Sekali Lagi Tentang Tayangan TV Berlabel Ramadhan

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Akmal Nasery Basral, rekan Facebook saya, yang juga penulis buku dan skenario film, beberapa waktu lalu menulis lewat status Facebooknya:

Tayangan sahur di Trans TV (live). Pelawak Olga didudukkan di atas es balok dengan kaki selunjur. Wajahnya panik betulan, karena tangan dan kakinya dipegangi 4-5 penampil lain (termasuk Raffi Ahmad). “Aduh, ini dingin banget. Demi Tuhan,” keluhnya. Kamera close up ke wajahnya. Terlihat air matanya menitik. Raffi meledek, “Yeee.. Olga nangis.” Seorang penampil lain terus bertanya, “Sebutkan nama pahlawan Aceh?” Berulang-ulang tanpa jawaban, karena Olga terus mengeluhkan dingin nya es balok. Masih menangis. Lalu jawabannya keluar, “Cut Keke!”. Penampil lain tertawa ngakak. Lalu seorang penampil duduk di atas tulang kering Olga, yang terus mengeluhkan dinginnya es. Entah apa maksud “tayangan sahur” di kepala para pembuat program itu.

Berikutnya kejengkelan-kejengkelan permirsa televisi selama bulan Ramadhan 2013 ini terus bertambah. Seperti yang lagi-lagi disuarakan oleh Akmal Nasery Basral lewat status Facebooknya.

Adakah acara TV yang lebih sampah dari komedi slapstick yang marak jelang sahur dan buka puasa? Ada! Tragisnya, justru pada acara kultum (ceramah singkat) jelang buka puasa. Baru di hari pertama Ramadhan, sebuah acara kultum oleh ustadz yang cukup berbobot, langsung ditunggangi kampanye gamblang (bukan terselubung lagi) sebuah pasangan yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres 2014. Tanpa malu, keduanya mengucapkan “selamat buka puasa” lengkap dengan status mereka sebagai Capres dan Cawapres 2014 tertulis di layar kaca! Sungguh pencurian start kampanye yang kampungan, apalagi terjadi di jaringan TV yang, konon, terbesar di Asia Tenggara.

Acara kontroversial lainnya yang menjadi sorotan publik saat bulan puasa juga ditunjukkan dalam program “Hafidz Indonesia” pada salah satu episodenya yang ditayangkan stasiun RCTI pada tanggal 9 Juli 2013 pada pukul 14.54 WIB. Pelanggaran yang dilakukan program Hafidz Indonesia berupa penayangan secara close up seorang anak yang tampak buang air kecil saat ia menjadi peserta program tersebut. Kamera menyorot celana anak tersebut yang tampak basah. Selain masalah etika penyiaran, jenis pelanggaran ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan norma kesopanan.

Sudahlah, terlalu banyak daftar jika membahas keanehan-keanehan televisi Jakarta yang sedemikian tunduk pada nafsu rating atau sekadar pencitraan pemilik modal. Tak terkecuali pada saat umat Islam seharusnya menggali ilmu agama yang barangkali (meski jangan berharap banyak) akan ditawarkan oleh televisi. Faktanya, yang justru banyak tersaji malah: pelawak, bencong, dan sekarang ditambah model baru=dukun! Ya dukun berbentuk “ustad” yang menyembuhnya berbagai ragam penyakit, dari penyakit ringan sampai kronis dengan cukup mengosokkan tangan untuk “menimbulkan elektromagnet” dan menempelkan di bagian yang sakit. Tidak ada satu kalipun sang ustad menyarankan pasien konsultasi ke dokter atau bertanya apa yang sudah didiagnosis oleh dokter. Luar biasa bukan?

Apa yang terjadi dengan televisi kita? Selama bulan puasa, tayangan makin tinggi nilai jualnya ketika menggunakan label-label agama. Production House (PH) atau pihak televisi yang memproduksi acara mampu mengubah tayangan komersial-kapitalis menjadi tayangan yang terlihat religius. Religiusitas yang diciptakan oleh televisi menjadi religiusitas semu tanpa makna. Fenomena komodifikasi agama yang dilakukan oleh media massa selama Ramadhan, tanpa disadari berpotensi menyebabkan degradasi spiritualitas. Tesis ini tidaklah berlebihan mengingat agama bukan lagi ditempatkan sebagai norma bermakna yang mengatur sendi kehidupan manusia, tetapi agama justru dipinjam sebagai sarana meraup profit sebanyak-banyaknya.

Bukan rahasia, bulan Ramadhan bagi stasiun televisi swasta adalah masa panen iklan karena permintaan terhadap tayangan-tayangan religius mencapai puncaknya. Setidaknya terlihat dari pergeseran prime time televisi, yakni dari waktu normal untuk acara unggulan pukul 18.00 – 21.00 WIB berubah menjelang waktu sahur dan berbuka. Stasiun televisi bermai-ramai mengusung label Gebyar Ramadhan, Semarak Ramadhan, Edisi Ramadhan, Spesial Ramadhan, Berkah Ramadan sebagai tema tayangan di bulan puasa.

Acara yang disajikan selama Ramadhan cenderung seragam. Satu model program “religius” laris dengan rating tinggi, televisi yang lain berlomba-lomba mengikutinya. Sayangnya, program-program yang ditayangkan pada umumnya belum layak dikategorikan sebagai program yang berkualitas. Itu saja.

—————————————————————————————————-

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Darimana Sumber Dana Media Online?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sebagaimana konsepsi bisnis media pada umumnya, operasionalisasi media tidak terlepas dari pendaaan sebagai sumber oksigen yang menentukan keberlangsungan dan mati-hidup media. Demikian pula media online yang saat ini menjadi sumber informasi utama yang diakses pengguna perangkat teknologi komunikasi. Sering banyak yang ingin tahu bagaimana mereka bisa eksis sementara tidak terlihat ada/banyak iklan di websitenya?

Terkait dengan hal itu, setidaknya terdapat empat sumber utama income media online: (1) Iklan; (2) Sindikasi; (3) Pelanggan Berbayar; dan (4) Penjualan Konten. Secara singkat masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) IKLAN. Sumber pendapatan utama. Berupa bannner iklan, dengan dua model tarif: a. sistem harga flat dan b. perview atau perklik (pay per click/pay per view).

2) SINDIKASI. Media online menjual konten ke media lain (koran, radio, televisi, portal lain) serta perusahaan/lembaga yang membutuhkan. SINDIKASI jg berarti barter iklan dengan kelompok media tersebut. Contoh, di media online ada banner iklan koran, di koran diklankan media online tersebut. SINDIKASI juga bisa berbentuk subsidi penuh dari perusahaan induk karena online sbg side bussinessnya.*Dalam kelompok media berkepemilikan silang.

3) Pelanggan Berbayar. Income diperoleh dari biaya langganan pengkses melalui handphone/tablet. Berita-berita yang diakses secara khusus ini memiliki kelebihan karena bebas iklan/konten. Umunya jenis berita terpilih dengan tema-tema khusus->misalnya topik bola, kesehatan, politik, hobi dan sebagainya)

4) Penjualan Konten via SMS. Mirip pola nomor (3) namun kali ini media online mengirim SMS berita-berita terupdate secara berkala ke pelanggannya.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Bertemu Hasmi, Sang (Pencipta) Gundala

IMG_20130525_050108

Iwan Awaluddin Yusuf[1] / @IwanAwaluddin

Akhir pekan kemarin, 25 dan 26 Juni 2013, saya berkesempatan mengikuti acara Gathering Pecinta Superhero/Komik se-Indonesia di Yogyakarta. Banyak teman yang awalnya hanya saling kenal dari sebuah grup di Facebook berdatangan ke Yogyakarta. Tercatat peserta paling jauh dari Makassar. Lainnya dari berbagai kota di Indonesia.

Superheromania Goes to Jogja, demikian tema gathering pertama ini dengan salah satu agenda utama mengunjungi Pak Hasmi. Hasmi atau Harya Suraminata adalah komikus sekaligus legenda hidup kejayaan superhero Indonesia era 70-80an. Dari tangannya lahir tokoh-tokoh komik fenomenal. Selain Gundala, tokoh ciptaan Hasmi yang sangat populer pada masanya antara lain Pangeran Mlaar, Maza, Jin Kartubi, Merpati, Kalong, dan Sembrani.

Karya-karya Hasmi, sebagaimana Wid NS (pencipta tokoh Godam) saat itu sering dipengaruhi oleh superhero Amerika sehingga terkesan mirip. Meski ceritanya tidak saling berhubungan. Persoalan karakterisasi tokoh superhero yang saling mirip tergolong sangat wajar pada era itu. Pengetahuan seniman tentang hak cipta dan wacana Haki belum populer. Bahkan, banyak terjadi dlm komik Indonesia, superhero lokal bertemu dengan superhero Amerika. Bahu-membahu menyelesaikan kejahatan lintas negara. Fenomena crossover yg nyaris mustahil zaman rezim HAKI seperti sekarang.

Zaman sudah berubah, selera pasar berubah, emporium Marvel, DC, dan Dark Horse menguasai dunia. komik Indonesia terdesak ke pinggiran. Gempuran film Hollywood dan banyaknya fans superhero karbitan-yang misalnya terlihat dari fenomena antri panjang nonton Ironman tapi tidak tahu apa-apa tentang komiknya, mempercepat kematian dan mempersulit bangkitnya komik lokal. Dan sebagaimana pertunjukan drama kehidupan…selalu ada yang tergerus, tersisih, kalah, dan terpinggirkan di negerinya sendiri. seperti Pak Hasmi.

Masuk lewat gang sempit-daerah Karangwaru Lor, di belakang masjid Al-Huda kami menjumpai Pak Hasmi di rumahnya yang kecil dengan status mengontrak. Meskipun hidup penuh kesederhanaan bersama istri dan anaknya, Pak Hasmi tetap terlihat bersemangat, ramah, murah senyum, dan kadang jenaka.

Sebagai seniman, keterbukaan dalam berdiskusi dan mengikuti perkembangan dunia komik dan superhero sangat patut diapresiasi. Di rumahnya terihat beberapa buku-buku referensi komik terbaru yang diikutinya, seperti Justice League karya Alex  Ross.  Pak Hasmi juga ternyata hobi menonton film, tak hanya film superhero lho…

Demikian sekelumit cerita tentang Pak HASMI, Bapak Superhero Indonesia. Terus terang, saya sangat senang dan terkesan bisa berbincang-bincang langsung dalam suasana akrab, santai, dan kekeluargaan dengan Sang Gundala dari Yogyakarta. Jiwa superhero saya jadi bergetar. Haha…

Apesiasi juga utk legenda komikus-komikus Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada: R.A Kosasih, Wid NS, Jan Mintarga, Gerdi Wk, Hans Jaladara, San Wilantara, Otto Suastika, Man/Mansyur Daman, dan lainnya. Salam. (@IwanAwaluddin)

Serangan petir Pak Hasmi "Gundala" Foto: BarangJadulPisan

Serangan petir Pak Hasmi “Gundala”
Foto: Barang Jadul Pisan

Menerima serangan petir dari Gundala, para superheromania kewalahan Foto: Barang Jadul Pisan, Retouch: Aji Ekana

Menerima serangan petir dari Gundala, para superheromania kewalahan
Foto: Barang Jadul Pisan, Retouch: Aji Ekana

 


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Tips Jitu Cepat Selesai Skripsi ala Bincangmedia

Iwan Awaluddin Yusuf

Boleh dikatakan, kategori pengunjung terbesar blog BINCANGMEDIA adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis. Kali ini sebagai bentuk apresiasi, sengaja saya menampilkan kiat-kiat ringan dalam menyelesaikan skripsi dengan cepat dan bebas galau.

Tips ini merupakan kuliah twitter (kultwit) saya di Twitter @IwanAwaluddin. Jika pembaca blog ini ingin berjejaring dengan saya, silakan difollow. Baiklah, kita mulai tipsnya:

  1. “Buat apa mikir skripsi, #skripsi sj tidak pernah mikirin kita”. Betul! karena skripsi tidak untuk dipikirkan saja, tapi dikerjakan.
  2. Memikirkan #skripsi dg mengerjakan skripsi itu sama. Menyita energi dan pikiran. Jadi kenapa tidak pilih mengerjakan saja?
  3. Percayalah, pada akhirnya #Skripsi yang paling baik adalah skripsi yang SELESAI.
  4. Biang kerok macet #skripsi adalah: mahasiswa jrg konsultasi, dosen susah ditemui, objek sulit diteliti, narasumber enggan diwawancarai.
  5. Pembimbing #skripsi yang baik membuat jadwal konsultasi, mahasiswa yg baik paham kapan harus berkonsultasi.
  6. Dosen itu umumnya sibuk, jd bimbingan #skripsi jgn ikut-ikutan sibuk sendiri, nanti dua2nya tidak pernah nyambung frekuensi.
  7.  #Skripsi itu sulitnya setengah mati, tp akan terasa lebih ringan jika dikerjakan sepenuh hati | Apalagi disupport pujaan hati :)
  8. Kunci cepat lulus #skripsi adalah mengerjakan dengan tekun, bukan pergi ke dukun | Apalagi kabur ke Eyang Subur.
  9. Pejuang #skripsi itu harus banyak referensi, rajin-rajinlah ke perpus atau diskusi, jgn suka M(ENG)URUNG diri saat mengerjakan skripsi.
  10.  Janganlh berpikir #skripsi itu mmbebani,tp berpikirlah skripsi itu misi suci utk mnylesaikan studi | trus jd modal cr suami/istri *aseek
  11. Jgn sekali-kali terpikir mengambil jalan pintas dg menjiplak #skripsi karena itu melapetaka terpendam yg sgt berbahaya di kemudian hari.
  12. Sekali lagi, berbagai upaya menjiplak #skripsi = menjual reputasi dan harga diri. #sikap
  13.  #Skripsi dicorat-coret atau direvisi itu seni sekaligus sensasi,jd tdk perlu brkecil hati | *Aplagi dendam pd dosennya. Ada itu..adaa ;p
  14. Jika #pejuangskripsi tahu cara berkawan dg #skripsi, skripsi itu sekrispi/secrispy (serenyah) camilan. jd tdk perlu ngomel-ngomel skripsi itu skrips**t :D. Tapi Skripsweet :D
  15. Sayangilah #skripsi bagai cinta sejati krn itu terjadi cukup sekali | Kl sdh lulus tdk perlu membuat skripsi lg (Kecuali maniak skripsi;p)
  16. Mengelola waktu, menambah kegigihan, dan mengurangi distractor, terbukti mempercepat penyelesaian #skripsi.
  17. Setidaknya ada 4 tipe mahasiswa yg sedang mengerjakan #skripsi. Anda termasuk #pejuang skripsi tipe mana?
  18. A. Punya waktu tapi tidak punya kegigihan mengerjakan #skripsi. Biasanya kebanyakan jalan, ngetweet, FBan, nonton, ngegame, dsb.Ada.
  19. B. Punya kegigihan tp tidak punya waktu mngerjakan #skripsi. Mhs yg nyambi kerja atau ngurus orangtua boleh masuk kategori ini. Syaratnya keingat skripsi terus.
  20. C. Tidak punya waktu dan tidak punya kegigihan. ini tipe mahasiswa paling buruk. Bayar SKS untuk #skripsi, tp tdk ada progress. tahu2 dpt surat peringatan. Ada..
  21. D. Punya waktu dan punya kegigihan. Ini tipe yg paling oke. Jika bs mengondisikan ke dalam tipe ini, mahasiswa tdk bakal awet pacaran dg #skripsi.
  22. Kesimpulannya, cepat tidaknya penyelesain #skripsi, bagus tidaknya nilai akhir skripsi, berbanding lurus dg kegigihan mahasiswa.

Demikian tipsnya semoga membantu para pejuang skripsi untuk bebas dari kepo dan galau…Sekian.[@IwanAwaluddin]

______________________________________________________________________________

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Memahami Konsep Media Berbasis Komunitas

community

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku Community Media in The Information Age, Nicholas Jankowski (2002) menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan jejaring teknologi elektronik dan digital, komunitas virtual terus terbentuk. Perkembangan revolusioner di bidang teknologi tersebut telah menambahkan arti sebuah komunitas, dibandingkan dengan pengertian konvensional yang selama ini berkembang.

Oleh karena itu, definisi sebuah komunitas yang memiliki kesamaan secara geografis dapat pula diperluas dengan adanya ‘community of interest’ (komunitas minat) karena para anggotanya memiliki persamaan minat dalam hal budaya, sosial, ekonomi, atau politik, yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan mereka secara geografis. Komunitas ini yang paling nyata difasilitasi oleh media yang menawarkan konsep segmentasi sempit atau dengan bahasa lain disebut media komunitas.

Jankowski (2002) menegaskan  bahwa media komunitas dapat diwujudkan ke dalam bermacam bentuk media, baik tradisional yaitu media cetak (surat kabar dan majalah), media elektronik (radio, televisi), serta dalam bentuk penggabungan (konvergensi) antara media cetak dengan media elektronik, misalnya dalam bentuk situs internet atau website.

Perwujudan media komunitas banyak ditemukan di dalam format inisiatif jaringan elektronik (electronic network initiatives), yang sering juga disebut sebagai ‘jaringan pendidikan publik’ (publik educational networks’), ‘jaringan akses publik’ (publik access networks), ‘jaringan sipil’ (civic networks), ‘internet bebas’ (free-nets), ‘kota digital’ (digital cities), atau ‘jaringan komunitas’ (community networks). Jaringan tersebut  sering  dibangun atas dasar  kerja sama antara organisasi dan institusi  komunitas seperti  sekolah,  perpustakaan, dan pemerintah daerah.

Tujuan pembangunan fasilitas tersebut bervariasi, antara lain untuk menyebarluaskan sumber teknologi informasi kepada masyarakat, mendukung proyek pembangunan komunitas, penyediaan informasi , atau untuk merangsang keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas sosial serta politik setempat.

Secara rinci karakter umum media komunitas menurut Jankowski (2002) adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan

Menyajikan berita dan informasi relevan yang dibutuhkan anggota komunitas dan mengajak anggota masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi publik melalui media komunitas.

  1. Kontrol dan kepemilikan

Mayoritas saham media komunitas dikuasai oleh penduduk lokal, pemerintah lokal, atau organisasi berbasis komunitas.

  1. Isi berorientasi lokal

Hal ini senada dengan prinsip kedekatan (proximity) dan jurnalistik sebagai nilai berita (news value)

  1. Produksi media

Dikerjakan oleh pekerja nonprofesional dan sukarelawan.

  1. Distribusi

Distribusi melalui jaringan, “televisi kabel” atau model jaringan khusus lainnya, seperti jalur inependen dalam industri musik dan film.

  1. Audiens

Lingkup audiens biasanya bersifat lokal yang jumlahnya relatif kecil, lokasinya jelas secara geografis. Beberapa jaringan komunitas terbilan luas dengan audiens yang menyebar.

  1. Keuangan

Secara  mendasar pendanaan bersifat nonkomersial, namun dana yang masuk bisa berasal dari sponsorship, iklan, dan subsidi pemerintah.

Karakteristik tersebut merupakan gambaran umum yang ada dalam media komunitas secara fleksibel. Pada kenyataannya, bisa saja terjadi sebuah media massa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, lahir dengan penambahan dan pengurangan dari karakteristik yang ada. Selain itu, menurut Jankowski perbedaan skala antara media komunitas dan media massa bersifat relatif. Sebab, luas ruang lingkup suatu komunitas secara geografis sulit untuk didefinisikan. Metode komunikasi serta jenis medium yang digunakan juga tidak dapat digunakan sebagai pembeda antara media komunitas dengan media massa.  Sejalan dengan semakin fokusnya komunikasi yang dilakukan begitu juga dengan semakin terarahnya segmen dan target yang dituju (Narrow Marketing). Dengan semakin berkembangnya kompetisi tingkat pemecahan target bisa semakin sempit dan semakin terarah (targeted). Ini merupakan dukungan untuk mencapai top of mind sebagaimana pengertian segmentasi sebagai pertempuran memperebutkan kapling di benak konsumen.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Pers Orde Baru vs Pers Reformasi: Konsep Kunci

media dan negara

 Iwan Awaluddin Yusuf[1] 

Proses transisi politik di tanah air membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan media massa, khususnya pers Indonesia. Sistem pers di negara kita adalah sistem yang rumit, tidak sesederhana seperti apa yang dapat dilihat oleh mata awam karena melibatkan banyak tangan yang bermain di dalamnya. Instrumen politik yang terejawantahkan menjadi berbagai bentuk kebijakan telah meruntuhkan teori-teori tentang sistem pers jika bersentuhan dengan kontradiksi antara teori dengan praktik di lapangan. Kondisi ini berlangsung dari rezim ke rezim. Kali ini bincangmedia membahas perbandingan sistem pers Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Rezim Orde Baru dengan konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon ”pers yang bebas dan bertanggung jawab” pada akhirnya hanya berhenti pada slogan politis. Bertanggung jawab dalam hal ini tidak lebih sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap pemerintah karena dalam praktiknya, pemerintah selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari ideological state apparatus, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi penguasa. Untuk itu, rezim Orde Baru telah menerapkan berbagai kontrol terhadap pers, yang peda garis besarnya mencakup:

  1. Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.
  2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melauluI mekanisme seleksi dan regulasi (seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban mengikuti penatarn P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan-penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
  3. Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.
  4. Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.
  5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Di sisi lain, Orde Baru menentukan landasan operasional pers bersifat ideologis, melalui konsep jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya menjadikan media bersifat partisan dalam kerangka orientasi negara.

Salah satu indikasi tafsir undang-undang pers yang menggunakan kacamata kepentingan “negara” adalah selalu dikaitkan dengan salah satu visi pemerintah Orde Baru waktu itu, yakni apa yang disebut “stabilitas nasional”. Untuk memelihara serta memperkokoh ketahanan nasional yang sehat dan dinamis, maka pers nasional bertanggungjawab untuk turut menyukseskan pembangunan nasional. Alasan stabilitas nasional inilah yang menyebabkan negara merasa berhak dan harus menjalankan tugasnya itu dengan “pendekatan keamanan” (security approach).

Fungsi kontrol pers terhadap pemerintah sangat lemah. Pemerintah bersifat sangat peka terhadap perbedaan sikap atau pandangan yang diungkapkan pers. SIUPP menjadi senjata andalan pemerintah dalam membungkam pers Indonesia. Banyak pers yang terbunuh oleh perangkap ini. Kebebasan pers serasa impian pada masa itu. Seorang Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) pernah masuk penjara di rezim Soekarno dan rezim Soeharto karena gigih memperjuangkan kebebasan pers.

Kondisi sangat berbeda sejak masa Reformasi tahun 1998. Berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers paska otoritarianisme Orde Baru telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pers (23 September 1999), jumlah penerbitan media cetak di Indonesia yang meliputi suratkabar, tabloid, majalah, dan bulletin mencapai 1.687. Jika dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang hanya 289 media, berarti hanya sekitar seperlima dari jumlah penerbitan yang ada pada tahun 1999. Bagi publik, kondisi ini memunculkan harapan baru untuk memperoleh keragaman informasi yang bersumber dari adanya keragaman isi maupun keragaman kepemilikan media.

Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tidak semata-mata berimbas pada banyaknya penerbitan pers yang muncul, namun juga memberi kemerdekaan dan keterbukaan bagi insan media dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya berupa kegiatan 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di atas kertas, prestasi ini ditandai dengan Indeks Peringkat Kemerdekaan Pers Tahun 2001 menurut Reporters Sans Frontieres Paris. Berdasarkan tiga parameter penelitian yang digunakan, yakni (1) hukum media di negara bersangkutan, (2) kebebasan wartawan dalam mencari berita, dan (3) profesionalisme wartawan dan media di suatu negara; Indonesia tercatat memiliki indeks kemerdekaan pers tertinggi di Asia (Batubara, 2007: 75). Pada tahun 2002, menurut data Indeks Kebebasan Pers Dunia yang pertamakali dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (Oktober 2002), Indonesia menempati urutan 57 dari 139 negara—yang  diteliti—di seluruh dunia (Luwarso dan Samsuri, 2003: 81-84).

Semangat untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memanfaatkan momentum kebebasan pers dalam praktiknya ternyata sering menimbulkan berbagai ironi yang justru bertentangan dengan semangat dasar dan filosofi jurnalisme. Salah satunya terlihat dari banyaknya pengabaian standard jurnalistik dalam penulisan berita. Akibatnya, kebebasan, baik “bebas dari” maupun “bebas untuk” yang melekat pada dunia pers tanpa disertai peningkatan upaya profesional untuk memegang teguh kepercayaan masyarakat (pembaca) akhirnya menghasilkan media yang menampilkan berita-berita bombastis, melodrama, mistik, eksploitasi seksual, dan cenderung pada taraf pengungkapan konflik demi memuaskan selera rendah pembacanya.  Anggapan bahwa pers telah berjalan melampaui makna kebebasan pers itu sendiri juga dikemukakan oleh beberapa pengamat media. Kritik yang paling populer disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam opininya di Kompas, 9 Februari 1999. Ia mengatakan, akibat berlebihan memaknai euforia kebebasan, pers Indonesia seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja (Susilastuti D.N., 2000: 232, Sobur, 2001: vii). Kritik senada muncul dari mendiang Abdul Muis, Gurubesar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Hasanuddin. Menurutunya, euforia kebebasan pers di era reformasi tampaknya sudah mencapai titik jenuh dan memunculkan gejala kebebasan pers yang bersifat ganas (predatory freedom) pada sebagian penerbitan pers (Sobur, 2001: vii).

Menurut UU No 40/1999, kemerdekaan pers diakui sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 A1). Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 Ayat 2). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 Ayat 3). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (Pasal 4 Ayat 4).[Iwan Awaluddin Yusuf].


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Menguji Akurasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Persoalan akurasi sangat menentukan kredibilitas media di mata publik. Kasus akurasi yang banyak muncul di media saat ini disebabkan antara lain minimnya cek-ricek dan kelalaian (kesengajaan?) pencantuman sumber berita. Kelalaian pencantuman sumber berita dapat mengakibatkan berita yang disajikan tidak dapat diverifikasi di lapangan. Namun demikian, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar, meskipun ada kredo: it is true that the source said this (menjadi benar apabila ada rujukan siapa yang mengatakan) (Mencher 2000). Secara mendasar akurasi mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta/informasi. Seluruh informasi yang diperoleh harus diverifikasi sebelum disajikan. Dari sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur akurasi, persoalan verifikasi terhadap fakta dan akurasi penyajian menjadi masalah utama di sejumlah media. Verifikasi terhadap fakta menyangkut sejauh mana berita yang ditampilkan berkorespondensi dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan (McQuail, 1992).

Menyangkut akurasi penyajian, beberapa media memiliki kelemahan umum dalam hal teknik penulisan berita, termasuk di sini kesesuaian judul dengan isi berita, ejaan kata maupun tanda baca (Mencher, 2000). Untuk itu, wartawan yang kemudian dilanjutkan oleh editor, perlu melakukan cek dan cek lagi, koreksi kesalahan tulis, dan meningkatkan kecermatan dalam penggunaan bahasa. Sekali lagi, indikator akurasi yang pokok adalah sumber berita yang jelas dan adanya data-data yang mendukung.

Macam-macam kesalahan akurasi antara lain: (1) omission (kelalaian/tidak mencantumkan sumber); (2) under/over emphasis (kurang/berlebihan dalam memberi perhatian atau tekanan); (3) misspelling; kesalahan eja; (4) faulty headlines (headline salah) atau inkonsistensi antara headline dan isi; (4) misquotes, incorrect age, name, date, and  locations: kesalahan  mengutip, penulisan umur, nama, tanggal, dan lokasi atau nama tempat (5) kesalahan menampilkan atribusi narasumber. Akurasi atribusi narasumber dilihat dari kesesuaian person/organisasi; siapa dia; apa keahliannya; dan sebagainya).

Terkait akurasi sumber informasi, repoter harus mengidentifikasi ulang sumber-sumber informasi sebelum menyajikan berita. Idealnya penyebutkan sumber harus menyebutkan nama, bukan anonim (tanpa nama). Menurut Mencher (2000), ada 4 tipe atribusi (penyebutan sandangan nama) yaitu (a) on the records: seluruh statement dan atribusi dapat dikutip (perlu sebutkan nama dan titel yang memberikan statement); (b) on background: seluruh statement dapat dikutip tapi tidak untuk atribusi (narasumber tidak dapat disebutkan secara detil hanya disebutkan  misalnya: “A White House official”); (c) on deep background: apapun yang dikatakan oleh sumber tidak dapat dikutip langsung, begitu pula identitas narasumber sehingga jurnalis menulis sendiri kisah tersebut; (d) off the record: informasi hanya untuk pengetahuan reporter saja dan tidak dapat disebarluaskan. Informasi pun tidak dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumber yang lain

Sementara itu, Deborah Howel (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), menyebutkan aturan (baca: larangan) dalam penggunaan anonim:

  1. Jangan pernah menggunakan sumber anonim untuk memberi opini terhadap pembaca.
  2. Jangan pernah menggunakan sumber anonim sebagai kutipan pertama dalam tulisan.

Anonimitas sesungguhnya telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahkan menjadi hak wartawan, yang disebut sebagai Hak Tolak. Pada pasal 7 KEJ disebutkan:

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.”

Penafsiran dalam KEJ ditulis sebagai berikut:

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Penyalahgunaan hak tolak dengan dalih menjaga kerahasiaan dan demi kemanan narasumber seringkali menggiring wartawan yang tidak bertanggungjawab untuk membuat fakta rekayasa.

David Yarnold (dalam Kovach dan Rosenstiel, 2004), redaktur eksekutif San Jose Mercury News, mengembangkan metode daftar pengecekan akurasi (accuracy checklist). Saat memeriksa tulisan, redaktur harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah alinea pertama (lead) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?

  1. Adakah seseorang telah memeriksa ulang, mengkonfimasi, menelpon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam berita? Bagaimana dengan penulisan nama dan gelar?
  2. Apakah materi latar belakang (background) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
  3. Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah didentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
  4. Apakah tulisan memihak atau membuat penghaminan yang tidak kentara?
  5. Apakah ada sesuatu yang kurang?
  6. Apakah semua kutipan akurat dan sandangnya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksudkan orang tersebut?

Menjaga dan memenuhui akurasi pemberitaan sesungguhnya bukanlah persoalan yang rumit karena bisa dicapai dengan ketelitian dan sedikit kesabaran. Memenuhi akurasi juga akan melindungi dua pihak: media itui sendiri dan yang terpenting melindungi publik, baik pembaca, pendengar, penonton, pengakses berita.

Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam mencermati sebuah fakta atau detil.

a. Jangan Menebak.

Penulis harus memegang betul apa saja yang diketahui dan apa saja yang dimengerti. Jika penulis tidak benar-benar yakin, cek kembali hal itu atau tinggalkan sama sekali. Jangan pernah mengira-ngira.

b. Angka

Ceklah dua kali semua angka dan jumlah. Sebuah angka seringkali tak memiliki makna, kecuali diletakkan pada konteks yang mudah dipahami pembaca. Angka tentang omset penjualan misalnya, tak punya makna jika tak disertai omset penjualan tahun lalu, berapa persentase kenaikan atau penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Nama, Tanggal, dan Tempat

Tak ada orang yang senang jika namanya ditulis salah. Usahakan meminta sumber serita mengeja sendiri nama sekaligus gelar dan nama panggilannya. Lihat di buku rujukan yang terpercaya, misalnya buku apa siapa atau ensiklopedi. Jangan percaya hanya pada leaflet atau selebaran atau omongan teman.

d. Kutipan

Apakah suatu kutipan benar-benar seperti yang dikatakan oleh sumber? Apakah catatan penulis benar dan berani mempertahankan sampai di meja pengadilan? Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata kita sendiri saja.

e. Terburu-buru

Kata-kata yang sering digunakan sebagai permintaan maaf atas beberapa kesalahan adalah: ”Saya tidak punya waktu untuk mengeceknya kembali”. Alasan yang tidak bisa diterima.

f. Cerita Bohong

Sangat jarang penerbitan yang tidak memasukkan hal ini ke dalam beritanya. Keragu-raguan adalah perlindungan terbaik. Jika sebuah cerita atau kenyataan seolah-olah sangat aneh atau menakjubkan untuk dipercaya, jangan percaya hal itu sebelum ada pembuktian.

g. Kesalahan Teknis

Perhatian yang istimewa sangat dibutuhkan pada tulisan khusus seperti ilmu pengetahuan hukum, kedokteran, teknik, keuangan, dan sejenisnya. Sediakan waktu untuk menelitinya, dan kemudian ceklah kembali informasi yang kita peroleh melalui pakar yang dapat dipercaya pada bidang yang bersangkutan.

h. Rekayasa

Manipulasi, perubahan konteks, distorsi, pemaparan yang salah, sindiran, kebencian, gosip, kabar angin dan melebih-lebihkan. Semua itu sangat tinggi ongkosnya, sementara hasilnya sangat rendah. (Iwan Awaluddin Yusuf, 2013)


1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.