Media Komunitas dalam Pemilu: Ketika Media Arus Utama Tak Lagi Dipercaya

radio komunitas

Ekspedisi monitoring program radio komunitas paska tsunami di Aceh, ARNETT dan Worldbank, 2008.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perdebatan tentang independensi media dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kembali mengemuka dalam Pemilu 2014. Politisi dan pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan media untuk melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompoknya lewat media. Dari sekadar pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.

Diskusi tentang pemanfaatan media untuk kepentingan politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam buku Media Impact (2010), Shirley Biagi menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi telah membuat jutaan rakyat Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan pilihan mereka pada Kennedy.

Senada dengan pemikiran tersebut, Altschull (1984) menyindir bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Fakta ini diperjelas oleh Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent. Ia mengkritik tajam posisi media yang tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan oportunis yang tidak sesuai dengan fungsi dasar media. Kekuatan besar yang mengontrol dan membiayai media menyebabkan agenda utama media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Monopoli dan pemusatan kepemilikan media di Indonesia semakin kuat. Bahkan sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat pada beberapa individu dan kelompok. Ironisnya, beberapa di antara pemilik media tersebut memiliki ambisi kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita pemilik yang mempunyai agenda politik dengan jumlah persentase yang signifikan mempersempit ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya isu-isu publik yang mestinya bisa diangkat media. Dengan kata lain, masuknya agenda pemilik mau tidak mau menggeser berita-berita penting lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik.

Dalam situasi semacam ini, sekali lagi, publik dirugikan karena minimnya informasi berkualitas yang relevan bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan media telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi pemilu yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang informatif, justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV, capres dan cawapres yang didukung, serta partai politik dari kelompok kepentingan mereka. Walhasil, sebagian media arus utama cenderung tidak lagi bisa diandalkan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah mengatur penyalahgunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemilu ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Hal ini diperkuat dengan pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, “lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan beragam modus juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.

Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas, namun penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan dalam praktiknya seringkali tidak sejalan. Terbukti dari ketidakberdayaan regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi pelanggar aturan main pemilu. Pada kondisi demikian, kehadiran media komunitas sangat penting dalam diskusi mengenai demokratisasi media di masa pemilihan umum, terlebih di tengah tatanan media di Indonesia yang sangat didominasi swasta sebagai arus utama. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta yang tunduk pada rating dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak sendi-sendi demokrasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni media komunitas.

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan media swasta.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam melayani komunitasnya yang juga beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas.

Dibandingkan jurnalisme arus utama yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme pda media komunitas menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme pada media komunitas adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga seharusnya tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream.

Jack Snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media komunitas, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitas. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan keputusan dan hasil akhir dari keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009) serta Puji Rianto et.al, (2012) memperlihatkan bahwa kehadiran radio komunitas memberi kontribusi pada pelaksanaan demokratisasi di tingkat pedesaan. Sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas seperti memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka.

Selain berkontribusi dalam menjaga proses demokratisasi pada komunitas, di satu sisi, media komunitas juga berpotensi membawa efek ambivalen karena pegiat media atau pewarta warga seringkali belum beranjak dari pola pemberitaan di media arus utama yang melihat bahkan mengikuti agenda setting media arus utama tanpa daya kritis. Dengan kata lain, media komunitas seringkali gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi berita politik di media arus utama, akibatnya liputan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik warga.

Menjawab tantangan ini, pengelola media komunitas harus melakukan penguatan internal, khususnya dalam menghadapi rangkaian pemilu. Penguatan tersebut dimulai dari proses rekrutmen atau penunjukan pegiat media komunitas yang ditugaskan secara khusus menjadi pewarta pemilu. Selanjutnya mereka diberi pelatihan atau upgrading tentang pengetahuan dasar dalam meliput dan memberitakan pemilu yang disesuaikan dengan format media maupun kekhasan dan kebutuhan komunitasnya. Preferensi awal mengenai karakteristik ini dapat diperoleh dari pengetahuan pengelola media komunitas dan masyarakat sekitar mengenai informasi apa yang mereka butuhkan terkait pemilu di wilayahnya.

Dalam kaitan ini, informasi umum yang perlu disampaikan antara lain: hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, tahapan dan tata cara pemilu, profil caleg, capres, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, perlu juga disampaikan informasi yang sederhana, memiliki aspek kedekatan dan sangat bermanfaat, namun tidak ditampilkan oleh media arus utama. Informasi tesebut misalnya lokasi TPS, jadwal pencoblosan, cara menjadi saksi/relawan, pengurusan hak pilih bagi yang belum terdaftar, serta informasi-informasi ringan seputar pemilu yang melibatkan narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, panitia pemungutan suara, dan aparat setempat.

Terakhir, tidak kalah penting dan perlu ditekankan kepada pengelola media komunitas bahwa dalam hiruk-pikuk dan simpang siur informasi tentang pemilu, awak media komunitas harus selalu memperkaya pengetahuan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman cara kerja dan dampak media, sehingga dalam menyerap dan menyampaikan informasi kepada warga, selalu memiliki konteks, tetap kritis, dan proporsional. [Iwan Awaluddin Yusuf]
____________________________________________________________________________________

[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat di Majalah Kombinasi, Edisi 57, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s