Pelarangan Buku dan Pemasungan Demokrasi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

 

Sejarah tidak pernah lupa, fasisme yang berujung pada gerakan Nazi di Jerman awalnya lahir dari kebijakan pelarangan buku. Saat itu, buku yang dicurigai berseberangan dengan paham fasisme dilarang beredar. Penulis dan penerbit yang dianggap berseberangan dengan ideologi penguasa kena cekal, bahkan sebelum buku itu diterbitkan. Kondisi pelarangan bagi buku-buku yang dianggap subversif ini berlangsung lama dengan eksalasi yang terus meningkat. Di bawah pimpinan Hitler, fasisme yang semula hanya mengedepankan sentimen nasionalisme akhirnya berkembang menjadi gerakan fanatisme rasial dan rasisme yang sangat sangat kuat, yakni Nazisme. Saking liarnya nasionalisme yang mereka yakini, tak hanya buku yang dibantai, melainkan bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah derajatnya.

Di negara yang menganut sistem politik demokrasi, selain media, buku merupakan salah satu saluran utama untuk menyuarakan kebebasan berpikir dan berpendapat. Kebebasan menulis dan mengakses buku menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Ironisnya, di penghujung tahun 2009 lalu, pelarangan terhadap sejumlah buku kembali terjadi di tanah air. Kelima buku yang dilarang beredar yakni: (1) “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto” karya John Rosa; (2) “Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri” karya Cocratez Sofyan Yoman; (3) “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) “Enam Jalan Menuju Tuhan” karya Darmawan; (5) “Mengungkap Misteri Keberagaman Agama” karya Syahrudin Ahmad.

Sebagaimana disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Iskamto, buku-buku yang dilarang tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD 1945, dan Pancasila. Tidak disebutkan secara rinci bagian mana dari kelima buku itu yang mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD ’45, dan Pancasila tersebut.

Sebelumnya pihak kejaksaan juga telah melakukan pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejagung secara resmi melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang itu antara lain “Kronik Sejarah untuk SMP” karya Anwar Kurnia, penerbit Yudistira, “Sejarah I “untuk SMA karya TB Purwanto dkk, dan buku-buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.

Buku Sejarah Kurikulum 2004 yang dilarang memuat peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1948 dan Pemberontakan tahun 1965 yang hanya mencantumkan Gerakan 30 September tanpa menyebutkan keterlibatan PKI. Pelarangan edar bagi buku sejarah itu dilakukan setelah penelitian buku sejarah kurikulum 2004 oleh Tim Clearing House Kejaksaan Agung yang beranggotakan berbagai elemen di antaranya Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kebudayaan.  Penelitian buku Sejarah kurikulum 2004 itu adalah atas permintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo (Antara News, Selasa, 13 Maret 2007).

Pelarangan buku merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sebuah pembredelan bisa diibaratkan dengan aborsi yang dipaksakan sehingga membunuh generasi yang akan dilahirkan. Pembredelan juga memperlihatkan bahwa cara berpikir masyarakat tengah dikontrol, diarahkan, dibatasi, bahkan dimandulkan. Alih-alih mengantisipasi ancaman polemik dan ketertiban umum, pelarangan buku mengindikasikan paranoia penguasa atas ancaman kepada kekuasaan yang sedang berjalan.

Tindakan represi ini juga memperlihatkan ketidakpekaan aparat Kejagung akan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945, termasuk  UU Pers No. 40 tahun 1999 yang antara lain bertentangan dengan pasal 6 yang  menegaskan: 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan; 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pelarangan buku di Indonesia bukan hal baru di Indonesia terlebih di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa di masa-masa awal-awal terbentuknya Orde Baru pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama paska peristiwa G30S. Tiga bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya dari 87 pengarang yang dituduh beraliran Kiri. Jadi saat itu dan bahkan hingga kini pelarangan buku bukan sekedar karena isinya melainkan karena ‘alasan politis’ yang ditujukan kepada penulis, penerbit, dan bahkan editornya.Selain itu di masa itu terdapat juga sebuah keputusan yang menyatakan bahwa ada 21 pengarang yang bukunya harus dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diketahui berapa total jumlah buku yang dinyatakan terlarang, tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan terlarang.

Pelarangan buku oleh kejaksaaan ini sesungguhnya dilegitimasi dalam dua peraturan. Pertama, Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Meurut pasal 1 ketentuan tersebut, jaksa Agung Berwenang melarang berrdarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Kedua, Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan pasal 30 yang menugasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran.

Sepanjang kedua undang-undang tersebut tidak direvisi atau dihapuskan, kemungkinan pelarangan buku akan terjadi lagi. Seharunya jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan isi buku, bisa menempuh lewat jalur pengadilan, bukan pengekangan dengan pelarangan sepihak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkompeten menyusun regulasi, hendaknya memiliki pandangan yang demokratis dan berkeadilan bahwa melindungi masyarakat tidak harus menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat pelarangan buku.

Di sisi lain, masyarakat harus berani mengambil langkah strategis guna untuk menyikapi pelarangan buku yang terjadi di tanah air melalui beberapa tuntutan kepada pemerintah: (1). Menjamin tidak terganggunya hak publik atas informasi (2). Mencabut kembali pelarangan 5 buku dan buku-buku lainnya (3). Menghapus regulasi yang berorientasi pelarangan buku (4). Menggugat regulator (pemerintah dan apparatusnya) yang telah melakukan  pelarangan buku. (5) Perlu dilakukan juducial review dan legislative review atas Materi Undang-undang Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, khususnya pasal 30 yang membatasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran.


[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

[2] Dimuat di Harian Bernas,  15  April 2010.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s