Perempuan dalam Iklan: Dari Eksplorasi ke Eksploitasi

Foto ini saya ambil di Bogyoke, Aung San Market Myanmar, 2012. Bahasa sebagai media verbal seringkali lucu jika berbeda makna dalam komunikasi antarbudaya :)

Foto ini saya ambil di Bogyoke, Aung San Market Myanmar, 2012. Bahasa sebagai media verbal seringkali lucu jika berbeda makna dalam komunikasi antarbudaya :)

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku klasik “The Feminine Mystique” yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963, masyarakat Amerika dikejutkan dengan sebuah gugatan tentang “the problem that has no name”—masalah tak bernama—, yakni ketidakbahagiaan perempuan Amerika paska Perang Dunia II dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga yang berkutat dengan tugas-tugas dosmestik, relatif mapan secara ekonomi, namun terus-menerus menjadi sasaran empuk industri. Buku yang didasarkan pada hasil penelitian disiplin ilmu psikologi ini sering dianggap sebagai dasar gerakan feminisme liberal atau feminisme gelombang kedua di Amerika yang imbasnya meluas ke seluruh dunia. Salah satu temuan yang dianggap Friedan meresahkan adalah posisi perempuan dalam masyarkat industri yang cenderung diperalat oleh iklan-iklan komersial, yakni secara sengaja dan membabi buta digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan kebiasaan belanja.

Seiring dengan menjamurnya media massa yang mendorong tumbuhnya industri periklanan, citra perempuan dalam iklan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Iklan cenderung dibangun atas realitasnya sendiri, dari eksplorasi terhadap kebutuhan perempuan sebagai subjek dan objek periklanan, menjadi eksploitasi nilai-nilai dengan konstruksi manipulatif atas keadaan perempuan yang sebenarnya. Dalam unsur verbal dan visual misalnya, konstruksi makna sebagai ekspresi cita rasa ideal untuk perempuan, lebih banyak ditampilkan sebagai tanda dari simbol-simbol tertentu yang bersifat stereotip seperti keanggunan, kelembutan, ketekunan, kepatuhan, dan keibuan. Karakter ini pada akhirnya menentukan standar kecantikan perempuan yang ironisnya justru lebih banyak ditentukan oleh ukuran fisik karena bisa menghubungkan konsumen dengan produk.

Lebih lanjut iklan yang muncul didasarkan pada permainan simbol-simbol tersebut tidak lagi menggambarkan nilai guna, bahkan seringkali tidak relevan dengan komoditas yang dijual. Dengan seluruh karakter yang bisa dieksploitasi, perempuan ditampilkan dalam iklan dengan kecantikan, kemolekan tubuh, dan simbolisasi seks. Contoh iklan “tidak nyambung” yang bertebaran di media massa Indonesia antara lain cairan pembersih mobil, rokok, minuman, dan pompa air. Di sisi lain, iklan tertentu selalu diidentikkan dengan perempuan, padahal laki-laki juga merupakan konsumen yang sama besar dari produk tersebut, misalnya sabun mandi, subjek dan objek iklanya monoton hanya menampilkan perempuan.

Sebagaimana fungsi dasarnya, iklan yang baik adalah iklan yang mampu berkomunikasi dengan kebudayaan (Frith, 2010). Melihat persoalan eksploitasi perempuan dalam iklan sebagaiana pemaparan di awal tulisan ini, pertanyaannya adalah apakah iklan-iklan bias gender tersebut bekerja tidak sesuai dengan budaya atau justru merefleksikan budaya masyarakat kita yang sesungguhnya?

Dalam kaitan ini, persoalan gender harus dilihat pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya, salah satunya adalah iklan.

Reaktualisasi persoalan gender dalam media selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004).

Eksploitasi perempuan dalam iklan yang yang kapitalistik ini besinergi sempurna dalam budaya dan sistem patriarki. Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki juga terefleksikan dari pola kehidupan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara (Wolf, 1997). Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Menurut Marla (dalam May Lan, 2002), budaya patriarki ini merembes ke berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk media massa. Media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasi praktik ketidakadilan gender dengan berita, iklan, kuis, film, dan produk media lainnya yang sangat bias (gender).

Kompleksitas persoalan ketidakadilan gender memang tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan dengan media atau budaya patriarki yang sudah mengakar, namun meliputi pelik-kelindan masalah kontemporer ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro), salah satunya iklan. Oleh karena itu, iklan tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang produk/komoditas atau membujuk calon konsumennya untuk membeli, melainkan sebagai sebuah medan wacana, tempat imajinasi sosial dan nilai-nilai kesetaraan atau ketidaksetaraan gender dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

__________________________________________________________________________________________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (Pr2MEDIA) Yogyakarta.

Media Sensitif Gender: Sekadar Wacana?

Ilustrasi: Cover Buku “Media dan Gender”. Karya Mahasiswa Komunikasi UII.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di antara banyak persoalan media massa Indonesia yang tidak sensitif gender saat ini, setidaknya terdapat empat isu penting. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan, iklan, film, sinetron dan produk media massa lainnya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh seperti molek, seronok, seksi, dan sejenisnya. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga meyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Penggunaan kosakata masih berorientasi seksual (sex-oriented), seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya.

Kedua, dalam aktivitas media sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi pekerja media. Persoalan kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila di antara jumlah yang sedikit tersebut para jurnalis perempuan telah memiliki sensitifitas gender. Ironisnya, karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam sejarah pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun cenderung dihegemoni nama “laki-laki”.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa, di Indonesia, sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level organisasional media, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan dan media. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun kurang atau bahkan tidak ditaati oleh para pekerja media.

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka muncullah konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati dan sebagainya. Jurnalisme sensitif gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Apa sebenarnya yang disebut jurnalisme berperspektif gender? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak maupun media elektronik adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan realsi antara laki-laki dan perempuan.

Lalu bagaimana konsep-konsep jurnalisme sensitif gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia saat ini? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Beberapa media yang peduli isu gender pun kadang terlalu menonjolkan ekslusifitas perempuan dengan menuntut secara keras hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin.

Di sisi lain, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media, adanya kesadaran menerapkan jurnalisme sensitif gender ataupun banyaknya aktivis feminis, baik dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender lewat pemberitaan media massa. Namun, kenyataan itu barulah sebatas tataran wacana dan kasus perkasus saja, bukan praktik umum di lapangan, yaitu pada level masyarakat dan seluruh media massa. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral dan agama saat ini masih kokoh mendominasi ruang-ruang kebebasan publik.

Apa yang diuraikan dalam buku “Relasi Gender Antara Kepercayaan dan Keniscayaan” ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi. Pernyataan-pernyataan  itulah yang tampaknya dilirik dan digelegarkan lagi melalui berbagai mozaik tulisan bertema “relasi gender”. Tulisan yang lahir dari kegelisahan dan perspektif anak-anak muda. Mereka yang mulai sadar bahkan muak atas ketidakadilan gender yang dipraktikkan media.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sulitnya Mewujudkan Jurnalisme Sadar Gender

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam tulisannya di Jurnal Perempuan beberapa tahun lalu, yang membahas perjuangan tokoh-tokoh feminis luar negeri, Iswara dan Pratiwi (2003) menengarai bahwa Inggris, Amerika serikat, dan Australia yang disebut-sebut sebagai negara paling keras memperjuangkan falsafah feminisme lewat media massa, kerapkali merasa kesulitan ketika harus berhadapan dengan pandangan patriarkis yang masih dianut sebagaian masyarakat dan industri media di sana.

Media massa dalam kaitan ini menjadi tempat pertempuran memperebutkan wacana tentang gender. Siapa pun yang memenangkan pertempuran bisa mendominasi dan melakukan hegemoni. Dalam konteks ini, media kemudian menjadi pengidentifikasi, pembaca, penerjemah, dan pendistribusi realitas. Ketika media menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan  yang patriarkis, maka hasilnya bisa ditebak: keberadaan media tak lebih dari perpanjangan tangan sebuah sistem kekuasaan patriarki. Di sini media menjadi corong sempurna untuk memperluas gagasan ideologi dominan. Selanjutnya, ketika media berfungsi sebagai instrumen patriarki, maka segala hal yang direpresentasikan oleh media mengenai pesan gender akan terkonstruksi dalam benak khalayak.

Bertolak dari hipotesis tersebut, maka dalam kajian tentang media massa, diperlukan suatu kesadaran bahwa dalam pemberitaan media harus mengusung prinsip: “Dalam realitas sosial pada dasarnya terdapat interaksi sosial yang di dalamnya sarat potensi lahirnya korban. Jurnalisme harus memegang prinsip-prinsip humanitarian yang berangkat dari sensitivitas pertanyaan etis tentang kemanfataan dan kerugian pihak-pihak yang diberitakan, khususnya perempuan” (Siregar, 2002).

Di antara tuntutan tersebut, muncul sebuah konsep jurnalisme yang diharapkan dapat menjawab persoalan, yaitu penggunaan Jurnalisme Sadar Gender. Mengapa harus jurnalisme sadar gender? Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana konsep operasionalisasi jurnalisme sadar gender dan bagaimana kemungkinanya diterapkan di negara kita yang sangat kental menganut sistem patriarki, maka tulisan ini mencoba mengelaborasinya.

Jurnalisme Sadar Gender: Ketika Media Tidak Menghargai Perempuan

Apa sebenarnya jurnalisme sadar gender (gender perspective in juornalism)? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender dapat diartikan sebagai kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan, dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak (seperti dalam majalah, surat kabar dan tabliod maupun media elektronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan (Jurnal Perempuan No. 28, Maret 2003).

Jurnalisme sadar gender muncul  ketika isu gender mengemuka dan dunia jurnalistik konvensional yang ada masih berpegang pada dalih-dalih prinsip “netral”, “objektif”, dan “apa adanya” dianggap ikut bertanggung jawab terhadap berabagai ketidakadilan yang dialami perempuan.

Di antara banyaknya persoalan, setidaknya terdapat lima hal penting berkaiatan dengan fenomena sensitif gender, khususnya terhadap subordinasi perempuan di media. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Dapat diamati dari berbagai pemberitaan, iklan, film, sinetron, kuis, dan sebagainya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek dengan visualisasi dan identifikasi tubuh; seronok, seksi, dan vulgar. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga menyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Seperti penyebutan yang berlebihan, misalnya “janda muda”, “gadis ingusan”, dan sebagainya. Sedikit sekali media massa yang menampilkan representasi perempuan berdasarkan perspektif perempuan. Bahkan pemberitaan tentang perempuan masih sangat fenomenal seperti ketika ada pemberitaan tentang Hari Ibu atau Hari Kartini. Itupun hanya terbatas pada acara-acara seremonial.

Kedua, dalam aktivitas jurnalisme, sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi insan pers. Merujuk pada catatan PWI tahun 1998, sekitar 4.687 jurnalis laki-laki dan hanya 461 perempauan (Jurnal Perempuan No. 28, Maret 2003 hal. 57). Data kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila menafikan bahwa di antara jumlah yang sedikit tersebut,  para jurnalis perempuan juga banyak yang kurang sensitif gender karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin. Akibatnya, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam dunia pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun semuanya didominasi “laki-laki”. Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Jacob Oetama  dianggap sebagai tokoh pers. Jarang sekali nama Roehanna Koeddoes, Herawati Diah, atau Toeti Azis disebut-sebut sebagai tokoh pers nasional.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level orgasisasional pers, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis,  seperti pemilihan kameramen yang umumnya laki-laki, sementara perempuan  menjadi presenter yang disorot kamera.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik PWI dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun tidak banyak ditaati oleh para pekerja media.

Kelima, penggunaan kosa-kata di media massa masih sangat seksis. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, sejak dulu pun, perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses pembentukan bahasa. Semua bahasa di dunia berisifat patriarki. Di Indonesia, banyak sekali istilah-istilah yang mensubordinasikan perempuan. May Lan (2002)  menyebutkan, ada banyak bentuk seksisme bahasa, seperti makna peyoratif, aturan semantik dan penamaan. Misalnya kata memperkosa disinonimkan dengan menggagahi. Sangat bias, apakah sebuah perkosaan diartikan bahwa pealakunya adalah orang yang gagah atau sosok yang lebih gagah? Begitulah, telah terjadi distorsi, penurunan makna dari fakta yang diangkat.

Dua Kutub Jurnalisme

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan,  muncul konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati, dan sebagainya. Jurnalisme sadar gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Konsep baru ini muncul setelah jurnalisme konvensional dalam pemberitaannya terlalu menonjolkan objektivitas dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek gender. Subono, merujuk pada Eriyanto (2001) menempatkan empat variabel utama yang membedakan antara jurnalisme konvensional dan jurnalisme sadar gender, yaitu (1) fakta; (2) posisi media; (3) posisi jurnalis; (4) hasil peliputan atau pemberitaan.

Keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam kema sebagai berikut:

Skema I

Fakta
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Terdapat fakta-fakta yang nyata dan diatur oleh hukum-hukum/kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal Fakta yang ada pada dasaranya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakailan gender, dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi–politik dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat
Berita adalah refleksi dari realitas sosial yang ada. Karenanya berita harus bisa mencerminkan realitas sosial yang diberitakan Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

Skema II

Posisi Media
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Media adalah sarana di mana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netra, dan setara Mengingat bahwa media pada umumnya dikuasai kepentingan dominan (patriarki) maka media seharusnya  menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang marginal (khususnya perempuan)
Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adaya Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marginal (terutama perempuan) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender

Skema III

Posisi Jurnalis
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa
Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang nonpartisan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisipan dari kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan ) yang ada dalam masyarakat
Landasan moral (etis) Landasan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan Profesionalisme sebagai kontrol
Tujuan peliputan dan penulisan: pemaparan dan penjelasan adapa adanya Tujuan peliputan dan penulisan: Pemihakan dan pemberdayaan kepada  kelompok-kelompok marginal, terutama perempuan
Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran Jurnalis sebagai pekerja yang memilki proses berbeda dalam kelas-kelas sosial

Skema IV

Hasil Peliputan/ Pemberitaan
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar  Gender
Hasil liputan bersifat dua sisi atau dua pihak secara seimbang- netral gender Hasil liputan merefleksikan ideologi jurnalis
“objektif”- netral, tidak memasukkan opini atau pandangan subjektif “Subjektif” karena merupakan bagian dari kelompok-kelompok marginal yang diperjuangkan
Memakai bahasa yang “baku” yang tidak banyak menimbulkan banyak penafsiran Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas
Hasil peliputan bersifat eksplanasi, prediksi dan kontrol Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif, dan pemberdayaan sosial.

Sumber: Subono (2003)

Lalu bagaimana kemungkinan konsep-konsep jurnalisme sadar gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, rasanya belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Jurnal Perempuan atau Kompas sendiri misalnya, sebagai media percontohan kadang terlalu menonjolkan eksklusifitas perempuan dengan hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin. Kenyataan seperti itu disinyalir terjadi akibat konsep jurnalisme di negara kita selama ini hidup di bawah tekanan rezim yang sangat partiarkis. Mental kritis-mandiri permempuan tidak pernah tidak pernah diberdayakan dalam media. Begitu kebebasan menjadi euforia, media massa langsung bebas melesat tanpa kendali.

Memang, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender setelah reformasi bergulir bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media. Selain itu juga terlihat mulai munculnya kesadaran menerapkan jurnalisme sadar gender ataupun banyaknya aktivis feminis dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender dalam pemberitaan media massa. Sayangnya, kenyataan itu baru sebatas kasus per kasus saja, bukan praktik pada umum di lapangan, yaitu dalam masyarakat dan di seluruh media. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral saat ini masih mendominasi ruang-ruang publik. Jadi bisa dikatakan bahwa  jurnalisme sadar gender di Indonesia saat ini masih menjadi mimpi yang sangat sulit diwujudkan.

Tapi bagaimanapun tidak ada kata pesimis jika semua stakeholders media mau terus-menerus mengkampanyekan penghapusan stigmatisasi dan diskriminasi gender melalui media massa, tentunya disertai tindakan nyata.

Penutup

Sebagai bagian dari instrumen beroperasinya media, gender merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam aktivitas jurnalisme. Untuk itulah, konsep jurnalisme sadar gender menjadi penting diterapkan mengingat persoalan-persoalan gender dalam media massa yang semakin mengemuka di Indonesia membutuhkan suatu solusi. Di satu sisi, evaluasi tentang berhasil tidaknya media massa Indonesia dalam mempraktikkan  jurnalisme sadar gender akan terus menjadi dialektika yang tidak usang, bukan hanya dalam pencarian jawaban “berhasil” atau “tidak, tetapi berhasilnya jurnalisme sadar gender yang peka terhadap isu-isu gender pada konteks saat ini sebenarnya lebih pada upaya awal yang strategis, yaitu terus menerus mencegah terjadinya bias pemberitaan gender lebih banyak lagi di media massa. Dengan catatan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu usaha keras dan dorongan dari semua pihak/stakeholder yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jika tidak, gembar-gembor tentang penghapusan stigmatisasi dan diskriminasi gender dalam praktik bermedia hanya berhenti pada tataran konsep, slogan, bahkan jargon semata.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Melirik Persoalan Gender Lewat Panggung Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]


Ada yang perlu ditinjau ulang atas pemahaman (penafsiran) ayat-ayat dari kitab suci tentang keutamaan laki-laki dibanding perempuan apabila dilihat dalam konteks dinamika zaman atau peradaban. Jika para mufassir klasik menyimpulkan laki-laki selalu berhak mendapatkan kesempatan lebih besar dari perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, maka perlu dilihat secara objektif realitas kekinian yang menunjukkan berbagai akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang memberikan kemudahan akses dan ruang gerak lebih luas kepada masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki ataupun perempuan, keduanya memilki kesempatan sejajar, tidak timpang.

Rasyid Ridha, seorang ulama tafsir modern, dengan tegas menolak atas tafsir yang mendeskreditkan perempuan atas dasar jenis kelamin dan faktor-faktor alamiah, mitos, dan historis yang melekat pada diri perempuan. Ia misalnya mengkritik tajam pandangan atas “haid” (menstruasi) atau “hamil” (mengandung) yang dikatakan menjadi penyebab kegiatan-kegiatan tertentu terhalang bagi perempuan, termasuk argumentasi bagaimana pandangan bias itu selalu menyandarkan sejarah tidak ditemukannya seorang nabi yang diangkat Tuhan dari kaum perempuan. Demikian juga alasan syar’i bahwa beberapa ketentuan agama telah dikhususkan bagi laki-laki. Jelas, semua itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih utama dari perempuan. Faktor-faktor alamiah adalah hak prerogatif Tuhan, karenanya itu manusia tidak bisa menjadikannya sebagai dasar untuk merendahkan atau meninggikan yang lain. Di hadapan-Nya, jelas semua manusia sama nilainya, kecuali kadar ketakwaannya.

Di sisi lain, mempertanyakan dan menggugat status perempuan pada dasarnya adalah keberanian mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Bahkan, mempertanyakan posisi perempuan sama saja dengan mengguncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua dalam masyarakat (Utami, 2008). Dengan mendiskusikan soal gender, seperti kata Utami (2008), berarti kita sedang membahas hubungan yang sifatnya sangat pribadi, yaitu menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing dalam menggugat privilege yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini. Adanya keyakinan dan perilaku yang tidak emansipatoris, merendahkan, sampai pada bentuk menghina perempuan, dalam praksisnya merupakan suatu keniscayaan akibat tidak konsistennya pemahaman umat secara komprehensif terhadap ajaran agamanya sendiri.

Strategi menggegarkan (baca: menggugat) persoalan gender harus dijalankan pada dua ranah, yakni proses presentasi dan representasi. Proses presentasi terjadi dalam praksis kehidupan sehari-hari, sedangkan representasi tampak dari apa yang disajikan dan dicitrakan lewat media massa dengan semua produk turunannya (seperti film, sinetron, berita, iklan, kuis, iklan, talkshow, reality show, dan berbagai acara hiburan).

Reaktualisasi persoalan gender gender di media massa selalu diawali dengan melihat kembali fungsi dasar media yang bertugas mensinkronkan gambaran alam pikiran khalayak dengan realitas yang terjadi di luar benak khalayak. Media dengan segala kemampuannya akan merekonstruksi realitas, sehingga apa yang ditampilkan oleh media tanpa disadari diterima sebagai suatu kondisi alamiah (natural). Celakanya, saat ini media massa cenderung menempatkan jaringan produksi dan distribusi produk-produk budaya tersebut ke dalam prinsip pasar (market). Akibatnya, media sebagai bagian dari pusaran industri mengikuti arus komersialisasi secara membabi-buta. Kekuatan bisnis industri media lebih sering menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual-profesional media (Siregar, 2002; Yusuf, 2004)

Dalam ranah industrial, media cenderung memperalat perempuan dengan seluruh karakter yang bisa diperjualbelikan: kecantikan, kemolekan tubuh, dan seks—dada, pinggul, bibir, dan paha—sebagai bentuk manifestasi hasrat kapitalisme yang besinergi dalam pola patriarki. Singkat kata, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, misalnya campur tangan para pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (sustainability) lapangan kerja bagi para karyawan, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, media massa tidak bisa lagi berdiri statis di tengah-tengah, namun  akan bergerak dinamis di antara pusaran kepentingan.

Di Indonesia, sistem patriarki sendiri dilegitimasi secara sempurna oleh sisa-sisa budaya feodalisme. Paham yang menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis. Posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Nilai patriarki sendiri terefleksikan secara makro dari pola kehidupan relasional antara perempuan dan laki-laki dalam suatu negara. Jika hubungan itu bersifat asimetris, bisa dipastikan masyarakatnya masih berada dalam sistem patriarkis.

Budaya ini, oleh Mies (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Walby (dalam May Lan, 2002) menggarisbawahi bahwa patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Sebagai sebuah sistem, patriarki memiliki dua bentuk: patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik menitikberatkan kerja dalam rumah tangga sebagai suatu bentuk stereotip yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan terkondisikan untuk dilekati berbagai tugas dan peran rumah tangga, maka sebenarnya telah terjadi “penindasan” terhadap perempuan. Penindasan itu semakin parah dengan pengucilan yang dilakukan masyarakat jika perempuan mencoba keluar dari stereotip itu.

Sementara, patriarki publik berasal dari sistem yang terbentuk di tempat kerja dan dalam pemerintahan/negara. Dalam hal ini, keterpurukan perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh peran-peran domestik yang harus diemban, tetapi perempuan sudah mulai mengenal posisinya di ranah publik. Inilah yang kemudian dihembuskan secara terstruktur oleh pemerintahan Orde Baru sebagai sebuah ‘peran ganda perempuan’. Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan kemudian bersifat kolektif, didukung oleh strategi segregasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan (Utami, 2008).

Sebagai kebudayaan, patriarki bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan dan pengkondisian. Akibatnya, karena masyarakat telah terbiasa untuk hidup di bawah tata nilai yang tak setara, budaya patriarki kemudian kemudian merembes ke dalam berbagai dimensi yang ada di masyarakat. Pada akhirnya tak berlebihan jika laki-laki kemudian selalu terkondisikan dan dibiasakan untuk selalu mendominasi, dan perempuan tunduk pada mereka. Bahkan, karena rembesan nilai-nilai patriarki sudah sedemikian dalam, pikiran para perempuan pun menganggap budaya ini adalah benar, dan tanpa disadari kaum perempuan melakukan penindasan terhadap kaumnya sendiri (Wolf, 1997).

Budaya patriarki ini oleh Marla (dalam May Lan, 2002) dianggap sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan kaum laki-laki pada tempat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan, dan keadaan tersebut merembes ke dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk di media massa.

Kenyataanya, media massa yang seharusnya menjadi reflektor bagi ketidakadilan ini justru melegitimasiasi praktik ketidakadilan gender dengan pemberitaan medianya yang sangat bias (gender). Penampilan wacana yang bias gender itu seolah diterima sebagai kewajaran (Siregar, 2002). Ketika berita tersebut direspon oleh khalayak maka teks audio-visual itu tidak sekadar menjadi informasi, tetapi terjadi pula proses konstruksi makna oleh pencipta wacana. Kemudian tanpa disadari citra tersebut direkonstruksi oleh khalayak. Sosialisasi yang bisa dikatakan bias ini telah ditopang dengan kuat oleh budaya patriarki yang mendarah-daging dalam diri masyarakat Indonesia.

Uraian dari tulisan ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media massa, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi.

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

Ditulis sebagai pengantar untuk buku “Ups, Pengen..ketika Perempuan Tak Dipahami Secara Bijak”. Juni 2009.

Jurnalisme Sensitif Gender: Sekadar Wacana?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Isu gender merupakan persoalan krusial hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Istilah “gender” kemudian naik daun dan menjadi komoditas wacana yang selalu laku untuk diperbincangkan dalam berbagai forum media massa. Gender tak hanya menjadi tren wacana, melainkan sudah terejawantahkan menjadi semacam revolusi mind-set bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang concern dan memiliki komitmen dengan isu-isu perempuan.

Terlepas dari persoalan bahwa untuk memahami konsep gender, harus dibedakan terlebih dahulu antara kata “gender” dengan “seks”, dan sebagaimana diketahui bahwa gender tak hanya menyangkut masalah perempuan, sesungguhnya perbedaan gender (gender differences) lahir dari suatu proses pergumulan sosial, kultural, dan psikologis yang berlangsung dalam waktu yang lama. Proses tersebut terbentuk oleh banyak cara, diantaranya disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial, kultural atau psikologis, melalui indoktrinasi ajaran agama,  pendidikan, tradisi, adat istiadat, maupun ideologi negara.

Dalam konteks itulah, media massa mengemuka dengan peran mediasinya, yaitu sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian pesan. Lewat pesan-pesan yang disampaikan, persoalan gender dikondisikan oleh media massa. Sebagaimana dikemukakan oleh Marshal McLuhan the medium is the message, bahwa “apa yang dikatakan” lebih banyak ditentukan oleh “apa medianya”. Di balik pesan yang disampaikan lewat media senantiasa tersembunyi berbagai muatan ideologis yang menyuarakan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki “kuasa”, termasuk ideologi partriarkis yang cenderung tidak berpihak pada perempuan.

Bertolak dari persoalan di atas, dalam kajian tentang media massa, diperlukan suatu pendekatan holistik tentang kesadaran bahwa dalam pemberitaan lewat media harus mengusung prinsip bahwa di dalam realitas sosial pada dasarnya terdapat interaksi sosial yang sarat potensi lahirnya korban. Jurnalisme harus memegang prinsip-prinsip humanitarian yang berangkat dari sensitivitas pertanyaan etis, tentang kemanfataan dan kerugian pihak-pihak yang diberitakan, khususnya perempuan (Siregar, 2002). Di antara banyak tuntutan tersebut, muncul sebuah konsep jurnalisme yang diharapkan dapat menjawab persoalan, yaitu jurnalisme sensitif gender dalam pemberitaan media massa.

Di antara banyak persoalan media massa Indonesia yang tidak sensitif gender saat ini, setidaknya terdapat empat isu penting. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan, iklan, film, sinetron dan produk media massa lainnya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh seperti molek, seronok, seksi, dan sejenisnya. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga meyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Penggunaan kosakata masih berorientasi seksual (sex-oriented), seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya.

Kedua, dalam aktivitas jurnalisme sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi pekerja media. Persoalan kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila di antara jumlah yang sedikit tersebut para jurnalis perempuan telah memiliki sensitifitas gender. Ironisnya, karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam sejarah pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun cenderung dihegemoni nama “laki-laki”.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa, di Indonesia, sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level organisasional media, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan dan media. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun kurang atau bahkan tidak ditaati oleh para pekerja media.

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka muncullah konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati dan sebagainya. Jurnalisme sensitif gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Apa sebenarnya yang disebut jurnalisme berperspektif gender? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak maupun media elektronik adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan realsi antara laki-laki dan perempuan.

Lalu bagaimana konsep-konsep jurnalisme sensitif gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia saat ini? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Beberapa media yang peduli isu gender pun kadang terlalu menonjolkan ekslusifitas perempuan dengan menuntut secara keras hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin.

Memang, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media, adanya kesadaran menerapkan jurnalisme sensitif gender ataupun banyaknya aktivis feminis, baik dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender lewat pemberitaan media massa. Namun, kenyataan itu barulah sebatas tataran wacana dan kasus perkasus saja, bukan praktik umum di lapangan, yaitu pada level masyarakat dan seluruh media massa. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral dan agama saat ini masih kokoh mendominasi ruang-ruang kebebasan publik.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia

 

Tulisan ini dimuat di Harian Bernas, 21 Juni 2007.