Media Amerika: Pembohong Nomor 1 di Dunia

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Apa yang paling parah dari film Hollywood? Tentu saja kebohongannya tentang Amerika. Dari aksi heroik Rambo yang sendirian mampu menghabisi satu pasukan tempur tanpa lecet, sampai kemenangan naif Amerika di setiap film-film perangnya, termasuk perang Vietnam yang nyata-nyata membuktikan kekalahan telak mereka hampir dalam setiap pertempuran.

Belakangan, tak hanya film yang membuat masyarkat dunia sadar telah dininabobokkan oleh kebohongan Amerika. Media dan jurnalisme di sana -yang ironisnya seringkali menjadi kiblat kebebasan media- (termasuk di Indonesia) tenyata tak lebih sebagai aktor pembohong nomor satu di dunia. Contohnya pada kasus Invasi Irak. Investigasi resmi internasional menyimpulkan, Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Namun, dengan bantuan media korporat Amerika, Bush membohongi publik agar percaya pada kabar bohong tersebut dengan maksud untuk meraih dukungan dan legalitas atas invasi ke Irak.

Banyak fakta penting lainnya yang tidak pernah diberitakan CNN, Fox News, ABC, CNBC, atau BBC. Lebih parah lagi, berita-berita yang berasal dari media tersebut juga diputar ulang oleh media televisi lokal negara-negara lain, termasuk Indonesia. Sebutlah fakta-fakta berikut ini:

  • PNAC (Project for a New American Century) menguasai pemerintah Amerika. Mereka memiliki banyak motif yang membuka pintu bagi terjadinya serangan 9/11.
  • Tentara AS tertawa sambil menari-nari mengelilingi tubuh warga sipil Irak yang tewas bersimbah darah.
  • AS menahan bocah 11 tahun di penjara Abu Ghraib. Mantan komandan AS mengatakan berdasarkan investigasi umum, terjadi penganiayaan di penjara itu.
  • Para polisi Inggris yang beroperasi di Basrah menyiksa setidaknya dua orang warga sipil hingga mati dengan menggunakan bor listrik.
  • AS mengambil keuntungan dari merebaknya perdagangan opium di Afghanistan.
  • Seorang tahanan di Guantanamo  pada bulan April 2003 melaporkan kepada FBI bahwa ia dipaksa berdiri telanjang di hadapan seorang interogator wanita.
  • Virus HIV AIDS itu asal mulanya bukan dari simpanse, tapi ciptaan para ilmuwan yang kemudian diselewengkan melalui rekayasa tertentu untuk memusnahkan etnis tertentu.
  • Fluorida yang terkandung dalam pasta gigi untuk jangka panjang membahayakan kesehatan. Tapi, selama 50 tahun lebih, pemerintah dan media AS menganjurkan fluorida sebagai sarana yang aman dan efektif untuk mencegah gigi berlubang.
  • Senjata pemusnah massal milik AS, seperti tabung uranium, jarang sekali disebutkan media Amerika, tak terkecuali dampak jangka panjangnya.

Apakah fakta-fakta tersebut diberitakan media Amerika? Jawabnya tentu saja tidak pernah. Lalu apa yang ditampilkan media di sana? Tak ayal,mereka hanya sibuk melaporkan berita-berita yang mengharumkan nama pemerintah AS sementara kebenaran yang barangkali akan mengotori citra itu disingkirkan. Apakah ini yang disebut jurnalisme? Tentu saja bukan. Ini hanyalah manipulasi citra dan pikiran.

Bagaimana tentang  Indonesia? Serangkaian aksi pengeboman di Indonesia tampaknya lebih merupakan kampanye terselubung intelijen Barat dan media untuk memberi kesan bahwa Indonesia adalah negara teroris. Mereka mengobarkan kemarahan kelompok-kelompok muslim lokal dengan menyebarkan fitnah dan membuat istilah-istilah: Islam Garis keras, Islam Radikal, Islam Puritan, dan sebagainya.

Lewat riset pribadi yang mendalam dan meyakinkan, Jerry D. Gray menemukan banyak fakta mengenai media televisi korporat (terutama di Amerika Serikat). Peristiwa-peristiwa dunia yang kerap kita saksikan lewat berita televisi telah dipelintir, dimanipulasi dengan kebohongan, bahkan tipuan. Media korporat Amerika telah mengalami pergeseran dari sarana yang melaporkan berita aktual menjadi mesin propaganda yang setia mendukung presiden dan pemerintah AS, terlepas kebijakan presiden tersebut keliru maupun benar.

Dalam buku ini, Gray misalnya memaparkan kebobrokan media Amerika yang berprestasi menyelamatkan George W. Bush sehingga lepas dari pelanggaran serius atas undang-undang dan hukum internasional. Tidak pernah ada satu pun investigasi serius yang dilakukan untuk menangani perilaku Bush yang tak kenal hukum walaupun sudah banyak bukti yang memberatkannya.

Sebelum invasi ke Irak, pemerintahan Bush mengklaim bahwa Muhammad Atta (terdakwa pimpinan serangan 11 September) bertemu dengan pejabat intelijen Irak di Praha. Pertemuan itu diduga sebagai bukti adanya kaitan antara Saddam dengan Al-Qaeda. Walaupun presiden Ceko menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar, pejabat pemerintahan Bush tetap bersikeras menjadikan pertemuan tersebut sebagai alasan untuk melancarkan perang. Maka terjadilah perang itu.

Dua tahun kemudian, lebih dari 1.700 pasukan sekutu gugur, puluhan ribu luka-luka. Sementara itu, di pihak Irak terjadi kematian hampir 100 jiwa tiap minggunya. Meski tak ada data resmi, diperkirakan puluhan ribu jiwa telah menjadi korban dan media berita tetap bungkam.

Selain tidak memberikan laporan akurat mengenai jumlah korban, media Amerika juga tidak pernah menginformasikan tentang kerusakan alam, properti serta penderitaan rakyat Irak. Mereka hanya mempublikasikan “kejayaan” serdadu Amerika sambil membiarkan nasib penduduk sipil yang terbunuh hampir setiap harinya. Kebanyakan warga Amerika hidup dalam ilusi bahwa perang tidak banyak menimbulkan pertumpahan darah dan  kerusakan. Perang di mata media AS adalah perjuangan menegakkan demokrasi. Mereka agak sulit menyadari bahwa senjata penghancur, bom, rudal, dan tomahawk mereka telah merenggut jutaan nyawa manusia. Kondisi yang bahkan sangat jauh dari prinsip HAM dan demokrasi–yang konon dijunjung tinggi negara Amerika .

Lewat fakta-fakta meyakinkan yang disajikan buku ini, pembaca diajak menelusuri betapa hebatnya media Amerika memanipulasi pikiran masyarakat melalui “berita” yang yang mereka sajikan. Buku yang di Indonesia diterbitkan dan diterjemahkan oleh UFUK Press ini sangat layak dibaca oleh siap saja, khususnya pemerhati media. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengurangi kenyamanan membaca  buku ini. Pertama, seperti saya jumpai di beberapa buku UFUK yang lain, spasi dan font yang digunakan terlalu besar dan renggang sehingga mengesankan “asal tebal”. Barangkali strategi ini menjadi cara penerbit memaksimalkan keuntungan. Kedua, buku yang ditulis Gray ini seolah terlalu bersemangat dalam penyajian data-data sehingga sistematika dan elaborasi analisisnya kurang runut dan mendalam. Ketiga, menjadi agak aneh dan terkesan asal comot ketika bagian terakhir buku ini secara utuh memasukkan prinsip 9 elemen jurnalisme dari Kovach dan Rosenstiel sebagai parameter menilai etika media. Ironisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pertanyannnya, apakah ini tambahan dari editor atau versi penulis aslinya?  Seharusnya bahasan etika tersebut bisa diintegrasikan lebih smooth.

Media Amerika, Separah Itukah?

Di luar buku Gray, para wartawan maupun akademisi bidang jurnalistik rata-rata berkomentar buruk tentang media massa di Amerika Serikat (AS). ”Pers Amerika sedang menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakatnya, ” tutur Tom Baxter, redaktur di The Atlanta Journal-Constitution. Hal serupa juga diungkapkan wartawan dari Associated Press, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, The Sacramento Bee, Chicago Sun-Times, Athens Banner Herald, Sacramento News & Review, dan The Washington Times (Masha, 2006).

Hal itu juga diakui Robert Dietz dari Committe to Protect Journalists. Bahkan ia menyebut jaringan televisi kabel CNN sebagai pabrik berita. Nada paling minor ditujukan ke jaringan televisi Fox milik Rupert Murdoch. Namun mereka mengakui, dari semua ragam media, media cetak paling bisa dipercaya.

Mengapa krisis ini bisa terjadi? Barangkali ungkapan paling lugas dikemukakan Robert W McChesney. Melalui bukunya yang berjudul The Problem of the Media: US Communication Politics in the Twenty-First Century, ia menilai bahwa pers AS memasuki fase the age of hyper commercialism sehingga jurnalisme sedang berada pada situasi krisis yang luar biasa. Berita telah menjadi komoditas dan profesionalisme wartawan berhadapan dengan kontrol perusahaan. Tentu saja hal itu karena perusahaan selalu melihat sisi keuntungan bisnis, sedangkan pers selalu melihat dari sisi kepentingan publik. Padahal, saat ini, 75 persen pendapatan perusahaan diraup dari iklan. Pers memang dalam dilema.

James T Hamilton, dalam bukunya yang berjudul All the News That’s Fit to Sell: How the Market Transforms Information into News (Semua Berita yang Layak Jual: Peran Pasar dalam Mengubah Informasi Menjadi Berita), menegaskan peran bisnis dalam jurnalistik. Judul buku itu sendiri menyindir motto The New York Times, yaitu All the News That’s Fit to Print (Semua Berita yang Layak Cetak).

Hal itu makin menegaskan tekanan kepentingan bisnis dalam pemberitaan. Karena itu Hamilton mengajukan pertanyaan, siapa sebenarnya yang membunuh berita? Melalui riset yang tekun dengan menyajikan isi koran-koran di AS sejak dulu hingga kini, ia menggambarkan perjalanan pers AS yang dari waktu ke waktu memuat berita yang sesuai tuntutan pasar. Pada akhirnya pasar yang membuat agenda setting media massa.

Jadi, masihkah kita percaya dengan media Amerika?

Data Teknis:

Judul: Dosa-Dosa Media Amerika

Penulis: Jerry D. Gray

Penyunting: Leinovar

Penerbit: Ufuk Press

Tahun terbit: 2006

Halaman:251+xxvii


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Komnas HAM, Lahir dan Tumbuh dalam Ironi

Judul  Buku :

  • KOMNAS HAM 1998-2001: Pergulatan dalam Transisi Politik
  • KOMNAS HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme

Penulis : Cornelis Lay, Pratikno, dkk

Penerbit : FISIPOL UGM
Cetakan : Pertama, Juni 2002

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Mengamati peta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks transisi politik Indonesia, rasanya belum lengkap jika tidak menyoroti sepak terjang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ada nuansa ironi yang sangat kental mewarnai dinamika perjalanan Komnas HAM selama ini. Dari kelahirannya yang kontroversial hingga kiprahnya yang selalu menjadi pertanyaan publik. Dibentuk tahun 1993 oleh Orde Baru saat rezim otoritarianisme masih kuat menggurita, Komnas HAM justru menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kekhawatiran masyarakat dengan “status” Komnas HAM sebagai badan bentukan negara yang dekat dengan kepentingan penguasa sirna berkat kinerja yang mampu menjadi motor penggerak bagi penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM telah mendobrak ketimpangan struktural di bidang HAM pada masa itu.

Sayangnya, setelah reformasi bergulir tahun 1998, terjadi kemandulan dalam diri Komnas HAM. Bukannya peningkatan performance, malah terseret dalam pusaran fragmentasi politik nasional, semakin tidak mandiri dari negara. Puncaknya, tidak mampu membangun signifikansinya dalam penegakan HAM. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu arena baru pertarungan politik yang strategis bagi kelompok-kelompok yang ada di luar Komnas HAM. Sebaliknya, para anggota Komnas HAM juga membangun patronase politik ke dalam faksi-faksi politik di institusi negara. (hlm vi). Akibatnya, Komnas HAM kehilangan ruhnya di saat sistem politik negara semakin terbuka dan otoritarianisme penguasa tak lagi perkasa.

Buku “Komnas Ham 1998-2001: Pegulatan dalam Transisi Politik”  merupakan paket bersambung dari buku sebelumya, yakni “Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme”. Keduanya mengupas perjalanan panjang Komnas HAM dengan berbagai tinjauan konstelasi politik yang terjadi saat kronologi peristiwa berlangsung.

Bedanya, pada buku “logi” ke-dua yang ditulis oleh dua pakar ilmu pemerintahan dari UGM beserta enam penulis pendukung lainnya ini mencoba lebih jauh bercerita tentang sejumlah ironi Komnas HAM di tengah isu-isu transisi politik pasca kejatuhan Soeharto. Termasuk analisis kinerja Komnas HAM dalam wilayah mikro dan non politis. Juga beberapa “pekerjaan rumah” lembaga itu yang tak jelas kapan selesainya, seperti konflik Maluku, Sampit, Tri sakti Semanggi, dan Timor-Timur.

Dalam wilayah makro dan politis, Lay dan Pratikno membeberkan catatan-catatan kritisnya atas maju-mundurnya kinerja Komnas HAM antara tahun 1998 hingga 2001. Pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada tim ad hoc yang kemudian disebut KPP HAM, hasil bentukan Komnas HAM untuk menangani beberapa kasus misalnya KPP HAM Timor Timur, KPP HAM Abepura Papua, KP2M HAM Maluku, KP3T HAM Tanjung Priok, KPP HAM Sampit, KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II.

Satu lagi persoalan krusial dan mendasar, yaitu kenyataan bahwa Komnas HAM masih mempunyai limitasi dari sudut legal. Walaupun mendapat mandat yuridis yang lebih besar dalam UU No.39/1999 dan UU No.26/2000, namun Komnas HAM secara faktual belum mampu melaksanakan hasil rekomendasinya, apalagi menggugat. Akhirnya, hasil-hasil kerja Komnas HAM terpaksa berhenti pada rekomendasi. Ironisnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM seringkali tidak dilaksanakan oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang. Tentu ini menjadi problem besar penegakan hak asasi manusia di Indonesia. (hlm 193)

Kekuatan utama dari buku ini sebenarnya terletak pada elaborasi pengungkapan fakta yang bersumber dari penelitian lapangan selama lima bulan di paruh akhir tahun 2001. Data-data yang ditampilkan menjadi basis ketajaman analisis. Sehingga secara sepintas, gaya penulisan buku ini lebih mirip laporan penelitian akademis sejenis skripsi maupun tesis. Hanya format-sistemiknya saja yang berbeda, yakni dengan sedikit sentuhan bahasa populer.

Walaupun demikian, penguatan relevansi teoritik mendalam berdasarkan kajian pustaka tetap menjadi pisau analisis dalam mengidentifikasi masalah kelembagaan, proses perubahan format kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan agenda kerja Komnas HAM dalam format politik baru secara holistik.

Buku setebal 305 halaman ini tersusun atas enam bab, yaitu bab I yang berisi penggambaran perubahan suhu politik yang berlangsung di Indonesia antara tahun 1993-1998 dalam perbandingannya dengan periode pasca Soeharto (1998-2001), Bab II memaparkan apa dan bagaimana unsur-unsur perubahan politik yang dimaksud dalam baba sebelumya. Bab III memaparkan implikasi perubahan politik yang membawa pelebaran isu dalam dua level; isu HAM dan aktor pelaku pelanggran HAM. Bab IV menyajikan bagaimana Komnas HAM menempatkan diri dalam fragmentasi politik di level makro nasional.

Sedangkan prestasi dan kegagalan yang telah diraih Komnas HAM dipaparkan secara detail dalam bab lima. Terakhir bab VI menjadi semacam konklusi dan clue bagi persoalan yang dihadapi Komnas HAM sejalan uraian bab-bab sebelumnya.

Pada buku sebelumnya, yang secara fisik jumlah halamannya lebih tipis (184 halaman) terdiri dari tujuh bab. Bab I merupakan pengantar awal yang menjelaskan metode dan sistematika penulisan buku ini. Bab II berisi tinjauan tentang represi politik dan korporatisme negara terhadap hak asasi manusia. Bab III menelaah berbagai fenomena politik internasional dan domestik terhadap eksistensi Komnas HAM. Pada Bab IV sejarah Komnas HAM didedah secara eksploratif. Bab V dan VI melihat kiprah dan performance Komnas HAM dalam penananganan berbagai kasus HAM. Terakhir pada bab VII dibahas kendala dan prospek penegakan HAM, termasuk kinerja Komnas HAM yang bergerak dari pesimisme menuju optimisme.

Sayang, tulisan di dua buku ini tidak banyak menyinggung perbandingan dengan konteks penegakan HAM di negara–negara lain—terutama di negara yang sedang mengalami tarnsisi seperti Indonesia—Padahal komparasi seperti itu biasanya selalu menjadi ciri khas buku-buku politik yang ditulis para pakar dari kalangan akademisi.

Terlepas dari sedikit kekurangan itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi khazanah penegakan HAM di tanah air, juga sebagai wacana kontemplatif dalam mendiskusikan bagaimana Indonesia mampu terlepas dari predikat sebagai negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Pelarangan Buku dan Pemasungan Demokrasi

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

 

Sejarah tidak pernah lupa, fasisme yang berujung pada gerakan Nazi di Jerman awalnya lahir dari kebijakan pelarangan buku. Saat itu, buku yang dicurigai berseberangan dengan paham fasisme dilarang beredar. Penulis dan penerbit yang dianggap berseberangan dengan ideologi penguasa kena cekal, bahkan sebelum buku itu diterbitkan. Kondisi pelarangan bagi buku-buku yang dianggap subversif ini berlangsung lama dengan eksalasi yang terus meningkat. Di bawah pimpinan Hitler, fasisme yang semula hanya mengedepankan sentimen nasionalisme akhirnya berkembang menjadi gerakan fanatisme rasial dan rasisme yang sangat sangat kuat, yakni Nazisme. Saking liarnya nasionalisme yang mereka yakini, tak hanya buku yang dibantai, melainkan bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah derajatnya.

Di negara yang menganut sistem politik demokrasi, selain media, buku merupakan salah satu saluran utama untuk menyuarakan kebebasan berpikir dan berpendapat. Kebebasan menulis dan mengakses buku menjamin hak publik untuk memperoleh informasi. Ironisnya, di penghujung tahun 2009 lalu, pelarangan terhadap sejumlah buku kembali terjadi di tanah air. Kelima buku yang dilarang beredar yakni: (1) “Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto” karya John Rosa; (2) “Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri” karya Cocratez Sofyan Yoman; (3) “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965” karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) “Enam Jalan Menuju Tuhan” karya Darmawan; (5) “Mengungkap Misteri Keberagaman Agama” karya Syahrudin Ahmad.

Sebagaimana disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Iskamto, buku-buku yang dilarang tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD 1945, dan Pancasila. Tidak disebutkan secara rinci bagian mana dari kelima buku itu yang mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan UUD ’45, dan Pancasila tersebut.

Sebelumnya pihak kejaksaan juga telah melakukan pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejagung secara resmi melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang itu antara lain “Kronik Sejarah untuk SMP” karya Anwar Kurnia, penerbit Yudistira, “Sejarah I “untuk SMA karya TB Purwanto dkk, dan buku-buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.

Buku Sejarah Kurikulum 2004 yang dilarang memuat peristiwa Pemberontakan PKI tahun 1948 dan Pemberontakan tahun 1965 yang hanya mencantumkan Gerakan 30 September tanpa menyebutkan keterlibatan PKI. Pelarangan edar bagi buku sejarah itu dilakukan setelah penelitian buku sejarah kurikulum 2004 oleh Tim Clearing House Kejaksaan Agung yang beranggotakan berbagai elemen di antaranya Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kebudayaan.  Penelitian buku Sejarah kurikulum 2004 itu adalah atas permintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo (Antara News, Selasa, 13 Maret 2007).

Pelarangan buku merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sebuah pembredelan bisa diibaratkan dengan aborsi yang dipaksakan sehingga membunuh generasi yang akan dilahirkan. Pembredelan juga memperlihatkan bahwa cara berpikir masyarakat tengah dikontrol, diarahkan, dibatasi, bahkan dimandulkan. Alih-alih mengantisipasi ancaman polemik dan ketertiban umum, pelarangan buku mengindikasikan paranoia penguasa atas ancaman kepada kekuasaan yang sedang berjalan.

Tindakan represi ini juga memperlihatkan ketidakpekaan aparat Kejagung akan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945, termasuk  UU Pers No. 40 tahun 1999 yang antara lain bertentangan dengan pasal 6 yang  menegaskan: 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan; 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pelarangan buku di Indonesia bukan hal baru di Indonesia terlebih di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sejarah mencatat bahwa di masa-masa awal-awal terbentuknya Orde Baru pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara membabi buta, terutama paska peristiwa G30S. Tiga bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya dari 87 pengarang yang dituduh beraliran Kiri. Jadi saat itu dan bahkan hingga kini pelarangan buku bukan sekedar karena isinya melainkan karena ‘alasan politis’ yang ditujukan kepada penulis, penerbit, dan bahkan editornya.Selain itu di masa itu terdapat juga sebuah keputusan yang menyatakan bahwa ada 21 pengarang yang bukunya harus dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diketahui berapa total jumlah buku yang dinyatakan terlarang, tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan terlarang.

Pelarangan buku oleh kejaksaaan ini sesungguhnya dilegitimasi dalam dua peraturan. Pertama, Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Meurut pasal 1 ketentuan tersebut, jaksa Agung Berwenang melarang berrdarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Kedua, Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan pasal 30 yang menugasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran.

Sepanjang kedua undang-undang tersebut tidak direvisi atau dihapuskan, kemungkinan pelarangan buku akan terjadi lagi. Seharunya jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan isi buku, bisa menempuh lewat jalur pengadilan, bukan pengekangan dengan pelarangan sepihak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkompeten menyusun regulasi, hendaknya memiliki pandangan yang demokratis dan berkeadilan bahwa melindungi masyarakat tidak harus menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat pelarangan buku.

Di sisi lain, masyarakat harus berani mengambil langkah strategis guna untuk menyikapi pelarangan buku yang terjadi di tanah air melalui beberapa tuntutan kepada pemerintah: (1). Menjamin tidak terganggunya hak publik atas informasi (2). Mencabut kembali pelarangan 5 buku dan buku-buku lainnya (3). Menghapus regulasi yang berorientasi pelarangan buku (4). Menggugat regulator (pemerintah dan apparatusnya) yang telah melakukan  pelarangan buku. (5) Perlu dilakukan juducial review dan legislative review atas Materi Undang-undang Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, khususnya pasal 30 yang membatasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran.


[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

[2] Dimuat di Harian Bernas,  15  April 2010.


Hiper Moralitas: Membongkar Kekerasan Lewat Bahasa (A Book Review)

Judul Buku : Hiper Moralitas: Mengadili Bayang-bayang
Penulis  : Yasraf Amir Piliang
Editor : Surgana
Penerbit : Belukar Budaya Yogyakarta
Cetakan : I , Mei 2003
Tebal : 176 halaman

Apa jadinya jika bangsa Indonesia terjerumus dalam situasi di mana batas-batas antara benar dan salah, baik dan jahat, moral dan amoral menjadi kabur dan simpang siur? Yang ada di sana hanyalah masyarakat yang mencari keadilan lewat “bahasa kekerasan”, seperti penjarahan, pembakaran, pembunuhan, pembantaian, dan penghancuran.

Kondisi bangsa yang memprihatinkan inilah yang ingin diangkat Yasraf Amir Piliang dalam kumpulan tulisannya berjudul “Hiper Moralitas: Mengadili Bayang-bayang”. Digambarkan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berada dalam garis abu-abu, titik ambiguitas, “ketidakpastian moral” (intermedinancy of moral), yang oleh Yasraf, meminjam istilah Goerge Bataille, disebutnya sebagai Hiper Moralitas (hyper morality). Kondisi ketika ukuran-ukuran moral tidak dapat dipergunakan lagi. Yang ada adalah situasi yang melampaui batas-batas good and evil.

Tanda-tanda keruntuhan moral itu direpresentasikan melalui aksi-reaksi kekerasan dalam masyarakat. Dari cara melakukan, menyelesaikan dan memandang kekerasan itu dari sudut pandang nilai-nilai (sosial, budaya, keagamaan). Merosotnya moral yang terjadi bahkan tidak pernah dibayangkan oleh akal karena telah melampaui batas ukuran bangsa yang beradab. Pun di mata dunia, lanskap moralitas kebangsaan kita telah didominasi unsur-unsur kebobrokan yang kronis. Predikat buruk mencapai nomor satu untuk banyak hal. Sebutlah rankingisasi korupsi, kolusi, pengangguran, pelanggaran hak cipta hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM), semuanya menunjukkan angka-angka yang memprihatinkan.

Terlepas dari perdebatan tentang parameter atau indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur proposisi di atas, fakta demikian tentu sangat mencoreng muka bangsa Indonesia yang selama ini selalu mengklaim label identitasnya sebagai bangsa yang bermoral tinggi.

Sebenarnya tak ada yang baru dari buku “Hiper Moralitas: Mengadili Bayang-bayang”. Seperti tulisan-tulisan Yasraf pada umumnya, tema yang ditawarkan pun masih berkutat dalam wilayah mainstream. Bercerita tentang realitas sosial di masyarakat yang sarat dengan berbagai konflik. Lewat sisi-sisi lain dari realitas itu digali makna baru, kemudian dicari jalan keluarnya. Klise. Nilai kurang membicarakan “Hiper Moralitas : Mengadili Bayang-bayang” barangkali akan bertambah setelah melihat kenyataan bahwa buku ini “hanya” merupakan comotan tulisan-tulisan lepas Yasraf di harian Kompas selama tiga tahun, kurun 1998 hingga 2001. Konsekuensi dari kumpulan tulisan seperti ini adalah terjadi banyak pengulangan. Dan sejujurnya harus diakui, analisis ilmiah dari wacana-wacana yang diangkat dalam buku ini terasa kurang “menggigit”, cukup jauh bila harus menandingi “kedahsyatan” dua buku Yasraf sebelumnya, “Sebuah Dunia yang Dilipat” (1998) dan “Sebuah Dunia yang Menakutkan” (2001).

Namun ada satu hal yang sangat menarik, bahkan luar biasa ketika persoalan-persoalan bangsa “dikawinkan” dengan postmodern style analysis yang kental dengan warna-warni baru kebahasaan, seperti ungkapan, frasa-frasa, dan istilah. Seakan-akan kita diajak berkenalan dengan bahasa masa depan atau bahasa alien yang sama sekali belum pernah kita kenal. Sebutlah istilah libidoshopy, horrorcracy, pornokitch, heteronomi, pseudoshopy, centraphobia, dan masih banyak lagi istilah-istilah “asing” yang membuat dahi kita berkerut . Bukan tanpa resiko memang. Pembaca terpaksa harus mengernyitkan dahi, apalagi pembaca awam. Kita dipaksa melakukan pembacaan situasi sosial, politik, hukum ekonomi lewat “bahasa”. Kita serasa terseret masuk dalam dunia baru yang serba melampaui (hyper) dan maya (virtual). Anehnya, setelah satu atau dua bab awal telah dibaca, kita dipaksa menyelesaikan kesuluruhan buku tanpa mengalihkan perhatian. Memang, bisa jadi bagi pembaca yang merasa alergi dengan gempuran istilah-istilah baru dalam buku ini, akan langsung menutup dan meletakkannya begitu saja. Tentu saja karena mereka tidak ingin menikmati penjelajahan dalam dimensi baru berbahasa. Ya, serasa ada ketidakbiasaan di sini. Tapi dari ketidakbiasaan itulah keluarbiasannya terpancar.

Walaupun bukan logi ke-tiga dari dua buku pendahulunya yang konon telah menjadi referensi wajib bagi pemerhati budaya kontemporer di Indonesisa, pada buku kumpulan artikelnya yang didedah ke dalam 7 bagian ini (termasuk prolog dan epilog), Yasraf masih menyergap pembacanya dengan narasi-narasi puitis yang terjaga irama-imajinatifnya. Tak hanya menimbulkan efek retoris, provokatif, ironis—bahkan cenderung sinis—istilah-istilah yang digunakannnya kadang liar dan ekspersif. Gaya bahasa seperti ini terasa sangat pas saat mengambarkan lanskap kebudayaan kontemporer yang memang sulit, abstrak, rumit, paradoksal menjadi mudah dipahami lewat perasaan dan imajinasi ketimbang lewat logika atau rasio. Lihatlah beberapa istilah yang digunakan Yasraf dalam menilai kondisi keterpurukan bangsa ini misalnya, dengan sebutan “masyarakat sakit, “masyarakat gila”, “chaos society”, dan sebagainya.

Namun Yasraf tetaplah Yasraf yang berusaha membalut kerumitan dengan penguatan relevansi teoritik mendalam berdasarkan kajian teori-teori budaya yang ada. Nama-nama seperti Jean Baudillard, Frederich Nietzche, Julia Kristeva dan JF Lyotard kerapkali disebut ketika ia membutuhkan pisau analisis untuk membedah dan mengidentifikasi masalah–masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam ranah kajian budaya kontemporer secara holistik.

Seperti mozaik, buku ini mencakup banyak warna. Wacana demokrasi, otonomi, terorisme, pornografi dan seksulitas, kesenjangan ekonomi, kekerasan negara hingga kekerasan terhadap perempuan tersaji secara apik dan memikat. Daya tarik bukan pada kelengkapan mozaik yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lain, tetapi pada suspence, ending dan kadang solusi analitis yang ditawarkan dalam tiap gagasannya.

Kekuatan utama dari buku ini terletak pada elaborasi pengungkapan fakta yang bersumber dari kejadian-kejadian nasional tahun 1998-2001 melalui penggunaan bahasa puitis. Sementara teori-teori sosial yang ditampilkan tetap menjadi basis ketajaman analisis. Secara keseluruhan, buku “Hiper Moralitas: Mengadili Bayang-bayang” ini lebih dari pantas untuk dibaca siapa saja. Banyak pesona yang akan memperkaya wacana kita. Silakan membuktikan!

Tentang Judul Itu… (Menyoal “Matinya” Ilmu Komunikasi)


Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Judul Buku : Matinya Ilmu Komunikasi
Penulis : St Tri Guntur Narwaya,
Tahun terbit : 2006.
Penerbit : Resist Book,Yogyakarta
Jumlah Halaman : 230 + xv.

Benarkah ilmu komunikasi telah mati? Pertanyaan sederhana ini akan mengantar kita pada diskusi panjang yang pasti tidak akan mudah menghasilkan satu kesimpulan akhir. Argumentasi banal dan eksperimentatif tidak cukup diajukan karena menyangkut “vonis” hidup-mati bagi eksistensi suatu ilmu, jika tidak mau dikatakan judgement tergesa atau bahkan sekadar kritik klise. Pertanyaan tentang masa depan ilmu komunikasi mengingatkan pada sebuah buku yang diterbitkan tahun 2006 karya St Tri Guntur Nurwaya berjudul ”Matinya Ilmu Komunikasi”.

Membaca buku karya Narwaya yang menggunkan kata “sihir” the death of… (matinya…) atau the end of… (berakhirnya…), mau tidak mau mengajak kita untuk membandingkan—paling tidak mengingat—buku-buku serupa yang lahir pada generasi awal seperti The End of History and the Last Man (1991) karya Francis Fukuyama atau The Death of Economics (1997) karya Paul Ormerod. Harus diakui, elaborasi kerangka teoretik dan data praksis buku-buku yang lahir pada generasi awal tersebut memang matang sehingga menjadi sumber rujukan ilmiah yang mumpuni, sekaligus secara industri laris di pasaran. Kesuksesan penjualannya mengilhami kelahiran buku-buku dengan instrumen judul serupa. Sayangnya, tak sedikit buku-buku yang lahir setelah kedua buku itu hanya menjadi epigon dengan pemikiran yang tidak tereksplorasi dengan baik.[2] Sekadar gambaran, pada generasi berikutnya, pakar PR sekelas Al Rise yang “hanya” menggunakan frasa The Fall of Advertising, The Rise of PR (2002) -belum sampai “maqom” the death of…- juga harus rela menghadapi gugatan paradigmatis serupa dari kalangan ilmuwan dan praktisi periklanan, meski fakta empiris berbicara, buku itu menjadi best seller dan tak sedikit yang mendukung argumentasinya.

Melihat kenyataan bahwa buku ”Matinya Ilmu Komunikasi” dikembangkan dari skripsi penulisnya, maka saya meyakini (dan berharap) penggunaan kata “matinya” pada sampul buku “Matinya Ilmu Komunikasi” hanyalah sebagai strategi marketing dalam konteks bisnis perbukuan guna menarik perhatian pembeli, tidak berpretensi untuk menyamai tesis “akhir sejarah” Fukuyama atau “kematian ilmu ekonomi”nya Ormerod (nama terakhir kerap disebut penulis dalam buku ini).

Sebelumnya, ada hal yang patut diapresiasi positif dari buku ini. Pertama, buku ini termasuk karya yang berani karena ditulis oleh seseorang yang kritis menggugat ilmu yang ditekuninya. Sebuah kondisi yang jarang ditemui karena kecenderungan yang ghalib berlaku, seseorang akan membela ilmu yang dipelajarinya, bahkan kadang dengan pembelaan yang membabi-buta. Kedua, ada gejala sangat positif ketika seorang pembelajar ilmu komunikasi pada level sarjana strata satu peduli dengan bangunan filsafat teoretik keilmuan yang kemudian ditelaah secara mendalam dalam skripsinya. Setidaknya ini membuktikan, tidak semua mahasiwa lebih tertarik meneliti dunia komunikasi dalam dimensi praktis-teknis (misalnya menyoroti aspek mikro media massa: news, views, advertising) dengan tujuan pragmatis: mempercepat kelulusan atau mengkaji sesuatu yang berpotensi menopang karirnya di industri komunikasi kelak setelah mereka lulus. Ketiga, nilai lebih berikutnya adalah sejarah penulisan buku ini yang konon lahir dari kegelisahan penulis terhadap anasir-anasir kemampanan. Ilmu komunikasi dinilai penulis merefleksikan kemapanan yang arogan. Ya, kemapanan sendiri seperti kata Kris Budiman (2003), mengukuhkan kekurang-ajaran karena selalu mengandung kepentingan bagi siapapun yang diuntungkannya.[3]

Namun, keberanian saja tidak cukup karena beban yang dipikul penulis dengan mengusung judul “matinya” tidaklah ringan. Terutama bagaimana penulis harus mendedah kronologi kematian ilmu komunikasi dalam rentang ruang dan waktu disertai pembuktian-pembuktian rasio yang memadai, sekaligus memberikan eksplanasi mendalam pada area atau lokus yang dijadikan topik buku (ilmu komunikasi).

Dengan membaca keseluruhan argumentasi penulis dan pemaparan bab demi bab dalam buku ini, justru terbersit sebuah kritik sederhana: judul Matinya Ilmu Komunikasi lebih sinkron seandainya diberi judul “Matinya Positivisme dalam Ilmu Komunikasi…..”—terlepas dari ranah ilmu komunikasi sendiri yang justru tidak banyak diulas—. Pun jika (sayangnya belum) materi tentang ilmu komunikasi dielaborasi lebih banyak dalam buku ini, tidak bisa begitu saja menafikan perkembangan kontemporer dunia komunikasi yang ada saat ini, baik sebagai kajian (art) maupun ilmu (science). Elaborasi ini sangat perlu mengingat di berbagai belahan dunia (yang merdeka mengembangkan paradigma keilmuan secara dinamis dan terbuka), ilmu komunikasi justru sedang mengalami perkembangan, terutama jika dilihat dari objek formal dan objek materialnya yang kian meluas dan variatif. Jadi rasanya kurang pas jika ilmu komunikasi saat ini dianggap mapan, apalagi stagnan pada pijakan paradigma positivisme.

Sebuah pertanyaan lain yang menggelitik kemudian muncul: Apa salahnya dengan positivisme sebagai paradigma? Tidak ada bantahan memang bahwa dalam sejarahnya, dosa terbesar positivisme adalah kontribusinya memacetkan ilmu sosial. Namun perlu disadari juga bahwa suatu teori atau perspektif hanya menangkap kebenaran atas fenomena secara parsial dengan terlebih dulu mengabaikan kebenaran lainnya. Littlejohn (2003) misalnya menegaskan, studi ilmiah (positivisme) dan studi humanistik (fenomenologis-kritis) tidaklah saling meniadakan, namun seharusnya saling melengkapi.

Jika kita mendudukkan paradigma dalam kerangka egalitarian dan tidak hegemonik, semua paradima memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi jika ditelisik dari konteks sejarah kelahiran paradigma, tentu suatu paradigma mewakili zaman keemasan masing-masing. Paparan komprehensif seperti inilah yang tidak dijumpai dalam bukui ini. Paradigma kritis dan konstruktivis yang dalam pandangan penulis menjadi dewa penyelamat dari kematian ilmu komunikasi, seolah tanpa cacat dan cela, apalagi kelemahan.

Kelemahan Argumentasi

Jika dipetakan secara kasar, argumentasi penulis untuk mendukung tesisnya atas kematian ilmu komunikasi yang ada dalam buku ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dosa-dosa Positivisme

Kritik dan hujatan terhadap positivisme mendominasi uraian dalam buku ini. Bab I (bagian akhir), Bab II, bab III, dan bab IV dipenuhi dengan analisis atas kemacetan ilmu-ilmu sosial akibat berpijak pada positivisme. Menjadi agak klise ketika positivisme secara membabi buta disalahkan dalam konteks penbicaraan ilmu-ilmu sosial saat ini, karena sejak lama pun pemerhati ilmuwan sosial sudah mengendusnya. Harno Hardt adalah salah satu ilmuwan yang resah atas dominasi tradisi positivisme dalam penelitian ilmu sosial (Hardt, 1979).[4]

Di barat, positivisme mulai surut setelah mencapai zaman keemasannya tahun 1970-an, digantikan oleh pendekatan-pendekatan alternatif yang humanistik, seperti fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, dramaturgi, hermeneutika, semiotika, historis, teori feminis, Marxisme Sartian, kritis, konstruktivisme, dsb. Di Indonesia, sejak era reformasi membawa kebebasan berpikir dan berkespresi, paradigma positivisme mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma alternatif kontemporer yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian mahasiswa di berbagai jurusan komunikasi di tanah air.[5]

Terlepas dari dosa-dosa positivisme, ancaman serius bagi ilmu sosial, baik ancaman kemandegan ataupun kematian, menurut saya terletak pada tiga hal, pertama; krisis ilmu sosialnya sendiri, kedua; pada krisis ilmuwan sosialnya, ketiga: kemanfaatan emansipatoris ilmu itu bagi masyarakat dalam menjelaskan fenomena kehidupan mereka sehari-hari. Simplifikasinya, ketika ilmu tersebut dan ilmuwan sosialnya memiliki keterbukaan terhadap alternatif paradigma lain dan mensinergikan berbagai paradigma yang baru serta relevan dengan kebutuhan mencerdaskan masyarakat, maka selesailah krisis itu.

2. Stagnasi Metodologi

Tak bisa dimungkiri, jka kita melihat relitas penelitian komunikasi yang berkembang di Indoensia lebih banyak diwarnai dengan campur tangan pendidik, dalam hal ini dosen. Pilihan metode penelitian komunikasi tidak banyak bersumber dari kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian, namun lebih banyak ditentukan oleh pengarahan dosen ketika membimbing skripsi, sesuai dengan kadar keilmuan yang dimilikinya, celakanya dosen-dosen yang tergolong konservatif menkankan pentingnya paradigma positivisme digunakan dalam penelitian, sebagaimana yang mereka peroleh sewaktu kuliah zaman lampau.

Andre Hardjana melihat pendidikan komunikasi di Indonesia terjebak dalam proses inbreeding. Para dosen larut iklim akademik yang kaku dan cenderung mengajarkan apa yang sudah dipelajari dalam iklim yang sama. Perkembangan-perkembangan baru, baik dalam teori dan metodologi ilmu komunikasi kurang diperhatikan.[6]

Saya melihat gejala itu sudah jauh berbeda saat ini. Tidak sedikit (Untuk tidak menyebut banyak) pendekatan-pendekatan alternatif-humanistik (terutama fenomenologis dan kritis)  dijadikan metode standar dalam penelitian komunikasi. Sudah jauh berkurang pendekatan kuantitatif murni dengan rumus-rumus statistik yang terkesan kaku .

Sekadar bukti, seorang teman dosen di sebuah PT di Yogyakarta bercerita, ia merasa jenuh membimbing skripsi mahasiswanya yang selama lima tahun terakhir seragam mengunakan pendekatan kritis, terutama semiotika dan wacana kritis. Ia menyebutnya sebagai tren dan zaman keemasan paradigma kritis. Ia pun tidak yakin ke depan tren ini akan terus bertahan.

Gejala di sebuah PT di Lampung justru menunjukkan keunikan, mahasiswa di sana mulai jenuh dengan metode kauntitatif dengan mereka tertarik menggunakan metode-metode baru yang tergolong kritis, buku-buku tenatng analisis wacana, framing, semiotika, pun laris di sana. Walhasil kelompok dosen yang dinamis pun berusaha untuk mengikuti kemauan mahasiswa dan tidak ingin ketinggalan mengikuti perkembangan teraktual motode-metode kritis tersebut lengkap dengan varian-varian barunya .

Satu hal yang patut dicatat adalah keterbukaan ilmu komunikasi terhadap ilmu-ilmu lain. Dalam ilmu komunikasi tidak dikenal, meminjam istilah Immanuel Wallerstein kompatremenisasi (pengotak-kotakan) ilmu sosial. Riset mahasiswa komunikasi tak lagi aneh ketika menggunakan psikoanalisis, analisis arkeologi, atau etnografi. Lagi-lagi kuncinya ada di keterbukaan dosen pembimbingnya.

3. Kesenjangan Teori-Praktik dan Ketertundukan pada Ideologi Pasar

Di Indonesia, gejala kerapuhan ilmu di bawah bayang-bayang ideologi pasar hampir terjadi di semua disiplin ilmu. Dunia kampus sejak lama disinyalir menjadi menara gading yang hanya memberi sentuhan apresiasi akuarium kaca bagi pembelajarnya, tanpa bisa menyentuh langsung kehidupan ikan-ikan di dalamnya.

Ideologi pasar di mata penulis buku ini juga dianggap turut membunuh ilmu komunikasi karena ideologi itulah yang di“imani” mahasiswa ketika belajar ilmu komunikasi. Padahal dengan melihat tren pendidikan ilmu komunikasi yang ada di Indonesia saat ini, kita bisa memetakan orientasinya: apakah praktis, teroitis, atau setengah-setengah (gabungan keduanya). Terlepas dari lembaga pendidikan yang dalam praktiknya tidak konsisten, ada determinasi yang jelas ketika mahasiswa belajar di jurusan komunikasi dengan jenjang DI, DII, DIII, S1 dst.

Saya tidak ingin terjebak pada dikotomi teori dan praktik ke dalam dua kutub, karena dua-duanya bisa saling melengkapi. Soal mana yang mendominasi, tentu menjadi persoalan lain dengan melihat kepentingan dan aktor di baliknya. Prinsipnya, semua berangkat dari pilihan individu pembelajarnya. Meski sejauh ini harus diakui janji-janji pasar tetap menjadi pertimbangan utama yang diikuti kebanyakan mahasiswa.

Realitas terkini menunjukkan, di beberapa kampus, terutama kampus negeri, sudah mulai memperjelas kurikulum pendidikan komunikasi yang ditujukan untuk menjembatani kebutuhan mahasiswa, apakah mereka memilih hendak menjadi praktisi yang “lebih banyak bisa” atau menjadi akademisi yang “lebih banyak tahu”. Sekadar contoh, di Jurusan Komunikasi UGM misalnya, sejak tahun 2002, mahasiswa bisa memilih untuk mendalami konsentrasi media, perspektif media, atau supporting media. Pilihan ini berimplikasi pada bobot teori dan praktik yang diberikan.

4. Kepentingan Tersembunyi

Di bab I buku ini banyak diulas mengenai peran kekuasaan dalam mencemari ilmu pengetahuan. Kepentingan kekuasaan dan ideologi di balik ilmu pengetahuan ini disinyalir penulis berkontribusi menghegomi sampai tataran sublim (ruang-rung ketidaksadaran) manusia (hal. 11).

Dalam konteks keilmuan komunikasi, lagi-lagi penulis berargumentasi dengan sesuatu yang sebenarnya sudah lazim diketahui oleh pembelajar komunikasi yang mendalami studi teks, bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya ditunggangi oleh banyak kepentingan. Judgement inilah yang kiranya belum memberikan kebaruan proposisi sampai pada konklusi kematian ilmu komunikasi.

5. Kemandegan Perkembangan Ilmu Komunikasi

Objek formal dan material ilmu komunikasi terus berkembang karena  kompartemensiasi (pengotak-kotakan ilmu) sudah lama ditinggalkan. Sebenarnya kisah ilmu sosial yang sok ekslusif semacam itu boleh dikatakan sisa-sisa warisan dari apa yang terjadi di Eropa pada paruh kedua abad XIX, yakni gugatan terhadap ilmu–ilmu sosial yang kemudian meniadakan pembedaan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam labelisasi disiplin ilmu-ilmu tertentu.

Awalnya kajian ekonomi-politik, sosiologi politik, sosiologi historis misalnya, ditolak sebagai disiplin ilmu, dengan argumentasi bahwa negara dan pasar beroperasi dengan logikanya sendiri-sendiri yang memang berbeda dan tidak dapat dipertemuikan secara konseptual karena perbedaan frame perspektif. Untunglah, keadaan tersebut hanya bertahan hingga kurun waktu tahun 1945an. Seiring dengan adanya berbagai perubahan perubahan masayarakat secara mondial, ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat itu semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekadar melibatkan berbagai disiplin ilmu/multidisipliner, tetapi juga lintas disiplin/interdisipliner, sebutlah kajian wilayah (area studies), kajian perempuan (women studies), kajian kebudayaan (cultural studies), kajian hak asasi manusia (human rights stuidies) dan sebagainya. Pendeknya, jika  sebelum tahun 1945 terjadi divergensi ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kini terjadi konvergensi.

Tentunya munculnya disiplin ilmu-ilmu yang pernah tersekat-sekat secara kaku, namun semakin bersinggungan satu-sama lain dalam bentuk kajian atas subject matter tertentu, tidaklah lepas dari berbagai fenomena yang ada di dalam masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks ilmu komunikasi, pendidikan jurnalisme misalnya, yang awalnya menggelorakan pentingnya jurnalisme profesional pada perkembangannya dinilai terlaku kaku dan tidak berpihak pada kepentingan publik yang tertindas sehingga melahirkan konsepsi new journalism, dengan berbagai pendekatan baru, misalnya jurnalisme damai, jurnalisme sensitif gender, jurnlisme publik, dan lain-lain yang menolak klaim objektivitas sebagaim satu-satunya kebenaran.

Munculnya new media juga menyebabkan perlunya ilmu ”baru” komunikasi untuk melihat gejala apa yang sebenarnya terjadi. New media dan cyberspace menjadi objek baru dalam kajian komunikasi yang sekali lagi menjauhkan ilmu komunikasi dari stagnasi.

Beberapa Catatan

Selain beberapa kelemahan argumentasi di atas, terdapat beberapa kekurangan lain dalam buku ini, menyangkut beberapa poin, di antaranya:

1. Taksonomi

Pembahasan tentang sejarah kelahiran komunikasi dan bagaimana perkembangan ilmunya yang sejak awal justru bercampur aduk dengan disiplin ilmu-ilmu lain juga tidak dibahas dalam buku ini. Penulis lebih banyak berputar-putar dengan sejarah positivisme. Seharusnya, penulis menampilkan dialektika bagaimana ilmu komuniaksi sebenarnya lahir dan tumbuh sebagai ilmu yang masih “muda” dan diturunkan dari berbagai disiplin ilmu yang lain, sebutlah psikologi, sosoiologi, filsafat, ekonomi, bahkan matematika. Dan bagaimana para pencetus kelahirannya menggabungkan berbagai pendekatan. Dari perspektif lain, bisa juga dilihat ketidakpercayaan diri ilmu komunikasi yang gersang akan teori karena tidak memliki grand theories, melainkan teori-teori yang parsial dan partikularistik sesuai dengan realitas komunikasi yang sangat rumit.[7]

Penulis lebih banyak mendudukkan ilmu komunikasi pararel dengan ilmu sosial. Singkat kata fokus yang menukik pada pembahasan ranah keilmuan komunikasi boleh dikatakan terlalu sedikit. Pembahasan pada bab IV misalnya, dengan panjang lebar menelaah paradigma ilmu pengetahuan, namun tidak menjelaskan dengan gamblang hubungan paradigma dan kematian ilmu komunikasi.

2. Setting ruang-waktu

Dalam paparan penulis, belum jelas yang dimaksudkan kematian ilmu komunikasi (kalau ilmu komunikasi benar-benar mati) yang ada dimana dan kapan. Sedikit sekali bahasan mengenai lokus keilmuan komunikasi yang berkembang dalam tradisi Eropa maupun Amerika, juga perkembangan kontemporer di Asia atau Australia yang juga sedang booming.

Kalau kita bicara mengenai Indonesia saja, misalnya ada perbedaan yang cukup signifikan bagi ilmu komunikasi pada awal perkembangannya pada masa Orde Baru dan pascareformasi. Konstelasi politik mewarnai dinamika pendidikan komunikasi di tanah air. Di masa kejayaan Orde Baru, sikap kritis sebagai ciri khas intelektual telah hilang. Dosen seolah tidak mampu lagi meluruskan das sein (kenyataan) yang melenceng dari das sollen (keseharusan). Bahkan ada kecenderungan memanipulasi das sollen untuk melegitimasi das sein. Sklaven mentalitat telah mengubah tradisi akademisi kritis menjadi tradisi akademisi developmentalism. Kalangan ilmuwan sosial berhenti berpikir dan berdebat kritis. Mereka mengalami kemandegan dan statisme karena tenggelam dalam derap pembangunan yang gegap gempita.

Idy Subandy Ibrahim melihat riset-riset komunikasi pada zaman Orde Baru  lebih banyak berkutat pada pendekatan “kuno” dengan pendekatan linear. Tak jarang penelitian merupakan pesanan untuk menjustifikasi terhadap pesan-pesan pembangunan (developmentalism) yang menyokong keberlangsngan status quo. [8]

3.   Teknis

Dari aspek teknis kelemahan yang mencolok dari buku ini adalah sama sekali tidak adanya penyebutan sumber dari foto atau gambar yang ditampilkan. Saya mencatat, semua ilustrasi dalam buku ini, yang berjumlah buah 7 tidak disertai penulisan sumber/pemiliknya. Meskipun terkesan sepele, dalam tradisi akademik hal ini mengindikasikan kurangnya apresiasi terhadap sumber atau pemilik gambar/foto, apalagi jika mengambil dari internet. Pnecantuman sumber akan menunjukkan seberapa ingin kita mengapresiasi milik orang lain dan berapa besar kita menghargai pemikiran akademis.[9] Semoga di edisi mendatang, catatan ini menjadi bahan perbaikan.

Sekadar Kesimpulan

“Berputar-putar pada eksplanasi kegagalan positivisme memberi ruh pada ilmu-ilmu sosial”, inilah catatan utama yang menurut pengamatan saya menjadikan buku yang ditulis St Tri Guntur Nurwaya kurang sinkron antara judul dengan isinya. Saya pun merasa tetap perlu bertanya sekali lagi meski telah selesai membaca buku ini sampai tuntas; apakah benar ilmu komunikasi sudah mati? Saya kurang yakin…

Terlepas dari beberapa kekurangnnya, buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun, terutama untuk memperkaya wacana kritis pembacanya. Lebih-lebih sebagaimana harapan penulis dalam pengantar bukunya: menyadarkan kita untuk selalu membangunkan “ilmu pengetahuan” dari mimpi-mimpi absolutnya yang semakin mapan. Semoga.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

[2] Lihat Wisnu Martha Adiputra , “Mempertanyakan ‘Matinya’ Ilmu Komunikasi”, Buletin Polysemia, Edisi 3, Juli 2006, hal. 11.
[3] Kris Budiman, Semiotika Visual (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik dan YSC, 2003).
[4] Lihat Idi Subandy Ibrahim, “Matinya Ilmu Komunikasi”, Jurnal ISKI, Volume III, April 1999, hal. 4.
[5] Penggunaan pendekatan alternatif-humanis dalam penelitian komunikasi belum merata di semua juusan ilmu Komunikasi di Indonesia, meski demikian tren penelitian komunikasi linear sudah mulai ditinggalkan karena terkesan kuno dan kerap menyuguhkan hipotesis yang jenuh dan repetitif (pernah diteliti sebelumnya).
[6] Lihat Andre Hardjana, “Perkembangan Penelitian Ilmu Komunikasi di Perguruan Tinggi: Catatan Pendahuluan”, Jurnal ISKI Volume III, April 1999, hal. 9.
[7] Dance (dalam Tucker, et. Al., 1981: 278), sebagaimana dikutip Mulyana, Op. Cit., hal. 23.
[8] Ibrahim, Op. Cit., hal. 2-3.
[9] Soal tidak adanya pencantuman sumber foto, catatan yang sama juga ditulis oleh Adiputra ketika meresensi buku “Matinya Ilmu Komunikasi”. Lihat Adiputra, Op. Cit., hal. 11.

Buku…Riwayatmu Dulu, Kini, (dan Nanti…)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Orang boleh berkoar-koar apa saja tentang kehebatan new media dengan segala sisi interaktif dan fungsi konvergensinya. Namun kemajuan peradaban yang sangat pesat dalam satu abad terakhir tetap tidak bisa menafikan satu instrumen penting bernama “buku”. Di tengah pergulatan media-media baru yang lekat dengan kecanggihan teknologi, buku tetap dipercaya mampu meniupkan ruh pengetahuan lewat lembar-lembaran kertas berisi tulisan. Dari benda kecil inilah peradaban dunia ber-evolusi.

Sejarah mencatat, diawali dari buku pertama bergenre sastra berjudul Odyssey (Homer, 800 SM), dunia percetakan mencari bentuknya. Sejarah percetakan tidak terlepas dari penemuan kertas dan perkembangan teknologi sistem cetak-mencetak di Cina dan Timur Tengah. Teknologi ini mulai mendunia ketika dikenalkan oleh orang-orang Arab yang berdagang ke Barat. Sejak dinasti T’ang di Cina, buku berkembang lewat kertas kayu dan lempengan besi yang terpisah-pisah (618-906 M). Metode Ini berlangsung hingga tahun 1455 M, saat Johannes Gutenberg dari Jerman merancang kembali mesin cetak yang fleksibel dan dapat dipindahkan (movable type).

Inovasi Gutenberg ini berpengaruh secara massif bagi penyebaran agama yang ditunjukkan dengan penggandaan Injil sejak tahun 1455. Dari kesuksesan pencetakan Injil, buku-buku lainnya terus diciptakan. Konon, pada tahun 1700-an, jumlah buku di seluruh dunia mencapai 2 juta judul. Berkembang 8 juta pada tahun 1800-an, dan terus meningkat pesat hingga saat ini.

Di Amerika Serikat, sejarah perkembangan cetak-mencetak diawali dari penggandaan buku-buku keagamaan. The Bay Psalm Book adalah buku pertama yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1640 oleh kaum misionaris ortodok di Massachusetts. Selain buku, pada awal perkembangan cetak mencetak di Amerika juga berhasil dilakukan pencetakan koran (di Boston, New York, dan Philadelphia), majalah, dan buku-buku nonkeagamaan, seperti Almanack.

Pada tahun 1732, Benjamin Franklin (seorang inovator di bidang percetakan, ilmu pengetahuan ilmiah, politik, dan penemuan-penemuan praktis) menerbitkan Poor Richards Almanak yang akhirnya menjadi buku terlaris—selain kategori buku keagamaan. Buku itu berisi nasihat-nasihat moral, tips pertanian, dan berbagai informasi berguna lainnya. Buku tersebut menginsiprasi terbitnya buku-buku motivasi yang lain, seperti Common Sense (1776) karangan Thomas Paine yang disinyalir ikut mendorong kemerdekaan rakyat Amerika dari Inggris Raya. Buku ini terjual 100.000 copy dalam waktu 10 minggu. Puncaknya terjadi saat Harriet Beecher Stowes menulis novel Uncle Tom’s Cabin (1852) yang terjual 100.000 copy selama satu bulan dan mencapai angka penjualan 300.000 copy selama setahun. Hingga saat ini, novel Uncle Tom’s Cabin terjual tak kurang dari 7 juta copy di seluruh dunia (Albarran, 1998: 71).

Setelah era Guttenberg serta kemunculan new media, kini buku mengalami konvergensi bentuk. Yang paling menonjol adalah kemunculan e-book, digital book, dan segala variannya. Demikian pula dengan perpustakaan tempat menyimpan buku juga mengalami perubahan, yakni tidak hanya mengoleksi buku konvensional/cetak, melainkan juga menangani koleksi sumber lain yang biasa disebut multimedia. Satu dasawarsa terakhir ini, kebiasaan membaca juga telah mengalami pergeseran seiring menjamurnya media-media elektronik dengan ragam variasi dan format, seperti digital library, virtual library, online library, dan sebagainya.

Dari sisi lain, masih tentang produksi buku, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, jika diukur dari jumlah produksi buku tiap tahunnya, negara kita sangat tertinggal. Malaysia misalnya, setiap tahunnya mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 judul buku. Sementara di Indonesia, untuk mencapai 6.000 judul saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika kita bandingkan jumlah penduduk Malaysia yang hanya sepersepuluh dari penduduk Indonesia, sangat jelas kita jauh tertinggal. Angka itu akan semakin terlihat memprihatinkan bila dibanding Jepang yang mampu menerbitkan 44.000 judul buku setiap tahun, Inggris 61.000, dan Amerika serikat 100.000 judul buku pertahun (Kompas, 31 Mei 1997).

Padahal, menurut data (sekali lagi, data lama) yang dikemukakan Jane E Campbell, penduduk Indonesia yang  “melek huruf” mencapai sekitar 87% (Campbell dalam Ratnaningsih, 1998: 296).  Sebagai pembanding data dari BPS  (2004) menyebutkan, tinggal 15,4 juta penduduk Indonesia yang mengalami buta huruf. Ironis memang, meskipun persentase “bisa baca” tersebut tergolong tinggi, ternyata minat baca masyarakat masih sangat rendah. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar masyarakat—terkecuali kalangan tertentu, seperti cendekiawan, kaum inteklektual dan mereka yang karena kedudukan dan tugasnya harus bergelut dengan dunia buku—jarang sekali mengunjungi perpustakaan atau membeli buku sebagai kebutuhan pokok mereka.

kalau sudah begini, mau tak mau urusan krisis ekonomi dibawa-bawa dan dituding turut memberi kontribusi nyata dalam proses disvolusi budaya baca di negara kita. Persoalan-persoalan mendasar seperti urusan perut, sandang dan papan tampaknya lebih mendominasi prioritas kebutuhan. Di mata masyarakat, buku dan perpustakaan adalah kebutuhan dengan nomor urut kesekian, jauh di bawah kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Stigma yang terbangun sedemikian rupa ini lambat laun mengkondisikan merosotnya minat baca di kalangan masyarakat. Di sisi lain, perubahan gaya hidup seiring gempuran informasi yang deras melalui media elektronik, remaja kita saat ini lebih suka menghabiskan waktu di mal, kafe, daripada mengunjungi perpustakaan sebagai bagian dari gaya hidup mereka .

Di Indonesia yang konon hanya mampu memproduksi buku sekitar 7.000 judul pertahun, untuk dapat disebut meledak di pasaran (best seller) memang masih beragam ukurannya. Sebabnya antara lain: faktor minat baca yang dianggap belum tinggui, masih rendahnya daya serap pasar, jumlah sekali cetak buku rendah (non fiksi 2.000-6.000 dan fiksi 5.000 sampai 10.000), serta belum adanya data yang akurat mengenai angka-angka penjualan buku (Zaqeus: 2008).

Bahkan, sebagian penerbit menganggap, kalau satu judul buku mengalami cetak ulang—tak peduli berapa banyak dicetak dan berapa lama habis terjual—itu sudah diklaim sebagai best seller. Penerbit lainnya menganggap sebuah buku dinyatakan best seller jika cetakan pertamanya (3.000-5.000 eksemplar) habis terjual dalam waktu kurang dari enam bulan. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menetapkan standard bestseller jika terjual lebih dari 5.000 eksemplar.

Di Indonesia, buku-buku nonfiksi (tabel 1) dan fiksi (tabel 2) yang mencapai best seller sampai pertengahan tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.1 Buku Nonfiksi Terlaris di Indonesia

No JUDUL BUKU NONFIKSI PENULIS JUMLAH EKSEMPLAR
1. ESQ Ary Ginandjar 455.000
2. Jakarta Undercover Moammar Emka 200.000
3. La Tahzan Aidh Al Qarni 150.000
4. Aa Gym Apa Adanya Aaa Gym 140.000
5. Kupinang Engkau dengan Hamdalah M. Fauzil Adhim Di atas 120.000
Mencapai Pernikahan Barakah M. Fauzil Adhim
Rich Dad Poor Dad Robert T Kiyosaki

Sumber: Edy Zaqeus (2008)

Tabel.2 Buku Fiksi Terlaris di Indonesia

No JUDUL BUKU FIKSI PENULIS JUMLAH EKSEMPLAR
1. Laskar Pelangi Andrea Hirata 200.000
2. Sang Pemimpi Andrea Hirata 120.000
3. Fairish Esti Kinasih 66.000
4. Dealova Dyan Nuranindya 60.000
5. Supernova Dewi Lestari Di atas 50.000
Saman Ayu Utami
Edensor Andrea Hirata

Sumber: Edy Zaqeus (2008)

Walaupun jelas data tabel di atas sudah layaknya diupdate, paling tidak bisa memberi gambaran sederhana tentang kondisi perbukuan di tanah air.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta.