Melirik Persoalan Gender Lewat Panggung Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]


Ada yang perlu ditinjau ulang atas pemahaman (penafsiran) ayat-ayat dari kitab suci tentang keutamaan laki-laki dibanding perempuan apabila dilihat dalam konteks dinamika zaman atau peradaban. Jika para mufassir klasik menyimpulkan laki-laki selalu berhak mendapatkan kesempatan lebih besar dari perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, maka perlu dilihat secara objektif realitas kekinian yang menunjukkan berbagai akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang memberikan kemudahan akses dan ruang gerak lebih luas kepada masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya memilki kesempatan sejajar, tidak timpang.

Rasyid Ridha, seorang ulama tafsir modern, dengan tegas menolak atas tafsir yang mendeskreditkan perempuan atas dasar jenis kelamin dan faktor-faktor alamiah, mitos, dan historis yang melekat pada diri perempuan. Ia misalnya mengkritik tajam pandangan atas “haid” (menstruasi) atau “hamil” (mengandung) yang dikatakan menjadi penyebab kegiatan-kegiatan tertentu terhalang bagi perempuan, termasuk argumentasi bagaimana pandangan bias itu selalu menyandarkan sejarah tidak ditemukannya seorang nabi yang diangkat Tuhan dari kaum perempuan. Demikian juga alasan syar’i bahwa beberapa ketentuan agama telah dikhususkan bagi laki-laki. Jelas, semua itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan. Faktor-faktor alamiah adalah hak prerogatif Tuhan, karenanya itu manusia tidak bisa menjadikannya sebagai dasar untuk merendahkan atau meninggikan yang lain. Di hadapan-Nya, jelas semua manusia sama nilainya, kecuali kadar ketakwaannya.

Di sisi lain, mempertanyakan dan menggugat status perempuan pada dasarnya adalah keberanian mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Bahkan, mempertanyakan posisi perempuan sama saja dengan mengguncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat (Utami, 2008). Dengan mendiskusikan soal gender, seperti kata Utami (2008), berarti kita sedang membahas hubungan yang sifatnya sangat pribadi, yaitu menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing dalam menggugat privilege yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini. Adanya keyakinan dan perilaku yang tidak emansipatoris, merendahkan, sampai pada bentuk menghina perempuan, dalam praksisnya merupakan suatu keniscayaan akibat tidak konsistennya pemahaman umat secara komprehensif terhadap ajaran agamanya sendiri.

Strategi menggegarkan (baca: menggugat) persoalan gender harus dijalankan pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya (seperti film, sinetron, berita, iklan, kuis, iklan, talkshow, reality show, dan berbagai acara hiburan).

Reaktualisasi persoalan gender gender di media massa selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004)

Dalam ranah industrial, media cenderung memperalat perempuan dengan seluruh karakter yang bisa diperjualbelikan: kecantikan, kemolekan tubuh, dan seks—dada, pinggul, bibir, dan paha—sebagai bentuk manifestasi hasrat kapitalisme yang besinergi dalam pola patriarki. Singkat kata, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, misalnya campur tangan para pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainability) lapangan kerja bagi para karyawan, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, media massa tidak bisa lagi berdiri statis di tengah-tengah, namun  akan bergerak dinamis di antara pusaran kepentingan.

Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki sendiri terefleksikan secara makro dari pola kehidupan relasional antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian. Akibatnya, karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara, budaya patriarki kemudian kemudian merembes ke dalam berbagai dimensi yang ada di masyarakat. Pada akhirnya tak berlebihan jika laki-laki kemudian selalu terkondisikan dan dibiasakan untuk selalu mendominasi, dan perempuan tunduk pada mereka. Bahkan, karena rembesan nilai-nilai patriarki sudah sedemikian dalam, pikiran para perempuan pun menganggap budaya ini adalah benar, dan tanpa disadari kaum perempuan melakukan penindasan terhadap kaumnya sendiri (Wolf, 1997).

Budaya patriarki ini oleh Marla (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, dan keadaan tersebut merembes ke dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk di media massa.

Kenyataanya, media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasiasi praktik ketidakadilan gender dengan pemberitaan medianya yang sangat bias (gender). Penampilan wacana yang bias gender itu seolah diterima sebagai kewajaran (Siregar, 2002). Ketika berita tersebut direspon oleh khalayak maka teks audio-visual itu tidak sekadar menjadi informasi, tetapi terjadi pula proses konstruksi makna oleh pencipta wacana. Kemudian tanpa disadari citra tersebut direkonstruksi oleh khalayak. Sosialisasi yang bisa dikatakan bias ini telah ditopang dengan kuat oleh budaya patriarki yang mendarah-daging dalam diri masyarakat Indonesia.

Uraian dari tulisan ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media massa, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Ditulis sebagai pengantar untuk buku “Ups, Pengen..ketika Perempuan Tak Dipahami Secara Bijak”. Juni 2009.

2 thoughts on “Melirik Persoalan Gender Lewat Panggung Media

  1. Banyak pihak menganggap hukum Islam agak timpang dalam memposisikan perempuan dan laki-laki dalam sebuah pernikahan. Islam dianggap tidak adil, terlalu membela laki-laki. Dari porsi kekuasaan sampai pembagian warisan.
    Kalau saya, yang ilmu agamanya tak seberapa ini, hanya memegang teguh satu keyakinan: keberadaan laki-laki adalah untuk meningkatkan kualitas perempuan sebagai wanita, istri, ibu dari anak-anaknya, dsb. Begitu pun sebaliknya.
    Institusi pernikahan hadir untuk memuliakan laki-laki dan perempuan. Jika ini berjalan di koridor yang sesuai tuntunan-Nya, sungguh alangkah indah adanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s