Buruknya Sistem Klasifikasi Penonton Bioskop Indonesia: Bagaimana Nasib Anak-Anak?

the raid 2

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

@IwanAwaluddin

Maaf, saya harus memulai judul tulisan ini dengan kata “buruk”. Memang begitulah kondisinya. Sebagai moviegoers alias penggemar film, menonton di bioskop merupakan agenda rutin saya sehingga beragam pengalaman dan sensasi menonton pernah saya alami. Satu hal yang membuat saya risih sekaligus marah adalah implementasi sistem rating/klasifikasi atau kategori umur penonton bioskop di Indonesia yang kenyataannya di lapangan sangat memprihatinkan. Komitmen industri (pengusaha bioskop dan petugas ticketing) dalam hal ini masih payah, bahkan terkesan abai.

Hari kedua rilis film The Raid 2: Berandal, 29 Maret 2014, saya menonton di 21 Cinelplex Plaza Ambarukmo Yogyakarta (bioskop terbesar kedua di Yogyakarta setelah Cinema XXI). Saya masuk kira-kira 10 menit sebelum jadwal film dimulai. Saat berjalan menuju nomor kursi sesuai tiket, duduk di baris agak depan saya melihat seorang bapak mengajak dua putri kecilnya, kira-kira usia SD dan awal SMP.  Memenuhi kewajiban moral saya sebagai seorang ayah yang juga punya anak kecil di rumah, spontan saya menghampiri Si Bapak. “Pak, ini putri-putrinya?”. “Iya Mas”, jawab si Bapak.” “Film ini untuk dewasa lho Pak, banyak adegan kekerasan dan sadis. Sebaiknya anaknya tidak diajak nonton,” secara halus saya berusaha mengingatkan. Di luar dugaan, Si Bapak menjawab santai. “Oh..haha tidak apa-apa…biarkan saja”. Karena tidak ingin ceramah dan dilihat banyak orang, saya meninggalkan Si Bapak dengan dua putrinya, apalagi film akan segera mulai. Saya pun menuju ke kursi saya yang posisinya lebih belakang. Sampai selesai, mereka bertiga terlihat tak beranjak dari tempat duduk alias tetap menonton.

Saya tidak habis pikir, membayangkan bagaimana kondisi psikologis kedua putrinya (termasuk juga bapaknya yang mendampingi kedua buah hatinya), saat melihat adegan Uco (Arifin Putra) mencabut lima nyawa manusia satu-persatu pakai cutter di leher korbannya atau adegan berantem Rama (Iko Uwais) yang berakhir di dapur dengan menggoreng wajah musuhnya sampai gosong berasap. Oh, stop, saya tidak ingin spoiler membicarakan detail film The Raid 2 atau sedang mendramatisir adegan genre film gore. Kalau bicara disturbing pictures dalam film, The Raid “masih tidak ada apa-apanya” dibanding scene film-film gore lain, seperti A Serbian Film, Cannibal Holocaust, Irrevesible, dan sak hohah contoh lainnya. Apalagi dengan film-film gore Jepang, sebutlah Battel Royale yang bahkan pemainnya para remaja dan anak-anak saling berkompetisi membunuh secara sadis. Atau, hmm..jangan-jangan barangkali tujuan Si Bapak tadi memang ngajak anak ceweknya nonton agar kelak jadi Hammer Girl, ya? Entahlah… Terlepas dari kadar kekerasan, termasuk debat akademis teori lemah/kuat dampak media tehadap audiens, anak-anak berhak mendapat tontonan yang aman. Titik.

Kembali ke persoalan implementasi sistem klasifikasi penonton, petugas penyobek tiket bioskop, dalam hal ini cinema 21, harusnya juga memiliki tanggung jawab dan berkomitmen melarang pentonton yang tidak sesuai kategori umur. Jika yang membelikan tiket orang dewasa mereka memang tidak bisa mengontrol langsung, namun ada lapis kedua yakni petugas penyobek tiket dan petugas kemanan. Seandainya mereka bertindak tegas dan penuh dedikasi seperti waktu mengawasi penonton keluar pintu teater agar tidak nilep kacamata 3D, maka penonton yang di bawah umur pun rasanya tidak mudah masuk di antara kursi penonton.

Tidak hanya The Raid 2 yang kebetulan banyak dibicarakan (dan menyusul ada kebijakan menunjukkan KTP di pintu masuk untuk sebagian bioskop), cerita demikian juga sudah sering saya alami sebeumnya saat menonton film di Bioskop 21. Meski tidak selalu datang “menceramahi”, saya sering mendapati penonton anak bisa duduk santai di deretan kursi Cinema 21 menonton film-film kategori dewasa. Seolah-olah asal didampingi orangtua mereka bebas menonton film-film dewasa seperti Kick Ass, 300, Watchmen, Django Unchained, atau Machete yang selain sadis juga banyak bugilnya. Menonton di Empire Cinema XXI, Cinema 21 Ambarukmo Plaza, atau jaringan bioskop 21 di kota lain, fenomenanya sama saja. Petugas keamanan yang ada hanya sibuk memeriksa bawaan penonton di pintu masuk atau sesekali mengatur antrian. Untuk bioskop Blitz Megaplex, saya hanya punya pengalaman menonton beberapa kali di Grand Indonesia-Jakarta, jadi tidak bisa cerita banyak fenomena semacam ini.

Di sisi lain, jika urusannya dikembalikan ke penonton, faktanya memang masih banyak penonton kita yang belum paham sistem rating/klasifikasi. Bahkan yang ada di benak kebanyakan penonton, filter yang digunakan hanyalah kategori lama “17 tahun ke atas atau bukan” (yang identik dengan materi seksual dan pornografi). Padahal film kartun sekalipun jika tidak diklasifikasikan dengan jelas juga bisa bermuatan materi dewasa yang tidak seharusnya diakses anak-anak.

Orang tua yang mengira semua film superhero aman ditonton juga sangat ngawur. Film Batman the Dark Knight misalnya, yang awalnya identik dengan tokoh idola anak-anak menjadi sangat berat dan kelam ketika menampilkan konstelasi dunia hitam kota Gotham dan sosok Joker dengan segala kerumitan dan dinamika psikologisnya. Keprihatian ini semakin ironis, ketika pihak bioskop berargumen: “orangtuanya sendiri yang (mau/maksa) ngajak anaknya”. Duh! Di sinilah bioskop juga perlu perlu mengedukasi pentontonya. Banyak cara, banyak strategi. Sekali lagi komitmen bioskop terhadap persoalan ini harusnya dimulai dari hulu ke hilir: manajemen bioskop, petugas ticketing, sampai operator teknis.

Sebagai pembanding, di beberapa negara, film bioskop tidak akan mulai diputar jika masih ada anak-anak “diselundupkan” di antara penonton. Lembaga rating film di negara yang jauh lebih liberal dari Indonesia, sebutlah MPAA (Amerika), OFLC (Australia dan new Zealand), atau BBFC (UK) memiliki perhatian serius untuk melindungi penonton anak-anak.

Sistem rating MPAA (Motion Picture Assosiation of America)

G Untuk segala usia
PG Di bawah pengawasan orangtua
PG-13 Di bawah pengawasan ketat orangtua (dilarang keras bagi anak-anak usia 13 tahun)
R Di bawah pengawasan orangtua/dewasa bagi yang belum berumur 17 tahun
NC-17 Dilarang keras bagi penonton <17 tahun

Sistem rating OFLC (Office of Film and Literature)

G Untuk segala usia
PG Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <15 tahun
M Dewasa, audiens 15 tahun atau lebih
MA Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori ini atau meminjam film tanpa didampingi orang dewasa
R Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya
X Hanya boleh ditonton >18 . Menunjukkan seksualitas secara eksplisit

Sistem Rating BBFC (British Board of Classification)

G Untuk segala usia
PG Di bawah pengawasan orangtua bagi anak-anak <15 tahun
M Dewasa, audiens 15 tahun atau lebih
MA Anak umur <15 th tidak bleh menonton film kategori ini atau meminjam film tanpa didampingi orang dewasa
R Dilarang keras bagi penonton <18 tahun, termasuk meminjam filmnya
X Hanya boleh ditonton >18 . Menunjukkan seksualitas secara eksplisit

Persoalan rating/klasifikasi film ini harus dibedakan dengan urusan sensor film. Saya pribadi tidak mendukung rezim sensor. Kalau perlu bubarkan Lembaga Sensor Film (LSF) dan diganti lembaga klasifikasi film yang lebih kompeten. Dengan kata lain saya lebih mendukung peruntukan tayangan sesuai kategori umur. Di Indonesia sendiri, polemik tentang sensor sudah mucul sejak negara ini mengenal dunia perfilman. Bahkan pada tahun 2007, LSF pernah digugat dan dituntut agar segera dibubarkan. Gugatan ini diajukan oleh beberapa insan perfilman yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang beranggapan bahwa penyensoran terhadap film/sinetron yang dilakukan oleh LSF merupakan bentuk pemasungan terhadap kebebasan berekspresi dan berkreativitas seni. Para produsen film ini merasa bahwa pengguntingan adegan yang dilakukan LSF tidak hanya telah merusak karya mereka, tapi juga membuat penonton kehilangan haknya untuk mendapatkan cerita yang utuh dari film tersebut. MFI menuntut LSF dibubarkan dan diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film. Lembaga ini bertugas mengklasifikasikan film-film yang akan beredar di masyarakat berdasarkan muatan filmnya, tanpa memotong isi film yang dianggap negatif. Ternyata tuntutan MFI ini mengundang pro kontra, dan reaksi yang keras dari berbagai kalangan, terutama pemerintah. Argumen yang dikemukakan oleh pihak pembela sensor film umumnya adalah untuk melindungi konsumen film dari kebebasan liar akibat ketiadaan sensor film.

Ya, pada akhirnya kunci utama adalah sinergi antara penonton yang semakin sadar pentingnya sistem rating juga pihak bioskop yang mawas diri tidak semata mengejar profit. Semoga di Hari Film Nasional ke-64, bertepatan dengan kebanggaan karya film Indonesia, The Raid 2: Berandal yang bergaung gempita di kancah internasional, bisa menjadi momentum untuk menata dan mempertegas implementasi sistem rating/klasifikasi penonton di bioskop Indonesia. [@IwanAwaluddin].

________________________________

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Agenda Penyiaran 2014: Stop Penyalahgunaan Frekuensi Publik!

whitespace_broadband-1

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Kemerdekaan pers menjadi tidak berarti jika media hanya dimiliki segelintir orang, lebih-lebih untuk media penyiaran yang menggunakan public domain berupa frekuensi milik publik yang sangat terbatas keberadaanya. Di sisi lain, kehidupan media yang demokratis senantiasa mempersyaratkan adanya keberagaman isi (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership). Ironisnya banyak persoalan yang melingkupi media penyiaran di Indonesia saat ini yang menjauhkan dari keberpihakan terhadap publik. Setidaknya terdapat lima isu besar yang menonjol di tahun 2013 – 2014.

Pertama, monopoli dan pemusatan kepemilikan media semakin kuat. Sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta masih terpusat oleh beberapa individu dan kelompok saja.

Kedua, frekuensi milik lokal didominasi televisi “nasional berjaringan”. Televisi lokal seharusnya didirikan oleh dan untuk publik lokal, bukan “boneka” dari televisi “nasional berjaringan”.

Ketiga, politik redaksional bias pemilik. Media televisi dimanfaatkan secara masif untuk kepentingan pribadi pemilik atau kelompok, bukan kepentingan publik. Penyalahgunaan ini telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang mendidik dan menghibur justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV dan kelompok kepentingan mereka. Bentuk lainnya, acara bermasalah memang tidak selalu yang berkaitan dengan “narsisme” pemilik media, namun siaran berisi joget-joget atau hipnotis juga jauh dari misi ideal mencerdaskan penonton atau setidaknya memberi tontonan yang kreatif.

Keempat, lemahnya lembaga penyiaran publik dan komunitas. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta tidak baik bagi demokrasi, dan usaha membangun budaya sosial yang sehat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni lembaga penyiaran publik dan komunitas.

Kelima, proyek digitalisasi televisi di Indonesia saat ini masih dipandang sebatas peralihan teknologi. Sedangkan, konsekuensi sosial-ekonomi-politik yang timbul seolah dilupakan. Dianggap selesai hanya dengan Iklan Layanan Masyarakat. Hal-hal mendasar seperti penjaminan keberagaman dan kemajemukan, serta pindah tangan dan jual-beli frekuensi tidak transparan. Digitalisasi yang demikian tidak menjamin memecahnya konsentrasi kepemilikan televisi karena pengelolaan penyiaran ternyata tetap diserahkan pada pengelola yang sudah eksis.

Dalam kaitan persoalan besar tersebut, agenda tahun 2014 di bidang penyiaran yang harus diprioritaskan para pengambil kebijakan adalah (1) Mendukung pembahasan undang-undang penyiaran dan undang-undang digitalisasi yang konsisten memperjuangkan keberagaman isi dan kepemilikan; (2) Perlu pembatasan tegas dan jelas dalam peraturan kepemilikan televisi “nasional” dan “nasional berjaringan” yang secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang penyiaran; (3) Perlu pembatasan tegas dan jelas dalam undang-undang penyiaran megenai larangan intervensi pemilik serta kampanye politik dan pencitraan lberlebihan ewat media; (4) Negara harus membangun dan mendorong Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Publik Komunitas yang kuat; dan (5) Digitalisasi penyiaran harus membangun sistem penyiaran yang demokratis sekaligus momentum memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Sekali Lagi Tentang Tayangan TV Berlabel Ramadhan

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Akmal Nasery Basral, rekan Facebook saya, yang juga penulis buku dan skenario film, beberapa waktu lalu menulis lewat status Facebooknya:

Tayangan sahur di Trans TV (live). Pelawak Olga didudukkan di atas es balok dengan kaki selunjur. Wajahnya panik betulan, karena tangan dan kakinya dipegangi 4-5 penampil lain (termasuk Raffi Ahmad). “Aduh, ini dingin banget. Demi Tuhan,” keluhnya. Kamera close up ke wajahnya. Terlihat air matanya menitik. Raffi meledek, “Yeee.. Olga nangis.” Seorang penampil lain terus bertanya, “Sebutkan nama pahlawan Aceh?” Berulang-ulang tanpa jawaban, karena Olga terus mengeluhkan dingin nya es balok. Masih menangis. Lalu jawabannya keluar, “Cut Keke!”. Penampil lain tertawa ngakak. Lalu seorang penampil duduk di atas tulang kering Olga, yang terus mengeluhkan dinginnya es. Entah apa maksud “tayangan sahur” di kepala para pembuat program itu.

Berikutnya kejengkelan-kejengkelan permirsa televisi selama bulan Ramadhan 2013 ini terus bertambah. Seperti yang lagi-lagi disuarakan oleh Akmal Nasery Basral lewat status Facebooknya.

Adakah acara TV yang lebih sampah dari komedi slapstick yang marak jelang sahur dan buka puasa? Ada! Tragisnya, justru pada acara kultum (ceramah singkat) jelang buka puasa. Baru di hari pertama Ramadhan, sebuah acara kultum oleh ustadz yang cukup berbobot, langsung ditunggangi kampanye gamblang (bukan terselubung lagi) sebuah pasangan yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres 2014. Tanpa malu, keduanya mengucapkan “selamat buka puasa” lengkap dengan status mereka sebagai Capres dan Cawapres 2014 tertulis di layar kaca! Sungguh pencurian start kampanye yang kampungan, apalagi terjadi di jaringan TV yang, konon, terbesar di Asia Tenggara.

Acara kontroversial lainnya yang menjadi sorotan publik saat bulan puasa juga ditunjukkan dalam program “Hafidz Indonesia” pada salah satu episodenya yang ditayangkan stasiun RCTI pada tanggal 9 Juli 2013 pada pukul 14.54 WIB. Pelanggaran yang dilakukan program Hafidz Indonesia berupa penayangan secara close up seorang anak yang tampak buang air kecil saat ia menjadi peserta program tersebut. Kamera menyorot celana anak tersebut yang tampak basah. Selain masalah etika penyiaran, jenis pelanggaran ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak dan norma kesopanan.

Sudahlah, terlalu banyak daftar jika membahas keanehan-keanehan televisi Jakarta yang sedemikian tunduk pada nafsu rating atau sekadar pencitraan pemilik modal. Tak terkecuali pada saat umat Islam seharusnya menggali ilmu agama yang barangkali (meski jangan berharap banyak) akan ditawarkan oleh televisi. Faktanya, yang justru banyak tersaji malah: pelawak, bencong, dan sekarang ditambah model baru=dukun! Ya dukun berbentuk “ustad” yang menyembuhnya berbagai ragam penyakit, dari penyakit ringan sampai kronis dengan cukup mengosokkan tangan untuk “menimbulkan elektromagnet” dan menempelkan di bagian yang sakit. Tidak ada satu kalipun sang ustad menyarankan pasien konsultasi ke dokter atau bertanya apa yang sudah didiagnosis oleh dokter. Luar biasa bukan?

Apa yang terjadi dengan televisi kita? Selama bulan puasa, tayangan makin tinggi nilai jualnya ketika menggunakan label-label agama. Production House (PH) atau pihak televisi yang memproduksi acara mampu mengubah tayangan komersial-kapitalis menjadi tayangan yang terlihat religius. Religiusitas yang diciptakan oleh televisi menjadi religiusitas semu tanpa makna. Fenomena komodifikasi agama yang dilakukan oleh media massa selama Ramadhan, tanpa disadari berpotensi menyebabkan degradasi spiritualitas. Tesis ini tidaklah berlebihan mengingat agama bukan lagi ditempatkan sebagai norma bermakna yang mengatur sendi kehidupan manusia, tetapi agama justru dipinjam sebagai sarana meraup profit sebanyak-banyaknya.

Bukan rahasia, bulan Ramadhan bagi stasiun televisi swasta adalah masa panen iklan karena permintaan terhadap tayangan-tayangan religius mencapai puncaknya. Setidaknya terlihat dari pergeseran prime time televisi, yakni dari waktu normal untuk acara unggulan pukul 18.00 – 21.00 WIB berubah menjelang waktu sahur dan berbuka. Stasiun televisi bermai-ramai mengusung label Gebyar Ramadhan, Semarak Ramadhan, Edisi Ramadhan, Spesial Ramadhan, Berkah Ramadan sebagai tema tayangan di bulan puasa.

Acara yang disajikan selama Ramadhan cenderung seragam. Satu model program “religius” laris dengan rating tinggi, televisi yang lain berlomba-lomba mengikutinya. Sayangnya, program-program yang ditayangkan pada umumnya belum layak dikategorikan sebagai program yang berkualitas. Itu saja.

—————————————————————————————————-

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Darimana Sumber Dana Media Online?

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Sebagaimana konsepsi bisnis media pada umumnya, operasionalisasi media tidak terlepas dari pendaaan sebagai sumber oksigen yang menentukan keberlangsungan dan mati-hidup media. Demikian pula media online yang saat ini menjadi sumber informasi utama yang diakses pengguna perangkat teknologi komunikasi. Sering banyak yang ingin tahu bagaimana mereka bisa eksis sementara tidak terlihat ada/banyak iklan di websitenya?

Terkait dengan hal itu, setidaknya terdapat empat sumber utama income media online: (1) Iklan; (2) Sindikasi; (3) Pelanggan Berbayar; dan (4) Penjualan Konten. Secara singkat masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) IKLAN. Sumber pendapatan utama. Berupa bannner iklan, dengan dua model tarif: a. sistem harga flat dan b. perview atau perklik (pay per click/pay per view).

2) SINDIKASI. Media online menjual konten ke media lain (koran, radio, televisi, portal lain) serta perusahaan/lembaga yang membutuhkan. SINDIKASI jg berarti barter iklan dengan kelompok media tersebut. Contoh, di media online ada banner iklan koran, di koran diklankan media online tersebut. SINDIKASI juga bisa berbentuk subsidi penuh dari perusahaan induk karena online sbg side bussinessnya.*Dalam kelompok media berkepemilikan silang.

3) Pelanggan Berbayar. Income diperoleh dari biaya langganan pengkses melalui handphone/tablet. Berita-berita yang diakses secara khusus ini memiliki kelebihan karena bebas iklan/konten. Umunya jenis berita terpilih dengan tema-tema khusus->misalnya topik bola, kesehatan, politik, hobi dan sebagainya)

4) Penjualan Konten via SMS. Mirip pola nomor (3) namun kali ini media online mengirim SMS berita-berita terupdate secara berkala ke pelanggannya.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Bertemu Hasmi, Sang (Pencipta) Gundala

IMG_20130525_050108

Iwan Awaluddin Yusuf[1] / @IwanAwaluddin

Akhir pekan kemarin, 25 dan 26 Juni 2013, saya berkesempatan mengikuti acara Gathering Pecinta Superhero/Komik se-Indonesia di Yogyakarta. Banyak teman yang awalnya hanya saling kenal dari sebuah grup di Facebook berdatangan ke Yogyakarta. Tercatat peserta paling jauh dari Makassar. Lainnya dari berbagai kota di Indonesia.

Superheromania Goes to Jogja, demikian tema gathering pertama ini dengan salah satu agenda utama mengunjungi Pak Hasmi. Hasmi atau Harya Suraminata adalah komikus sekaligus legenda hidup kejayaan superhero Indonesia era 70-80an. Dari tangannya lahir tokoh-tokoh komik fenomenal. Selain Gundala, tokoh ciptaan Hasmi yang sangat populer pada masanya antara lain Pangeran Mlaar, Maza, Jin Kartubi, Merpati, Kalong, dan Sembrani.

Karya-karya Hasmi, sebagaimana Wid NS (pencipta tokoh Godam) saat itu sering dipengaruhi oleh superhero Amerika sehingga terkesan mirip. Meski ceritanya tidak saling berhubungan. Persoalan karakterisasi tokoh superhero yang saling mirip tergolong sangat wajar pada era itu. Pengetahuan seniman tentang hak cipta dan wacana Haki belum populer. Bahkan, banyak terjadi dlm komik Indonesia, superhero lokal bertemu dengan superhero Amerika. Bahu-membahu menyelesaikan kejahatan lintas negara. Fenomena crossover yg nyaris mustahil zaman rezim HAKI seperti sekarang.

Zaman sudah berubah, selera pasar berubah, emporium Marvel, DC, dan Dark Horse menguasai dunia. komik Indonesia terdesak ke pinggiran. Gempuran film Hollywood dan banyaknya fans superhero karbitan-yang misalnya terlihat dari fenomena antri panjang nonton Ironman tapi tidak tahu apa-apa tentang komiknya, mempercepat kematian dan mempersulit bangkitnya komik lokal. Dan sebagaimana pertunjukan drama kehidupan…selalu ada yang tergerus, tersisih, kalah, dan terpinggirkan di negerinya sendiri. seperti Pak Hasmi.

Masuk lewat gang sempit-daerah Karangwaru Lor, di belakang masjid Al-Huda kami menjumpai Pak Hasmi di rumahnya yang kecil dengan status mengontrak. Meskipun hidup penuh kesederhanaan bersama istri dan anaknya, Pak Hasmi tetap terlihat bersemangat, ramah, murah senyum, dan kadang jenaka.

Sebagai seniman, keterbukaan dalam berdiskusi dan mengikuti perkembangan dunia komik dan superhero sangat patut diapresiasi. Di rumahnya terihat beberapa buku-buku referensi komik terbaru yang diikutinya, seperti Justice League karya Alex  Ross.  Pak Hasmi juga ternyata hobi menonton film, tak hanya film superhero lho…

Demikian sekelumit cerita tentang Pak HASMI, Bapak Superhero Indonesia. Terus terang, saya sangat senang dan terkesan bisa berbincang-bincang langsung dalam suasana akrab, santai, dan kekeluargaan dengan Sang Gundala dari Yogyakarta. Jiwa superhero saya jadi bergetar. Haha…

Apesiasi juga utk legenda komikus-komikus Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada: R.A Kosasih, Wid NS, Jan Mintarga, Gerdi Wk, Hans Jaladara, San Wilantara, Otto Suastika, Man/Mansyur Daman, dan lainnya. Salam. (@IwanAwaluddin)

Serangan petir Pak Hasmi "Gundala" Foto: BarangJadulPisan

Serangan petir Pak Hasmi “Gundala”
Foto: Barang Jadul Pisan

Menerima serangan petir dari Gundala, para superheromania kewalahan Foto: Barang Jadul Pisan, Retouch: Aji Ekana

Menerima serangan petir dari Gundala, para superheromania kewalahan
Foto: Barang Jadul Pisan, Retouch: Aji Ekana

 


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Tips Jitu Cepat Selesai Skripsi ala Bincangmedia

Iwan Awaluddin Yusuf

Boleh dikatakan, kategori pengunjung terbesar blog BINCANGMEDIA adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis. Kali ini sebagai bentuk apresiasi, sengaja saya menampilkan kiat-kiat ringan dalam menyelesaikan skripsi dengan cepat dan bebas galau.

Tips ini merupakan kuliah twitter (kultwit) saya di Twitter @IwanAwaluddin. Jika pembaca blog ini ingin berjejaring dengan saya, silakan difollow. Baiklah, kita mulai tipsnya:

  1. “Buat apa mikir skripsi, #skripsi sj tidak pernah mikirin kita”. Betul! karena skripsi tidak untuk dipikirkan saja, tapi dikerjakan.
  2. Memikirkan #skripsi dg mengerjakan skripsi itu sama. Menyita energi dan pikiran. Jadi kenapa tidak pilih mengerjakan saja?
  3. Percayalah, pada akhirnya #Skripsi yang paling baik adalah skripsi yang SELESAI.
  4. Biang kerok macet #skripsi adalah: mahasiswa jrg konsultasi, dosen susah ditemui, objek sulit diteliti, narasumber enggan diwawancarai.
  5. Pembimbing #skripsi yang baik membuat jadwal konsultasi, mahasiswa yg baik paham kapan harus berkonsultasi.
  6. Dosen itu umumnya sibuk, jd bimbingan #skripsi jgn ikut-ikutan sibuk sendiri, nanti dua2nya tidak pernah nyambung frekuensi.
  7.  #Skripsi itu sulitnya setengah mati, tp akan terasa lebih ringan jika dikerjakan sepenuh hati | Apalagi disupport pujaan hati :)
  8. Kunci cepat lulus #skripsi adalah mengerjakan dengan tekun, bukan pergi ke dukun | Apalagi kabur ke Eyang Subur.
  9. Pejuang #skripsi itu harus banyak referensi, rajin-rajinlah ke perpus atau diskusi, jgn suka M(ENG)URUNG diri saat mengerjakan skripsi.
  10.  Janganlh berpikir #skripsi itu mmbebani,tp berpikirlah skripsi itu misi suci utk mnylesaikan studi | trus jd modal cr suami/istri *aseek
  11. Jgn sekali-kali terpikir mengambil jalan pintas dg menjiplak #skripsi karena itu melapetaka terpendam yg sgt berbahaya di kemudian hari.
  12. Sekali lagi, berbagai upaya menjiplak #skripsi = menjual reputasi dan harga diri. #sikap
  13.  #Skripsi dicorat-coret atau direvisi itu seni sekaligus sensasi,jd tdk perlu brkecil hati | *Aplagi dendam pd dosennya. Ada itu..adaa ;p
  14. Jika #pejuangskripsi tahu cara berkawan dg #skripsi, skripsi itu sekrispi/secrispy (serenyah) camilan. jd tdk perlu ngomel-ngomel skripsi itu skrips**t :D. Tapi Skripsweet :D
  15. Sayangilah #skripsi bagai cinta sejati krn itu terjadi cukup sekali | Kl sdh lulus tdk perlu membuat skripsi lg (Kecuali maniak skripsi;p)
  16. Mengelola waktu, menambah kegigihan, dan mengurangi distractor, terbukti mempercepat penyelesaian #skripsi.
  17. Setidaknya ada 4 tipe mahasiswa yg sedang mengerjakan #skripsi. Anda termasuk #pejuang skripsi tipe mana?
  18. A. Punya waktu tapi tidak punya kegigihan mengerjakan #skripsi. Biasanya kebanyakan jalan, ngetweet, FBan, nonton, ngegame, dsb.Ada.
  19. B. Punya kegigihan tp tidak punya waktu mngerjakan #skripsi. Mhs yg nyambi kerja atau ngurus orangtua boleh masuk kategori ini. Syaratnya keingat skripsi terus.
  20. C. Tidak punya waktu dan tidak punya kegigihan. ini tipe mahasiswa paling buruk. Bayar SKS untuk #skripsi, tp tdk ada progress. tahu2 dpt surat peringatan. Ada..
  21. D. Punya waktu dan punya kegigihan. Ini tipe yg paling oke. Jika bs mengondisikan ke dalam tipe ini, mahasiswa tdk bakal awet pacaran dg #skripsi.
  22. Kesimpulannya, cepat tidaknya penyelesain #skripsi, bagus tidaknya nilai akhir skripsi, berbanding lurus dg kegigihan mahasiswa.

Demikian tipsnya semoga membantu para pejuang skripsi untuk bebas dari kepo dan galau…Sekian.[@IwanAwaluddin]

______________________________________________________________________________

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Memahami Konsep Media Berbasis Komunitas

community

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam buku Community Media in The Information Age, Nicholas Jankowski (2002) menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan jejaring teknologi elektronik dan digital, komunitas virtual terus terbentuk. Perkembangan revolusioner di bidang teknologi tersebut telah menambahkan arti sebuah komunitas, dibandingkan dengan pengertian konvensional yang selama ini berkembang.

Oleh karena itu, definisi sebuah komunitas yang memiliki kesamaan secara geografis dapat pula diperluas dengan adanya ‘community of interest’ (komunitas minat) karena para anggotanya memiliki persamaan minat dalam hal budaya, sosial, ekonomi, atau politik, yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan mereka secara geografis. Komunitas ini yang paling nyata difasilitasi oleh media yang menawarkan konsep segmentasi sempit atau dengan bahasa lain disebut media komunitas.

Jankowski (2002) menegaskan  bahwa media komunitas dapat diwujudkan ke dalam bermacam bentuk media, baik tradisional yaitu media cetak (surat kabar dan majalah), media elektronik (radio, televisi), serta dalam bentuk penggabungan (konvergensi) antara media cetak dengan media elektronik, misalnya dalam bentuk situs internet atau website.

Perwujudan media komunitas banyak ditemukan di dalam format inisiatif jaringan elektronik (electronic network initiatives), yang sering juga disebut sebagai ‘jaringan pendidikan publik’ (publik educational networks’), ‘jaringan akses publik’ (publik access networks), ‘jaringan sipil’ (civic networks), ‘internet bebas’ (free-nets), ‘kota digital’ (digital cities), atau ‘jaringan komunitas’ (community networks). Jaringan tersebut  sering  dibangun atas dasar  kerja sama antara organisasi dan institusi  komunitas seperti  sekolah,  perpustakaan, dan pemerintah daerah.

Tujuan pembangunan fasilitas tersebut bervariasi, antara lain untuk menyebarluaskan sumber teknologi informasi kepada masyarakat, mendukung proyek pembangunan komunitas, penyediaan informasi , atau untuk merangsang keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas sosial serta politik setempat.

Secara rinci karakter umum media komunitas menurut Jankowski (2002) adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan

Menyajikan berita dan informasi relevan yang dibutuhkan anggota komunitas dan mengajak anggota masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi publik melalui media komunitas.

  1. Kontrol dan kepemilikan

Mayoritas saham media komunitas dikuasai oleh penduduk lokal, pemerintah lokal, atau organisasi berbasis komunitas.

  1. Isi berorientasi lokal

Hal ini senada dengan prinsip kedekatan (proximity) dan jurnalistik sebagai nilai berita (news value)

  1. Produksi media

Dikerjakan oleh pekerja nonprofesional dan sukarelawan.

  1. Distribusi

Distribusi melalui jaringan, “televisi kabel” atau model jaringan khusus lainnya, seperti jalur inependen dalam industri musik dan film.

  1. Audiens

Lingkup audiens biasanya bersifat lokal yang jumlahnya relatif kecil, lokasinya jelas secara geografis. Beberapa jaringan komunitas terbilan luas dengan audiens yang menyebar.

  1. Keuangan

Secara  mendasar pendanaan bersifat nonkomersial, namun dana yang masuk bisa berasal dari sponsorship, iklan, dan subsidi pemerintah.

Karakteristik tersebut merupakan gambaran umum yang ada dalam media komunitas secara fleksibel. Pada kenyataannya, bisa saja terjadi sebuah media massa baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, lahir dengan penambahan dan pengurangan dari karakteristik yang ada. Selain itu, menurut Jankowski perbedaan skala antara media komunitas dan media massa bersifat relatif. Sebab, luas ruang lingkup suatu komunitas secara geografis sulit untuk didefinisikan. Metode komunikasi serta jenis medium yang digunakan juga tidak dapat digunakan sebagai pembeda antara media komunitas dengan media massa.  Sejalan dengan semakin fokusnya komunikasi yang dilakukan begitu juga dengan semakin terarahnya segmen dan target yang dituju (Narrow Marketing). Dengan semakin berkembangnya kompetisi tingkat pemecahan target bisa semakin sempit dan semakin terarah (targeted). Ini merupakan dukungan untuk mencapai top of mind sebagaimana pengertian segmentasi sebagai pertempuran memperebutkan kapling di benak konsumen.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.