Bermasalah dengan Media, Bagaimana Menyelesaikannya?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

“Biaskah wartawan terbebas dari kesalahan saat menulis berita?” Demikian pertanyaan yang dilontarkan Arif Affandi (CEO Jawa Pos) dalam pengantar buku yang ditulis Hinca I. Panjaitan berjudul Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi dan Kewajiban Anda, Ombudsman Memfasilitasinya (2004). Zaman dulu masyarakat berpendapat bahwa media yang kredibel adalah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Menurut Arif, sebagai manusia biasa, mustahil wartawan bebas dari potensi kesalahan. Apalagi dalam menjalankan tugasnya wartawan selalu berada dalam tekanan deadline. Karena itu, menurutnya, wartawan (dan media) yang kredibel adalah media yang berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf kalau benar-benar melakukan kesalahan.

Pertanyaan bagaimana mekanisme pers ketika melakukan kesalahan sebenarnya sudah tercantum dalam UU Pers sendiri. Selain melindungi kebebasan pers, asas tanggung jawab (responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh UU Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers.

Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers. Karena itulah, UU Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum, antara lain:

a. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1);

b. Melayani hak jawab (Pasal 5 ayat 2), hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11);

c.  Melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3), hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12). Dalam praktiknya, beberapa media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan yang diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman yang akan membantu penyelesaian persoalan akibat pemberitaan dengan muaranya adalah dikeluarkan hakjawab dan hak koreksi oleh media yang dituduh bersalah.

d.  Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 ayat c); e.  (Wartawan) memiliki dan menaati kode etik (Pasal 7 ayat 2).

Siapa Mengontrol Pers?

Sebelum pertanyaan siapa yang mengontrol pers dijawab, perlu ditegaskan bahwa dalam perspektif demokrasi –konteks Indonesia—, kemerdekaan pers ditunjukkan dengan beberapa indikator (Batubara, 2005): a.  Penyelenggaraan pers (media cetak, media penyiaran) tidak boleh dikontrol/diintervensi pemerintah. b.  Penyelenggaraan pers berdasar self regulating (mengatur diri sendiri). c.  Penyelenggaraan pers penyiaran oleh badan pengatur independen (KPI). Menurut Batubara (2005), jika diturunkan dari konsep di atas, maka pelaku kontrol pers dapat berasal dari dalam (internal) dan luar (eksternal)  pers, yaitu:

a. Pelaku kontrol internal: 1) Hati nurani si wartawan sendiri, 2) Subeditor, editor, 3) Ombudsman media yang bersangkutan.

b. Pelaku kontrol eksternal: 1) Oleh masyarakat sendiri, 2) Media watch, 3) Organisasi wartawan/pers, 4) Dewan Pers/KPI, 5) Jalur hukum, Bila ombudsman, media watch, organisasi wartawan/ pers, Dewan Pers, KPI, gagal mengontrol pers, hal itu menjadi dalih penganut konsep otoriter, agar pemerintah turun tangan mengontrol pers. Penyelesaian kasus pemberitaan oleh pers, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu nonpengadilan dan jalur pengadilan.

A. Jalur nonpengadilan 1. Ombudsman 2. Dewan Pers 3. Advokasi Nonlitigasi

B. Jalur pengadilan Merupakan pilihan terakhir yang diambil karena bertentangnan dengan semangat kebebasan pers. Jalur pengadilan bisanya ditempuh karena dua kemungkinan: 1. Tidak tercapai kesepakatan lewat jalur nonpengadilan 2. Masyarakat yang dirugikan pers tidak tahu atau tidak mau tahu mekanisme Undang-undang Pers dalam dunia jurnalistik. Penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi Dalam Undang-undang Pers No.40/1999 pasal 5 ayat (2) dan Pasal 1 angka 11 telah ditegaskan bahwa pers wajib melayani Hak Jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain. Kewajiban Koreksi menurut pasal 5 ayat (3) dan Pasal 1 angka 13 UU Pers No.40/99 adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar, yang telah diberitakan ole pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi dilakukan atas insiatif redaksi sendiri ketika ia menemukan kesalahan. Apabila Hak Jawab tidak dilayani atau ditanggapi, maka perusahaan pers dipidana dengan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Berbeda dengan Hak jawab, maka terhadap Hak Koreksi –karena kualitas akibat yang ditimbulkannya tidak seberat Hak Jawab—tidak diancam dengan pidana denda. Demikian halnya dengan Kewajiban Koreksi.

Menurut Panjaitan (2004: 84-88), dalam menggunakan hak jawab atau hak koreksi, pihak yang merasa dirugikan perlu melakukan langkah-langklah sistematis sebagai berikut:

1. Cermati isi pemberitaan tersebut. Pastikan telah terjadi kekeliruan yang berakibat merugikan nama baik kita.

2. Catatlah nama koran, majalah, tabloid, atau media hari itu: hari apa, tanggal berapa, edisi keberapa terbitnya, apa judul berita itu, di halaman dan kolom berapa dimuat berita yang kita duga telah terjadi kekeliruan, siapa wartawan (inisialnya), dimana alamat redaksinya (lengkap dengan nomor fax dan teleponnya), siapa pemimpin redaksinya, siapa ombudsmannya (bila ada) lengkap dengan alamat dan nomor telepon dan faxnya.

3. Pastikan bahwa kita berhak mengajukan hak jawab, sebagaimana UU Pers pasal 11 pasal 1. Kriteria untuk mengajukan hak jawab. a. Hak jawab dapat diajukan oleh seseorang; b. Hak jawab dapat diajukan oleh sekelompok orang; c. Hak jawab dapat diajukan dalam bentuk tanggapan; d. Hak jawab dapat diajukan dalam bentuk sanggahan; e. Tanggapan dan atau sanggahan itu diajukan terhadap pemberitaan; f.  Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan itu harus berupa fakta; g. Tanggapan dan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang harus berupa fakta itu merugikan nama baiknya

4. Gunting dan kliping berita yang akan kita ajukan hak jawabnya.

5. Siapkan pengaduan yang tediri dari: a.  Kliping berita; b. Tembusan ke redaksi bila ada ombudsman (jika tidak ada ombudsman ke redaksi); c. Identitas dan alamat lengkap pengadu-termasuk nomor telepon (dilengkapi dengan fotokopi identitas diri); d.   Surat uraian materi pemberitaan mana yang keliru sehingga menjadi keberatan  kita, sekaligus berisi berisi hal apa yang kita mintakan. 6. Kirimkan langsung atau melui fax, e-mail, pos, dan juga bisa diantar lewat kurir. 7. Pastikan kita menyediakan waktu yang cukup untuk dihubungi ombudsman atau redaksi dalam rangka melayani hak jawab dan hak koreksi yang kita adukan.

Pengaduan ke Ombudsman Media

Kehadiran Ombudsman bagi media Indonesia boleh dikatakan hal baru karena belum banyak media massa yang memiliki Ombudsman. Menurut Panjaitan (2004: 60-61), Ombudsman adalah “jembatan” mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sebuah “perusahaan pers” yang pemberitaannya memasuki wilayah “publik” dengan memfasilitasi publik alas sesuatu pemberitaan yang dirasakan merugikan dirinya. Om­budsman merupakan representasi yang disediakan Perusahaan Pers untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers dengan para pihak yang sedang mempersoalkan suatu “pemberitaan” yang akan diselesaikan secara bersama dengan menggunakan mekanisme nonyuridis, melainkan dengan mekanisme bijak yang dibangun bersama sesuai dengan karakter permasalahan itu yaitu UU Pers dan KEJ. Tugas utama Ombudsman adalah mengobser­vasi hasil kerja redaksi atas pemberitaan yang disajikan, baik diminta oleh Redaksi maupun tidak diminta oleh Redaksi, terutama menerima pengaduan para pembaca atas pemberitaan yang merugikan nama baik mereka. Tim AJI Jakarta (2005: 193) melihat dua cara yang dilakukan ombudsman dalam menangani konflik: Pertama, cara preventif. Dengan mengawasi prosedur jurnalisme yang dijalankan sebuah media, ombudsman bisa memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengelola media. Kedua, cara kuratif. Ombudsman mengupayakan mediasi jika terjadi konflik antara media dengan pihak lain. Jika perusahaan itu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka Ombudsman diangkat dan ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, bukan oleh Pemimpin Redaksi, untuk masa waktu tertentu. Meskipun diangkat oleh Direksi Perusahaan, dan diberi kompensasi yang pantas dan wajar, tetapi Ombudsman tidak mengabdi pada kepentingan Dircksi Perusahaan, tetapi mengabdi pada profesinya sebagai Ombudsman (Panjaitan, 200: 61).

Pengaduan ke Dewan Pers

Sebagaimana pasal 15 UU Pers No. 40/1999, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal kemerdekaan pers nasional. UU Pers mengamanatkan tujuh tugas pokok kepada Dewan Pers sebagaimana pasal 15 ayat (2) UU Pers:

  1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  4. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian  pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  6. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  7. mendata perusahaan pers

Pengajuan ke Dewan Pers ditujukan ke penerbitan pers, bukan individu. Pengaduan yang disampaikan berupa materi berita atau siaran yang sudah diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya dua bulan sebelumnya. Dewan Pers tidak akan menanggapi pengaduan menyangkut pemberitaan mdia yang sedang dalam proses hukum/pengadilan, atau yang memungkinkan digunakan dalam proses pengadilan, kecuali pihak pengadu bersedia menandfatangani pernyataan tidak akan menggunakan rekomendasi Dewan Pers untuk kepentingan hukum atau persidangan di pengadilan (Masduki, 2004; 95-96)

Surat pengaduan ditujukan ke: Ketua Dewan Pers atau Direktur Eksekutif Dewan Pers Gedung Dewan Pers, Lantai 7 Jl. Kebon Sirih 34 Jakarta 1010 Telepon: 3521488 – 3452030 Email: pengaduan@dewanpers.org Website: http:// www.dewanpers.org/form_pengaduan.htm

Menyikapi pengaduan para pihak tentang pemberitaan pers yang merugikan, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Sanksi terhadap pers yang dinilai melanggar KEWI. Setelah mengkaji pengduan masyarakat, Dewan Pers dapat memberi rekomendasi 5 (lima) sanksi terhadap media (Batubara, 2005): 1) Melakukan ralat/surat koreksi, 2) Memenuhi Hak Jawab, 3) Penuntaan maaf terbuka, 4) Kesepakatan ganti rugi oleh kedua belah pihak (atas fasilitasi Dewan Pers) 5) Melakukan skorsing sementara s/d tindakan pemecatan terhadap wartawan yang salah Tugas Dewan Pers hanya menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Yang berwenang mengenakan sanksi adalah media yang bersangkutan. Bila media tersebut tidak melaksanakan sanksi, Dewan Pers mempublikasikan secara terbuka. Sehingga yang melakukan penilaian akhir adalah publik. Catatan Leo Batubara dalam makalahnya “Kewi, UU Pers, dan Peraturan Terkait’ yang disampaikan pada Seminar Forum Lembaga Pemantau Media di semarang, 1ebih dari 650 pengaduan para pihak ke Dewan Pers, PPR Dewan Pers lebih banyak yang menyatakan pelanggaran KEWI.

Advokasi Nonlitigasi/Nonyuridis

Pihak yang dirugikan pers selain menyelesaikan masalahnya lewat jalur nonpengadilan yang disebutkan di atas melakukan beberapa cara advokasi lain, di antaranya (Tim AJI Jakarta; 200):

  1. Public awareness, dengan cara melakukan kampanye, publikasi, konferensi pers, dan sebagainya.
  2. Penggalangan solidaritas ”korban” pemberitaan pers.
  3. Bedah kasus dan eksaminasi publik
  4. Aksi massa
  5. Penggalangan dukungan politik: jumpa tokoh, dialog di DPR, dan sebagainya.

Demikian berbagai alternatif cara penyelesaian sengketa pers.  Banyak contoh kasus penyelesaian pers berakhir damai dengan jalur nonligitasi,  mengedepankan penyelesaikan sengketa pers dengan mekanisme jurnalistik harus lebih diutamakan karena secara langsung maupun tidak langsung memberi jaminan terhadap pers untuk bebas bersuara.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s