Perempuan dalam Iklan: Dari Eksplorasi ke Eksploitasi

Foto ini saya ambil di Bogyoke, Aung San Market Myanmar, 2012. Bahasa sebagai media verbal seringkali lucu jika berbeda makna dalam komunikasi antarbudaya :)

Foto ini saya ambil di Bogyoke, Aung San Market Myanmar, 2012. Bahasa sebagai media verbal seringkali lucu jika berbeda makna dalam komunikasi antarbudaya :)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku klasik “The Feminine Mystique” yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963, masyarakat Amerika dikejutkan dengan sebuah gugatan tentang “the problem that has no name”—masalah tak bernama—, yakni ketidakbahagiaan perempuan Amerika paska Perang Dunia II dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga yang berkutat dengan tugas-tugas dosmestik, relatif mapan secara ekonomi, namun terus-menerus menjadi sasaran empuk industri. Buku yang didasarkan pada hasil penelitian disiplin ilmu psikologi ini sering dianggap sebagai dasar gerakan feminisme liberal atau feminisme gelombang kedua di Amerika yang imbasnya meluas ke seluruh dunia. Salah satu temuan yang dianggap Friedan meresahkan adalah posisi perempuan dalam masyarkat industri yang cenderung diperalat oleh iklan-iklan komersial, yakni secara sengaja dan membabi buta digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan kebiasaan belanja.

Seiring dengan menjamurnya media massa yang mendorong tumbuhnya industri periklanan, citra perempuan dalam iklan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Iklan cenderung dibangun atas realitasnya sendiri, dari eksplorasi terhadap kebutuhan perempuan sebagai subjek dan objek periklanan, menjadi eksploitasi nilai-nilai dengan konstruksi manipulatif atas keadaan perempuan yang sebenarnya. Dalam unsur verbal dan visual misalnya, konstruksi makna sebagai ekspresi cita rasa ideal untuk perempuan, lebih banyak ditampilkan sebagai tanda dari simbol-simbol tertentu yang bersifat stereotip seperti keanggunan, kelembutan, ketekunan, kepatuhan, dan keibuan. Karakter ini pada akhirnya menentukan standar kecantikan perempuan yang ironisnya justru lebih banyak ditentukan oleh ukuran fisik karena bisa menghubungkan konsumen dengan produk.

Lebih lanjut iklan yang muncul didasarkan pada permainan simbol-simbol tersebut tidak lagi menggambarkan nilai guna, bahkan seringkali tidak relevan dengan komoditas yang dijual. Dengan seluruh karakter yang bisa dieksploitasi, perempuan ditampilkan dalam iklan dengan kecantikan, kemolekan tubuh, dan simbolisasi seks. Contoh iklan “tidak nyambung” yang bertebaran di media massa Indonesia antara lain cairan pembersih mobil, rokok, minuman, dan pompa air. Di sisi lain, iklan tertentu selalu diidentikkan dengan perempuan, padahal laki-laki juga merupakan konsumen yang sama besar dari produk tersebut, misalnya sabun mandi, subjek dan objek iklanya monoton hanya menampilkan perempuan.

Sebagaimana fungsi dasarnya, iklan yang baik adalah iklan yang mampu berkomunikasi dengan kebudayaan (Frith, 2010). Melihat persoalan eksploitasi perempuan dalam iklan sebagaiana pemaparan di awal tulisan ini, pertanyaannya adalah apakah iklan-iklan bias gender tersebut bekerja tidak sesuai dengan budaya atau justru merefleksikan budaya masyarakat kita yang sesungguhnya?

Dalam kaitan ini, persoalan gender harus dilihat pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya, salah satunya adalah iklan.

Reaktualisasi persoalan gender dalam media selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004).

Eksploitasi perempuan dalam iklan yang yang kapitalistik ini besinergi sempurna dalam budaya dan sistem patriarki. Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki juga terefleksikan dari pola kehidupan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara (Wolf, 1997). Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Menurut Marla (dalam May Lan, 2002), budaya patriarki ini merembes ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk media massa. Media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasi praktik ketidakadilan gender dengan berita, iklan, kuis, film, dan produk media lainnya yang sangat bias (gender).

Kompleksitas persoalan ketidakadilan gender memang tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan dengan media atau budaya patriarki yang sudah mengakar, namun meliputi pelik-kelindan masalah kontemporer ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro), salah satunya iklan. Oleh karena itu, iklan tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang produk/komoditas atau membujuk calon konsumennya untuk membeli, melainkan sebagai sebuah medan wacana, tempat imajinasi sosial dan nilai-nilai kesetaraan atau ketidaksetaraan gender dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

__________________________________________________________________________________________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (Pr2MEDIA) Yogyakarta.

Media Sensitif Gender: Sekadar Wacana?

Ilustrasi: Cover Buku “Media dan Gender”. Karya Mahasiswa Komunikasi UII.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di antara banyak persoalan media massa Indonesia yang tidak sensitif gender saat ini, setidaknya terdapat empat isu penting. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan, iklan, film, sinetron dan produk media massa lainnya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh seperti molek, seronok, seksi, dan sejenisnya. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga meyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Penggunaan kosakata masih berorientasi seksual (sex-oriented), seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya.

Kedua, dalam aktivitas media sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi pekerja media. Persoalan kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila di antara jumlah yang sedikit tersebut para jurnalis perempuan telah memiliki sensitifitas gender. Ironisnya, karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam sejarah pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun cenderung dihegemoni nama “laki-laki”.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa, di Indonesia, sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level organisasional media, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan dan media. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun kurang atau bahkan tidak ditaati oleh para pekerja media.

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka muncullah konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati dan sebagainya. Jurnalisme sensitif gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Apa sebenarnya yang disebut jurnalisme berperspektif gender? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak maupun media elektronik adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan realsi antara laki-laki dan perempuan.

Lalu bagaimana konsep-konsep jurnalisme sensitif gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia saat ini? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Beberapa media yang peduli isu gender pun kadang terlalu menonjolkan ekslusifitas perempuan dengan menuntut secara keras hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin.

Di sisi lain, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media, adanya kesadaran menerapkan jurnalisme sensitif gender ataupun banyaknya aktivis feminis, baik dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender lewat pemberitaan media massa. Namun, kenyataan itu barulah sebatas tataran wacana dan kasus perkasus saja, bukan praktik umum di lapangan, yaitu pada level masyarakat dan seluruh media massa. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral dan agama saat ini masih kokoh mendominasi ruang-ruang kebebasan publik.

Apa yang diuraikan dalam buku “Relasi Gender Antara Kepercayaan dan Keniscayaan” ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi. Pernyataan-pernyataan  itulah yang tampaknya dilirik dan digelegarkan lagi melalui berbagai mozaik tulisan bertema “relasi gender”. Tulisan yang lahir dari kegelisahan dan perspektif anak-anak muda. Mereka yang mulai sadar bahkan muak atas ketidakadilan gender yang dipraktikkan media.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Melirik Persoalan Gender Lewat Panggung Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]


Ada yang perlu ditinjau ulang atas pemahaman (penafsiran) ayat-ayat dari kitab suci tentang keutamaan laki-laki dibanding perempuan apabila dilihat dalam konteks dinamika zaman atau peradaban. Jika para mufassir klasik menyimpulkan laki-laki selalu berhak mendapatkan kesempatan lebih besar dari perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, maka perlu dilihat secara objektif realitas kekinian yang menunjukkan berbagai akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang memberikan kemudahan akses dan ruang gerak lebih luas kepada masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya memilki kesempatan sejajar, tidak timpang.

Rasyid Ridha, seorang ulama tafsir modern, dengan tegas menolak atas tafsir yang mendeskreditkan perempuan atas dasar jenis kelamin dan faktor-faktor alamiah, mitos, dan historis yang melekat pada diri perempuan. Ia misalnya mengkritik tajam pandangan atas “haid” (menstruasi) atau “hamil” (mengandung) yang dikatakan menjadi penyebab kegiatan-kegiatan tertentu terhalang bagi perempuan, termasuk argumentasi bagaimana pandangan bias itu selalu menyandarkan sejarah tidak ditemukannya seorang nabi yang diangkat Tuhan dari kaum perempuan. Demikian juga alasan syar’i bahwa beberapa ketentuan agama telah dikhususkan bagi laki-laki. Jelas, semua itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan. Faktor-faktor alamiah adalah hak prerogatif Tuhan, karenanya itu manusia tidak bisa menjadikannya sebagai dasar untuk merendahkan atau meninggikan yang lain. Di hadapan-Nya, jelas semua manusia sama nilainya, kecuali kadar ketakwaannya.

Di sisi lain, mempertanyakan dan menggugat status perempuan pada dasarnya adalah keberanian mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Bahkan, mempertanyakan posisi perempuan sama saja dengan mengguncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat (Utami, 2008). Dengan mendiskusikan soal gender, seperti kata Utami (2008), berarti kita sedang membahas hubungan yang sifatnya sangat pribadi, yaitu menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing dalam menggugat privilege yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini. Adanya keyakinan dan perilaku yang tidak emansipatoris, merendahkan, sampai pada bentuk menghina perempuan, dalam praksisnya merupakan suatu keniscayaan akibat tidak konsistennya pemahaman umat secara komprehensif terhadap ajaran agamanya sendiri.

Strategi menggegarkan (baca: menggugat) persoalan gender harus dijalankan pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya (seperti film, sinetron, berita, iklan, kuis, iklan, talkshow, reality show, dan berbagai acara hiburan).

Reaktualisasi persoalan gender gender di media massa selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004)

Dalam ranah industrial, media cenderung memperalat perempuan dengan seluruh karakter yang bisa diperjualbelikan: kecantikan, kemolekan tubuh, dan seks—dada, pinggul, bibir, dan paha—sebagai bentuk manifestasi hasrat kapitalisme yang besinergi dalam pola patriarki. Singkat kata, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, misalnya campur tangan para pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainability) lapangan kerja bagi para karyawan, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, media massa tidak bisa lagi berdiri statis di tengah-tengah, namun  akan bergerak dinamis di antara pusaran kepentingan.

Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki sendiri terefleksikan secara makro dari pola kehidupan relasional antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian. Akibatnya, karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara, budaya patriarki kemudian kemudian merembes ke dalam berbagai dimensi yang ada di masyarakat. Pada akhirnya tak berlebihan jika laki-laki kemudian selalu terkondisikan dan dibiasakan untuk selalu mendominasi, dan perempuan tunduk pada mereka. Bahkan, karena rembesan nilai-nilai patriarki sudah sedemikian dalam, pikiran para perempuan pun menganggap budaya ini adalah benar, dan tanpa disadari kaum perempuan melakukan penindasan terhadap kaumnya sendiri (Wolf, 1997).

Budaya patriarki ini oleh Marla (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, dan keadaan tersebut merembes ke dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk di media massa.

Kenyataanya, media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasiasi praktik ketidakadilan gender dengan pemberitaan medianya yang sangat bias (gender). Penampilan wacana yang bias gender itu seolah diterima sebagai kewajaran (Siregar, 2002). Ketika berita tersebut direspon oleh khalayak maka teks audio-visual itu tidak sekadar menjadi informasi, tetapi terjadi pula proses konstruksi makna oleh pencipta wacana. Kemudian tanpa disadari citra tersebut direkonstruksi oleh khalayak. Sosialisasi yang bisa dikatakan bias ini telah ditopang dengan kuat oleh budaya patriarki yang mendarah-daging dalam diri masyarakat Indonesia.

Uraian dari tulisan ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media massa, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Ditulis sebagai pengantar untuk buku “Ups, Pengen..ketika Perempuan Tak Dipahami Secara Bijak”. Juni 2009.