Ketika Media Menjadi Alat Diskriminasi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sebelum reformasi tahun 1998, perkembangan media di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada pada saat itu. Pengaruh terbesar yang berimplikasi langsung bagi media adalah cara pandang pemerintah terhadap media tersebut. Apakah media dinilai dapat membahayakan stabilitas politik atau mendukung berjalannya status quo. Penilaian inilah yang berekses pada pengontrolan yang ketat, atau sebaliknya, memberikan ruang kebebasan pada aktivitas dan isi media.

Pengekangan terhadap media ini berimbas terhadap kebijakan dan manjemen redaksional. Pada tataran praktis, media lebih memilih langkah aman dengan cara meminimalisasi pemberitaan yang dinggap berseberangan dengan politik pemerintah. Akibatnya, apa yang ditampilkan media selalu diusahakan sejalan dengan koridor mendukung kepentingan pemerintah yang telah dijabarkan melalui instrumen kekuasaannya, yaitu undang-undang. Media harus menyesuaikan ketentuan terhadap peraturan perundangan yang dibuat pemerintah.

Praktik ini berlangsung dalam waktu yang lama sehingga secara sadar atau tidak, media di Indonesia telah terbiasa melaksanakan kemauan polilik penguasa. Salah satunya adalah perlakuan diskriminatif terhadap golongan Tionghoa yang termanifestasikan dalam berbagai produk komunikasi yang disajikan media massa. Pembatasan-pembatasan ini semakin lengkap setelah dikeluarkan Surat Edaran No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1978 tentang Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.

Beberapa penelitian terkait diskriminasi suratkabar terhadap masyarakat Tionghoa yang antara lain dilakukan oleh tim Kajian Informasi, Pendidikan, dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) (2003),  penelitian Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta, serta penelitian yang dilakukan Agus Sudibyo, peneliti dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Ketiga penelitian itu menyimpulkan adanya beberapa pola yang dilakukan media dalam pemberitaan: Pertama, media memiliki kecenderungan membuat batasan bahwa warga etnik Tionghoa seolah sebagai warga asing yang berbeda dan terpisah dengan warga Indonesia lain. Diskriminasi itu dilakukan dengan cara memberikan sebutan-sebutan tertentu terhadap etnik Tionghoa yang tidak diberikan terhadap warga Indonesia yang berasal dari etnik lain. Sebutan tersebut antara lain WNI keturunan Tionghoa, WNI keturunan, warga keturunan, keturunan Cina, dan lain-lain.

Kedua, pers melakukan praktik diskriminasi etnik Tionghoa dengan cara menurunkan pemberitaan yang menguatkan label negatif pada etnik Tionghoa dalam pemberitaan  tindak kriminal atau hal-hal lain negatif lain yang melibatkan seseorang yang kebetulan berdarah Tionghoa. Sebagai contoh pemberitaan tentang Edi Tanzil sebagai seorang koruptor, media terus-menerus mem-blow up predikat Edi Tansil sebagai WNI keturunan Cina. Akibatnya, di alam bawah sadar, masyarakat menganggap bahwa semua orang Tionghoa bermental koruptor. Seorang Edi Tanzil menjadi koruptor, maka seluruh konglomerat etnik Tionghoa diberi label koruptor. Hal ini agaknya tidak jauh berbeda dengan pola pemberitaan yang dilakukan media Amerika Serikat terhadap pelaku teriorisme yang kebetulan beragama Islam.

Ketiga, media seringkali menulis pemberitaan mengenai etnik Tionghoa dengan memberi stereotip-stereotip negatif yang selama ini telah melekat pada diri etnik Tionghoa. Bahkan dengan penggambaran fisik; mata sipit, kulit putih dan sebagainya. Tindakan diskriminatif dalam pemberitaan media massa yang paling diskriminatif adalah pelabelan yang dilakukan tanpa mendasarkan bukti-bukti yang akurat. Misalnya, tentang “keeksklusifan” warga etnik Tionghoa. Sebenarnya sulit mengukur suatu keeksklusifan, tetapi banyak orang menggunakan kata tersebut untuk berbagai hal yang dianggap  “eksklusif” atas dasar penilaian pribadi.

Sebagai contoh, “keeksklusifan” dilihat dari “tidak mau bergaul”, “pagar yang tinggi”, “jaringan bisnis yang tertutup”, “tempat tinggal yang terkonsentrasi di satu wilayah tertentu”, “memakai bahasa yang tidak dimengerti orang lain”, dan sebagainya. Padahal jika dilogika, berbagai hal yang dinilai merupakan keeksklusifan orang Tionghoa tersebut ternyata bisa pula ditemukan pada etnik lainnya. Pilihan kata-kata yang dipakai dalam suatu berita bukanlah kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan pemaknaan terhadap fakta atau realitas.

Keempat, pers Indonesia menggambarkan suatu peristiwa yang melibatkan warga Tionghoa, seperti dalam pemberitaan kerusuhan Mei 1998, dengan tidak mendasarkan pada investigasi mendalam (indepth reporting) dan berasal dari dua belah pihak (cover both sides). Wartawan mengunakan sumber berita yang kebanyakan berasal dari pemerintah dan kalangan militer. Peristiwa tragedi perkosaan Mei 1998 misalnya, seolah ditutup-tutupi dan tidak pernah diinvestigasi secara mendalam sehingga benar-benar komprehensif untuk kemudian diturunkan menjadi laporan berita investigatif.

Beruntung, setelah reformasi bergulir, ruang ekspersi bagi etnik Tionghoa dibuka kembali. Setidaknya, semangat kebebasan menampilkan kembali identitas dan wacana tentang budaya etnik Tionghoa dalam pers Indonesia telah terbuka lebar. Tak hanya surat kabar, media lain pun berlomba-lomba memanfaatkan momen kebebasan terserbut.

Di dunia pertelevisian, dengan cepat Metro TV merebut peluang pasar di kalangan Tionghoa totok dengan menayangkan acara berita Metro Xinwen yang berbahasa Mandarin. Selain televisi, radio pun mengambil program serupa. Sebutlah Cakrawala, stasiun radio komersial di Jakarta yang menyiarkan program-program acara dalam bahasa Mandarin.

Perkembangan pers Tionghoa di Indonesia yang mengalami pasang surut sejak awal era kemerdekaan, pada awal era reformasi juga mulai menunjukkan gregetnya. Kilas balik sejarah mencatat, pembreidelan-pembereidelan terhadap pers Tionghoa dilakukan silih berganti oleh pemerintah Orde Lama. Puncaknya, ketika Orde Baru berkuasa mengantikan Orde Lama, pers Tionghoa benar-benar dimatikan. Tiga puluh dua tahun berikutnya, ketika momentum reformasi membawa dampak positif bagi kehidupan pers di Indonesia. Pers Tionghoa kembali muncul ke permukaan dan meramaikan khazanah kehidupan pers di tanah air.

Beberapa nama yang mewakili pers Tionghoa yang hidup pada masa reformasi di antaranya adalah majalah “Sinergi”,  tabloid dwibahasa “Mandarin Pos”, majalah “Suara Baru, dan koran “Glodok Standart” yang akhirnya berubah menjadi “Sinar Glodok”. Sayangnya, dalam perkembangan berikutnya, satu persatu pers Tionghoa gulung tikar karena tidak dikelola secara profesional, bahkan terkesan hanya mengikuti euforia kebebasan bermedia.

Dalam kelahiran kembali itu, pers Tionghoa menunjukkan karakter sebagai pers budaya. Jika media lain pada umumnya berlomba-lomba menampilkan berita, gosip, analisis, atau opini politik, pers Tionghoa tetap berkutat pada problem-problem budaya. Hal itu tergambar dari konsistensi pers Tionghoa menurunkan berita-berita tentang pelestarian tradisi leluhur. Kian terkikisnya apresiasi generasi muda Tionghoa terhadap nilai-nilai tradisi lebih menarik untuk dibahas daripada konflik politik atau persoalan SARA yang lebih nyata dampaknya bagi kehidupan mereka (Sudibyo, 2003).

Pers Tionghoa belum menjadi sarana yang efektif untuk menuangkan aspirasi politik warga Tionghoa. Pers Tionghoa justru terkesan menjadi media reuni bagi mereka yang rindu pada tradisi-tradisi lama yang semakin luntur oleh terpaan tradisi-tradisi baru. Namun demikian, berita bercorak politis sesekali tetap ditampilkan saat pers Tionghoa mempersoalkan politik diskriminasi dan rasialisme pemerintah Orde Baru yang telah menyudutkan keberadan mereka di Indonesia (Sudibyo, 2003).

Namun, sesering apapun suatu identitas budaya minoritas ditampilkan dalam media massa yang hanya diakses oleh minoritas yang sama, dalam hal ini minoritas Tionghoa, maka perjuangan meneguhkan identitas tersebut tidak akan banyak memberikan hasil karena pihak mayoritas yang memiliki “kuasa” tidak mengakui representasinya.

Seperti dikatakan James Lull (1998: 83-85), representasi identitas budaya dijalankan melalui media massa ketika orang-orang menggunakan tampilan simbolik, termasuk asosiasi-asosiasi ideologis dan budaya. Struktur otoritas dan peraturan yang mendasarinya berada dalam kekuasaan budaya. Kekuasaan budaya mencerminkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang terkondisikan, individu-individu atau kelompok-kelompok membangun dan menyatakan identitas serta aktivitas budaya mereka, dan bagaimana ungkapan serta perilaku itu mempengaruhi yang lain. Lull menambahkan, citra-citra simbolik mula-mula dikuatkan secara budaya yang kemudian diorganisir dan disajikan melalui media massa.

Sebagaimana konsekuensi logis tentang politisasi yang senantiasa mewarnai proses pencarian identitas, hal yang sama juga berlangsung melalui media massa. Politisasi identitas budaya di media massa menjelaskan bagaimana suatu kelompok membangun imaji budayanya, bagaimana suatu kelompok menggunakan media untuk mempertahankan eksistensinya, dan menafikan eksistensi identitas budaya kelompok lain lewat media. Dari proses kemudian memunculkan imaji mayoritas dan minoritas.

Perlakuan terhadap minoritas di media massa ditandai beberapa gejala: keterbatasan penyajian secara simbolik, kesalahan penggambaran, stereotip yang berlebihan, dan berbagai bentuk ungkapan menyimpang tentang minoritas yang akhirnya menimbulkan prasangka dan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari.

Sebuah contoh tentang perlakuan dan prasangka terhadap kalangan minoritas di media massa dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Bernard Berelson dan Patricia Salter mengenai representasi orang-orang Amerika mayoritas dan minoritas dalam cerita fiksi majalah, selama akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang menggunakan metode analisis isi itu menyatakan bahwa pelaku yang terlibat dalam cerita didominasi orang-orang Amerika berkulit putih, beragama Protestan, dan tanpa penyebutan leluhur asing. Kurang dari satu dari sepuluh pelaku adalah minoritas dan orang-orang asing berasal dari Anglo-Saxon dan Skandinavia. Sekitar satu dari sepuluh adalah kelompok orang-orang Yunani, golongan kulit hitam, orang-orang Timur, serta golongan minoritas asing lainnya (Wright, 1985: 155).

Pelaku dari kalangan minoritas dalam cerita tersebut cenderung digambarkan dengan stereotipe negatif. Berelson dan Salter mencatat bahwa di dalam cerita, meskipun kaum minoritas tidak dipandang rendah secara terang-terangan, bentuk halus dari diskriminasi dimunculkan lewat pencitraan tentang “perbedaan kelas kewarganegaran”. Namun seiring perjalanan waktu, penelitian tersebut dinilai tidak lagi akurat mengingat pada perkembangan selanjutnya, anggota kelompok minoritas di Amerika justru banyak memainkan peran dalam industri media massa.

Condry dalam suatu penelitian lain menyimpulkan bahwa keberadaan etnik minoritas di Amerika Serikat secara historis sangat kurang terwakili, bahkan tidak terwakili di televisi. Karakter minoritas etnik—apakah orang kulit hitam, orang Asia, orang Hispanik, atau penduduk asli Amerika tradisional (Indian) dilihat sebagai kurang bermatabat dan kurang positif daripada karakter orang kulit putih (Santrock, 2002: 276). Pada investigasi lain, potret tokoh kaum minoritas etnik diuji selama jam sibuk menonton televisi (pada hari-hari kerja jam 4 – 6 sore dan jam 7 – 11 malam). Hasilnya, persentase karakter orang kulit putih jauh melebihi persentase aktual orang kulit putih di Amerika Serikat. Persentase tokoh-tokoh orang kulit hitam, orang Asia, dan orang Hispanik jauh di bawah statistik jumlah penduduk. Karakter orang Hispanik khususnya, sangat kurang terwakili oleh televisi, yaitu hanya 0,6 persen, padahal populasi orang Hispanik di Amerika Serikat sebanyak 6,4 persen dari total penduduk (Santrock, 2002: 276).

Hasil riset mengenai repersentasi ras dan kelas sosial di media massa, terutama televisi di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Media Tenor International tahun 2001 juga menunjukkan bahwa warga Amerika berkulit putih menempati 92 persen dari total isi media massa, kulit hitam 7 persen, Latin dan Arab-Amerika 0,6 persen, serta Asia-Amerika 0,2 persen. Sebagai cacatan sensus tahun 2000 di negeri Paman Sam itu menunjukkan angka populasi warga AS adalah 69 kulit putih non-hispanik, 13 persen kulit putih hispanik, 12 persen kulit hitam dan 4 persen Asia. Mayoritas program televisi Amerika terutama berita didominasi oleh sumber-sumber kulit putih dan melalui peliputan yang berorientasi pada kepentingan mereka. Studi lain yang dilakukan Power Source seperti dilaporkan Majalah FAIR 2002 menunjukkan bahwa pada Juni 2002 sumber berita mengenai isu-isu rasial yang ditayangkan televisi Amerika didominasi oleh kulit putih sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1.  Sumber Berita di Televisi Amerika Serikat Menurut Kategori Rasial

Stasiun TV Kulit Puith Kulit Hitam Latin/ 

Hispanik

Asian- Amerika Arab-Amerika
ABC 92% 7% 0,5% 0,3% 0,5%
CBS 92% 7% 0,7% 0,3% 0,7%
NBC 92% 7% 0,6% 0,2% 0,6%

Sumber : Majalah Fair, Juni 2002

Larry Gross (dalam Liebes & curran, 1998: 89) memberikan gambaran tentang pembentukan imaji identitas budaya minoritas oleh media masa sebagai upaya perlakuan yang berbeda-beda terhadap kelompok minoritas tertentu sehingga memberikan efek berbeda bagi kelompok minoritas yang lain. Gross mengatakan, kelompok mayoritas selalu memiliki akses terbesar dan dominan dalam mereprentasikan budaya mereka, sementara kelompok minoritas hanya menerima sedikit ruang yang direpresentasikan dalam media massa.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Tulisan ini merupakan satu bagian dari buku penulis berjudul Media, Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas (2005).

3 thoughts on “Ketika Media Menjadi Alat Diskriminasi

  1. Makasih tulisannya Bang..Emang betul, media di Indonesia rasis dan Jakartasentris..daerah timur kurang dapat liputan memadai…

  2. Makanya televisi lokal harus harus dihidupkan..sayangnya kebijakan pemerintah di bidang penyiaran terlalu pro tv swasta besar yg dipunyai konglomerat…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s