Media Komunitas dalam Pemilu: Ketika Media Arus Utama Tak Lagi Dipercaya

radio komunitas

Ekspedisi monitoring program radio komunitas paska tsunami di Aceh, ARNETT dan Worldbank, 2008.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Perdebatan tentang independensi media dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kembali mengemuka dalam Pemilu 2014. Politisi dan pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan media untuk melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompoknya lewat media. Dari sekadar pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.

Diskusi tentang pemanfaatan media untuk kepentingan politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam buku Media Impact (2010), Shirley Biagi menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi telah membuat jutaan rakyat Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan pilihan mereka pada Kennedy.

Senada dengan pemikiran tersebut, Altschull (1984) menyindir bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Fakta ini diperjelas oleh Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent. Ia mengkritik tajam posisi media yang tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan oportunis yang tidak sesuai dengan fungsi dasar media. Kekuatan besar yang mengontrol dan membiayai media menyebabkan agenda utama media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Monopoli dan pemusatan kepemilikan media di Indonesia semakin kuat. Bahkan sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat pada beberapa individu dan kelompok. Ironisnya, beberapa di antara pemilik media tersebut memiliki ambisi kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita pemilik yang mempunyai agenda politik dengan jumlah persentase yang signifikan mempersempit ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya isu-isu publik yang mestinya bisa diangkat media. Dengan kata lain, masuknya agenda pemilik mau tidak mau menggeser berita-berita penting lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik.

Dalam situasi semacam ini, sekali lagi, publik dirugikan karena minimnya informasi berkualitas yang relevan bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan media telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi pemilu yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang informatif, justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV, capres dan cawapres yang didukung, serta partai politik dari kelompok kepentingan mereka. Walhasil, sebagian media arus utama cenderung tidak lagi bisa diandalkan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah mengatur penyalahgunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemilu ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Hal ini diperkuat dengan pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, “lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan beragam modus juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.

Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas, namun penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan dalam praktiknya seringkali tidak sejalan. Terbukti dari ketidakberdayaan regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi pelanggar aturan main pemilu. Pada kondisi demikian, kehadiran media komunitas sangat penting dalam diskusi mengenai demokratisasi media di masa pemilihan umum, terlebih di tengah tatanan media di Indonesia yang sangat didominasi swasta sebagai arus utama. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta yang tunduk pada rating dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak sendi-sendi demokrasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni media komunitas.

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan media swasta.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam melayani komunitasnya yang juga beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas.

Dibandingkan jurnalisme arus utama yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme pda media komunitas menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme pada media komunitas adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga seharusnya tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream.

Jack Snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media komunitas, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitas. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan keputusan dan hasil akhir dari keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009) serta Puji Rianto et.al, (2012) memperlihatkan bahwa kehadiran radio komunitas memberi kontribusi pada pelaksanaan demokratisasi di tingkat pedesaan. Sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas seperti memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka.

Selain berkontribusi dalam menjaga proses demokratisasi pada komunitas, di satu sisi, media komunitas juga berpotensi membawa efek ambivalen karena pegiat media atau pewarta warga seringkali belum beranjak dari pola pemberitaan di media arus utama yang melihat bahkan mengikuti agenda setting media arus utama tanpa daya kritis. Dengan kata lain, media komunitas seringkali gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi berita politik di media arus utama, akibatnya liputan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik warga.

Menjawab tantangan ini, pengelola media komunitas harus melakukan penguatan internal, khususnya dalam menghadapi rangkaian pemilu. Penguatan tersebut dimulai dari proses rekrutmen atau penunjukan pegiat media komunitas yang ditugaskan secara khusus menjadi pewarta pemilu. Selanjutnya mereka diberi pelatihan atau upgrading tentang pengetahuan dasar dalam meliput dan memberitakan pemilu yang disesuaikan dengan format media maupun kekhasan dan kebutuhan komunitasnya. Preferensi awal mengenai karakteristik ini dapat diperoleh dari pengetahuan pengelola media komunitas dan masyarakat sekitar mengenai informasi apa yang mereka butuhkan terkait pemilu di wilayahnya.

Dalam kaitan ini, informasi umum yang perlu disampaikan antara lain: hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, tahapan dan tata cara pemilu, profil caleg, capres, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, perlu juga disampaikan informasi yang sederhana, memiliki aspek kedekatan dan sangat bermanfaat, namun tidak ditampilkan oleh media arus utama. Informasi tesebut misalnya lokasi TPS, jadwal pencoblosan, cara menjadi saksi/relawan, pengurusan hak pilih bagi yang belum terdaftar, serta informasi-informasi ringan seputar pemilu yang melibatkan narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, panitia pemungutan suara, dan aparat setempat.

Terakhir, tidak kalah penting dan perlu ditekankan kepada pengelola media komunitas bahwa dalam hiruk-pikuk dan simpang siur informasi tentang pemilu, awak media komunitas harus selalu memperkaya pengetahuan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman cara kerja dan dampak media, sehingga dalam menyerap dan menyampaikan informasi kepada warga, selalu memiliki konteks, tetap kritis, dan proporsional. [Iwan Awaluddin Yusuf]
____________________________________________________________________________________

[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat di Majalah Kombinasi, Edisi 57, 2014.

Revitalisasi Manajemen Radio Komunitas

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Ekspedisi Radio Komunitas Aceh, November 2007

Hingga detik ini, radio komunitas masih dipercaya sebagai medium komunikasi yang paling andal melayani kepentingan masyarakat Indonesia di tingkat komunitas. Radio komunitas dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas sehingga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Dengan demikian, radio komunitas dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi milik masyarakat yang potensial untuk melayani kepentingan komunitasnya sendiri.

Namun persoalan utama tentang keberadaan radio komunitas sejauh ini selalu terkait dengan pertanyaan mendasar: benarkah keberadaan radio komunitas benar-benar dibutuhkan oleh komunitas? Bagaimana mengelola radio komunitas secara efisien? Jika kedua pertanyaan ini tidak dieksplorasi dengan baik, alih-laih melayani kepentngan komunitas, radio komunitas tidak akan berkembang, bahkan lambat laun mati. Sebaliknya, jika tidak terjadi kondisi yang demikian, radio komunitas justru meniru gaya radio swasta yang semakin menjauhkan radio dari sifat komunitasnya.

Pertama-tama, untuk menumbuhkan dan memelihara “kebutuhan” terhadap radio komunitas perlu dilakukan pendekatan-pendekatan strategis. Paling tidak ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yakni kultural dan struktural. Pendekatan kultural dilakukan dengan penguatan langsung kepada masyarakat, misalnya berupa kampanye-sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang arti pentingnya (saluran) informasi sehingga informasi (termasuk hiburan) yang disampaikan lewat radio komunitas menjadi needs, bukan hanya wants. Kebutuhan ini berasal dari bawah, tidak hanya kebutuhan menurut pemahaman pengelola radio atau pemrakaasa dari luar, melainkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan ada atau tidaknya, menilai penting atau tidaknya keberadaan radio komunitas di lingkungannya. Pedekatan berikutnya melalui aspek struktural yakni dengan penguatan kelembagaan dan jaringan radio komunitas, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta advokasi perizinan yang berfokus pada legalitas keberadaan radio komunitas dan pengelola-pengelolanya di tingkat desa.

Langkah berikutnya dalam pengembangan manajemen radio komunitas secara efisien perlu dilakukan melalui survei pendengar yang dilakukan secara lebih “profesional” namun tetap memperhitungkan sumber daya yang ada sehingga tidak mengeluarkan banyak energi dan biaya. Survei ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas sekaligus pemetaan khalayak pendengarnya. Paling tidak survei dapat menjawab kebutuhan data pokok seperti jumlah pendengar, jangkauan (coverage area), segmen pendengar (psikografis dan demografis), serta program acara yang diminati masyarakat. Melalui pemahman metode riset yang sederhana, pengelola radio komunitas harus membuat desain survei yang relatif murah, termasuk pengolahan dan analisis datanya. Radio komunitas akan kuat bila pendengarnya merasa terlayani oleh keberadaan radio tersebut. Dalam kaitan ini, pegiat radio harus mampu menangkap keinginan warga untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam perancangan program siaran.

Selanjutnya, dalam pengembangan manajemen radio komunitas juga dibutuhkan identifikasi kekhasan. Karakter radio komunitas di Indonesia sangat bervariasi. Tingginya kekhasan masing-masing radio komunitas ditentukan beberapa faktor, misalnya: kondisi alam (terkait dengan wilayah tertentu jangkauan penerimaan stasiun radio lain); lokasi stasiun radio (semakin strategis, kemungkinan berkembang semakin terbuka); karakteristik (perempuan/laki-laki) dan tingkat militansi pengelola; kemandirian radio komunitas/masyarakat; pemahaman warga dan pengelola mengenai “radio komunitas”; dan keberadan stakeholder dalam komunitas.

Dari kondisi tersebut perlu diidentifikasi sehingga dapat diketahui potensi maupun kendala pengembangan dan keberlanjutan radio komunitas. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan melihat kinerja radio komunitas, dengan tolok ukur kinerja pengelola, peran masyarakat, dan melihat stekeholder di lingkungan komunitas. Model sederhana analisis ini misalnya berbentuk analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman). Data dapat diambil dari preferensi/pengetahuan pengelola dan warga masyarakat sekitar radio komunitas.

Langkah berikutnya dalam pengeloaan radio komunitas yang efisien perlu dilakukan pembenahan sistem database. Di tingkat pengelola radio misalnya, dimulai dari pendataan semua respon yang masuk, misalnya lewat sms, surat, titip pengelola, dan sebaginya. Pada kasus laporan warga yang mencuatkan pertanyaan dan isu-isu tertentu yang perlu disampaikan pada pihak terkait, perlu difasilitasi dan datanya dibuat kategorisasi berdasarkan topik permasalahan sehingga menjadi bank data.  Setelah itu perlu didesain cara penyampaian dua arah baik dari dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Strategi lain yang perlu dilakukan adalah meningkatan kerjasama dengan NGO. Keberadaan radio komunitas dan banyaknya NGO di Indonesia memberi peluang kerjasama saling menguntungkan dalam membangun iklim keterbukaan informasi. Bagi radio komunitas, sosialisasi prorgam-program atau isu dari NGO, termasuk pengawasan pelaksanaan program NGO merupakan sumber informasi yang tidak pernah kering untuk disiarkan. Bagi NGO Menjalin dan menjaga hubungan dengan Radio komunitas merupakan cara yang efektif untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra atau reputasi NGO di mata masyarakat. Radio komunitas penting artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara NGO dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi komunikasi berbasis komunitas yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas NGO karena masyarakat memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan.

Pentingnya radio komunitas bagi sebuah NGO tidak terlepas dari “kekuatan” media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dsb. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar NGO. Inilah yang perlu disadari baik oleh pengelola radio maupun NGO sendiri sehingga kerjasama saling menguntungkan dapat terpelihara.

Terakhir yang paling penting adalah penguatan manajemen pengelola dan program acara radio komunitas, melalui kaderisasi, regenerasi, traning-training, upgrading, dan pengetahuan dasar programming. Di satu sisi perlu diantisipasi keberlanjutan program, baik keberlanjutan program jangka pendek dan jangka panjang. Kunci keberlanjutan program radio komunitas di sini dapat diwujudkan melalui adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat; pendanaan (program lanjutan), perizinan (antisipasi sweeping/legalitas), dan membangun jaringan kelembagaan bersama dengan stasiun atau asosiasi radio komunitas yang lain.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

Tulisan ini dimuat di Koran Bernas, 10 Juni 2010.