dewasa lho Pak, banyak adegan kekerasan dan sadis. Sebaiknya anaknya tidak diajak nonton,” secara halus saya berusaha mengingatkan. Di luar dugaan, Si Bapak menjawab santai. “Oh..haha tidak apa-apa…biarkan saja”. Karena tidak ingin ceramah dan dilihat banyak orang, saya meninggalkan Si Bapak dengan dua putrinya, apalagi film akan segera mulai. Saya pun menuju ke kursi saya yang posisinya lebih belakang. Sampai selesai, mereka bertiga terlihat tak beranjak dari tempat duduk alias tetap menonton.
Saya tidak habis pikir, membayangkan bagaimana kondisi psikologis kedua putrinya (termasuk juga bapaknya yang mendampingi kedua buah hatinya), saat melihat adegan Uco (Arifin Putra) mencabut lima nyawa manusia satu-persatu pakai cutter di leher korbannya atau adegan berantem Rama (Iko Uwais) yang berakhir di dapur dengan menggoreng wajah musuhnya sampai gosong berasap. Oh, stop, saya tidak ingin spoiler membicarakan detail film The Raid 2 atau sedang mendramatisir adegan genre film gore. Kalau bicara disturbing pictures dalam film, The Raid “masih tidak ada apa-apanya” dibanding scene film-film gore lain, seperti A Serbian Film, Cannibal Holocaust, Irrevesible, dan sak hohah contoh lainnya. Apalagi dengan film-film gore Jepang, sebutlah Battel Royale yang bahkan pemainnya para remaja dan anak-anak saling berkompetisi membunuh secara sadis. Atau, hmm..jangan-jangan barangkali tujuan Si Bapak tadi memang ngajak anak ceweknya nonton agar kelak jadi Hammer Girl, ya? Entahlah… Terlepas dari kadar kekerasan, termasuk debat akademis teori lemah/kuat dampak media tehadap audiens, anak-anak berhak mendapat tontonan yang aman. Titik.
Kembali ke persoalan implementasi sistem klasifikasi penonton, petugas penyobek tiket bioskop, dalam hal ini cinema 21, harusnya juga memiliki tanggung jawab dan berkomitmen melarang pentonton yang tidak sesuai kategori umur. Jika yang membelikan tiket orang dewasa mereka memang tidak bisa mengontrol langsung, namun ada lapis kedua yakni petugas penyobek tiket dan petugas kemanan. Seandainya mereka bertindak tegas dan penuh dedikasi seperti waktu mengawasi penonton keluar pintu teater agar tidak nilep kacamata 3D, maka penonton yang di bawah umur pun rasanya tidak mudah masuk di antara kursi penonton.
Tidak hanya The Raid 2 yang kebetulan banyak dibicarakan (dan menyusul ada kebijakan menunjukkan KTP di pintu masuk untuk sebagian bioskop), cerita demikian juga sudah sering saya alami sebeumnya saat menonton film di Bioskop 21. Meski tidak selalu datang “menceramahi”, saya sering mendapati penonton anak bisa duduk santai di deretan kursi Cinema 21 menonton film-film kategori dewasa. Seolah-olah asal didampingi orangtua mereka bebas menonton film-film dewasa seperti Kick Ass, 300, Watchmen, Django Unchained, atau Machete yang selain sadis juga banyak bugilnya. Menonton di Empire Cinema XXI, Cinema 21 Ambarukmo Plaza, atau jaringan bioskop 21 di kota lain, fenomenanya sama saja. Petugas keamanan yang ada hanya sibuk memeriksa bawaan penonton di pintu masuk atau sesekali mengatur antrian. Untuk bioskop Blitz Megaplex, saya hanya punya pengalaman menonton beberapa kali di Grand Indonesia-Jakarta, jadi tidak bisa cerita banyak fenomena semacam ini.
Di sisi lain, jika urusannya dikembalikan ke penonton, faktanya memang masih banyak penonton kita yang belum paham sistem rating/klasifikasi. Bahkan yang ada di benak kebanyakan penonton, filter yang digunakan hanyalah kategori lama “17 tahun ke atas atau bukan” (yang identik dengan materi seksual dan pornografi). Padahal film kartun sekalipun jika tidak diklasifikasikan dengan jelas juga bisa bermuatan materi dewasa yang tidak seharusnya diakses anak-anak.
Orang tua yang mengira semua film superhero aman ditonton juga sangat ngawur. Film Batman the Dark Knight misalnya, yang awalnya identik dengan tokoh idola anak-anak menjadi sangat berat dan kelam ketika menampilkan konstelasi dunia hitam kota Gotham dan sosok Joker dengan segala kerumitan dan dinamika psikologisnya. Keprihatian ini semakin ironis, ketika pihak bioskop berargumen: “orangtuanya sendiri yang (mau/maksa) ngajak anaknya”. Duh! Di sinilah bioskop juga perlu perlu mengedukasi pentontonya. Banyak cara, banyak strategi. Sekali lagi komitmen bioskop terhadap persoalan ini harusnya dimulai dari hulu ke hilir: manajemen bioskop, petugas ticketing, sampai operator teknis.
Sebagai pembanding, di beberapa negara, film bioskop tidak akan mulai diputar jika masih ada anak-anak “diselundupkan” di antara penonton. Lembaga rating film di negara yang jauh lebih liberal dari Indonesia, sebutlah MPAA (Amerika), OFLC (Australia dan new Zealand), atau BBFC (UK) memiliki perhatian serius untuk melindungi penonton anak-anak.
Sistem rating MPAA (Motion Picture Assosiation of America)
| G | Untuk segala usia |
| PG | Di bawah pengawasan orangtua |
| PG-13 | Di bawah pengawasan ketat orangtua (dilarang keras bagi anak-anak usia 13 tahun) |
| R | Di bawah pengawasan orangtua/dewasa bagi yang belum berumur 17 tahun |
| NC-17 | Dilarang keras bagi penonton <17 tahun |
Sistem rating OFLC (Office of Film and Literature)
| G | Untuk segala usia |
| PG | Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <15 tahun |
| M | Dewasa, audiens 15 tahun atau lebih |
| MA | Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori ini atau meminjam film tanpa didampingi orang dewasa |
| R | Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya |
| X | Hanya boleh ditonton >18 . Menunjukkan seksualitas secara eksplisit |
Sistem Rating BBFC (British Board of Classification)
| G | Untuk segala usia |
| PG | Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <15 tahun |
| M | Dewasa, audiens 15 tahun atau lebih |
| MA | Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori ini atau meminjam film tanpa didampingi orang dewasa |
| R | Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya |
| X | Hanya boleh ditonton >18 . Menunjukkan seksualitas secara eksplisit |
Persoalan rating/klasifikasi film ini harus dibedakan dengan urusan sensor film. Saya pribadi tidak mendukung rezim sensor. Kalau perlu bubarkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan diganti lembaga klasifikasi film yang lebih kompeten. Dengan kata lain saya lebih mendukung peruntukan tayangan sesuai kategori umur. Di Indonesia sendiri, polemik tentang sensor sudah mucul sejak negara ini mengenal dunia perfilman. Bahkan pada tahun 2007, LSF pernah digugat dan dituntut agar segera dibubarkan. Gugatan ini diajukan oleh beberapa insan perfilman yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang beranggapan bahwa penyensoran terhadap film/sinetron yang dilakukan oleh LSF merupakan bentuk pemasungan terhadap kebebasan berekspresi dan berkreativitas seni. Para produsen film ini merasa bahwa pengguntingan adegan yang dilakukan LSF tidak hanya telah merusak karya mereka, tapi juga membuat penonton kehilangan haknya untuk mendapatkan cerita yang utuh dari film tersebut. MFI menuntut LSF dibubarkan dan diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film. Lembaga ini bertugas mengklasifikasikan film-film yang akan beredar di masyarakat berdasarkan muatan filmnya, tanpa memotong isi film yang dianggap negatif. Ternyata tuntutan MFI ini mengundang pro kontra, dan reaksi yang keras dari berbagai kalangan, terutama pemerintah. Argumen yang dikemukakan oleh pihak pembela sensor film umumnya adalah untuk melindungi konsumen film dari kebebasan liar akibat ketiadaan sensor film.
Ya, pada akhirnya kunci utama adalah sinergi antara penonton yang semakin sadar pentingnya sistem rating juga pihak bioskop yang mawas diri tidak semata mengejar profit. Semoga di Hari Film Nasional ke-64, bertepatan dengan kebanggaan karya film Indonesia, The Raid 2: Berandal yang bergaung gempita di kancah internasional, bisa menjadi momentum untuk menata dan mempertegas implementasi sistem rating/klasifikasi penonton di bioskop Indonesia. [@IwanAwaluddin].
________________________________
[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.
