Agenda Penguatan Peran Dewan Pers

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Setelah sekian lama masyarakat menunggu kepastian, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangi keanggotaan Dewan Pers periode 2006-2009 lewat Keputusan Presiden (Keppres) tertanggal 5 Februari 2007, menggantikan Dewan Pers periode 2003-2006. Komposisi Dewan yang terdiri dari 9 orang dari representasi tiga kelompok (wartawan, tokoh masyarakat, dan pimpinan perusahaan pers) sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 40/1999 telah terpenuhi. Nama-nama tersebut adalah Bambang Harymurti, Wina Armada dan Bekti Nugroho mewakili unsur wartawan. Sementara itu Garin Nugroho, Wikrama Abidin, dan Ichlasul Amal mewakili unsur masyarakat, sedangkan Satria Naradha, Leo Batubara, dan Abdullah Alamudi mewakili unsur pengusaha media cetak.

Komposisi sembilan orang ini memang belum bisa dikatakan ideal karena jika dicermati, nama-nama anggota Dewan Pers yang baru masih didominasi orang-orang pusat, terutama kelompok dari perwakilan wartawan yang dalam banyak kasus sangat menentukan kebijakan (policy), termasuk tingkat sensitifitas menghadapi persoalan dan perkembangan dinamika pers di daerah. “Sense of unity” sangat diperlukan untuk menangkap problematika yang dihadapi wartawan dan penerbitan di daerah. Benar bahwa Satria Naradha menjadi perwakilan komponen lokal, namun demikian tokoh ini mewakili pengusaha media, bukan unsur jurnalis.

Selain minimnya wakil dari wartawan daerah, kekurangan berikutnya dari komposisi ini terlihat dari aspek ekualitas gender; dari sembilan nama yang terpilih, tidak ada satu pun perwakilan dari kalangan perempuan.

Sebagaimana pada masa kerja sebelumnya, Dewan Pers kali ini memiliki banyak tugas dan pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk memajukan kehidupan media dan demokratisasi di Indonesia. Agenda utama yang perlu menjadi prioritas kerja Dewan Pers periode 2006-2009 di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagaimana fungsi Dewan Pers yang tertuang dalam pasal 15 ayat 2 poin e: ”mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah”, Dewan Pers harus mampu membangun kesepahaman berbagai pihak untuk menjaga kemerdekaan pers. Dalam banyak kasus, sering terjadi ketidaksepahaman substantif (bukan prosedur) dan double standard antara Dewan Pers, jaksa, kepolisian, bahkan sebagian di kalangan komunitas media sendiri.

Sebagai lembaga independen yang bebas dari tekanan pemerintah, Dewan Pers memiliki peluang maksimal untuk berperan sebagai mediator independen bagi semua pihak yang bersengketa dengan media. Keputusan yang selalu megutamakan nonlitigasi (di luar pengadilan) perlu tetap diupayakan untuk menjamin kebebasan pers dan menjauhkan pekerja pers dari kriminalisasi. Namun demikian dalam kaitan ini, Dewan Pers harus tetap berani bersuara vokal di hadapan pemerintah, terutama di hadapan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang dikhawatirkan berbagai pihak berpotensi memerankan fungsi kontrol terhadap pers sebagaimana Departemen Penerangan di masa Orde Baru.

Kedua, Dewan Pers harus lebih responsif melihat aktualitas fenomena bermedia di Indonesia. Terakhir soal peran media menyikapi bencana alam misalnya,  Dewan Pers dengan berbagai pihak hendaknya memfasilitasi penyusunan panduan peliputan bencana sehingga pemberitaan bencana di Indonesia tidak hanya memberi nilai lebih bagi institusi media, namun memberi kemanfatan publik sebagai early warning system sekaligus sebagai wahana untuk mendorong solidaritas masyarakat, pengawas bagi tersampaikannya bantuan untuk para korban, mempercepat proses recovery bencana, dan tentu saja penyampaian infromasi yang berkualitas dan empatik, baik dari segi content maupun pengemasan.

Ketiga, Dewan Pers hendaknya perlu mengakomodir adanya keinginan sebagian pihak, khusunya dari pemerintah dan akademisi untuk merivisi Undang-undang Pers No. 40/1999. Jika Dewan pers yang sejauh ini menilai UU Pers belum perlu revisi, bersama-sama dengan elemen masyarakat hendaknya meyakinkan DPR tentang tidak perlunya revisi UU Pers tersebut. Kalaupun ada perbaikan regulasi, titik tekan saat ini lebih banyak diperlukan untuk penegakan undang-undang (law enforcement), bukan bunyi pasal-pasal. Sekadar catatan, perdebatan perlunya revisi mengemuka dalam kaitan menentukan status UU Pers apakah menenuhi persyaratan lex spesialis atau bukan. Dari beberapa kajian, khususnya jika dilihat dari prosedur perundangan, terdapat beberapa celah yang menyebabkan belum kuatnya kedudukan UUU Pers lex spesialis di hadapan KUHP.

Keempat, persoalan sosialisasi peran dan fungsi Dewan Pers. Selama kurun waktu 2003–2006, aktivitas sosialisasi publik yang dilakukan lewat seminar-seminar dan workshop lebih banyak melibatkan komponen dari kalangan media, akademisi, dan pengambil kebijakan sehingga belum banyak menyentuh masyarakat awam yang tingkat literasi medianya justru belum memadai. Contoh sederhana adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak jawab dan prosedur pengajuannya jika terjadi sengketa dengan pers. Pelatihan fungsi pengawasan dari masyarakat dengan aktivitas media watch juga lebih banyak digelar untuk kalangan terbatas sehingga memberi kesan elitis mengingat persoalan literasi bermedia adalah persoalan seluruh komponen masyarakat dari beragam strata.

Kelima, menyangkut persoalan pornografi dalam media, hendaknya Dewan Pers memfasilitasi segera terbentuknya Undang-undang Distribusi Pers yang mengatur distribusi media dan kesesuaian dengan segmen yang dituju sehingga anak-anak di bawah umur tidak menjadi korban pornografi. Tentunya dengan satu paket kampanye agar Undang-undang Distribusi tersebut dapat diimplementasikan dan ditegakkan di lapangan.

Keenam, Dewan pers perlu melakukan dan menyemputnakan pendataan dan inventarisasi, baik menyangkut jumlah (perusahaan) pers dan organisasi wartawan yang sekarang sangat banyak. Ini perlu dilakukan mengingat sejak tidak diberlakukan lagi aturan mengenai SIUPP, tidak ada yang tahu secara pasti jumlah media cetak yang ada di Indonesia.

Ketujuh, dari sisi performance kinerja, salah satu program Dewan Pers yang selama tiga tahun terakhir ini bisa dikatakan relatif berhasil mengampayekan kemerdekaan pers terutama dalam meminimalisasi pemenjaraan dan kriminalisasi wartawan hendaknya tetap dipertahankan dan disempurnakan dengan mengedepankan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Demikian beberapa agenda strategis peran Dewan Pers yang perlu diperhatikan untuk menjamin demokratisasi dan kemerdekaan pers di tengah-tengah berbagai ragam persoalan pers Indonesia yang pelik, kompleks, dan secara geografis sangat luas jangkauannya. Selamat untuk anggota Dewan Pers Periode 2006-2009. Tugas berat menanti Anda!


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta.

Tulisan ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, 2 April 2007.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s