Saring Sebelum Sharing: Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam

Iwan Awaluddin Yusuf [1]

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram dengan fitur-fitur like, share-feed, tweet-retweet, upload-download, path-repath, selfie-regram, post-repost telah menjadi kosakata modern yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia hampir satu dekade terakhir. Sayangnya, euforia click aktivism menunjukkan potret masyarakat pada dua kondisi. Pertama, mereka yang mampu mengakses dan berbagi informasi secara fungsional, semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki peluang dalam banyak hal berkat teknologi informasi-komunikasi. Golongan kedua adalah mereka yang gagap teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran empuk pasar teknologi, dan terus berkutat dengan cerita dan keluhan dampak negatif teknologi terhadap kehidupan sehari-hari.

Melihat dua sisi tersebut apakah lantas perlu mengisolasi diri dan bersikap antimedia-sosial? Meskipun tetap merupakan pilihan logis, kehadiran media sosial adalah keniscayaan sebagai konsekuensi pergaulan global. Argumentasi kaidah usul fikih “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan” (dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashaalih) kurang relevan untuk melihat potensi dan ancaman media sosial hanya vis a vis dari satu sisi. Di sinilah literasi teknologi memiliki peran penting sehingga umat Islam dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi. Tidak sekadar mengikuti tren, yang penting update, bersikap reaksioner, dan ikut dalam arena perdebatan yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali andil menyebarluaskan informasi palsu (hoax). Akibatnya, informasi simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, foto-gambar meme, thread, situs berita abal-abal, blog, termasuk kolom komentar.

Laporan penelitian Brendan Nyhan and Jason Reifler (2012) berjudul Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Social Science menyimpulkan, ketika dihadapkan pada berita dan informasi yang bertolak belakang dengan keyakinan, seseorang cenderung akan menolak meskipun berita-berita tersebut menunjukkan data dan fakta yang relatif lengkap. Sebaliknya, terutama di media sosial, seseorang lebih suka mencari, membaca, dan menyebarkan berita yang sesuai dengan apa yang ia yakini meski berita itu belum jelas kebenarannya. Jika kemudian terbukti keliru dan menyadari sudah menyebarkan informasi salah, ia menganggapnya sebagai masalah kecil, bahkan seringkali tidak dianggap sebagai kesalahan. Ketika dipertanyakan motifnya, ia akan menyalahkan media lain yang dikutip sebagai sumber tidak valid dan ujung-ujungnya menyalahkan wartawan atau penulis aslinya.

Kondisi ini jelas memperlihatkan salah kaprah di kalangan masyarakat. Penyebaran berita yang simpang siur dianggap hanya menjadi tanggung jawab jurnalis atau penulis aslinya. Di era digital yang memungkinkan duplikasi dan penyebaran informasi dengan cara yang sangat mudah, publik juga terikat kode etik penyebaran berita. Dalam 10 Elemen Jurnalisme yang berisi panduan etika universal bagi pelaku penyampai berita di seluruh dunia, pada poin 10 disebutkan, “Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita”. Elemen ke-10 ini ditambahkan karena perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin massif dengan fitur-fitur interaktif. Dalam kaitan ini, masyarakat dilihat bukan lagi sekadar konsumen pasif media, namun prosumen: produsen sekaligus konsumen informasi, khususnya dalam membuat status-share, tweet-retweet, path-repath, termasuk kemampuan menyebarluaskan berita hanya dengan menekan satu tombol.

Sekalipun banyak orang bilang internet adalah dunia tanpa batas, namun seperti halnya interaksi dalam dunia nyata, saat bersinggungan dengan orang lain maka sudah pasti ada aturan formal ataupun etika yang harus dipatuhi. Di dunia maya, seseorang tidak bisa bebas bertindak tanpa peduli kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini, di luar hukum formal, terdapat panduan khusus yang dikenal sebagai “netiket”, singkatan dari “internet etiket”. Netiket atau Nettiquette adalah penerapan praktis prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiket diterapkan pada one to one communications dan one to many communications.

Bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Ilmu ahlak mengatur dimensi-dimensi kehidupan sehari-hari sebagaimana konsep etika. Etika (ethic) berbicara tentang baik-buruk yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan sehingga dikenal ada etika Barat, etika Timur dan sebagainya. Sementara akhlakul karimah tidak mengenal konsep regional. Konsep baik buruk dalam akhlak bertumpu pada wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Praktik etiket dalam bahasa Arab disebut adab atau tata krama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam ranah praktis berteknologi, penyampai informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur’an. Ini tercermin dalam berbagai bentuk ahlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan dan media sosial, antara lain:

(1). Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS. Al-Hajj: 30). Menahan diri menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya sendiri belum diketahui.

(2). Bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula (QS. An-Nahl: 125). Karakter, pola pikir, kadar pemahaman orang lain dalam jejaring pertemanan di media sosial umumnya beragam sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna, dengan tata-bahasa yang baik dan jelas.

(3). Meneliti fakta/cek-ricek. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi kidzb, ghibah, fitnah dan namimah (QS. Al-Hujarat: 6). Ketidakhati-hatian dalam menyebutkan dan memberi atribusi kepada pihak tertentu yang tersebar ke ranah publik bisa berakibat pencemaran nama baik sebagaimana larangan dalam UU ITE.

(4). Tidak mengolok-olok, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian (QS. Al-Hujarat: 11). Karakteristik dunia maya yang cair dan sangat bebas, memungkinkan melakukan tindakan-tindakan negatif kepada pihak lain dengan modus tanpa indetitas (anonim) sehingga memicu provokasi dan adu domba (flamming dan trollling), untuk itu pengguna media sosial perlu menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata dalam bentuk verbal dan nonverbal.

(5). Menghindari prasangka/su’udzon (Al-Hujarat: 12). Dalam bahasa hukum, penyampai informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh “asas praduga tak bersalah”. Prasangka dan stereotip tidak berdasar membahayakan karena memicu bullying dan pembunuhan karakter.

(6). Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda: ”Setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah itu.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Jika dalam keseharian kita mengenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, atau jika diterapkan dalam dunia media sosial, “statusmu adalah harimaumu”, maka Islam telah memperingatkan tentang pertanggungjawaban atas segala hal, “Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat) (QS. Qâf:18). Sebaliknya, dengan menyaring setiap informasi yang diterima dan akan disebarluaskan, media sosial bisa digunakan secara strategis sebagai sarana dakwah di tengah gersangnya kahazanah ilmu dan informasi yang seimbang tentang Islam. (Iwan Awaluddin Yusuf).

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Peneliti di Lembaga Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)-Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat dalam Tabloid UII News Edisi Februari 2015.

 

Kelemahan Digitalisasi Penyiaran

ISAT-telecommunication-220x300

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog, seperti efisiensi penggunaan chanel frekuensi sehingga dapat menggunakan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara lebih bagus (noise sangat kecil), penambahan  jenis ragam layanan (audio, video, data).

Namun, di samping banyak kelebihan yang menjanjikan, digitalisasi penyiaran juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran.

Pertama, Kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog (receiver konvensional). Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast (siaran berbarengan antara analog dan digital) harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah “ekonomi maju” dan daerah “ekonomi kurang maju” sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off, tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhwatirkan setelah ”analog switch off” dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi, akibatknya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot dalam proses siaran digital (Setyobudi, 2006). Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus/patah-patah atau bahkan tdak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali.

Ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran, dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan. Pascamigrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multipleksing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Bambang Santoso, Ketua ATVJSI, mengatakan televisi lokal dan jaringan akan menangguk kerugian jika migrasi dilaksanakan. ATVJSI kini memiliki anggota 143 stasiun televisi. Usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun. “Kalau diibaratkan kami ini dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami di minta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos,” ujar Bambang (Harian Bisnis Indonesia, Selasa, 10/04/2012 ).

Keempat, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketrampilan operatornya. [Iwan Awaluddin Yusuf]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekilas tentang Standardisasi Televisi Digital

Image

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Standardisasi di bidang pertelevisian dimulai sejak era televisi analog. Teradapat tiga standar sistem penyiaran televisi analog yang populer di seluruh dunia, yaitu NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Alternating by Line), dan SECAM (Sequential Couleur Avec Memoir). Pada awalnya standarisasi ketiga sistem analog tersebut cukup merepotkan akibat tidak saling kompatibel satu dengan lainnya. Sehingga sering menjadi masalah saat transaksi jual-beli perangkat seperti kamera, video dan televisi, sebab kecenderungan sistem yang dipakai akan mengikuti standar yang ada pada negara yang memproduksi peralatan tersebut. Namun dengan kemajuan teknologi, akhirnya kendala tersebut dapat diatasi dengan dikembangkannya perangkat berstandar multisystem, yaitu perangkat yang mampu menerima sistem warna yang berbeda, namun tentunya masih memiliki berbagai keterbatasan.

Seperti halnya televisi analog yang mempunyai standar penyiaran PAL, NTSC, dan SECAM, televisi digital juga memiliki standar sendiri. Standardisasi penyiaran diperlukan dengan berbagai alasan, di antaranya: dalam proses manufaktur perangkat baik receiver maupun transmitter dapat diterima di seluruh dunia, sehingga pangsa pasar produk lebih luas dan ekonomis (Gollenia, ed, 2000). Selain itu, secara teknis, standardisasi mempermudah dalam melakukan kerjasama di bidang teknologi antarwilayah maupun negara.

Terkait dengan jenis-jenis standar televisi digital (DTV), dikenal tiga standar, yaitu DVB (Digital Video Broadcast), ATSC (Advanced Television System Committee), dan ISDB  (Integrated Services Digital Broadcasting). Sedangkan DVB sendiri dikategorikan menjadi: DVB-S (satellite), DVB-T (terrestrial), DVB-C (cable), DVB-H (handheld), dan  DTV Broadcasting

Pada awalnya, sesuai Permen No.27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital di mana teknologi digital yang akan digunakan adalah sistem siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T). Mulanya, standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial  dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (Advanced Tel evision Sistem Comittee) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (8-level vestigial side-band) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (integrated serviced digital broadcasting), juga teknologi T-DMB (terrestrial digital mobile broadcasting) dari Korea dan DMB-T (digital mobile broadcasting terrestrial) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan solusi efisiensi bandwidth dengan teknologi multiplexing.

Jika diuraikan lebih lanjut, alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing– masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Sedangkan alokasi kanal frekuensi untuk layanan radio digital penerimaan tetap free-to-air T-DAB di Indonesia adalah pada band III VHF, yaitu kanal 5-10 (total 6 kanal) dengan lebar pita masing–masing kanal adalah 7 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 2 kanal, karena 4 kanal lain digunakan di wilayah–wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).

Setiap kanal frekuensi selebar 8 MHz (band IV dan V UHF) dapat digunakan untuk membawa 6 program siaran TV dan pada frekuensi  selebar 7 MHz (band III VHF), dapat membawa 28 program siaran radio. Program siaran TV dan siaran radio ditempatkan dalam slot yang merupakan bagian dari kanal.

Dengan demikian, pada 1 wilayah layanan hanya akan ada 1 menara pemancar utama yang digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara infrastruktur penyiaran digital di wilayah tersebut, ditambah dengan menara– menara tambahan di daerah–daerah yang kualitas penerimaannya kurang baik serta menara–menara yang bertindak sebagai gap filler.

Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi yang dipilih Pemerintah adalah  DVB-T2. Pemilihan DVB-T2 ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/P/Men.Kominfo/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak berbayar (Free to Air). Ketentuan ini tertuang dalam pasal (1) yang berbunyi:

Standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang ditetapkan di Indonesia adalah Digital Video Broadcasting–Terestrial Second Generation (DVB-T2).

[Iwan Awaluddin Yusuf[]


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaa Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Memahami Paradigma Penelitian Teknologi Komunikasi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Penelitian di bidang teknologi komunikasi umumnya mengacu kepada dua area penelitian. Pertama, penelitian dititikberatkan kepada bagaimana inovasi diadopsi dan diimplementasikan oleh penggunanya. Kedua, penelitian diarahkan kepada dampak yang terjadi setelah adopsi terhadap teknologi komunikasi dilakukan. Kedua area penelitian itu didasarkan atas diffusion of innovations theory (teori difusi inovasi) yang diperkenalkan oleh Rogers (1986). Teori difusi inovasi mencoba menjelaskan bagaimana sebuah inovasi (teknologi) dapat diterima ke dalam masyarakat. Menurutnya, para pengguna teknologi terbagi ke dalam kategori innovators, early adopters, early majority,  late majority dan laggards. Kaum early adopters akan menggunakan teknologi yang dimaksud terlebih dahulu, diikuti oleh kaum majority sampai teknologi atau inovasi itu menjadi umum penggunaannya dimana kemudian masyarakat yang menentukan apakah teknologi itu akan melakukan reinvention atau bahkan mati (Livingstone, 2002: 31-33; Straubhaar dan LaRose, 2004: 57).

Selain teori difusi inovasi, setidaknya terdapat lima teori lainnya yang dapat dipakai untuk mengamati teknologi komunikasi, yaitu: domestication of technology theory (teori domestikasi teknologi), social shaping theory (teori pembentukan sosial), constructivism, apparatgeist theory, dan social structure and global system theory (Zhao, 2005).

Teori-teori tersebut dibingkai ke dalam dua pandangan utama yang saling berlawanan, yaitu technological determinism dan  social constructivism (Straubhaar dan LaRose, 2004: 26-28). Pandangan technological determinism menganggap bahwa teknologi merupakan prima causa terhadap perkembangan sosial di dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menggunakan teknologi, karena tatanan sosial tumbuh mengikuti perkembangan teknologi (Campbell dan Russo, 2003). Teori domestikasi teknologi dan social structure and global system theory, misalnya, merupakan teori yang didasarkan atas pandangan ini.

Pandangan lain, social constructivism, menganggap bahwa masyarakat-lah yang membentuk teknologi, bukan sebaliknya. Seperti yang dikatakan Fischer (dalam Campbell dan Russo, 2003: 317), alat-alat mekanis tidak dapat menentukan perkembangan dan penggunaan inovasi. Sebaliknya, perlawanan dan negosiasi (dari masyarakat) yang merupakan faktor pembentuknya. Social shaping theory dan  constructivism,  misalnya, memandang inovasi teknologi sebagai sekadar fenomena yang dikonstruksi secara sosial dimana budaya dan konteks sosial lebih berperan penting dalam perkembangan teknologi tersebut (Zhao, 2005: 10). Teori apparatgeist pun dapat digunakan untuk memahami peran teknologi komunikasi personal dalam kehidupan masyarakat, dengan logika bahwa penggunaan perangkat teknologi membawa konsekuensi sosial dan kultural tertentu sebagai dinamika interaksi manusia dengan teknologi (Zhao, 2005: 12). Neologisme apparatgeist sendiri berasal dari dua kata, yaitu ”apparat” (yang berarti mesin atau peralatan, dalam bahasa Latin) dan ”geist” (yang berarti jiwa atau semangat, dalam bahasa Jerman). Istilah ini mengandung makna bahwa situasi budaya dan teknologi yang ada merupakan faktor penentu perilaku individu yang juga berlangsung secara kolektif (Seta, 2006: 12). Berbeda dengan pandangan technological determinism, teori ini tidak menganggap bahwa teknologi sebagai penentu perilaku individu belaka melainkan berperan sebagai sarana berperilaku ditengah keterbatasan teknologi itu sendiri (Katz dan Aakhus, dalam Seta, 2006).

Dalam pandangan lain, ada tiga pendekatan untuk memahami akses teknologi (Wilhelm, 2000). Pertama, pendekatan Dystopian. Kelompok ini seolah paranoid dengan teknologi. Mereka sangat hati-hati tehadap penerapan teknologi komunikasi sebab dampak yang ditimbulkan dari teknologi bisa mengacaukan kehidupan. Di antara tokoh pendukung  Dystopian  adalah  Edmund Husserl, Heidegger, dan Hanna Arendt.

Pandangan kedua, berasal dari kaum Neo Futuris. Mereka berpandangan optimis dengan menyatakan bahwa kehadiran IT harus diterima sebagai bentuk kemajuan dan kreativitas manusia. Mereka yakin, teknologi dalam kecepatan tinggi adalah kekuatan yang menggilas semua yang dilewati, dan akan membangun masa depan yang penuh harapan. Neo Futuris menolak kaum Dystopian yang lebih banyak bernostalgia dan menganggap kemajuan teknologi yang tidak terkontrol bisa mengancam eksistensi manusia. Kelompok ini didukung oleh John Naisbitt, Alvin Toffler, dan Nicholas Negroponte.

Pandangan ketiga adalah Teknorealis. Pendekatan ini lahir untuk menjadi juru damai (kompromi) antara pandangan Dystopian dan Neo Futuris. Kaum Teknorealis berpendapat dengan mengambil jalan tengah bahwa teknologi tidaklah netral. Mereka menyadari, bahwa saat ini telah terjadi ironi kemajuan teknologi yang banyak berakhir dengan memperalat manusia dalam kehidupannya. Padahal sejak awal, teknologi dimaksudkan sebagai alat mengontrol ruang dan waktu bagi kepentingan manusia. Bukan justru sebaliknya. Kelompok Teknorealis banyak dipelopori oleh kaum profesional, termasuk sejumlah jurnalis dan akademisi yang bergerak dalam kajian teknologi media.

Perspektif Difusi dan Inovasi

Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi massa dan komunikasi interaktif, membuat para peneliti kajian teknologi komunikasi merasa tertantang dengan tema-tema penelitian seputar adopsi dan penggunaan komputer pribadi (personal computer), permainan video (video games), perekam video (video recorder), internet, dan yang paling mutakhir, telepon seluler (Seta, 2006: 11). Masuknya teknologi ke dalam diskusi ilmu komunikasi sendiri bukanlah tanpa sebab, disiplin ilmu ini dianggap memiliki kontribusi besar dalam memahami dampak dari teknologi baru (Rogers, 1986) melalui difusi dan inovasi. Difusi adalah proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu pada suatu jangka waktu tertentu dalam sistem sosial (Rogers, 1995: 5-6). Yang menjadi ciri komunikasi ini adalah pesan yang disebarluaskan berisi ide-ide, atau praktik yang bersifat baru atau dianggap baru. Itulah sebabnya dalam proses difusi melibatkan banyak aspek, yang dalam komunikasi biasa, aspek tersebut tidak ada. Lebih jelasnya, difusi merupakan medium inovasi yang digunakan sebagai change agent ketika berupaya membujuk seseorang agar mengadopsi suatu inovasi. Sehingga dapat disebut, difusi adalah tipe khusus dari komunikasi, yang isinya pesan tentang ide baru (Kurniawan, 2003: 45).

Lebih lanjut, Rogers (1995: 10) memaparkan, difusi inovasi dipengaruhi 4 elemen pokok,”: inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Keempat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Inovasi adalah ide, praktik atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau oleh unit yang mengadopsinya. Kebaruan suatu inovasi tak tergantung pada pengertian yang benar-benar baru secara objektif, namun jika suatu ide tampak baru bagi seseorang maka hal tersebut adalah inovasi. Seseorang dapat mengetahui tentang inovasi beberapa saat sebelumnya, namun  ia belum menentukan sikap: tidak mendukungnya, tidak mengadopsinya atau menolaknya. Ini artinya, inovasi tidak dibatasi hanya pada pengetahuan yang benar-benar baru bagi seseorang. Dalam pengertian lain, inovasi tak lain adalah teknologi, sehingga penggunaan kata inovasi dengan teknologi sering dianggap setara dan dapat dipertukarkan. Kesetaraan terjadi, sebab suatu teknologi dirancang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian. Kemampuan ini ditimbulkan oleh karakteristik inovasi: memiliki keunggulan relatif lebih tinggi, memiliki banyak kesesuaian, memiliki kompleksitas tinggi, dapat diujicobakan pada skala terbatas dan dapat diamati hasilnya. Namun demikian,tidak selamanya inovasi selalu disukai oleh suatu sistem sosial. Sejumlah studi menunjukkan, ada inovasi yang justru menimbulkan keborosan atau menjadi penyebab kecelakaan.

b. Saluran Komunikasi. Difusi sebagaimana pengertian di atas, merupakan komunikasi dalam bentuk khusus. Isi pesan yang dipertukarkan mengandung ide baru. Inti dari proses difusi adalah mempertukarkan informasi dan seseorang kepada orang lain, tentang ide baru. Dalam difusi diperlukan adanya saluran komunikasi.

c. Waktu, dalam inovasi berarti periodeyang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu inovasi, termasuk didalamnya:

– Waktu dalam memutuskan suatu inovasi sejak seseorang mengetahui inovasi, hingga ia menerima atau menolaknya.

– Cepat atau lambatnya proses adopsi inovasi, jika dibandingkan dengan individu atau unit lain yang mengadopsi suatu inovasi.

– Tingkat adopsi dalam sistem, biasanya dihitung sebagai jumlah anggota di dalam sistem yang mengadopsi inovasi pada waktu tertentu.

d.    Sistem sosial tempat terjadinya difusi inovasi adalah seperangkat unit yang saling berhubungan dalam upaya memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Anggota atau unit dari sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi atau suatu subsistem. Walaupun setiap unit dalam suatu sistem sosial dapat dibedakan dari unit-unit yang lainnya, namun kesamaan tujuan dalam sistem sosial itu mengikat suatu sistem untuk tetap bersama (Rogers, 1971; dalam Kurniawan, 2003: 45). Menurut Rogers (1995: 6), perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Proses terjadinya perubahan sosial umumnya  berjalan melalui tiga langkah yang berurutan, yakni: 1) Invensi, proses penciptaan atau pengembangan ide-ide; 2) Difusi, proses pengkomunikasian ide baru kepada pars anggota suatu sistem sosial; dan 3) Konsekuensi, perubahan yang terjadi bila penggunaan suatu ide baru atau penolakannya mempunyai suatu efek tertentu.

Menurut Kurniawan (2003: 45), dalam proses perubahan, komunikasi memegang peran penting, walaupun komunikasi tidak identik dengan perubahan sosial. namun elemen ini sangat mempengaruhi keberterimaan atau penolakan suatu inovasi. Berbeda dengan komunikasi biasa, dalam difusi inovasi, komunikasi berfokus pada perubahan pengetahuan dan sikap anggota sistem sosial yang menjadi sasaran inovasi.

Lebih lanjut Lebih lanjut menurut Firman Kurniawan (2003: 45), ketepatan memiliki saluran komunikasi, sangat mempengaruhi tercapainya tujuan difusi inovasi. Pengertian saluran komunikasi adalah alat dimana pesan dapat sampai dari seseorang ke orang yang lain. Sifat pertukaran informasi antara pelaku komunikasi maupun saluran komunikasi yang digunakan, menentukan sampai tidaknya inovasi kepada individu atau unit adopsi yang dituju. Untuk keperluan membangkitkan pemahaman pada khalayak yang luas dapat digunakan media massa seperti radio, televisi, koran dan lainnya. Sedangkan untuk mempengaruhi individu agar menerima ide baru, penggunaan saluran interpersonal, dipandang efektif. Terlebih jika yang digunakan adalah saluran interpersonal Yang memiliki status sosial ekonomi maupun pendidikan yang setara. Yang dimaksud sebagai saluran interpersonal adalah pertukaran secara tatap muka antara dua individu atau lebih.

Proses keputusan adopsi inovasi adalah proses ketika individu atau unit adopsi yang lain, selanjutnya disebut adopter, menempuh tahapan sejak mengetahui pertama kali inovasi diperkenalkan, diikuti implementasi ide-ide baru dan pemastian keputusan, menerima atau menolaknya (Rogers, 1995: 171). Ada dua model yang biasa digunakan dalam dalam menjelaskan proses keputusan adopsi-inovasi (Idris, 2002; dalam Kurniawan, 2003: 46). Pertama, model klasik (clas­sical model) yang dikemukakan oleh ahli sosiologi pedesaan yang membagi proses tersebut dalam lima tahap, yaitu tahap kesadaran (seseorang belajar tentang ide baru, tetapi masih kurang informasi tentang ide tersebut), tahap perhatian (seseorang menaruh perhatian terhadap inovasi dan mencari informasi tambahan), tahap pertimbangan (seseorang melakukan aphkasi secara mental ide baru tersebut pada keadaan sekarang dan membuat pengharapan untuk mass yang akan datang dan kemudian memutuskan untuk menentukan kegunaannya dalam situasi yang bersangkutan), tahap percobaan (penggunaan inovasi secara terbatas) dan tahap adopsi (seseorang menggunakan ide barn secara terns menerus cara menyeluruh). Kedua adalah model adopsi dari Rogers dan Shoemaker (dalam Kurniawan, 2003: 46), yang mengemukakan lima tahap dalam proses keputusan inovasi. Tahap pertama adalah pengetahuan, yang merupakan gabungan dari model klasik. Tahap kedua adalah persuasi yang merupakan tahap pertimbangan dari model klasik. Tahap ketiga adalah keputusan yang merupakan tahap percobaan dari model klasik. Tahap keempat implementasi dan Tahap kelima adalah konfirmasi sebagai tindak lanjut dari tahap adopsi model klasik.

Kurniawan (1003: 46-47) memaparkan tahapan model kedua dengan penjelasan sebagai berikut: Pengetahuan terjadi ketika adopter, diterpa adanya inovasi dan memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fungsi inovasi tertentu. kesadaran membangkitkan munculnya kebutuhan, sehingga individu atau unit adopsi mencari informasi, yang diikuti dengan proses pengolahan informasi, untuk memasuki tahap awal penyeimbangan kebutuhannya Pada tahap ini, saluran komunikasi yang bersifat massal dapat dengan efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Sedang untuk masuk pada tahap persuasi, saluran yang bersifat lebih interpersonal yang lebih dibutuhkan. Pada tahap keputusan, individu atau unit adopsi, mencari informasi tentang inovasi dalam rangka mengurangi ketidakpastian mengenai konsekuensi yang timbul dari adopsi inovasi. Dari sini diketahui kelebihan dan kekurangan suatu inovasi. Proses keputusan adopsi inovasi berakhir pada tahap implementasi, yaitu keputusan untuk menggunakan sepenuhnya suatu inovasi sebagai cara yang paling baik dari alternatif yang ada, atau penolakan yaitu keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi. Umumnya setelah proses-proses tersebut dilalui, maka diikuti tahap konfirmasi, yaitu menilai keputusan adopsi yang dipilih sudah tepat atau belum. Jika tepat tak tertutup kemungkinan mengimplementasikan inovasi lebih intensif,  bahkan menyebarkan pada adopter lain. Sebaliknya jika keputusan dianggap salah, maka akan terjadi penghentian implementasi inovasi (Kurniawan, 2003: 46-47). Suatu proses pengambilan keputusan yang rumit termasuk dalam kaitannya dengan penerimaan teknologi, selalu mensyaratkan pilihan di antara beberapa perilaku yang berbeda. Pada proses selanjutnya diikuti dengan dipilihnya satu keputusan, termasuk keputusan untuk tidak memilih. Pada alternatif yang sesuai, pilihan dijatuhkan.

Pada proses akhir, terdapat aktivitas evaluasi yang tujuannya mengkonfirmasi apakah keputusan yang dipilih tepat atau tidak. Kondisi ini penting karena bagi setiap individu yang menerima ide, konsep, produk maupun jasanya berusaha mengurangi kekhawatiran akibat tidak terpuaskannya keinginan. Individu yang terpuaskan, akan setia (loyal) pada produk dan menjadi lebih senang menggunakan produk yang sama lagi jika membutuhkan (Smith, 1999: 84).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Mendamba Jurnalisme Online yang Bermutu di Indonesia

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Seiring maraknya penggunaan teknologi komunikasi di Indonesia, keberadaan berbagai portal/situs berita kini menjadi sumber utama masyarakat Indonesia dalam dalam mengakses informasi selain televisi. Inilah yang diklaim sebagai era journalisme online. Sayangnya, dalam menjawab kebutuahan aktualitas informasi ini, para pekerja media online lebih banyak memenuhi tuntutan pola kerja yang cepat dan selalu mengejar aktualitas daripada mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik. Nilai berita yang mendasar seperti significance, prominance, dan magnitude, serta kaidah-kaidah jurnalisme seperti akurasi, keseimbangan, proporsionalitas, dan netralitas cenderung dinomorduakan. Berita online kerap hadir terpotong-potong, disusun tanpa proses matang dalam mekanisme rapat redaksi. Karena jurnalisme kuning menonjolkan kecepatan daripada berita (fakta) itu sendiri, maka beritanya menjadi tidak penting dan kadang menyesatkan atau setidaknya membentuk opini tertentu yang pada akhirnya menjadikan masyakat semakin kehilangan makna informasi meski jumlahnya melimpah.

Dari kacamata akademis, kehadiran jurnalisme online  ternyata menimbulkan kontroversi. Ada yang dapat menerima secara penuh dan memberikan penguatan, ada yang menerima dengan catatan, ada pula yang mengkritik dan bersikap skeptis. Pihak yang kontra bahkan mempersoalkan keabsahan penggunaan istilah “jurnalisme” karena secara metodologis rasanya tidak tepat jika kegiatan yang hanya sekadar menulis berita demi mengejar kecepatan disebut sebagai jurnalisme. Sebagai contoh perhatikan berita di detik.com pada  Sabtu, 12/03/2011 14:52 WIB yang ditulis Gagah Wijoseno (inisial gah/lh) berikut ini.

“Jakarta – Bintang porno asal Jepang yang populer di Indonesia, Miyabi alias Maria Ozawa, sudah diketahui keaadannya. Lewat akun twitternya, dia menyampaikan pesan bahwa keadaannya baik-baik saja.”

Jika dianalisis dengan kacamata jurnalistik, tentu tidak ditemukan unsur pokok kelengkapan berita (5w+1H) dari berita yang sangat pendek namun tidak jelas tersebut, selain tentunya hanya menampilkan “nilai berita” kepopuleran (prominence) Miyabi. Ironisnya “berita” yang belum layak disebut sebagai berita tersebut justru mengundang  banyak komentar pembaca yang otomatis memenuhi tujuan sang penulis berita untuk menaikkan traffic berita.

Terkait dengan pola pemberitaan detik.com seperti contoh di atas, melalui kajian dengan metode  analisis framing, Mahfud Anshori (Jurnal Komunikasi UII, Volume 5 nomor 2, April 2011) menemukan bahwa secara sintaktik, berita-berita detik.com dikonstruksi secara linier berdasarkan kronologis terbitnya berita, bukan berdasarkan klasifikasi berita. Hal ini menampakkan kecenderungan detik.com untuk menghilangkan rubrikasi berdasarkan kaidah jurnalistik cetak, seperti berita internasional, berita nasional, atau berita daerah. Klasifikasi yang dilakukan oleh detik.com berdasarkan jenis media (foto dan TV), dan berdasarkan teknik penulisan berita yaitu berita (hard/softnews), liputan khusus (lipsus), wawancara, atau kolom. Konstruksi tersebut mencerminkan detik.com menggunakan sintaktik koherensi global dengan konteks kecenderungan waktu liputan. Hal ini terkait dengan konsep kanalisasi yang lebih memperhatikan konteks kecepatan sebagai ciri jurnalistik online.

Lebih lanjut Anshori menengarai, pada level struktur makro, penggunaan sumber-sumber informasi yang dikembangkan oleh detik.com masih menggunakan pendekatan sumber keyperson dan sangat jarang mengekspolitasi website atau situs lain sebagai sumber berita. Beberapa sumber berita dipetik dengan teknik wawancara via telepon, di mana sang wartawan tidak turun langsung mengamati objek berita. Sehingga, fakta yang dibeberkan hanya berdasarkan pernyataan dari narasumber yang dimintai keterangan atau mereka yang mengirimkan sejenis info ke meja redaksi. Info ini kemudian ditulis ulang oleh wartawan. Proses produksi berita semacam ini sangat rentan dalam hal akurasi, karena konstruksi berita sangat bergantung pada pernyataan-pernyataan narasumber yang kredibilitasnya masih dipertanyakan (Anshori,  Jurnal Komunikasi UII, Volume 5 nomor 2, April 2011).

Sementara pada sisi multimedialitas, detik.com cenderung untuk tidak menonjolkan aspek tersebut. Ini terbukti dari kanalisasi antara berita teks, foto dan TV, serta beberapa elemen retoris yang banyak tidak bersesuaian.  Terkait dengan interteksualitas berita, detik.com memilih menggunakan gaya hyperlink/chunking di luar tubuh berita, sehingga pembaca yang membutuhkan latar informasi harus memilih sendiri artikel berita yang terkait. Gaya ini hampir sama dengan kompas.com, yang merupakan ciri dari tradisi jurnalistik cetak. Satu berita harus memberi keseluruhan informasi yang dibutuhkan, sehingga teknik chunking/hyperlink di dalam tubuh berita tidak dibutuhkan (Anshori, Jurnal Komunikasi UII, Volume 5 nomor 2, April 2011).

Pedoman Dewan Pers tentang Pemberitaan Media Online

Meskipun  belum sempurna, Panduan  Dewan Pers tentang pemberitaan media siber bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk membenahi jurnalisme online di Indonesia.  Berikut ini Pedoman Dewan Pers tentang Pemberitaan Media Siber yang diambil dari website Dewan Pers:

—–

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Iwan Awaluddin Yusuf

[1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Mendiskusikan “Netralitas” Teknologi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Apakah teknologi bersifat netral? Jika dilihat dari fungsi dasar mesin dan prinsip-prinsip kerjanya, maka jawabannya mungkin iya. Namun jika ditelusuri dari relasinya yang kompleks dengan aktivitas manusia di balik teknologi tersebut, maka jawabannya: teknologi tidaklah netral. Sebab, di belakangnya menyangkut sistem dan seperangkat nilai yang dianut masyarakat. Kehadiran teknologi tidak bisa dilihat sebagai entitas yang terpisah dari realitas hidup manusia. Dilihat dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita, teknologi merupakan bagian penting dalam praksis kehidupan manusia. Sebagai contoh; teknologi bisa berada “di dalam” tubuh manusia (teknologi medis, teknologi pangan); “di samping” (telepon, faks, hp, komputer); dan “di luar” (satelit). Kedekatan manusia dan teknologi juga tampak dari fungsi teknologi yang menjadi tempat tinggal (misalnya ruangan ber AC, kapal selam) dan kepanjangan indera manusia (kacamata, alat bantu dengar).

Relasi manusia dan teknologi bersifat mutual. Teknologi digunakan oleh manusia, pada saat yang sama ia menggunakan manusia. Relasi mutualisme itu bersifat kompleks. Relasi tersebut dalam ilmu bio-filsafat dianalogikan sebagai Jaringan Rizhomatic, yaitu jaringan percabangan yang sedemikian rumit sehingga mana sebab dan mana akibat menjadi tidak jelas lagi. Dalam kaitan ini, segala hal bisa menjadi penyebab sekaligus akibat.

Tiga bidang besar dalam praksis kehidupan modern; sains, teknologi, dan budaya tidak bisa dilihat sebagai entitas-entitas yang mandiri. Sains dibentuk oleh teknologi dan budaya; teknologi dibentuk oleh kultur dan sains; kultur dibentuk oleh sains dan teknologi. Jadi masing-masing saling membentuk dan dibentuk oleh yang lainnya. Kultur sudah menjadi tekno-kultur, sains menjadi tekno-sains, dan sebagainya.

Walapun ada keterkaitan yang sangat kuat, mendefinisikan teknologi bukanlah perkara mudah. Teknologi adalah sistem aplikasi atau pengetahuan yang tertata, yang berguna untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis. Dari definisi ini menyiratkan tiga aspek, yaitu: aspek budaya, aspek organisasi, dan aspek teknis.

Aspek budaya mencakup pengertian epistemologis tentang teknologi dilihat dari tujuan penciptaannya, nilai-nilai dan aturan main penggunaan teknologi tersebut, serta kesadaran akan inovasi dan kreativitas yang menyertai kehadiran suatui teknologi. Aspek organisasi meliputi aktivitas ekonomi dan industri, perilaku profesional di bidang teknologi, pelaku-pelaku di balik pembuiatan teknologi, seperti perancang, teknisi, pekerja produksi, sampai pada pengguna (users) atau pembeli (consumers).

Sementara itu, aspek teknis teknologi menyangkut operational-literacy seperti pengetahuan tentang cara penggunaan, cara perawatan, kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan, serta perangkat-perangkat teknis, seperti alat (tools/harrdware), bahan baku, bahan kimia, limbah yang ditimbulkan, peralatan yang sudah tidak terpakai, dan sebagainya.

Berangkat dari argumen di atas, maka dapat dismpulkan bahwa esensi dari konsep teknologi adalah: 1. Teknologi adalah alat;  2. Teknologi dilahirkan oleh sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik;   3. Teknologi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi,  sosial, dan politik tertentu.

Kembali pada pertanyaan awal, apakah teknologi bersifat netral? Menjawab pertanyaan tersebut, Pacey (2003) memaparkan sejarah kelahiran dan perkembangan teknologi kendaraan salju (snowmobile) di Amerika Utara dan berbagai tempat lain, serta mengaitkannya dengan berbagai konteks yang melingkupinya, baik dengan melihat latar belakang alam, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pada awalnya, kesuksesan penjualan snowmobile terjadi karena berhasil menjawab kebutuhan masyarakat di Amerika Utara yang menjadikan jenis kendaraan itu sebagai sarana vital transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas di wilayah bersalju. Namun pada perkembangan selanjutnya, kehadiran snowmobile mulai dipertanyakan karena dalam praktiknya, di tempat-tempat tertentu, kendaraan ini oleh sebagian penggunanya hanya digunakan sebagai simbol idenditas, gaya hidup, sarana rekreasi, bahkan peralatan olahraga salju yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk sumber polusi.

Pro-kontra dalam menyikapi kehadiran sonwmobile apakah menguntungkan atau merugikan, sesungguhnya merupakan contoh adanya perdebatan panjang mengenai entitas teknologi: netralkah teknologi praktis—semacam snowmobile ini? Atau kehadirannya merupakan manifestasi dari berbagai kepentingan dan nilai-nilai tertentu? Terlepas dari perbedaan cara pandang dan argumentasi yang kemudian mengemuka, pada dasarnya objek perdebatannya tetap menyangkut satu teknologi yang sama, yaitu snowmobile.

Snowmobile yang dikenalkan pada pesta olahraga musim dingin tahun 1960-an adalah contoh kesuksesan satu bentuk teknologi yang laris di pasaran masyarakat di Canada dan utara Amerika Serikat sebagai alat mobilitas selama musim dingin. Sebagai barang komoditas, setiap tahunnya angka penjualan snowmobile meningkat dua kali lipat dan booming pada tahun 1970-1971. Saat itu snowmobile terjual hampir setengah juta unit. Tren tingginya angka penjualan ini selama beberapa waktu tetap stabil meski kondisi ekonomi Amerika sempat melemah.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa teknologi yang bernama snowmobile merupakan bagian dari nilai-nilai ekonomi dan budaya masyarakat sehingga kehadirannya bukanlah sesuatu yang netral datang dari ruang hampa. Ilustrasi snowmobile tentunya dapat diganti dengan berbagai teknologi lainnya yang ada di sekitar kita. (Iwan Awaluddin Yusuf )


1  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

“Tafsir” Foto Profil Pecandu Facebook

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Jika sebelumnya Bincangmedia menampilkan “tafsir” berbagai bentuk STATUS pengguna Facebook, kali ini saya akan mencoba menafsirkan arti FOTO PROFIL yang ditampilkan para Facebooker sebagai bagian dari ekses fenomena kecanduaan media sosial. Bagi yang merasa memiliki satu atau beberapa kesamaan dalam kategori ini, jangan ge-er atau tersinggung ya karena sedang diomongin hehe…

Nah ini kategorinya:

1. Foto Ababil a.k.a Abege Labil a.k.a Alay

Fotonya diambil sendiri dari angle atas dengan ekspresi standar: bibir mecucu, mata melirik ke atas. Ekspresi lain: muka sok centil dengan lidah ditekuk keluar disertai mata kiri kedip genit. Variasi lainnya, motret diri sendiri di depan cermin pakai kamera HP. Biasanya para ABG yang suka menampilkan jenis foto ini. Jika Anda merasa bukan ABG, tapi masih suka menampilkan foto beginian, saatnya ingat umur!

2. Foto-Shop

Ini bukan nama software olah digital atau program editing gambar, tapi jenis foto Facebooker yang hobinya jualan barang lewat FB. Kl yang dijual baju batik ya foto profilnya baju batik (masak pajang foto termos hehe). Jika komoditas jualannya HP/laptop, foto profilnya tak jauh dari gambar-gambar barang elektronik, khususnya HP/laptop tipe high end dengan tulisan “Shap Shop Bla Bla”, “Embuh Elektronik”, dsb.

3. Foto “I Was Here”

Biasanya tipe ini menampilkan foto Facebooker dengan backgound Landmark kota atau objek populer tertentu. Jika orangnya banyak duit dan suka plesir ke luar negeri, yang ditampilkan foto background Menara Eiffel, Patung Singa Merlin di Singapur,  atau Sidney Opera House. Sementara itu, kalau budget jalan-jalannya pas-pasan ya latar belakangnya Merapi, Pura di Bali, Pantai-pantai lokal, atau cukup Tugu Jogja hehe…

4. Foto Editan

Boleh dibilang foto jenis ini adalah foto Facebooker yang “kurang PD” atau ingin “menipu publik”.. Menyulap wajah alaminya yang jujur dan apa adanya diedit menjadi sangat mulus dan bebas jerawat. Atau yang aslinya agak gemukan jadi mendadak langsing lengkap dengan muka tirusnya.

5. Foto Bawa Properti Andalan

Facebooker menampilkan jenis foto ini untuk memenuhi hasrat pamer atau paling tidak menunjukkan kebanggaan yang begitu besar dengan barang kesayangnnya. Yang baru beli kamera DSLR tiba-tiba tampil menenteng kamera, lengkap dengan lensa telenya. Yang sukses membeli motor gede/moto sporty dengan bangga foto berpose naik motornya. Yang abis beli IPAD menampilan foto sedang browsing dengan IPAD baru.Yang abis kredit Jazz, foto di samping Jazznya..Tak selalu yang barang-barang mahal dan mewah, kadang yang diajak foto adalah vespa butut kesayangan atau action figure hasil menang lelang hehe…:p

6. Foto Nebeng Properti Orang

Kebalikan dari jenis foto di atas, Facebooker jenis ini menampilkan foto dirinya dengan barang milik orang lain. Alasanya disamping pengen beli tapi belum kebeli, bisa jadi karena ia sangat mengagumi dan kebetulan dapet kesempatan foto bersama. Contohnya foto di samping Harley Davidson orang atau foto dekat mobil sport di parkiran mall.

7. Foto “Kami Makan Bersama”

Foto ini menampilkan Facebooker sedang heboh makan bersama dengan teman-temannya. Fotonya diambil pas reunian, buka bersama, atau sekadar makan siang bareng. Di depan mereka terhampar makanan dan minuman di atas meja. (Padahal banyak saudara-saudara di Somalia yang belum makan 3 hari).

8. Foto Keluarga

Ini tipe Facebooker yang sayang atau sedang kangen dengan keluarga. Yang dipajang sebagai foto profil adalah foto bersama waktu lebaran atau foto keluarga di studio beberapa tahun lalu. Jika yang dipajang adalah foto keluarga kecilnya (istri/suami+anak) fotonya ingin menyimbolkan keluarga bahagia sesuai anjuran pemerintah: Dua Anak Cukup!

9. Foto Bareng Pacar

Yang menampilkan foto ini biasanya baru jadian. Kadang foto seperti ini juga menegaskan: “gw udah punya pacar!” (baca: gw udah laku!). Pada tahap yang lebih parah, foto jenis ini kadang menampilan public display of affection (PDA or PDOA=the physical demonstration of affection) alias di mesra-mesraan di muka umum. Hati-hati…bisa digrebeg karena masuk kategori pornoaksi!

10. Foto Box

Foto jenis ini biasanya diambil di mall bersama pacar atau teman dekat. Karena ruangan/gerai boxnya sempit, jadinya semua orang dipaksakan masuk semua dalam frame.  Walhasil kepalanya terlihat gede-gede dan berjejal-jejalan.

11. Foto Anak

Bisanya keluarga yang baru punya momongan atau ibu yang baru melahirkan senang sekali menjadikan foto juniornya sebagai foto profilnya. Yang pasti semua orangtua menganggap anaknya paling cakep sedunia. Kadang tampil foto seorang bapak baru menggendong anak bayinya, meski gayanya agak kaku..hehe.

12. Foto Masa Kecil/Masa Muda

Orang yang suka menampilkan foto masa lalunya termasuk jenis manusia nostalgila karena menampilkan citra identitas dirinya di masa lalu. Bapak-bapak yang sudah ubanan memasang foto jadulnya waktu masih kuliah dengan foto gondrong hitam putihnya. ABG memasang foto imutnya waktu masih balita. Biar dikira tetep imut kali ya meski aslinya sudah amit-amit.

13. Foto Artis Idola

Sering lihat foto profil FB gambarnya artis korea atau artis Holiwud? Pasti pemilik akunnya penggemar selebritis itu. Semacam fans atau grupees lah.  Karena tidak pede dengan fotonya yang pasti kalah cakep dengan artis idolanya, maka yang diupload adalah foto-foto sang artis.

14. Foto Bersama Artis/Tokoh

Kalau ini foto kebanggaan karena berhasil mejeng dengan tokoh/artis yang dikaguminya. Seolah dunia harus tahu foto itu. Padahal cuma ambil gambar sebentar doang. Artisnya juga sudah lupa siapa dia hehe…

15. Foto Pemandangan

Awalnya kita berpikiran ini adalah orang yang sangat mengagumi ciptaan Tuhan, betapa indah ciptaanNya. Lama-lama kita jadi paham, ternyata dia pakai foto pemandangan karena tidak pede/tidak enak mau pakai foto orang lain disangka akun palsu.

16. Foto/Gambar Kartun

Awalnya kita berpikiran ini adalah orang yang sangat mengagumi karakter tokoh kartun atau penggemar film/komiknya. Lama-lama kita jadi paham, ternyata dia pakai foto/ gambar kartun karena tidak pede/tidak enak mau pakai foto orang lain disangka akun palsu.

17. Foto Wisuda/Foto Pernikahan

Sangat wajar jika ada moment-moment spesial seseorang menampilkan foto istimewanya di FB, apalagi wisuda dan pernikahan adalah moment sakral. Tapi jika dari tahun ke tahun, yang dipajang fotonya cuma foto wisuda atau foto nikahannya yang itu-itu saja kayaknya hidupnya monoton sekali ya…

18. Foto Logo/Banner

“Dukung A, bebaskan dari hukuman ”, “I Love Indonesia”, “Sehari tanpa TV”, begitu antara lain bunyi gambar profil jenis foto ini..biasanya diupload pada moment-moment atau event tertentu. Orangnya biasanya aktivis sosial atau sukarelawan. Tapiiii…kadang-kadang beberapa orang jenis ini energinya berlebih dan agak kurang kerjaan..(Piss.. just for fun hehe)..

19. Foto Ehmm…Part 1

Foto ini menampilkan seorang laki-laki dengan gaya dan tatapan mata khas, kadang baju atasnya dibuka, memperlihatkan foto body dan perut sixpacknya hasil ngegym berbulan-bulan..(selanjutnya silakan diteruskan sendiri). Pokoknya kalau saya direquest orang foto seperti ini biasanya langsung tidak sy confirm haha..

20. Foto Ehmm…Part 2

Foto ini menampilkan seorang perempuan dengan gaya dan tatapan mata khas, kadang baju atas/bawahnyanya sedikit kekurangan bahan, memperlihatkan bagian-bagian yang agak menonjol…(selanjutnya silakan diteruskan sendiri). Pokoknya kalau saya direquest foto seperti ini, biasanya dilihat-lihat dulu apakah perlu diconfirm atau tidak haha..just kidding.

21. Foto Formal

Ini foto diri sendiri sendiri..tipe orang yang serius biasanya menampilkan gaya formal, entah itu pasfoto 3 x4 atau foto pakai baju dinas di kantor. Beberapa orang sepertinya bangga sekali dengan pakaian jas atau baju “non-sipilnya”.

22. Foto Sendiri (Dari Santai Sampai Ancur)

Ini juga foto diri sendiri, biasanya bergaya santai sesantai di pantai. Pokoknya free style. Yang pasti biasanya orang jenis ini cenderung percaya diri dan sering bergonta ganti foto profilnya. Ada juga yang bergaya bebas sebebas bebasnya dan tak kenal jaim. Pokoknya all out. Kadang muka jeleknya sengaja ditampilkan sedemikian rupa, mukanya sengaja ditekuk-tekuk biar terlihat lucu, foto bangun tidur juga oke. Yang pasti, biasanya orang jenis ini cenderung over percaya diri dan sangat sangat ekpresif (Serta tak tahu malu).

23. Foto Pesta/Kondangan

Jarang berdandan, sekali dandan menghadiri acara mantenan mendadak jadi senang banget difoto. Setelah difoto, langsung diupload. Sendiri atau ramai-ramai tak jadi soal, yang penting kostum batik barunya atau busana andalan bisa tampil di FB.

24. Fotonya Ngga Pernah Diganti

Fotonya diganti setahun sekali setiap malam 1 suro. Ada tiga kemungkinan orang yang tidak pernah ganti foto profil FBnya. Pertama, orang seperti ini tidak begitu peduli dan sangat jarang membuka dan update Facebooknya. Kedua, orang ini merasa fotonya itu yang terbaik tiada banding dengan foto dia yang lain. Ketiga, Dia tidak punya stok foto lain. Kasiiian.

25. Busyet dah dibaca sampai selesai? Alamaaak kurang kerjaan sekali Anda ini..saya aja yang menulis ini merasa sangat-sangat kurang kerjaan..hehe…


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta dan Pemantau Regulasi dan Yegulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.