Kritik Wacana Antiterorisme di Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Tragedi penyerangan gedung World Trade Centre (WTC) 11 September 2001 memberi efek penting pada perubahan tata dunia sebagaimana peristiwa-peristiwa besar pada masa lalu yang terjadi akibat suatu momen dramatis. Drama berakhirnya perang Dunia II pada tahun 1945 misalnya, segera diikuti dengan dimulainya era Perang Dingin. Ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, masyarakat internasional melihatnya sebagai awal dari lahirnya era Pasca Perang Dingin. Terakhir, runtuhnya gedung kembar WTC sebagai simbol kekuatan ekonomi dunia (lebih-lebih AS) mulai dilihat banyak pihak sebagai sebuah momen menentukan yang mengakhiri era Pasca Perang Dingin, berganti era Perang Melawan Terorisme.

Bagi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS), untuk melanggengkan kepentingan supremasi dan hegemoninya, ketika perang sudah berakhir, diperlukan musuh baru, musuh bersama yang mempersatukan AS dan sekutunya. Dalam buku Who Are We? (2004), Samuel Huntington menyatakan, musuh Pemerintah AS sudah ketemu, yaitu kaum Islam militan. Ia menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs. America”, yang menekankan bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet dan komunisme sebagai musuh utama AS. “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam…This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War. Muslim hostility encourages Americans to define their identity in religious and cultural terms, just as the Cold War promoted political and creedal definitions of that identity (Husaini, http://www.insistnet.com). 

Dalam kaitan inilah media memiliki peran penting sebagai sarana memuluskan perang tersebut. Media menjadi arena pertempuran memperebutkan wacana tentang perang melawan terorisme. Siapa pun yang memenangkan pertempuran itu, pasti akan mendominasi dan melakukan hegemoni. Pada tahun 2002 Mantan Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz,  pernah membuat pernyataan,  “This is a battle of ideas and a battle for minds”.  Katanya, yang terjadi saat ini adalah perang ide dan perang untuk menaklukkan pemikiran. Setahun sesudahnya, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice setuju bahwa, “To win the war on terror, we must win a war of ideas.”  Menurut Rice, untuk memenangkan peperangan melawan terorisme, harus memenangkan perang pendapat.”

Dalam khazanah Islam, strategi ini dikenal dengan ghazwul fikri, yakni perang pemikiran yang telah dilakukan para orientalis barat sejak beberapa ratus tahun lalu sebagai warisan Perang Salib. Tujuannya untuk memperlemah akidah, ghirah, dan kecintaan umat Islam terhadap agamanya sehingga mudah dipecah-belah dan dijajah. Kini, perang memperebutkan opini publik dilakukan secara intensif melalui berita, informasi, hiburan, dan berbagai produk media. Hasilnya, dengan kekuatan global dan jaringan media yang dimiliki, dalam waktu singkat AS telah berhasil mengontrol opini publik bahwa “terorisme” yang sejak dulu dipahami sebagain tindakan kriminal, tiba-tiba berubah wajah: terorisme seolah hanya identik dengan perbuatan Islam militan.

Secara langsung atau tidak, propaganda perang melawan terorisme akhirnya berkembang sejalan dengan upaya-upaya sistematis menyudutkan Islam. Islam menjadi kambing hitam untuk semua persoalan teror di muka bumi. Publik seolah tidak lagi kritis dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana: Siapakah yang memulai Perang Dunia I? Siapakah yang membunuh sekitar 20 juta penduduk Aborigin di Australia? Siapa yang mengirim bom di Nagasaki dan Hiroshima? Siapakah yang menjadikan 180 juta orang Afrika sebagai budak dan ketika 88% dari mereka mati melemparkan ke Samudera Atlantik? Apakah pelakunya umat Islam? Tidak! Inilah bukti keberhasilan propaganda AS dan sekutunya mengontrol definisi “terorisme”. Jika seorang nonmuslim melakukan tindakan buruk. Itu adalah perbuatan kriminal. Jika ia menggunakan senjata, maka ia adalah kriminal bersenjata. Namun, jika orang Islam melakukan tindakan sama, di mata media, ia adalah teroris.

Standar Ganda Mendefiniskan Terorisme

Secara semantik-leksikal, teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindak kejam dan mengancam. Menurut definisi FBI, terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang menggunakan kekuatan ataupun kekerasan untuk melawan orang perorang, atau banyak orang, atau kepemilikan unuk mengintimidasi atau memaksa bermacam pihak mulai dari masyarakat sipil hingga pejabat pemerintahan demi mencapai tujuan sosial dan politik.

Jika umat Islam militan dilabeli teroris dan dianggap media sebagai teror terburuk dan terkejam di muka bumi, timbul pertanyaan; mengapa media tidak kritis membandingkan tuduhan tersebut dengan sejarah kekejaman rezim AS di negaranya sendiri (yang membantai warga Indian dan Negro), di Nagasaki dan Hiroshima,Vietnam, Palestina, Iran, Irak, Afrika Selatan, Chile, Afghanistan dan sebagainya.

Prof. Edward S. Herman, guru besar Pennsylvania University, membeberkan data dan fakta perilaku AS di muka bumi. Dalam The Real Terror Network (1982), ia mengungkap fakta-fakta keganjilan kebijakan terorisme di AS. AS adalah pendukung rezim-rezim “teroris” Garcia di Guatemala, Pinoche di Chile, dan rezim apharteid di Afrika Selatan. Di tahun 1970-an, AS memasukkan PLO, Red Brigades, Cuba, Libya, sebagai teroris, tetapi rezim Afsel dan sekutu-sekutu AS di Amerika Latin tidak masuk dalam daftar. Padahal pada 4 Mei 1978, tentara Afsel membunuh lebih dari 600 penduduk di kamp pengungsi Kassinga Namibia. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Jumlah itu jauh lebih besar dari serangan PLO dan sebagainya. Teror yang dilakukan sekutu utama AS—Israel dan tokoh-tokohnya—juga sangat telanjang. Menachem Begin misalnya, adalah tokoh kelompok teroris Yahudi “Irgun” yang terkenal kebrutalannya dalam aksi pembantaian di Deir Yasin, 9 April 1948. PM Israel Arel Sharon dalam tayangan Panorama BBC, 17 Juni 2001, oleh Jaksa PBB Richard Goldstone dinyatakan harus diadili sebagai penjahat perang karena terbukti bertanggungjawab atas pembantaian ribuan pengungsi di Shabra-Satila tahun 1982 (Husaini, 2002: 121-122).

Namun mengapa tidak pernah ada penyajian atau setidaknya upaya verifikasi dan validasi media AS atas fakta-fakta tersebut? Jawabannya, karena dalam setiap kesempatan, selalu fakta-fakta tersebut dinafikan sebagai teori konspirasi. “Ah, itu hanya teori konspirasi!” demikian penolakan sehingga mengabaikan daya kritis untuk memverifikasi fakta. Jika media memperoleh informasi baru (fakta) yang kurang sejalan dengan pikiran mereka, timbul keengganan mendengarkan fakta tersebut, tanpa berusaha mencerna fakta tersebut sebagai fakta, bukan hanya teori konspirasi. Padahal, sesungguhnya secara jelas dan mudah terdapat perbedaan besar antara fakta dan informasi dengan “teori” yang bisa diverifikasi. Jerry D Gray (2006: 100-101) membedakan antara teori dengan fakta sebagai berikut:

Teori (kata benda):

  1. Penalaran abstrak, spekulasi;
  2. Asumsi berdasarkan informasi atau pengetahuan, suatu dugaan.

Fakta (kata benda):

  1. Pengetahuan atau informasi berdasarkan kejadian riil.
  2. Sesuatu yang didemonstrasikan ada atau diketahui ada.
  3. Kejadian riil, peristiwa
  4. Sesuatu yang diyakini benar atau riil.

Alasan utama mengapa saat ini rakyat dan media AS enggan memercayai fakta dan bukti yang paling meyakinkan atau sekalipun adalah karena mereka tidak berani mengakui bahwa mereka telah dibohongi para pejabat yang mereka percayai. George W Bush memanfaatkan “mentalitas media Amerika” ini dan berulang kali melabeli fakta yang barangkali ditujukan kepadanya atau pemerintahannya sebagai “teori konspirasi yang menggelikan”. Inilah standar praktik yang digunakan di AS. sekadar demi menghapus informasi sekecil apapun yang berkontradiksi dengan paparan persoalan yang telah luas diterima (misalnya peristiwa 9/11). Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kejahatan kelas kakap, label “teori konspirasi” langsung saja ditempelkan pada temuan apapun yang berkenaan dengan kejadian tersebut. Informasi yang terkait dengan topik-topik penting seperti peristiwa 9/11, tatanan dunia baru, atau gerakan komunitas rahasia, terlalu sering dinafikan lantaran dipandang sebagai teori konspirasi yang tak beralasan. Bahkan sebelum teori ini dikemukakan, didiskusikan, atau dievaluasi (Gray, 2006: 101-102).

AS sendiri selalu menekankan jargon, menumpas teror = membela kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Demikian semboyan yang digembar-gemborkan Amerika Serikat lewat seruan kampanyenya. AS tampaknya ingin melahirkan semacam struktur “bipolar” baru yang memperumit pola-pola hubungan antar negara. Pernyataan Persiden Bush, either you are with us or you are with terrorist,” secara hitam putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam pertarungan baik (good) dan buruk (evil). Pemilihan dunia demikian jelas mempersulit posisi banyak negara, khususnya negara-negara pasca kolonial yang tidak ingin dipersepsikan oleh konstituennya berada dalam orbit AS.

Tak perlu menunggu lama, langkah kebijakan yang ditempuh Presiden George W. Bush menimbulkan kekhawatiran baru; masyarakat dunia tak lantas tenang begitu saja, justru ada kekhawatiran Amerika akan menciptakan prototipe terorisme baru. Asumsi ini tidak berlebihan jika ditilik dari kenyataan bahwa Presiden George W Bush secara politis kemudian sangat diuntungkan oleh peristiwa 911. Ia memperoleh dukungang nyaris bulat untuk meloloskan program-program politiknya, bukan lagi dukungan setengah hati yang seperti saat pertama kali ia masuk Gedung Putih. Dukungan itu tidak main-main sehingga peristiwa 911 yang dilakukan teroris berpisau lipat itu menjadi tampak masuk akal sebagai dalih membatalkan perjanjian Rudal Anti-Balistik 1972 yang legendaris. Padahal dilihat dari sisi objektif, dengan pembatalan perjanjian tersebut sebenarnya dunia akan menyaksikan lagi perlombaan senjata nuklir antara Amerika dan calon negara adidaya baru yaitu Cina.

Secara tidak langsung wacana antiterorisme yang dihembuskan Amerika serikat adalah permintaan izin untuk melegalkan perang. Tindakan melawan terorisme di Palestina misalnya akan menjadikan perdana Menteri Israel, Ariel Sharon menjadi tampak wajar dalam bertindak dan membuat keputusan brutal di Palestina, bahkan jika itu berarti membunuh lebih banyak lagi anak-anak Palestina. Sharon bahkan tidak risau menghapus seluruh jejak upaya perdamaian puluhan tahun yang dalam prosesnya sempat menghasilkan nobel perdamaian.

Dampak globalnya, bagi sebagian rezim, perang terhadap terorisme yang dilancarkan AS dapat membuka peluang bagi pemanfaatan isu tersebut untuk kepentingan politik nasional. Dalam menjalankan aksi brutalnya di Chechnya, misanya, Rusia tidak khawatir lagi terhadap tekanan internasional. Dengan mencitrakan perjuangan bangsa Checnya sebagai sebuah gerakan terorisme yang patut ditumpas, Rusia berharap tidak ada lagi penindasan kritis dari AS. Cina juga akan lebih leluasa dalam menumpas pejuang muslim di Xinjiang yang selalu disebut sebagai sarang terorisme, Israel secara membabi buta akan semakin leluasa menghancurkan bangsa Palestina.

Opini Publik dan Kebohongan Media

Dalam kajian jurnalisme, berita atau informasi yang disajikan oleh media bukanlah seratus persen fakta utuh, melainkan fakta yang telah terseleksi. Ini disebut sebagai realitas media. Dalam percaturan opini publik, persoalan yang sering muncul adalah indikasi adanya kebohongan media dalam menyampaikan fakta. Akibatnya masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta. Jadi, terdapat kesenjangan antara fakta sebenarnya dan “apa yang dianggap sebagai fakta”.

Setidaknya ada lima kebohongan yang sering dipraktikkan media (Ghazali, dalam Gray, 2006): Pertama, membesar-besarkan atau mengecilkan data. Media dalam kaitan ini memberitakan fakta yang memang ada, namun disajikan lebih besar, lebih dramatis. Sebaliknya, data dimunculkan lebih kecil atau dianggap tidak terlalu penting untuk diberitakan secara detail. Data tentang jumlah korban perang dari pihak militer maupun sipil, seringkali sengaja dikecilkan atau dibesar-besarkan media untuk mendukung salah satu pihak yang bertikai

Kedua, memberitakan sesuatu yang tidak pernah ada menjadi seolah-olah ada. Misalnya tentang senjata pemusnah massal milik Saddam Hussein yang tidak pernah terbukti ada dan hanya merupakan karangan George W Bush dibantu kaki tangan dan  media yang mendukungnya. Tujuannya tak lain untuk memberikan legitimasi atas tindakan invasi ke Irak pada tahun 2003.

Ketiga, tidak memberitakan kejadian yang memang terjadi dan seyogyanya jika disajikan mungkin bermanfaat bagi publik. Berita baik (good news) karena dianggap tidak bernilai berita sudah terlalu sering digantikan oleh sajian-sajian berita buruk (bad news). Berita baik sudah dianggap tidak lagi memenuhi unsur-unsur jurnalistik manapun, dan ini pun termasuk bentuk kebohongan.

Keempat, membohongi agenda publik dengan sengaja. Artinya media membombardir audiens dengan berbagai berita tertentu yang memaksa audiens mengakui dan mengikuti agenda media itu sebagai hal-hal yang penting, yang harus mendapat perhatian.

Kelima, membohongi publik dengan menekankan berkali-kali bahwa mereka, yakni media sebagai institusi maupun orang-orang di belakangnya tidak sedang membohongi Anda. Media akan mewawancarai dan meminta para kolumnis atau pengamat berbicara di media mereka guna melengkapi keyakinan publik bahwa media tidak sedang berbohong.

Semua kebohongan di atas adalah bentuk-bentuk kebohongan dengan sengaja (intentionally). Tentu di luar itu ada kebohongan yang tak disengaja tentang suatu peristiwa. Jurnalis dan editor serta redaktur tanpa sengaja bisa saja berbohong setiap kali ia membuat berita (walau mereka sungguh-sungguh tidak punya niat jahat pada publik). Kondisi ini mungkin terjadi karena pekerja media bersangkutan tidak pernah bersungguh-sungguh mencari, mengolah, dan menyajikan fakta yang akurat dan terverifikasi.

Penjelasan di atas merupakan argumentasi sederhana bagaimana media massa dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi opini publik. Sesuatu yang sebenarnya tidak berarti, dapat menjadi berarti melalui penciptaan berbagai cerita dan data yang disajikan media, sekalipun data tersebut hanya merupakan rekaan imajiner dari penulis berita atau sumber berita. Kondisi ini sering terjadi di tengah masyarakat yang tidak kritis dan selalu menganggap berita yang tampil di media sebagai kenyataan atau kebenaran. Melalui penciptaan realitas imajiner yang dibingkai dengan kata-kata, bahasa, verbal, audio, visual, dan berbagai macam argumentasi—baik yang ilmiah, teoritik, maupun fiksi—sesuatu yang sebenarnya hanya fantasi dan imajiner, bisa menjadi fakta yang mengarahkan kesadaran masyarakat.

Upaya penciptaan realitas imajiner dalam sajian media massa sering disebut  simulakra (symulacrum), yakni suatu “model realitas” yang tampak nyata, tapi sesungguhnya semu. Realitas disembunyikan di balik citra realitas (image of reality) sedemikian rupa, sehingga antara “realitas” dan “citra realitas”, antara “kenyataan semu” dan “kenyataan sebenarnya” tidak dapat dibedakan lagi. Simulakra merupakan salah satu konsekuensi adanya proses penyeleksian (gatekeeping) di media.

Secara dinamis, proses gatekeeping media dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Fakta sebenarnya, diolah oleh suatu insitusi media massa melalui proses gathering/reporting, editing, dan publishing. Dalam proses reporting, ideologi, visi, dan misi reporter sangat menentukan. Pada proses editing dan publishing, redaktur, redaktur pelaksana, sampai pemimpin redaksi berwenang menyeleksi berita, mengedit, menyusun tata letak berita, dan penempatan halaman. Termasuk dalam proses ini adalah koreksi dan penentuan judul berita. Para awak redaksi inilah yang berwenang besar untuk menyajikan “fakta semu” kepada masyarakat.; (2) hasil olahan (rekayasa) institusi media massa (yang disebut sebagai “fakta semu”) itulah yang ditangkap oleh publik. Jadi, publik tidak menerima fakta sebenarnya; (3) publik yang menangkap “fakta semu” dapat menjadi institusi baru yang berfungi sebagai penyebar “fakta semu yang baru”, berbeda dari “fakta semu” sebelumnya; (4) demikian seterusnya (Husaini, 2002).

Fakta semu” atau “simulakra” itulah yang dianggap oleh publik sebagai fakta. Publik tidak mungkin atau sangat sulit untuk melihat langsung seluruh “fakta” yang disajikan oleh media massa, padahal “fakta semu” adalah hasil rekayasa media massa yang telah melewati proses gathering/reporting, editing, dan publishing. Pada setiap tingkatan proses tersebut, setiap berita (“fakta semu”) telah diseleksi oleh pekerja media. Sebagai ilustrasi, dalam proses reporting, seorang reporter telah melakukan seleksi terhadap fakta yang diperolehnya. Reporter TV, misalnya, harus memilih dan memotong rekaman video acara yang sedang berlangsung selama berjam-jam untuk kemudian disajikan dalam bentuk berita TV yang durasinya hanya sekitar 15-30 detik. Reporter media cetak juga memotong dan menyeleksi ucapan-ucapan atau fakta-fakta yang diterimanya untuk disajikan menjadi berita yang panjangnya hanya beberapa kolom saja. Ucapan presiden atau menteri selama satu jam yang jumlahnya puluhan ribu kata, harus ditulis oleh seorang reporter dengan panjang tulisan sekitar 5.000 kata saja.

Media dan Pembentukan Wacana Terorisme

Melihat  isi sebuah media adalah melihat bagaimana pembentukan wacana di dalamnya. Proses pembentukan wacana oleh media dipengaruhi oleh pihak-pihak yang “memegang” kuasa media itu. Everett M. Rogers menyebutkan bahwa dalam paradigma kritis media dipandang sebagai entitas yang tidak bebas nilai, melainkan sangat rentan akan penguasan oleh pihak dominan yang dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan propaganda (Eriyanto, 2001).

Dalam kaitannya dengan berita terorisme, memahami berita terorisme, sama saja dengan memahami sebuah produk teks. Ketika memahami teks berita ini, audiens dapat melihat bagaimana realitas empirik tentang terorisme ditampilkan dalam berita. Berita adalah sebuah wacana  yang sengaja dibangun oleh media. Ketika menyajikan berita terorisme,  media dipengaruhi oleh seperangkat pemahaman, nilai, dan ideologi yang dianut, sehingga media memiliki tendensi-tendensi tertentu, yang pada akhirnya disebarluaskan kepada publik.

Paradigma kritis memandang berita tidak hanya serangkaian kalimat dan serentetan paragraf dalam teks, melainkan berita sesungguhnya diliputi sejumlah variabel ketika diproduksi. Faktor-faktor itu adalah (1) fakta, (2) posisi media yang bersangkutan, (3) posisi wartawan yang meliput beritanya, (4) hasil liputan yang berkorelasi kuat dengan kemampuan wartawan menerjemahkan sebuah peristiwa, dan (4) bahasa, yang menjadi alat narasi penyampaian pesan berita. Bagi media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah peristiwa, melainkan bisa membentuk citra yang akan muncul di benak khalayak. Terdapat berbagai pola media massa memengaruhi bahasa dan makna ini: (i) mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; (ii) memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; (iii) mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; (iv) memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa. Melalui bahasa, istilah-istilah “baru” dilekatkan media terhadap kata Islam, misalnya dengan tambahan garis keras, radikal, puritan, dan sebagainya akhirnya membawa makna baru, interpretasi yang. memecah belah dan mengobarkan kemarahan di antara umat Islam.

Lebih lanjut, menurut Aart van Zoest (1991), sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi. Ia juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi (Sobur, 2002).Sebuah ideologi sendiri adalah suatu konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Sebab, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ini artinya, suatu berita tentang terorisme sangat mungkin merepresentasikan ideologi yang diusung media tersebut serta untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak (Eriyanto, 2001).

Secara teknis, strategi penyampian wacana antiterorisme dapat dilakukan media melalui penggunaan elemen verbal dan visual, sertapenyajian denganmetode repetisi dan alokasi. Elemen verbal adalah pemakaian unsur bahasa dalam penulisan berita, baik pada level kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tampak dari judul, subjudul, lead, dan isi berita. Elemen visual antara lain terlihat dari penggunaan foto, ilustrasi, dan tabel yang mendukung makna terorisme, Sedangkan metode repetisi adalah pengulangan atau peningkatan frekuensi kemunculan identifikasi teoris dengan misalnya “Islam militan” dalam berita untuk menimbulkan daya ingat. Semakin sering berita seperti itu diulang atau ditampilkan, berita tersebut berpotensi lebih diingat. Sementara metode alokasi adalah penyediaan (penambahan) waktu (pada media elektronik) atau space (pada media cetak) guna menampilkan atau memberi penekanan pada unsur-unsur makna terorisme identik dengan “Islam militan” ke dalam berita. Semakin lama atau semakin luas/besar ukuran, misalnya judul, kolom, atau foto berita ditampilkan, akan semakin menarik perhatian dan pengaruhnya akan lebih kuat.

Aspek lain dalam pembahasan mengenai wacana antiterorisme di media adalah “proses”, yakni dinamika yang terjadi di ruang redaksi saat memformulasikan sebuah berita tentang terorisme. Proses produksi berita melibatkan unsur-unsur redaksional yang kompleks, seperti peran reporter, redaktur, dan lain-lain. Proses ini dapat dilihat dengan menggunakan teori konstruksi berita sebagai representasi realitas. Menurut teori ini, berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Proses pembuatan berita bukanlah sebuah proses yang bebas nilai. Terbitnya berita tak lepas dari kompleksitas organisasi media, yang di dalamnya terdapat pertarungan pelbagai kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah proses negosiasi dalam dinamika ruang redaksi mengenai pembuatan berita, pemilihan peristiwa, dan penyeleksian isu. Peristiwa tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted ketika ingin diterjemahkan ke dalam berita. Ada proses dialektika antara apa yang ada dalam pikiran wartawan dengan peristiwa yang dilihatnya.

Menurut Tankard, media kerap melakukan pengerangkaan atas berita yang diadapatnya dengan melalui penyeleksian (selection), penekanan (emphasis), pengurangan (exclusion), dan perluasan (elaboration). Keempat hal itu menunjukkan bahwa media tak hanya menyusun agenda untuk isu, kejadian, tokoh tertentu untuk terlihat lebih penting, namun juga menunjukkan beberapa atribut spesifik yang dimiliki oleh kepentingan-kepentingan tertentu (Severin dan Tankard: 2001).

Fishman (dalam McQuail, 2000) melengkapi teori ini dengan mengatakan bahwa ada dua pendekatan bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of news) yang melahirkan teori seperti gatekeeper. Intinya adalah proses seleksi, komunikator akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang ditekankan dan mana yang disamarkan, mana yang layak diberitakan mana yang tidak. Pandangan ini seolah menyatakan adanya realitas riil yang diseleksi wartawan untuk dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (creation of news). Dalam pandangan ini peristiwa bukan diseleksi, melainkan dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Realitas bukan diseleksi melainkan dikreasi oleh wartawan. Wartawan aktif berinteraksi dengan realitas dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita dihasilkan.

Sementara itu, Shoemaker dan Reese (1996) menyebut beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam memproduksi berita:

  1. Faktor individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media.
  2. Rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.
  3. Level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pemberitaan.
  4. Level ekstramedia, berhubungan dengan lingkungan di luar media, antara lain: Pertama, sumber berita, yang di sini dipandang bukan sebagai pihak yang netral, tetapi juga memiliki kepentingan untuk memengaruhi media dengan berbagai alasan, misalnya memenangkan opini publik, memberi citra tertentu kepada khalayak, dan sebagainya. Kedua, sumber penghasilan media, berupa pemasang iklan, penanam modal, dan audiens sebagai konseumen. Media harus survive sehingga kadangkala harus berkompromi dengan pihak-pihak dan bermacam sumber daya yang menghidupi mereka.
  5. Pihak eksternal, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis.
  6. Level ideologi, yang diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi individu pekerja media dalam menafsirkan realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

Bermula dari Ekonomi Politik Pencipta Pesan

Dominasi AS atas informasi tidak terlepas dari jaringan media mainstream yang secara global mendominasi peta percaturan ekonomi-politik jejaring media di dunia. Kekuatan jejaring informasi itulah yang juga diyakini oleh Alvin Toffler (1991) sebagai kekuatan tertinggi melebihi kekuatan uang atau otot. Karena itu, menurut Toffler, wajar jika di seluruh dunia terjadi pertempuran untuk merebut kontrol terhadap akses pengetahuan dan alat-alat komunikasi.

Dalam kaitan inilah, jejaring ekonomi-politik yang ditandai adanya monopoli dan konglomerasi media—yang juga dipacu oleh perkembangan pesat di bidang teknologi informasi-komunikasi—telah melahirkan ketimpangan arus informasi global. Arus informasi global berjalan searah dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Pada gilirannya, dominasi informasi global dapat menimbulkan apa yang disebut Hamelink (1994) sebagai disempowerment, yakni “Making people powerless, it referes to a process in which people loose the capacity to control decision offering their lives. Disempowerment is the reduction of people’s ability to define themselves and to construct their own identities.”

Secara empiris, informasi dunia saat ini didominasi oleh kantor berita utama, yaitu Associated Pres, (AP), United Press International (UPI), Reuters, Agence France Press (AFP), dan Information Telegraph Agency of Russia-Telegraph Agency of the Soviet Union/Telegrafnoye agentstvo Sovetskovo Soyuza (ITAR-TASS). Jaringan kantor-kantor berita tersebut sangat kuat dan dominan. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Reuters memiliki lebih dari 1.100 wartawan, fotografer, dan juru kamera yang tersebar di 79 negara. Informasi yang disebarkan Reuters disampaikan melalui 145.000 terminal teleprinter yang langsung dihubungkan dengan komputer kliennya. Layanan diberikan dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, Portugis, dan Italia. Lebih dari lima juta kata yang berhubungan dengan teks berita diproses setiap hari melalui komputer pengatur pesan di kantor editorial London, padahal Reuters masih memiliki pusat editing lain di Hongkong dan New York yang juga bekerja 24 jam sehari. Visnews yang merupakan kantor berita televisi terbesar di dunia adalah anak perusahaan Reuters (Mawlana, sebagaimaan dikutip Husaini, 2002).

Setiap harinya, kantor berita AP melansir dua juta kata dalam bahasa Inggris; UPI mengirim 14 juta kata perhari ke seratus negara pelanggan; AFP menghasilkan satu juta kata dalam berita perhari yang dikirim ke 12.000 pelanggan di 144 negara. Di Perancis, AFP menempatkan 870 wartawan dan 850 wartawan lainnya ditempatkan di 180 negara. Sebagai perbandingan, pool Kantor Berita Negara-Negara Non-Blok (NANAP) setiap harinya mengirimkan 80.000 kata dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, sedangkan Organization of Asia-Pasific News Agencies (OANA) menghasilkan 25.000 kata per hari; Gulf News Agency (GNA) yang beranggotakan Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab menghasilkan 6.000 kata per hari dalam bahasa Arab (Husaini, 2002).

Tabayyun (Klarifikasi) sebagai Pedoman Etis dan Teknis Jurnalistik

Suatu fakta berbeda dengan teori konsiprasi atau sesuatu yang bukan fakta. Dengan demikian media seharusnya memiliki kewajiban dalam menguji dan melakukan verifikasi fakta guna menemukan kebenaran sebuah fakta. Ini sesuai dengan rumusan etika jurnalisme yang dijunjung tinggi para pekerja media di seluruh dunia. Salah satu kode etik internasional berkaitan dengan etika jurnalisme yang paling populer adalah Sembilan Elemen Jurnalisme yang dirumuskan oleh jurnalis senior Amerika Bill Kovach dan Tom Rosensteil (2003 dan 2006), yaitu :

  1. Kewajiban utama jurnalistik menyampaikan kebenaran
  2. Loyalitas jurnalistik adalah kepada kepentingan masyarakat
  3. Inti kerja jurnalistik adalah disiplin dalam verifikasi data/fakta
  4. Jurnalis harus independen dari sumber berita yang mereka liput
  5. Jurnalis harus bertugas sebagai pemantau kekuasaan
  6. Jurnalistik harus menjadi forum bagi semua kritik dan komentar publik
  7. Jurnalis harus berusaha membuat informasinya relevan, penting dan menarik
  8. Jurnalis harus menjaga beritanya tetap proporsional dan lengkap
  9. Jurnalis berkewajiban mengelola suara hati-nuraninya

Dalam perkembangan berikutnya, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menambahkan elemen ke-10. Yaitu:

  1.  Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.

Dalam kaitan pemberitaan mengenai terorisme yang kerap menyudutkan Islam, setidaknya ada dua kode etik di atas yang dilanggar, yakni: Pertama, Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan. Bentuk “kebenaran jurnalistik” yang ingin dicapai ini bukan sekadar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Bukan juga kebenaran mutlak atau filosofis. Tetapi, merupakan suatu proses menyortir yang berkembang antara cerita awal, dan interaksi antara publik, sumber berita, dan jurnalis dalam waktu tertentu. Prinsip pertama jurnalisme—pengejaran kebenaran, yang tanpa dilandasi kepentingan tertentu—adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain. Dalam kasus terorisme, idealnya, menurut Giessmann, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membatasi persebaran terorisme (dengan tidak melihat stereotip dan stigma) dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral dan reportase yang dipilah-pilahkan (Prajarto, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Juli 2004, hal. 40).

Kedua, Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi data/fakta. Yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan (entertainment), propaganda, fiksi, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Hiburan sepeti infotainment, kuis, reality show—berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta, demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya.

Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai “objektivitas” dalam jurnalisme, maka yang objektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita.

Bagaimana dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam profesi penyampai pesan? Islam sangat memperhatikan kebenaran suatu berita. Dalam menyampaikan informasi, pembawa pesan (wartawan) hendaknya melandasi dengan iktikad atau niat untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak akan merugikan siapapun. Seperti dalam QS Al-Hujarat: 6; “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Selain itu, ketika menyampaikan karyanya, media hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan kata lain, menghindari sensasi dan dramatisasi berita, melainkan selalu berkata atau menulis dengan prinsip-prinsip berbahasa yang diajarkan Al-Quran, yaitu qaulan ma’rufan (pantas), qaulan kariman (mulia), qaulan masyura (mudah dicerna), qaulan balighan (efektif/mengena), dan qaulan layyinan (lemah lembut). Media hendaknya menyadari bahwa akibat dari pemberitaanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak dengan latar belakang yang beragam. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat [Iwan Awaluddin Yusuf].


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP),Yogyakarta.

*Tulisan ini merupakan ringkasan dari tulisan yang dimuat di Jurnal Al Islamiyah, DPPAI, UII.

5 thoughts on “Kritik Wacana Antiterorisme di Media

  1. Menarik baca tulisannya. Daridulu sy sdh meyakini adanya ketidakkritisan media kita menyikapi stereotipe teroris=Islam.

    • Ketidakkritisan media bagian dari kebohongan media yang tidak disengaja. Media yang hanya mengandalkan satu sumber dominan bisa jadi hanya mengikuti arus pemberitaan yang kebenarannya seolah sudah final, padahal belum tentu. Salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s