Pers Orde Baru vs Pers Reformasi: Konsep Kunci

 Iwan Awaluddin Yusuf[1] 

Proses transisi politik di tanah air membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan media massa, khususnya pers Indonesia. Sistem pers di negara kita adalah sistem yang rumit, tidak sesederhana seperti apa yang dapat dilihat oleh mata awam karena melibatkan banyak tangan yang bermain di dalamnya. Instrumen politik yang terejawantahkan menjadi berbagai bentuk kebijakan telah meruntuhkan teori-teori tentang sistem pers jika bersentuhan dengan kontradiksi antara teori dengan praktik di lapangan. Kondisi ini berlangsung dari rezim ke rezim. Kali ini bincangmedia membahas perbandingan sistem pers Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Rezim Orde Baru dengan konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon ”pers yang bebas dan bertanggung jawab” pada akhirnya hanya berhenti pada slogan politis. Bertanggung jawab dalam hal ini tidak lebih sebagai bentuk bertanggung jawab terhadap pemerintah karena dalam praktiknya, pemerintah selalu berupaya menempatkan pers sebagai bagian dari ideological state apparatus, yang diharapkan bisa berperan dalam proses mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi penguasa. Untuk itu, rezim Orde Baru telah menerapkan berbagai kontrol terhadap pers, yang peda garis besarnya mencakup:

1. Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.
2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melauluI mekanisme seleksi dan regulasi (seperti keharusan menjadi anggota PWI sebagai wadah tunggal, kewajiban mengikuti penatarn P4 bagi pemimpin redaksi), dan kontrol berupa penunjukan-penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.
3. Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.
4. Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.
5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Di sisi lain, Orde Baru menentukan landasan operasional pers bersifat ideologis, melalui konsep jurnalisme pembangunan. Konsep jurnalisme semacam ini pada hakekatnya menjadikan media bersifat partisan dalam kerangka orientasi negara.

Salah satu indikasi tafsir undang-undang pers yang menggunakan kacamata kepentingan “negara” adalah selalu dikaitkan dengan salah satu visi pemerintah Orde Baru waktu itu, yakni apa yang disebut “stabilitas nasional”. Untuk memelihara serta memperkokoh ketahanan nasional yang sehat dan dinamis, maka pers nasional bertanggungjawab untuk turut menyukseskan pembangunan nasional. Alasan stabilitas nasional inilah yang menyebabkan negara merasa berhak dan harus menjalankan tugasnya itu dengan “pendekatan keamanan” (security approach).

Fungsi kontrol pers terhadap pemerintah sangat lemah. Pemerintah bersifat sangat peka terhadap perbedaan sikap atau pandangan yang diungkapkan pers. SIUPP menjadi senjata andalan pemerintah dalam membungkam pers Indonesia. Banyak pers yang terbunuh oleh perangkap ini. Kebebasan pers serasa impian pada masa itu. Seorang Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya (1949-1958 dan 1968-1974) pernah masuk penjara di rezim Soekarno dan rezim Soeharto karena gigih memperjuangkan kebebasan pers.

Kondisi sangat berbeda sejak masa Reformasi tahun 1998. Berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers paska otoritarianisme Orde Baru telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pers (23 September 1999), jumlah penerbitan media cetak di Indonesia yang meliputi suratkabar, tabloid, majalah, dan bulletin mencapai 1.687. Jika dibandingkan dengan tahun 1997 jumlah penerbitan yang hanya 289 media, berarti hanya sekitar seperlima dari jumlah penerbitan yang ada pada tahun 1999. Bagi publik, kondisi ini memunculkan harapan baru untuk memperoleh keragaman informasi yang bersumber dari adanya keragaman isi maupun keragaman kepemilikan media.

Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tidak semata-mata berimbas pada banyaknya penerbitan pers yang muncul, namun juga memberi kemerdekaan dan keterbukaan bagi insan media dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya berupa kegiatan 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di atas kertas, prestasi ini ditandai dengan Indeks Peringkat Kemerdekaan Pers Tahun 2001 menurut Reporters Sans Frontieres Paris. Berdasarkan tiga parameter penelitian yang digunakan, yakni (1) hukum media di negara bersangkutan, (2) kebebasan wartawan dalam mencari berita, dan (3) profesionalisme wartawan dan media di suatu negara; Indonesia tercatat memiliki indeks kemerdekaan pers tertinggi di Asia (Batubara, 2007: 75). Pada tahun 2002, menurut data Indeks Kebebasan Pers Dunia yang pertamakali dikeluarkan oleh Reporters Without Borders (Oktober 2002), Indonesia menempati urutan 57 dari 139 negara—yang  diteliti—di seluruh dunia (Luwarso dan Samsuri, 2003: 81-84).

Semangat untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memanfaatkan momentum kebebasan pers dalam praktiknya ternyata sering menimbulkan berbagai ironi yang justru bertentangan dengan semangat dasar dan filosofi jurnalisme. Salah satunya terlihat dari banyaknya pengabaian standard jurnalistik dalam penulisan berita. Akibatnya, kebebasan, baik “bebas dari” maupun “bebas untuk” yang melekat pada dunia pers tanpa disertai peningkatan upaya profesional untuk memegang teguh kepercayaan masyarakat (pembaca) akhirnya menghasilkan media yang menampilkan berita-berita bombastis, melodrama, mistik, eksploitasi seksual, dan cenderung pada taraf pengungkapan konflik demi memuaskan selera rendah pembacanya.  Anggapan bahwa pers telah berjalan melampaui makna kebebasan pers itu sendiri juga dikemukakan oleh beberapa pengamat media. Kritik yang paling populer disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam opininya di Kompas, 9 Februari 1999. Ia mengatakan, akibat berlebihan memaknai euforia kebebasan, pers Indonesia seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus-dengus ke mana saja (Susilastuti D.N., 2000: 232, Sobur, 2001: vii). Kritik senada muncul dari mendiang Abdul Muis, Gurubesar Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Hasanuddin. Menurutunya, euforia kebebasan pers di era reformasi tampaknya sudah mencapai titik jenuh dan memunculkan gejala kebebasan pers yang bersifat ganas (predatory freedom) pada sebagian penerbitan pers (Sobur, 2001: vii).

Menurut UU No 40/1999, kemerdekaan pers diakui sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 A1). Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 Ayat 2). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 Ayat 3). Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (Pasal 4 Ayat 4).[Iwan Awaluddin Yusuf].

---

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

Memberdayakan Publik Lewat “Surat Pembaca”

Sumber gambar:
http://akusukamenulis.wordpress.com/2010/09/30/lingua-epistoholica/

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam perspektif sosial, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, yakni peduli dan ikut mengambil peran dalam lingkungannya. Dengan bahasa lain, masyarakat menyadari keberadaan diri mereka sendiri, serta keberadaan pihak lain sebagai satu senyawa yang tidak terpisahkan dalam lingkup sosial.

Salah satu wahana yang dapat menjang peran sosial masyarakat adalah media massa. Melalui media massa, masyarakat dapat berkontribusi memberikan informasi penting mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Ini sejalan dengan fungsi korelasi yang diemban media massa yankni sebagai penghubung. Fungsi korelasi adalah fungsi menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Dalam hal ini, peran media massa menghubungkan berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita yang disajikan oleh reporter misalnya, akan menghubungkan narasumber (salah satu unsur bagian masyarakat) dengan pembaca surat kabar (unsur bagian masyarakat yang lain).

Dengan kata lain, media massa telah membantu masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Sebagai pengguna media, secara disadari atau tidak, audiens telah memainkan peran yang besar dalam pelestarian eksistensi media yang bersangkutan. Pada awalnya, konstruksi audiens media hanyalah sebagai “konsumen” pasif, namun tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kemampuan literasi dalam menganalisis isi pesan, kini audiens juga bisa memberi reaksi yang lebih nyata terhadap media

Sebagai contoh sederhana tindakan kontrol masyarakat terhadap media cetak, tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan mengirim surat, kritik atau protes untuk dimuat pada rubrik Surat Pembaca. Lewat Surat Pembaca, masyarakat bebas menumpahkan uneg-unegnya. Sebagai contoh konkret tentang manfaat Surat Pembaca misalnya dapat dilihat dalam link berikut. Bahkan dalam kondisi tertentu Surat Pembaca merupakan jalan yang ampuh untuk mencari “keadilan” sebagaimana contoh dalam link berikut.

Di satu sisi, Surat Pembaca merupakan sarana komunikasi yang efektif antara pembaca dan pengelola surat kabar yang bersangkutan. Keberadaan Surat Pembaca penting untuk memastikan kualitas dan visi surat kabar berada di jalur yang seharusnya. Jika media memberikan berita yang kurang sesuai (baik itu dari data fisik maupun perspektifnya), pembaca akan menanggapinya dengan menulis surat kepada redaksi.

Komunikasi massa, sebagaimana diungkapkan Harold Laswell, mempunyai fungsi pengawasan. Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan ini bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or beware surveillance atau pengawasan/peringatan, dan instrumental surveillance atau pengawasan instrumental.

Jika telah terbangun ‘hubungan batin’ antara media dan audiens, maka rubrik Surat Pembaca akan berfungsi secara maksimal. Artinya, ia telah digunakan untuk tempat bertemunya audiens dan media. Hal ini menuntut media untuk lebih piawai dalam meramu berita yang akan disajikan. Seperti yang diungkapkan Jakob Oetama, orang tertarik terhadap media bukan saja karena peristiwa atau isu, tetapi terutama oleh perkembangan peristiwa dan isu tersebut yang dibingkai dalam konteks agenda setting media.

Dalam konsepsi jurnalisme konvensional, audiens tidak bisa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses kerja sebuah media massa. Dalam pengertian, audiens menyumbangkan andilnya dengan memberi respon terhadap media tersebut. Pada media surat kabar, saluran yang paling efektif bagi audiens untuk menyampaikan responnya adalah dengan mengirim surat kepada redaksi dan artikel opini. Tidak hanya sebagai sarana, ternyata rubrik Surat Pembaca memiliki beberapa fungsi penting bagi media, yaitu Fungsi Pengaruh, menjaga konsistensi media dalam menyajikan berita yang disampaikannya. Jika ada data atau fakta yang keliru, maka audiens (dalam konteks bahasan ini, pembaca) dapat  segera melayangkan kritik ke media tersebut melalui mekanisme hak jawab. Kewajiban media adalah memuat hak jawab tersebut dalam Surat Pembaca. Kedua,  Fungsi Perbaikan, yakni menajdi mekanisme koreksi agar media tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ketiga adalah Fungsi Pengontrol, dalam hal ini Surat Pembaca mengendalikan media agar tidak semena-mena menggunakan otoritasnya dalam menyajikan berita.

Ya, memang ini bahasan sederhana. Tapi tak banyak orang memperhatikan apalagi memanfaatkan pentingnya Surat Pembaca.

Salam.

---

[1] Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bagaimana Koran Kuning Mencampuradukkan Fakta dan Opini?

sumber foto: http://www.claremontportside.com

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Opinisasi adalah memasukkan pendapat pribadi wartawan ke dalam sebuah berita, alih-alih memaparkan fakta. Opinisasi juga berarti pencampuran antara fakta dan pendapat wartawan sehingga mengaburkan fakta jurnalistik yang sebenarnya. Dalam konsepsi baku jurnalisme, pemberian opini merupakan hal yang dilarang karena tugas wartawan pada dasarnya hanyalah melaporkan fakta. Interpretasi berbeda dengan opinisasi. Interpretasi menggunakan logika, penalaran, bahkan metodologi, sementara opinisasi terjadi karena kebiasaan memberikan penilaian, menghakimi, keinginan untuk membela kepentingan tertentu, sampai opini yang sengaja dimunculkan untuk membumbui sebuah cerita menjadi sensasional.

Praktik opinisasi sering dijumpai pada berita-berita yang ditampilkan dalam koran kuning. Contoh opinisasi dalam koran kuning dapat dilihat dari kutipan: “Malang nian nasib janda tua ini. Saat merebus mie di rumahnya…ia terjatuh lalu menyenggol kompor hingga tubuhnya terbakar, dst” (Pos Kota, 27 Juli 2004). Kalimat pertama jelas merupakan opini wartawan. Fakta baru dipaparkan pada kalimat kedua dan seterusnya. Contoh serupa juga terdapat berita Meteor,1 Agustus 2008 berjudul “Saatnya Anggota DPR Mandi Junub, Hartanya Najis Hidupnya pun Najis” dengan lead sebagai berikut. “Skandal korupsi berjamaah yang melibatkan seluruh anggota Komisi IX DPR periode 1994-2004 benar-benar menjijikkan. Anggota DPR sudah coreng moreng dengan korupsi. Main perempuan dari korupsi. Badannya pun najis. Karena itu, sudah saaatnya mereka mandi junub”. Judul dan lead berita tersebut jelas merupakan opini yang berasal wartawan. Dalam kasus ini seharusnya wartawan tidak perlu berpendapat  atau “menjadi juru dakwah” terlebih dulu, tetapi tugasnya adalah melaporkan fakta, bukan menulis opini.

Praktik pencampuran fakta dan opini dalam berita dapat dijumpai pada judul, lead, dan body berita. Tulisan ini memaprkan contoh-contoh pencampuran fakta dan opini pada dua koran kuning yang menjadi market leader di Indonesia, yakni Lampu Merah (kini Lampu Hijau) dan Poskota.

Opinisasi yang ditampilkan pada judul headline Lampu Merah (LM) umumnya terlihat dari cara penulisan judul yang disertai opini pribadi dari wartawan/editor. Terkadang juga tampak dari adanya pencampuran antara fakta dan opini sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya ingin diberitakan. Bentuk-bentuk opinisasi judul Lampu Merah antara lain terlihat dalam contoh berikut.

Jangan Nongkrong Sendirian di Lapangan Mega Kuningan. Cewek Diajak Minum AO, Udah Beler, digilir 5 Kuli (LM, 4 Agustus 2008)

4 Tahun Kerja, Malah Kelilit Utang Rp. 2,5 Juta. Linmas Kelurahan Menteng Ngerampok, Bunuh 3 Orang (LM, 3 Agustus 2008)

Cowok Kelamaam Gak di Rumah, Jadi Gampang Greng. Udah Tau Cewek O’on Diperkosa Ampe Hamil (LM, 19 Agustus 2008)

Modalnya Cuma Gondrong Doang, Macari Pembantu. Pembantu Jarang Dijajanin Minta Putus, Eh…Diperkosa (LM, 12 Agustus 2008)

Opinisasi dalam lead Lampu Merah seringkali ditampilkan dalam bentuk generalisasi, yaitu penyimpulan gejala tertentu secara umum (proposisi) tanpa disertai bukti-bukti pendukung (premis-premis) yang relevan. Terkadang opini dibuat seolah-olah mewakili pendapat atau pikiran aktor/subjek berita. Contoh opinisasi ini antara terlihat dalam lead berita yang ditulis sebagai berikut.

Si cowok benar-benar nggak modal. Kecuali rambut gondrongnya. Dia pikir, dengan rambut gondrongnya, si pembantu yang dipacarinya bakal senang. Ternyata tidak. Lama-lama, si pembantu capek juga harus membayari jajan setiap kali kencan. Dan si pembantu pun pacaran lagi. Si gondrong diputusin. Tapi si gondrong marah. Si pembantu pun diperkosa! (LM, 12 Agustus 2008)

Ini memang cuma masalah burung. Yang kepengen matuk. Tapi jadi persoalan serius karena yang mau dipatuk terlanjur ngantuk. Dan acara matuk pun batal. Karuan, yang punya burung ngamuk. Dan malam itu, istri yang ngantuk pun diamuk. Tangannya dipelintir. (LM, 9 Agustus 2008).

DS (25 tahun) warga Kampung Sasak, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mendapat julukan raja tega. Bagaimana tidak? Cowok itu telah mencabuli cewek 10 tahun. Sebut saja Melati. Ironisnya, si cewek itu keponakannya sendiri. Orangtua Melati pastinya kecewa. Mereka melaporkan DS ke kantor polisi. (LM, 8 Agustus 2008).

Dalam body berita Lampu Merah, bentuk opinisasi umumnya juga tampak dari adanya pencampuran antara fakta dan opini dalam berita sehingga mengaburkan fakta pokok yang ingin disampaikan. Selain itu, opinisasi juga ditandai adanya generalisasi, yaitu penyimpulan gejala tertentu secara umum (proposisi) tanpa disertai bukti-bukti pendukung (premis-premis) yang relevan, termasuk menyebutkan keseluruhan untuk mengganti sebagian (totem pro parte). Contohnya pada paragraf body berita Lampu Merah berikut.

Dan mungkin, Raden Ihlas Radesa (34), sudah katagihan microphone. Hingga akhirnya mencari ’microphone’ lain milik murid-muridnya. Tapi lucunya, meski kasus asusila ini sempat ditangani aparat kepolisian, tapi Ihlas Radesa tidak ditahan. (LM, 1 Agustus 2008)

Penarikan kesimpulan yang terburu-buru dan mengaburkan motif sebenarnya dari pelaku kriminal yang ditampilkan dengan teknik generalisasi juga tampak jelas dari kutipan body berita Lampu Merah berikut.

Aksi nekat yang dilakukan DS dipicu karena kegemarannya nonton film porno. Saat gairah melanda otak dan pikiran, DS tidak tahu kemana harus menyalurkannya. Saat DS pusing, dia melihat Melati baru keluar dari rumahnya. Otak DS langsung ngeres. (LM, 8 Agustus 2008)

Secara umum, opinisasi pada headline Lampu Merah muncul dalam bentuk pola-pola sintaksis yang khas berupa pemilihan kata, frasa, dan kalimat bernuansa opinisasi. Kata-kata yang dipilih Lampu Merah untuk menonjolkan opinisasi antara lain: “mungkin”, “maklum”, “entah”, “memang”, “rupanya”, “sepertinya”, “agaknya”,  dan “karuan”.  Sedangkan frasa yang digunakan Lampu Merah untuk menampilkan opinisasi di antaranya: “bagaimana tidak?”, “mau gimana lagi?”, dan “antara percaya dan tidak”.

Dalam pola kalimat, opinisasi headline Lampu Merah muncul baik berupa kalimat panjang dan kalimat pendek yang berada dalam struktur paragraf. Umumnya, kalimat dinilai mengandung opinisasi karena adanya generalisasi, yaitu penyimpulan gejala tertentu secara umum (proposisi) tanpa disertai bukti-bukti pendukung (premis-premis) yang relevan. Pola pemberian opini yang terlihat jelas biasanya muncul pada kalimat di awal paragraf lead mampun body berita. Contoh pemberian opini sekaligus penyimpulan yang seharusnya tidak perlu dimunculkan tampak dalam paragraf berikut.

Minggu dinihari kemarin tak akan pernah dilupakan Este (nama samaran). Gadis 19 tahun itu dicekoki minuman keras sampai teler. Setelah itu, Este digilir lima cowok di sebuah lapangan di daerah Mega Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan. Este lemes. Ia terkulai, ditinggal begitu saja oleh cowok yang menggilirnya. (LM, 4 Agustus 2008)

Berakhir sudah petualangan dukun cabul bernama Darsipan (45 tahun), warga Kasmaran, Kecamatan Wisdasari. Darsipan ditangkap polisi, saat tidur pulas di rumahnya. Darsipan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan pencabulan. (LM, 24 Agustus 2008)

Dia boleh jago ngelurusin urat yang bengkok. Tapi uratnya sendiri, benar-benar nggak keurus. Buktinya saat urat burungnya tegang, si tukang pijet ini tak pilih-pilih lagi. Pelanggan pijetnya, yang sudah keriput, diembat juga. Malah, si nenek diperkosa setelah jadi mayat. Ya, kepala si nenek dibekap kantong kresek sampai mati. Lalu diperkosa! Hahh? (LM, 5 Agustus 2008)

Selain Lampu Merah, berita di harian Poskota (PK) juga diwarnai dengan opinisasi. Opinisasi dalam lead Pos Kota seringkali juga ditampilkan dalam bentuk generalisasi. Contoh opinisasi ini antara terlihat dalam lead berita yang ditulis sebagai berikut.

Menjadi bom seks tampaknya menjadi pilihan bagi sejumlah selebritis kita yang menyandang status janda. Mereka melihat film dengan buka aurat merupakan bagian dari profresionalisme memenuhi tuntutan skenario. (PK, 10 Agustus 2008)

Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini pantas diberikan kepada Ny.Sriatun dan Ryan, anaknya. Ketika diperiksa di Polres Jombang, Ny.Sriatun, yang bekerja sebagai pedagang kain, bersikeras bahwa ia jarang di rumah. (PK, 1 Agustus 2008)

Kejahatan di Ibukota jakarta dan sekitarnya sudah tak pandang bulu. Korban kebiadaban mereka banyak dijumpai orang lanjut usia (lansia) kaya. Selain dibantai, harta bendanya disikat. Bahkan tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang dikenal korban. (PK, 9 Agustus 2008).

Dalam body berita Pos Kota, bentuk opinisasi umumnya juga tampak dari adanya pencampuran antara fakta dan opini dalam berita sehingga mengaburkan inti fakta yang akan disampaikan. Contohnya pada paragraf pertama body berita Pos Kota berikut.

Kemunduran perekonomian yang sedang terjadi di Indonesia berimplikasi luas dan dalam. Implikasi tergolong tragis adalah banyak orang menempuh jalan pintas dengan cara membunuh dengan maksud mendapatkan harta. Banyak pula yang harapannya mentok, lalu bunuh diri. (PK, 12 Agustus 2008)

Penarikan kesimpulan yang terburu-buru dalam penyampaian berita karena keinginan untuk beropini layaknya “juru dakwah”, akhirnya mengabaikan sejumlah fakta penting dari rangkaian peristiwa. Contoh pola ini tampak jelas dari kutipan body berita Pos Kota berikut.

Sejumlah proyek pembangunan mandeg karena dikabarkan pejabat pelaksanaannya takut salah dalam bekerja. Ketakutan seperti itu tidak perlu terjadi bila yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan pribadi kecuali melaksanakan tugas. Kesan yang muncul, tanpa korupsi atau cincai-cincai, proyek pembangunan tidak bisa berjalan. Ironis. (PK, 13 Agustus 2008)

Secara umum, opinisasi pada headline Pos Kota muncul dalam bentuk pola-pola sintaksis yang khas berupa pemilihan kata, frasa, dan kalimat bernuansa opini. Kata-kata yang dipilih Pos Kota untuk menonjolkan opinisasi dalam penulisan headline antara lain: “tampaknya”, “kesannya”, “dikabarkan”, “pantas saja”, “sepertinya”, “tentu”. Sedangkan frasa yang digunakan Pos Kota untuk menampilkan opinisasi di antaranya: “kesan yang muncul”, “tentu saja”, “boleh dibilang”, “bisa dibilang”, “tidak mengherankan”.

Dalam pola kalimat, opinisasi headline Pos Kota muncul baik berupa kalimat panjang dan kalimat pendek yang berada dalam struktur paragraf. Umumnya, kalimat dinilai mengandung opinisasi karena adanya generalisasi, yaitu penyimpulan gejala tertentu secara umum (proposisi) tanpa disertai bukti-bukti pendukung (premis-premis) yang relevan. Kadang diimbuhi pepatah atau peribahasa yang seharusnya tidak perlu dimunculkan dalam penulisan berita. Pola kalimat bernuansa opini tampak pada contoh paragraf berikut.

Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini pantas diberikan kepada Ny.Sriatun dan Ryan, anaknya. Ketika diperiksa di Polres Jombang, Ny.Sriatun, yang bekerja sebagai pedagang kain, bersikeras bahwa ia jarang di rumah. (PK, 1 Agustus 2008)

Pasangan suami istri ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Perumahan Cipta Graha Blok C No.6 Gunung Batu, Pasteur Bandung, Jawa Brata, Sabtu (30/8) malam. Kedua korban Ronal Alimuddin, 50, dan sang istri, Sri Magdalena, 45, dibunuh dengan cara sadis. Tentu saja peristiwa tersebut membuat geger kota Bandung. (PK, 4 Agustus 2008)

Praktik penyimpangan seks sesama lelaki bukan cuma dijumpai di kalangan usia dewasa, tapi sudah merambah kalangan remaja. Sebagian di antaranya dari keluarga miskin. Remaja keluarga miskin itu di antaranya menjadi joki 3 in 1 (three in one) dan anak jalanan (anjal). Boleh dibilang, remaja tersebut cuma menjadi korban pelampiasan nafsu pria dewasa sebagai gay. (PK, 6 Agustus 2008).

---

1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Analisis Industri Pers: Pendekatan S-C-P

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Struktur, perilaku, dan kinerja atau biasa disebut S-C-P (Structure-Conduct-Performance) merupakan tiga pilar utama yang dapat digunakan untuk melihat kondisi struktur dan persaingan di dunia industri, termasuk pasar media massa. Struktur pasar media yang kepemilikannya terkonsentrasi sebagaimana indikasi adanya konglomerasi yang terjadi dalam peta persaingan pers daerah di Indonesia dalam praktiknya mempengaruhi perilaku perusahaan media yang secara bersama-sama menentukan kinerja sistem pasar media cetak di tanah air.

Dalam industri media, konglomerasi memiliki pengaruh yang cukup kuat, antara lain ditunjukkan melalui pola-pola kerjasama yang dibangun dalam struktur jaringan, sentralisasi sumber informasi dan distribusi, serta homogenisasi sistem keagenan dalam jaringan distribusi dan sirkulasi. Pengaruh konglomerasi tersebut pada akhirnya membentuk karakteristik media yang khas, menunjukkan output produk media dalam struktur pasar oligopoli.

Hoskins. dkk (2004), Hiebert. dkk (1991), McQuaill (1992) dan Albarran (1996)  mengemukakan 3 kerangka analisis yang dapat menjelaskan berbagai sisi kerja bisnis media. Ketiga kerangka tersebut sekaligus merupakan indikator yang cukup relevan untuk menilai karakteristik industri media karena menyajikan informasi pokok terkait dengan keunikan operasi bisnis media massa. Ketiga kerangka analisis yang dimaksud meliputi struktur ekonomi (structure), operasionalisasi perusahaan (conduct), dan kinerja perusahaan (performance). Pendekatan SCP sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Mason (1939) yang kemudian diaplikasikan oleh Bain (1951) melalui studi lintas disiplin (Wirth dan Bloch, 1995). Esensi pendekatan SCP terhadap analisis organisasi industri adalah adanya hipotesis yang menyatakan bahwa performance atau keberadaan pasar (atau  industri) dipengaruhi oleh perilaku perusahaan dalam  pasar, sedangkan perusahaan dipengaruhi pula oleh berbagai variabel yang membentuk struktur pasar (Wirth dan Bloch, 1995). Berikut akan dipaparkan masing-masing bagian:

a. Struktur (Structure)

Pengertian “struktur” mengacu pada struktur pasar yang biasanya ditentukan oleh rasio konsentrasi pasar. Rasio konsentrasi pasar adalah perbandingan yang mengukur distribusi pangsa pasar dalam industri. Sebuah  industri yang 70 % pangsa pasarnya dikuasai oleh hanya 2 perusahaan dalam industri misalnya, dapat disebut memiliki struktur pasar yang sangat terkonsentrasi. Untuk menilai struktur pasar ini diperlukan sejumlah variabel, antara lain jumlah penjual dan pembeli, tingkat diferensiasi produk, kemampuan perusahaan (khususnya bagaimana perusahaan menciptakan pilihan-pilihan produk bagi konsumen), kemampuan perusahaan dalam menembus pasar bebas, seperti memperoleh lisensi dari pemerintah, franchise, hak monopoli, hak paten, dan hambatan yang terkait dengan biaya.

Menurut Hiebert, dkk (1991), untuk dapat memetakan lebih detail aspek-aspek struktur pasar, perlu menyimak pemikiran David E. Porter. Tokoh manajemen strategik ini merinci elemen-elemen dalam struktur yang mampu mempengaruhi kekuatan bersaing suatu industri. Menurutnya, terdapat lima elemen dalam struktur pasar, yaitu (1) pendatang baru, (2) pemasok, (3) pembeli, (4) produk pengganti, dan (5) pesaing.

b. Perilaku (Conduct)

Menurut Ferguson dan Ferguson(1994), istilah conduct mengacu pada perilaku perusahaan terhadap pasar dalam menentukan harga (baik harga yang ditentukan secara independen ataupun berdasarkan kesepakatan), strategi produk dan iklan, serta riset dan inovasi (Wirth dan Bloch, 1995). Penekanan hal ini adalah bagaimana perusahaan menentukan pilihan media iklan dan menyusun anggaran belanja untuk riset/melakukan penelitian terhdap produk dalam masyarakat. Scherer dan Ross (1990: 4) mengidentifikasi dua variabel lain dalam conduct: investasi dalam fasilitas produksi (misalnya, bagaimana perusahaan menyusun anggaran) dan sesuai dengan aturan hukum (yaitu penggunaan sistem hukum untuk menentukan posisi perusahaan dalam pasar) (Wirth dan Bloch, 1995).

Secara sederhana, perilaku bisnis media utamanya mencakup kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan produksi dalam industri media mencakup 2 produk: (1) media goods; merupakan produk fisik media,mislanya bentuk dan ukuran suratkabar, (2) media services; menunjuk pada content media atau aktivitas-aktivitas pendukung yang memasok produk, misalnya berbentuk berita atau artikel. Kegiatan konsumsi industri media mencakup pemenuhan kebutuhan media goods dan media services untuk dua pasar sasaran (pasar dua sisi), yakni pembaca dan pengiklan. Model bisnis media cetak adalah penjualan dua produk utama yaitu isi informasi yang dibaca oleh pembacanya, dan akses ke pembaca itu, yang dijual kepada pengiklan. Keberadaan dua jenis konsumen ini sangat menentukan kelangsungan hidup institusi media. Karenanya untuk memaksimalkan keuntungan, pengelola media selau berorientasi pada kepentingan pembaca dan pengiklan. Itulah sebabnya, selera kebanyakan konsumen akan menjadi tolok ukur utama proses produksi media.

Dalam struktur pasar yang normal, operasi bisnis suratkabar dalam merespon harga dan kuantitas produk selalu berdasarkan pada mekanisme supply and demand. Dalam mekanisme ini, audiens atau pengguna media mengambil keputusan membeli media goods dan services. Demand adalah hasrat menggunakan media dan kemampuan membeli produk media. Hasrat ini dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan konsumen pada produk media. Khusus bagi pengiklan, hasrat tersebut terkait dengan kebutuhan akan space iklan. Di samping itu, consumer demand pun ditentukan oleh kemampuan konsumen membeli produk media atau space iklan. Pembelian produk media umumnya mengacu pada pembelian produk fisik media, sementara space iklan mengacu pada pada pembelian ruang atau halam media untuk beriklan. Consumer demand dipengaruhi oleh 3 hal: (1) Produk; terkait dengan variasi dan content media yang ada dipasar; (2) Harga; terkait dengan jumlah pengorbanan finansial yang menjadi beban konsumen untuk mengakses atau mengkonsumsi media; dan (3) Karakteristik pasar; terkait dengan selera konsumen, daya beli, perilaku pembelian media, presepsi tentang nilai media, prioritas kebutuhan, dan sebagainya.

Sementara itu, supply mencakup kuantitas barang (goods) yang memenuhi permintaan konsumen dalam suatu rentang waktu tertentu dengan penawaran harga dan karakteristik produk yang menarik. Perusahaan media dituntut dapat merespon kepentingan konsumen agar produk medianya dapat diterima. Prasyarat inilah yang mendorong perusahaan selalu berupaya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen termasuk merancang spesifikasi produk suratkabar yang berbeda dari pesaingnya.

c. Kinerja (Performance)

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja ekonomi industri media, antara lain: keuntungan perusahaan; alokasi dan efisiensi produksi (dalam hal ini bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengeluarkan sumber daya dengan percuma, dan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk yang tepat baik dalam kuantitas, dan kualitas untuk memenuhi kepuasan konsumen); dan distribusi pendapatan yang sesuai. Lebih jauh, variabel performance yang melengkapi pengambilan keputusan industri media mencakup bagaimana perusahaan dalam pasar media memberikan kontribusi terhadap kesempatan yang sama bagi para pegawainya. Untuk keperluan analisis, variabel-variabel tersebut dapat disederhakan menjadi 3 indikator: (1) efisiensi, (2) penggunaan teknologi, dan (3) kemampuan meningkatkan akses audiens (pembaca/penonton/pengakses).

Kriteria pertama adalah efisiensi. Efisiensi dalam industri media identik dengan tujuan perusahaan. Pentingnya efisiensi ini terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Efisiensi merupakan karakteristik utama operasionalisasi bisnis yang berdampak langsung pada maksimalisasi profit. Bertolak dari tujuan tersebut, proses produksi media mengenal orientasi massal yang diasumsikan memperkecil biaya produksi untuk satu unit produk. Itulah sebabnya ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif menjadi tolak ukur penilaian performance perusahaan media. Identifikasi performance perusahaan suratkabar, majalah dan tabloid dikaitkan dengan oplah media, sementara penyiaran televisi dan radio dihubungkan dengan perolehan rating, sedangkan VCD dan produk-produk rekaman dipautkan dengan jumlah copy produk yang terjual. Sedangkan film dikaitkan dengan jumlah penjualan tiket. Semakin besar kuantitas penjualan (atau terpaan media/media exposure) produk, perusahaan dinilai efektif dari segi produksinya.

Kriteria kedua dalam menilai performance industri media berhubungan dengan penggunaan teknologi. Perkembangan industri media dengan penggunaan teknologi informasi berjalan sinergis. Semakin berkembang industri tersebut semakin intensif aplikasi teknologinya. Bahkan Hiebert. dkk (1991) meyakinkan bahwa inovasi terhadap teknologi baru akan mendukung perolehan profit serta memungkinkan perusahaan-perusahaan besar mempertahankan keuntungan maksimal (highly profitable positions). Dalam banyak kasus, teknologi informasi memberikan dukungan lebih besar bagi peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk. Sebagai contoh, teknologi cetak jarak jauh telah berdampak besar pada proses produksi pesan dan distribusi media. Teknologi satelit terbukti telah mempermudah perusahaan penyiaran mendistribusikan program acaranya kepada audiens yang lebih luas. Juga teknologi komputer dan internet telah mempengaruhi proses editing berita menjadi sangat mudah dan cepat.

Kriteria ketiga dalam menilai performance menyangkut kemampuan meningkatkan audiens. Performance industri ini dikaitkan dengan kemampuan perusahaan menjangkau khalayak atau konsumennya. Dalam konteks ini perusahaan didorong untuk membangun fasilitas-fasilitas yang memudahkan khalayak mengaksesnya. Tingginya daya jangkau media dari segi eknonomi akhirnya tidak hanya berdampak positif pada maksimalisasi pendapatan media cetak melalui oplah, namun juga melalui peningkatan jumlah pengiklan. [Iwan Awaluddin Yusuf]

---

[1]  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media & Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis Pemantau Regulasi dan Regulator media (PR2MEDIA), Yogyakarta.

Bisnis Surat Kabar, Masihkah Menjanjikan?

sumber foto: http://jurnalistikumsu.files.wordpress.com

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Setiap pendirian perusahaan media selalu dilandasi tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup melalui pertumbuhan dan profitabilitas maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Demikian pula, pembicaraan mengenai industri suratkabar sebagai institusi bisnis selalu mengarah pada dua kondisi, “sehat” dan “tidak sehat”. Dalam konteks bisnis suratkabar, ukuran tradisionalnya dilihat dari jumlah tiras, wilayah edar, dan jumlah pembaca.Namun dalam perkembangannya kini terjadi pergeseran indikator, yakni kesehatan suratkabar lebih meyakinkan jika diukur dari pendapatan iklan. Perolehan iklan ini mampu menunjukkan seberapa kuat cengekraman pengaruh dan kepercayaan media di mata stakeholder, terutama bagi pengiklan serta pembacanya.

Di sisi lain, dalam melihat relasi perkembangan ekonomi dan perkembangan industri media massa di suatu negara, salah satu prinsip yang penting adalah adanya hubungan timbal-balik antara economic development dan development of media, khususnya untuk media-media yang orientasinya market economy (Doyle, 2002: 3). Semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu negara (dengan mengabaikan sistem politik yang dianut), semakin besar pula pertumbuhan dan perkembangan media. Hal ini terutama berlaku bagi bisnis media cetak. Sebaliknya, pertumbuhan dan perkembangan media dapat berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Tulisan ini mengelaborasi industri suratkabar dilihat dari perspektif ekonomi. Pada bagian awal akan dibahas karakteristik bisnis suratkabar sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Bagian kedua dipaparkan peta industri suratkabar di Amerika Serikat yang menjadi barometer industri media massa dunia. Sebagai komparasi, dijelaskan peta industri suratkabar dalam konteks Indonesia. Terakhir dipaparkan peluang dan tantangan bisnis suratkabar di masa-masa mendatang.

Bisnis Suratkabar: Suatu Tinjauan Ekonomi

Berbeda dengan media elektronik yang bersifat “gratis” dalam mengaksesnya, media cetak umumnya harus dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Perusahaan penyiaran radio atau televisi misalnya sama sekali tidak melibatkan audiensnya dalam proses pembelian (kecuali pembelian pesawat radio atau televisi). Pembelian produk hanya dilakukan oleh pengiklan untuk ruang-ruang beriklan. Disini pengorbanan audiens dikaitkan dengan nilai kesediaan meluangkan waktu untuk mengikuti program acara yang disiarkan perusahaan penyiaran.

Suratkabar memainkan peran penting sebagai fasilitator perdagangan, mempromosikan konsumerisme melalui iklan, dan menjalankan berbagai kepentingan bisnis pemodal/pemiliknya. Sebagai sistem ekonomi, industri suratkabar mencakup dua kegiatan utama: produksi dan konsumsi (Albarran, 1996). Kegiatan produksi merujuk pada proses pengolahan produk, mulai dari mengumpulkan bahan dasar sampai berwujud output media. Kegiatan produksi dalam industri media mencakup 2 produk: (1) media goods; merupakan produk fisik media seperti bentuk dan ukuran suratkabar, (2) media services; menunjuk pada content media atau aktivitas-aktivitas pendukung yang memasok produk, misalnya berbentuk berita atau artikel.

Sementara itu, kegiatan konsumsi industri suratkabar mencakup pemenuhan kebutuhan media goods dan media service untuk dua pasar sasaran: yakni pembaca dan pengiklan. Model bisnis suratkabar harian adalah penjualan dua produk utama yaitu isi berita yang dibaca oleh pembacanya, dan akses ke pembaca itu, yang dijual kepada pengiklan. Keberadaan dua jenis konsumen ini sangat menentukan kelangsungan hidup institusi media. Karenanya untuk memaksimalkan keuntungan, pengelola media selau berorientasi pada kepentingan pembaca dan pengiklan. Itulah sebabnya, selera kebanyakan konsumen akan menjadi tolok ukur utama proses produksi media. Kriteria semacam ini kemudian menyebabkan media seringkali dituduh menanggalkan prinsip-prinsip kualitas.

Dalam struktur pasar yang normal, operasi bisnis suratkabar dalam merespon harga dan kuantitas produk selalu berdasarkan pada mekanisme supply and demand. Dalam mekanisme ini, audiens atau pengguna media mengambil keputusan membeli media goods dan services. Demand adalah hasrat menggunakan media dan kemampuan membeli produk media. Hasrat ini dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan konsumen pada produk media. Khusus bagi pengiklan, hasrat tersebut terkait dengan kebutuhan akan space iklan. Disamping itu, consumer demand pun ditentukan oleh kemampuan konsumen membeli produk media atau space iklan. Pembelian produk media umumnya mengacu pada pembelian produk fisik media, sementara space iklan mengacu pada pada pembelian ruang atau halam media untuk beriklan. Consumer demand dipengaruhi oleh 3 hal: (1) Produk ; terkait dengan variasi dan content media yang ada dipasar; (2) Harga; terkait dengan jumlah pengorbanan finansial yang menjadi beban konsumen untuk mengakses atau mengkonsumsi media; dan (3) Karakteristik pasar; terkait dengan selera konsumen, daya beli, perilaku pembelian media, presepsi tentang nilai media, prioritas kebutuhan, dan sebagainya.

Sementara itu, supply mencakup kuantitas barang (goods) yang memenuhi permintaan konsumen dalam suatu rentang waktu tertentu dengan penawaran harga dan karakteristik produk yang menarik. Perusahaan media dituntut dapat merespon kepentingan konsumen agar produk medianya dapat diterima. Prasyarat inilah yang mendorong perushaan selalu berupaya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen termasuk merancang spesifikasi produk suratkabar yang berbeda dari pesaingnya.

Biaya distribusi koran cetak untuk sampai di tangan pembacanya mencakup sekitar 10 persen dari pengeluaran kebanyakan perusahaan suratkabar. Sistem pengiriman yang umum digunakan adalah mempunyai perjanjian subkontrak dengan distributor yang menanggung sebagaian besar biaya distribusi. Biaya pengiriman ini akan semakin meningkat seiring bertambah jauhnya jarak yang memerlukan biaya transportasi serta operasi kendaraan dan pegawai yang lebih tinggi.

Sekitar 15 persen dari seluruh suratkabar menggunakan distributor kontrak, yaitu agen yang dibayar sejumlah tarif tertentu untuk mengirim koran dan sekitar 10 persen lainnya menggunakan pegawai yang digaji berdasarkan jam kerja.

Peta Industri Suratkabar di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, suratkabar merupakan industri media massa paling tua sekaligus paling menguntungkan. Menurut Picard (2004), memasuki millenium baru, AS memiliki 1.480 harian dan 917 koran edisi hari Minggu. Harian nasional di AS yang terbesar di antaranya adalah Wall Street Journal, USA Today, dan Christian Science Monitor. Harian New York Times juga termasuk di antaranya walau hanya seperempat dari total sirkulasinya masuk ke pasaran nasional.

Average Daily Circulation (ADC) atau rata-rata sirkulasi per hari adalah indikator terbaik untuk tingkat permintaan pelanggan sebuah harian. The Wall Street Journal dan USA Today dianggap sebagai koran nasional karena keduanya tidak mencakup sebuah area geografis tertentu atau yang juga disebut retail trading zone (RTZ)–istilah yang umum digunakan dalam industri suratkabar.

Tren yang berkembang di AS dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan, banyak pengiklan memandang suratkabar sebagai cara untuk mencapai target konsumen secara massal. Mereka memilih menggunakan media lain seperti radio atau majalah untuk mencapai target konsumen yang lebih tersegmentasi. Ketergantungan pengiklan besar pada koran nasional menciptakan sebuah situasi ekonomi yang menyebabkan koran nasional kompetitor tidak dapat bersaing dan bertahan di pasar yang sama karena pengiklan akan cenderung memilih untuk memasang iklan di koran dengan sirkulasi nasional nomor satu. Situasi ini adalah yang disebut sebagai “circulation elasticity of demand”.

Namun demikian, di pasar lokal, beberapa koran AS mulai mensegmentasi porsi pasar mereka dengan menyediakan edisi lokal yang berdasarkan zona geografis untuk menarik pengiklan lokal. Koran-koran lokal semacam Washington Post, The New York Times, Chicago Tribune, atau Los Angeles Times justru merajai konsumsi media di daerah-masing-masing.

Menurut Mahtoem Mastoem (2006: 34), di Amerika Serikat sudah sangat sulit menebitkan suratkabar nasional karena tiap kota memiliki segmen, kebutuhan dan kebanggaan sendiri-sendiri. Sejak tahun 1950-an hingga sekarang, sebagian besar koran yang eksis adalah koran lokal atau regional. Amerika Serikat yang sering dijadikan kiblat bagi suratkabar dunia, memiliki lebih banyak state newspaper atau koran negara bagian. Demikian juga di negara–negara Eropa, koran lokal lebih eksis dan berkembang. Situasi ini juga berlaku di tingkat koran lokal, yakni koran dengan jumlah sirkulasi terbesar akan semakin dilirik oleh pengiklan lokal dan membuat pesaingnya dapat terjebak dalam spiral sirkulasi. Dalam situasi seperti ini, koran pesaing dapat berada dalam kondisi keuangan yang cukup sulit bila koran utamanya menguasai 55-60 persen sirkulasi dalam pasar.

Dari aspek konsolidasi (kelompok penerbitan), industri suratkabar dan grup media di AS termasuk rendah dibandingkan dengan konsolidasi industri sejenis di negara lain[2]. Data tahun 2001 menunjukkan Community Newspaper Holdings adalah perusahaan pemilik suratkabar terbesar di AS. Namun banyaknya angka kepemilikan suratkabar tidak selalu menunjukkan kekuatan penetrasi pasar. Angka sirkulasi merupakan indikator konsolidasi yang lebih tepat, dan berdasarkan hal ini, Gannett Co., mengontrol sirkulasi terbesar di AS dan bersama ketiga perusahaan lainnya yang berada di empat peringkat teratas (Knight Ridder, Tribune, Co., dan Advance Publications). Keempat perusahaan ini menguasai 31,8 persen  pasar.

Pasaran suratkabar di AS sangat terkonsentrasi karena struktur pasar yang monopolis. Konsentrasi ini diukur oleh Picard berdasarkan data sirkulasi koran nasional dan lokal, dan menurutnya walau pasar suratkabar semakin terkonsetrasi, konsentrasi ini meningkat seiring menurunnya pasar. 

Dua sumber penghasilan utama sebuah koran adalah sirkulasi dan iklan. Demikian pula di AS, selama setengah abad ke-20 industri koran suratkabar di negara tersebut sangat bergantung dari pemasukan iklan. Tahun 2000, iklan menyediakan 81 persen dari total pemasukan sebuah harian. Permintaan terhadap ruang iklan di koran terus meningkat dibandingkan dengan permintaan serupa di media lain. Jumlah sirkulasi berdampak terhadap penjualan iklan karena preferensi pengiklan terhadap koran tersebut akan meningkat seiring dengan meningkatkan jumlah sirkulasi, begitu juga sebaliknya akan menurun bila jumlah sirkulasi menurun.

Keuntungan yang didapat sebagai salah satu bisnis yang paling menguntungkan menjadikan beberapa perusahaan koran sebagai perusahaan yang paling besar di negerinya. Pada tahun 2001, Tribune Co. memiliki total aset sebesar $14.5 milyar, Gannet Co. sebesar $13 milyar, Knight Ridder sebesar $4.2 milyar, The New York Times sebesar $3.5 milyar, dan Dow Jones & Co. sebesar $1.3 milyar.

Dari tinjauan finansial, secara umum biaya terbesar yang ditanggung suratkabar adalah ketika menghasilkan eksemplar pertama (first copy). Biaya yang dikeluarkan antara lain biaya operasional pengumpulan, dan penulisan berita, dan menyiapkannya menjadi sebuah salinan yang siap dicetak. Proses kedua dari penerbitan ini adalah mereproduksi hasil cetakan pertama tersebut.

Walau industri ini sudah banyak menggunakan teknologi dan perangkat elektronik, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja mencakup 40 persen dari pemasukan suratkabar. Di seluruh AS, hampir setengah juta karyawan bekerja di industri suratkabar dan 48 persen diantaranya adalah wanita.

Di AS, penjualan oplah dan ruang iklan suratkabar terus berkembang walau banyak saluran media baru yang berpotensi menggeser posisi suratkabar sebagai penyedia informasi dan iklan. Dalam perkembangan terbaru, produksi suratkabar meningkat bukan hanya sekedar hard copy saja, tapi juga dalam bentuk soft copy dengan tersedianya versi online di Internet. Hingga kini tercatat sekitar 90 persen suratkabar AS memiliki versi online, walau jarang yang menghasilkan keuntungan. Suratkabar versi online merupakan situs Web yang paling sering dikunjungi dibanding dengan situs Web yang dimiliki oleh stasiun televisi.

Suratkabar Bersirkulasi Terbesar di AS

(Rata-Rata Sirkulasi Per Hari)

Suratkabar	Jumlah Oplah	Waktu Terbit (p) : edisi pagi
The Wall Street Journal	1.818.562	(p)
USA Today	1.494.929	(p)
The New York Times	1.141.366	(p)
Los Angeles Times	1.089.690	(p)
The Washington Post	813.908	(p)
Daily News, New York	764.070	(p)
Newsday	747.890	(sepanjang hari)
Chicago Tribune	690.842	(p)
Detroit Free Press	556.116	(p)
San Francisco Chronicle	544.253	(p)
Chicago Sun Times	535.793	(p)
The Boston Globe	507.647	(p)
The Dallas Morning News	493.837	(p)
The Phildaelphia Inquirer	486.568	(p)
The Star Ledger, Newark	473.558	(p)

 Sumber: Newspaper Association of America (Dalam Albarran, 1994:154 )

Peta Industri Suratkabar di Indonesia

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, kemampuan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan dan akses terhadap media massa. Dalam konteks Indonesia, kemampuan ekonomi masyarakat tergolong masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan media cetak yang memang mensyaratkan pembacanya untuk membayar (meskipun terdapat trend bahwa media-media semacam ini akan gratis). Pola pemenuhan daya beli untuk mengejar keuntungan suratkabar ekonomi ini membuat isi suratkabar di Indonesia lebih banyak berorientasi pada masyarakat perkotaan. Ini mengakibatkan pasar suratkabar untuk masyarakat miskin pedesaan tidak tergarap dengan baik sehingga kelompok ini—selain tidak mempunyai cukup uang untuk membeli—juga  enggan mengonsumsi media cetak.

Di sisi lain, muncul ketimpangan ekonomi antar masyarakat dan antar daerah di Indonesia yang berimbas pada kemampuan masyarakat untuk mengakses suratkabar. kemampuan ekonomi yang sangat tidak merata membuat perkembangan media sangat lambat. Menurut Sekjen SPS, Amir Effendi Siregar (2007: 30), daerah peredaran suratkabar 65% berada di Jakarta  (penduduk 10 juta); 20% di Jawa luar Jakarta (penduduk 110 juta); 15% di luar Jawa (penduduk 100 juta). DKI Jakarta yang kemampuan industri dan ekonomi masyarakatnya tumbuh dengan baik, bisnis media juga berkembang dengan baik pula. Sebaliknya, daerah-daerah di luar Jakarta yang kemampuan ekonomi masyarakatnya kurang berkembang dengan baik maka media cetak juga hanya sedikit saja sirkulasinya. Koran-koran yang mempunyai oplah oplah besar semuanya berada di Jawa dan terutama Jakarta.      

                    Jumlah Oplah Koran-Koran Terbesar di Indonesia

No	Suratkabar	Jumlah Oplah (dalam ribuan)
1	Kompas	509
2	Jawa Pos	433
3	Suara Pembaruan	239
4	Media Indonesia	200
5	Koran Tempo	200
6	Republika	200
7	Rakyat Merdeka	200
8	Pos Kota	200
9	Pikiran Rakyat	183
10	Suara Merdeka	176
11	Kedaulatan Rakyat	159
12	Surya	110
13	Suara Karya	100
14	Sinar Harapan	100
15	Bisnis Indonesia	100

Sumber: Asmono Wikan. 2005. Diolah dari data SPS.

Dari segi jumlah, hingga tahun 2005, tercatat tidak kurang dari 829 total penerbitan media cetak di Indonesia. Dari keseluruhan jumlah ini, suratkabar harian sebanyak 245 buah, majalah sebanyak 253 buah, SKM dan Tabloid sebanyak 329, dan buletin sebanyak 2 buah (Wikan, 2005). Dari jumlah tersebut, 408 adalah anggota Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), sebesar 197 yang mengisi data sirkulasi ke SPS dengan total sirkulasi keseluruhan sebesar 10.498.000. Sebanyak 211 tidak mengisi data ke SPS dan diperkirakan mempunyai sirkulasi sebesar 3.000.000 sehingga jika dihitung keseluruhan termasuk yang bukan anggota SPS maka total sirkulasi untuk media cetak diperkirakan sebesar sebesar 17. 498.000.

Jumlah sirkulasi untuk suratkabar jauh lebih kecil lagi. Hingga tahun 2006, dari keseluruhan anggota SPS yang sebanyak 408 koran, 162 diantaranya adalah suratkabar harian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 SK mengisi data sirkulasi dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 4.567.009, dan sisa anggota SPS lainnya diperkirakan mempunyai sirkulasi sebesar 1.200.000, sehingga total sirkulasi suratkabar yang menjadi anggota SPS sebesar  5.767.009. Jika jumlah ini ditambah dengan 245 penerbit lainnya yang diperkirakan mempunyai sirkulasi sebesar 1.500.000 eksemplar maka total sirkulasi suratkabar di Indonesia adalah sebesar 7.267.000 (Wikan, 2006).

Dibandingkan dengan negara AS, pembaca di Indonesia jauh tertinggal. Menurut Stanley J. Baran (1999), terdapat 12.246 jenis suratkabar (harian, mingguan, semi mingguan) yang beroperasi di AS dengan jumlah kombinasi sirkulasi sebesar 60.7 juta dan mingguan sebesar 54.6 juta. Dengan data ini, diperkirakan sirkulasi media cetak di negara maju, khususnya AS melebihi jumlah penduduk. Jumlah penduduk AS diperkirakan 250 juta jiwa. Padahal, sirkulasi untuk 20 majalah ternama saja mencapai 138.1 eksemplar. Ditambah dengan jumlah pembaca suratkabar yang diperkirakan sebesar 100 juta eksemplar maka jumlah keseluruhan telah melebihi jumlah penduduk AS. Media-media tersebut berkembang dan mempunyai sirkulasi yang cukup besar karena didukung oleh kemampuan ekonomi masyarakatnya. Kondisi inilah yang membuat perbedaan segmentasi di AS dengan di Indonesia. Di Indonesia, segmentasi dilakukan untuk kelas sosial yang sama. Artinya, seseorang yang telah membaca Jawa Pos atau Kompas, misalnya, diharapkan juga akan membaca Femina.

  Jumlah Pembaca Suratkabar di Indonesia

Tahun 2003-2004

No	Suratkabar	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Pos Kota	1.957.000	2.392.000
2	Kompas	1.826.000	1.721.000
3	Lampu Merah	1.283.000	1.311.000
4	Jawa Pos	1.239.000	1.224.000
5	Media Indonesia	457.000	611.000
6	Berita Kota	444.000	532.000
7	Pikiran Rakyat	455.000	468.000
8	Pos Metro	368.000	406.000
9	Memorandum	460.000	338.000
10	Republika	310.000	321.000

Sumber: Nielsen Media Research (2004) dan Media Scene (2004-2005) dalam Media Directory Pers Indonesia 2006

Dari sisi iklan, suratkabar memiliki ketergantungan pendapatan iklan untuk tetap survive. Di tengah persaingan memperebutkan pangsa kue iklan dengan media elektronik, suratkabar di Indonesia memperoleh peringkat kedua dalam perolehan iklan setelah televisi. Selengkapnya data perolehan iklan suratkabar di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

   Perolehan Iklan Suratkabar di Indonesia

Tahun 2001-2004 (Rp Miliar)

No	Suratkabar	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
1	Kompas	612,380	792,724	941,367	1.149,844
2	Jawa Pos	201,851	287,231	338,782	460,802
3	Media Indonesia	178,106	196,480	295,421	392,988
4	Bisnis Indonesia	133,977	151,450	158,276	189,042
5	Pikiran Rakyat	95,638	148,726	176,210	191, 521
6	Bali Post	98,625	160,085	160,356	173, 473
7	Manado Post	32,442	60,701	114,572	154,724
8	Kaltim post	50,988	68,436	104,670	146,369
9	Sumatera Ekspress	41,794	70,486	91,524	132,170
10	Suara Merdeka	71,297	100,040	124,248	132,118
11	Fajar	60,359	74,946	110,072	121,641
12	Koran Tempo	41,298	77,364	85,303	104,565
13	Sriwijaya Pos	22,692	29,078	39,255	94,381
14	Suara Pembaruan	90,035	80,779	90,128	92,804
15	Kedaulatan Rakyat	34,815	49,521	66,906	86,933
16	Jambi Independen	–	–	26,611	89,958
17	Memorandum	25,394	31,324	39,240	79,381
18	Akcaya	28,836	36,315	51,608	76,663

Sumber: Nielsen Media Research (2004) dan Media Scene (2004-2005)

dalam Media Directory Pers Indonesia 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir perkembangan iklan di suratkabar menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ini mengindikasikan gairah bisnis media cetak terus berkembang dinamis. Berdasarkan tabel 1, peta pangsa iklan koran nasional tetap kokoh dijuarai Kompas. Dari tahun ke tahun Kompas tak tergoyahkan menjadi market leader sekaligus barometer iklan suratkabar nasional. Peraih iklan terbanyak berikutnya tetap diduduki oleh Jawa Pos pada posisi kedua dan Media Indonesia pada ranking ketiga. Sementara itu, harian Pikiran Rakyat yang bermarkas di Bandung ini masih menjadi market leader pangsa pasar iklan bagi koran daerah, disusul Bali Post dan Manado Post pada urutan kedua dan ketiga.

Sebagai catatan, dari data tabel di atas terlihat bahwa suratkabar daerah yang sudah cukup mapan dan eksis di daerahnya, menunjukkan peningkatan progresif dan tren menaik dalam hal pangsa iklan. Bahkan menurut pengamatan Asmono Wikan, Direktur Eksekutif SPS, selama tiga tahun terakhir nyaris tidak ada satupun penerbitan suratkabar ternama di tanah air yang mengalami koreksi negatif dari perolehan iklan mereka, baik suratkabar utama di ibukota maupun suratkabar-suratkabar utama di wilayah provinsi dan kota kabupaten (Wikan, 2006: 37).

Dari aspek distribusi, di Indonesia beberapa koran yang sudah menggunakan fasilitas cetak jarak jauh. Kompas misalnya untuk wilayah jawa tidak harus berpusat di Jakarta, tetapi menggunakan mesin cetaknya di Bawen, sehingga distribusinya lebih cepat. Demikian pula Jawa Pos Group dengan Koran Radarnya mampu menjangkau berbagai wilayah Indonedia dengan cepat setelah ditambah suplemen daerah sebagai menu uatam yang mengesankan lokalitas, padahal sebagian besar beritanya ditulis di Surabaya. Inilah yang menyebabkan efisiensi luar bisa.

Selain cetak jarak jauh, teknologi satelit juga sudah diterapkan di Indonesia, sehingga koran Indonesia dapat dinikmati pembacanya di manacanegara. Koran tersebut antara lain Kompas, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, dan The Jakarta Post. Teknologi satelit untuk mencetak koran-semacam telecopier-ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama SATELLiTE Newspapers, yang dikendalikan di kantor pusatnya di Zug, Swiss. SATELLiTE Newspapers didirikan pada 14 Februari 2003 dan 100 persen merupakan anak perusahaan dari Satellite Ernterprise Corporation, sebuah perusahaan publik di AS yang telah terdaftar di Nasdaq (Ali, 2006; dalam Media Directory Pers Indonesia 2006).

Peluang danTantangan: dari Produksi hingga Konsumsi  

Perkembangan industri suratkabar sangat terkait erat dengan perkembangan teknologi. Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan modernitas, hubungan ini bersifat saling mempengaruhi dan memberi dampak satu sama lain. Fungsi teknologi yang mempengaruhi perkembangan suratkabar antara lain meliputi aspek produksi, distribusi, serta pola konsumsi masyarakat. Ini  berlangsung terus-menerus sejak penemuan mesin cetak massal hingga pesatnya penggunaan teknologi komputer dan internet di berbagai bidang.

Pada tahun 1990, Bill Gates pernah meramalkan, 10 tahun lagi (tahun 2000) suratkabar tercetak akan mati digantikan oleh teknologi suratkabar baru yang berbasis teks elektronik. Tetapi setelah sepuluh tahun berselang, pendiri Microsoft tersebut, kembali merevisi prediksinya, yakni sekitar 50 tahun lagi ke depan, ramalannya baru akan mewujud. Masyarakat akan terbiasa dengan electronic newspaper dan perlahan tapi pasti suratkabar cetak akan ditinggalkan.

Prediksi yang dikemukakan Gates tidaklah mengada-ada. Terlepas dari perdebatan apakah terbukti saat ini suratkabar elektronik akan mematikan suratkabar cetak, sekadar menggantikan, atau bahkan menyempurnakannya, teknologi selalu menjadi bagian terpenting dari perkembangan suatu jenis media massa, termasuk suratkabar. Kenyataan ini sejalan dengan teori konvergensi media yang menyatakan bahwa berbagai perkembangan bentuk media massa terus terjadi sejak awal penemuannya Setiap model media terbaru cenderung menjadi perpanjangan atau evolusi dari model-model pendahulunya.

Di Indonesia, Semakin bergesernya budaya membaca ke budaya menonton, serta pesatnya perkembangan teknologi multimedia membuat oplah suratkabar terus menurun. Menurut Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar Pusat (SPS) Asmono Wikan sebagaimana diberitakan Kompas, 5 Desember 2007, dalam satu tahun terakhir setidaknya terjadi penurunan oplah sekitar satu juta eksemplar. Wikan juga mengatakan bahwa di Indonesia, secara umum jumlah terbitan secara nasional stagnan pada angka 17 juta eksemplar, namun khusus untuk suratkabar turun sekitar 1 juta eksemplar. Penambahan terjadi pada majalah-majalah franchise. Menurut Wikan, berkurangnya oplah suratkabar karena kebiasaan masyarakat yang lebih menyukai informasi melalui tayangan televisi. Tontonan televisi dianggap lebih menarik karena disajikan dalam bentuk gambar bergerak, sementara suratkabar lebih banyak menampilkan kata-kata yang harus dibaca jika ingin mengetahui isinya. Selain budaya menonton, gencarnya perkembangan multimedia melalui situs-situs portal di internet juga turut memengaruhi penurunan oplah suratkabar. Internet menyajikan informasi yang lebih cepat, sementara suratkabar butuh waktu semalam untuk mencetaknya (Kompas, 5 Desember 2007).

Teknologi dengan berbagai konvergensinya hanyalah salah satu tantangan. Banyak faktor lain yang harus dihadapi pers lokal jika ingin tetap bertahan hidup di arena industri bisnis suratkabar. Tantangan ini misalnya makin pendeknya siklus hidup sebuh produk media cetak, sehingga perlu dikembangkan inovasi dan kreasi baru bagi pembaca. Apalagi the supremacy of brand atau loyalitas pembaca telah lewat masa kejayaannya. Loyalitas pada merk bukan tidak penting dijaga, namun melihat pilihan-pilihan rasional media baru yang lebih segar, menarik, dan murah harganya, maka mengandalkan nama besar tidaklah cukup dalam persaingan bisnis ini, diperlukan peningkatan kualitas dan pembenahan manajemen serta riset khalayak yang intensif dan ekstensif.

Sandaran mendirikan media yang hanya pada idealisme juga tidak akan bertahan lama, industi media adalah pertempuran pasar, maka prinsip-prinsip pemasaran mutlak diterapkan. Faktor segmentasi, targetting, dan positioning (STP) menjadi strategi dan taktik bisnis yang harus dipilih. Sebuah media perlu memiliki basis pembaca yang jelas, di samping stakeholder yang luas.

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi sebagai akibat liberalisasi dan globalisasi informasi adalah masuknya penanaman modal dan masuknya media-media cetak asing. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan media massa raksasa di dunia untuk menanamkan investasi mereka. Stagnasi perkembangan media di negara-negara maju ikut mendorong pemilik media-media raksasa untuk melebarkan jangkaun modal dan media pers mereka ke negara dunia ketiga. Kondisi ini tentu membuka persaingan yang lebih kompetitif dan tajam sampai tingkatan lokal, maka tuntutan profesionalisme lagi-lagi menjadi kuncinya. Mastoem (2002: 22) mengemukakan, bisnis pers adalah bisnis murni yang membutuhkan banyak persyaratan, seperti man, money, method, machine, material, dan market. Amir Effendi Siregar (2000: 39) menggarisbawahi pentingnya modal yang cukup agar industri pers bisa berjalan. Indikasinya bisa dilihat dari kelayakan penghasilan yang diperoleh karyawan dan wartawan sehingga mereka dapat bekerja secara profesional.

Dari proses produksi, tantangan utama terlihat dari naiknya harga bahan baku suratkabar (kertas, tinta, film) yang terus naik, padahal kontribusi biaya kertas koran mencapai 40-45% dari komponen biaya produksi.

Sedangkan dari aspek konsumsi, tantangan terbesar adalah lemahnya daya beli masyarkat terhadap surtakabar. Bagaimanapun sejak krisis ekonomi berkepanjangan, secara daya beli masyarakat terhadap koran menjadi menurun. Penurunan ini terjadi di berbagai kelas:

a)    Pembaca kelas atas, yang semula berlangganan dua sampai tiga koran, menyeleksi kembali langganannya dan hanya memilih satu atau maksimal dua suratkabar saja.

b)    Pembaca kelas menengah, memilih suratkabar yang murah karena sadar akan penghematan pengeluaran.

c)    Pembaca kelas bawah, meninggalkan langganannya, memilih beli koran eceran. Itu pun jika mereka merasa sangat perlu informasi dari media cetak dan tidak diperoleh dari media elektronik.

Penutup

Pertumbuhan ekonomi, iklim keterbukaan dan kebebasan pers membawa semangat berbagai perusahaan untuk menerbitkan suratkabar yang berorientasi memenuhi kebutuhan khalayak pembaca. Persaingan yang ketat mendominasi industri suratkabar sehingga setiap pemilik suratkabar berlomba-lomba menguasai pangsa pasar. Media yang tidak memperoleh iklan dan pembaca yang memadai akan gulung tikar.

Fluktuasi jumlah pengiklan dan pembaca tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor. Persaingan dengan pendatang baru menjadi faktor yang menentukan, selain munculnya stasiun radio dan televisi pada kurun waktu yang sama. Dua jenis media baru ini memberi imbas pada kecenderungan budaya baca yang bergeser ke arah budaya menonton televisi. Pun di sejumlah daerah, terutama di ibukota provinsi, terpaan internet juga memberi andil bagi inkonsistensi pertumbuhan pembaca suratkabar lokal. Meski demikian pada ranah yang lokalitasnya lebih sempit, seperti di daerah-daerah, peluang menggaet jumlah pembaca suratkabar tetap tinggi, tentunya dengan mempertajam positioning dan segmentasi pasar.

Di tengah ketatnya persaingan, setiap perusahaan suratkabar dituntut melakukan inovasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan IT/IS yang menjadi suatu keharusan jika tidak ingin ketinggalan dalam persaingan dengan perusahaan sejenis. Penggunaan IT/IS dalam usaha penerbitan dapat dilakukan mulai dari tahapan produksi, pemasaran, hingga sirkulasi.  Di sisi lain, saat ini perusahaan media cetak tidak mungkin hanya berpatok pada bisnis koran konvensional yang berbasis kertas, namun juga dituntut menggunakan multimedia sebagai bagian dari konvergensi media yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai konsekuensi dari modernitas. Lembaga bisnis yang tidak memanfaatkan IT/IS akan kehilangan daya saing dan tergilas perusahaan lain yang berorientasi IT/IS (Ishadi, 1999). Berbagai kecenderungan pasar berbanding lurus dengan penggunaan teknologi baru. Jika perusahaan media cetak tidak mengadopsinya akan kesulitan dalam menghadapi peta persaingan. (Iwan Awaluddin Yusuf).

---

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.

[2] Pada dekade akhir tahun 1980-an, industri media dikarakteristikkan oleh munculnya gelmbang akusisi dan merger. Ben Bagdikian (2004), dalam buku “Media Monopoly” menggambarkan bahwa pada tahun 1980-an di AS terdapat 50 perusahaan besar yang menguasai jaringan bisnis media. Salah satu peristiwa penting yang menandai fenomena ini adalah merger diilakukan oleh Time, Inc. dengan Warner Communications tahun 1989. Kepentingan utama dari merger perusahaan tersebut terkait dengan potensi yang dapat dikembangakan perusahaan karena membuka peluang penggabungan media cetak dan audio visual ke dalam perusahaan multimedia.

Yellow Journalism in Indonesia: A Question about Responsibility of the Media Industry

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si[1]

Introduction

The occurrence of Press Laws No. 40 of 1999 that marked the new era of press freedom post authoritarianism of the New Order, has brought tremendous changes towards the dynamics of media life in Indonesia. The spirits to take advantage of that momentum of freedom in practices, however, have often turned out causing various paradoxes that are opposing the basic spirits and philosophy of journalism. One of which are evident in the many indifferences towards journalistic standards in news writing. Thus, the freedom—be it “free from” or “free to” that once attached to the press world, is now going on without equal escalations of professional efforts to stand true towards community’s trusts, and in the end causing media that provide bombastic, melodramatic, mystical and sexual exploitation contents, and keen on the level of conflict disclosures merely to satisfy the low taste of their readers. This form of coverage is evident from the rise of sensational news stories that often appear in yellow newspapers.

One strategy that is often implemented by the yellow newspapers to maintain their readers’ interest is by exploiting the sensational element of an event (Conboy, 2003, p. 56; Hatchen, 2005, p. 43). An event that is actually mediocre in reality is turned into something “extraordinary” by means of various techniques, verbally and visually. The main goal of this sensationalism is to attract attentions, using modus operandi of hyperbolizing real facts. Even though sensationalisms are sometimes justified in marketing or product packaging to attract potential consumers, sensationalism cannot be justified in journalistic spheres that emphasize objectivity.

The simplest form of sensationalism news can be seen in the writings of headline titles. In the efforts of winning vast readers, many newspapers apply bombastic, appalling and provocative ways of presenting headlines (McQuail, 1992, p. 233; Press Council Research Team, 2006, p. 2). These techniques produce headlines called Scare Headlines (Simaremare, 2001, p. 100-101). In addition, often sensational news is written by ignoring news writing standards, such as presenting short but incomplete reports (meager reports), relying only on one source (one-sided information), twisting the words (spinning of words), and the efforts to exaggerate events (exaggerations). For example, the followings are observations made on page 1 of yellow newspapers headlines bearing sensational nuances in several regions in Indonesia, as seen in Table 1.

Table 1.

Sensationalism of Headline Titles

No	Newspaper	Edition	Headline
1	Meteor	Monday, 13 June 2005	”Step son Chopped-up with Machete”
2	Meteor	Monday, 13 June 2005	”Rammed by Truck Mr. Carik’s Legs Crushed”
3	Pos Kota	Friday, 20 May 2005	”A Master Raped His Maid 6 Times”
4	Pos Kota	Friday, 20 May 2005	”Father-Son Died Rammed by Truck”
5	Merapi	Tuesday, 17 May 2005	”Pretty Woman Filched Clothes”
6	Merapi	Tuesday, 17 May 2005	”Green Underpants Thief Roams”
7	Memorandum	Tuesday, 10 May 2005	”Horse Nurse Bit by Horse”
8	Memorandum	Tuesday, 10 May 2005	”Keeping Hostess, Smacking Wife”
9	Lampu Merah	Monday, 4 April 2005	”Woman Introduced Woman to Her Friend, The Woman’s Husband Furious, The Man’s Head Was Split With Machete”
10	Lampu Merah	Wednesday, 20 April 2005	”7 Year Old Boy Sodomized by His Teacher, Said So He’d Be Good in English”
11	Posko Manado	Thursday, 21 April 2005	”This the most hootie, dude…!!”
12	Posko Manado	Thursday, 21 April 2005	”Shot by A Friend From 1 Meter Distance, The Head Was Holed, Wargariri Man Dropped Dead by Hot Lead”
13	Pos Metro	Tuesday, 31 August 2004	“2 Girls Were Forcedly Touched ”
14	Pos Metro	Monday, 26 July 2004	”Mother Burnt Baby”

Headlines shown in Table 1 clearly show visible efforts of exaggerating facts by means of language plays (read: word games). Charnley and Charnley in their book called “Reporting” (1979) mentioned that the newspapers actual sin lies not in the actions of reporting sensational events, but by making the stories to be more imposing than reality. In this regard, Kusumaningrat and Kusumaningrat (2005, p. 69) provided an example of creating such news, for instance, by calling an easily breakable fight between two groups as a riot. Or by saying it in a sensational manner by mentioning “a truck hit utility pole,” when in reality the truck was only just grazing the pole.

In Indonesia, since the beginning, these kinds of news can be seen from the reform euphoria that excites joy of being free from power shackles that lasted for more than three decades, which is then followed by a wave of news about the evils of government leaders and the past regime. Society demands bold and detailed reports about these evils. News will not be read if they are not followed by public’s expectations to present “hot news” (Kusumaningrat, 2005, p. 69). After the political conversations subside, the next commodities are light news about rapes, murders, accidents, robberies, celebrity gossips and other frivolous events, but are packed with sensational word games. Former Chairman of PWI, Sofyan Lubis (in Susilastuti, 2000, p. 232) lamented that in the reform era, the press tend to make news that are unnecessarily heating off the atmosphere. According to him, “Headline titles are deliberately made spooky-creepy, providing super free contents written without regards to journalistic ethics.”

Addressing the phenomenon of yellow journalism in Indonesia is not about right or wrong judgments on the existence of yellow newspapers because this phenomenon is a media reality, as part of the dynamics and history of the newspaper industry itself. Also, do bear in mind that early developments of journalism in its forbear countries (United States and Britain) cannot deny the contributions of yellow paper in maintaining readers’ interest to buy newspapers, especially when the print media business suffered major depression in those countries. Thus, what needed is an effort to address the presence of yellow journalism in a proportional manner, as a logical consequence of freedom of information that is synergized with democracy system and free market mechanism.

Starting from the existence of yellow newspapers that are allegedly featuring sensational language plays through dramatization style, emotionalism and personalization in delivering their news, hence the attempts to examine sensationalism presented in yellow newspapers and how journalistic ethics overviewed needs to be done. Professional journalism, or often referred to as the ideal journalism, demands the existence of objectivity in news writing. The principle of objectivity must be met for a message to be accounted for. Among the requirements of an objective news are factual, accurate, complete, relevant, balanced, and neutral (McQuail, 1992, p. 196-204). McQuail argued further that the standard of objectivity of information would be obtained, among other things, by not presenting it in sensational manner (McQuail, 1992, p. 42).

Historical Study of Yellow Journalism

The term “yellow journalism” came from the name of a colored comic character named Hogan’s Alley that was appeared in Sunday World newspapers. Richard F. Outcault, the cartoonist, depicted the life of tenement dwellers in New York with a central figure of a toothless-rabbit teeth kid that was always grinning. When the child images appeared wearing long yellow dress which later became his trademark, he was nicknamed “The Yellow Kid.” The comic was so popular that every newspaper used the comic strip to draw the readers and was then eventually labeled as “Yellow Journalism” (Conboy, 2003, p. 60; Vivian, 2002, p. 255; Baran, 1999, p. 100).

The social setting that birthed the presence of yellow journalism was economic depression that hit the United States in 1893 until the end of 19th century. This economic depression forced newspapers owners to evaluate their newspapers performance in order to maintain the readers’ interest purchasing power of the consumers, in addition to offset tough competitions from magazine industry. Thence, they sought a way to maintain the numbers of newspapers readers. The strategies pursued by the largest newspapers owner at the time, Joseph Pulitzer (New York World) and William Randolph Hearst (New York Journal) often did not adhere to journalistic principles and code of ethics. Both were depicted as engaging in “competitions to present news that generate sensations.”

The most prominent negative excesses that came of from the fierce competition between Pulitzer and Herst were their contributions to “sharpen” the American-Spanish conflict. Both newspapers were competing to present news (which is doubtfully accurate) about the Spanish army exploits in Cuba. Under the leadership of General Valeriano Weyler, Spanish soldiers were described to conduct in killing, raping, and torturing the people of Cuba. The presented news were previously been spiced for dramatizations. Add to the element of sensationalism, the two newspapers also used fictitious illustrations depicting atrocities of Spanish army in Cuba. The goal was nothing but to raise national empathy and rejection towards foreign nations (Conboy, 2003, p. 58; Hatchen, 2005, p. 43).

Different occurrences happened in England. The history of yellow newspapers in Britain was confirmed by The Daily Mirror, founded by Alfred Harmsworth (later known as Lord Northcliffe) in 1903. Initially, this paper came with a differentiation strategy, by having it written solely by women and aimed specifically for women segments. This segmentation experiment was not successful and Northcliffe then fired all of his female reporters. The following year, Mirror was converted into a popular newspaper for general readers by presenting sensational news and features format gossips (Anwar, 2000, p. 22-24).

In Asia, yellow newspapers were first popularly developed in Japan, in early 20th century until the end of World War I in 1918. Japanese people who suffered from the renewal or Meiji Restoration since 1857 were introduced with various forms of political education, especially the teachings of western democracy. One of the most effective ways to convey this mission was by means of popular newspapers (Anwar, 2000, p. 30). Meanwhile, in Indonesia, since the 1998 reforms introduced the freedom of media, yellow newspapers were popping up in various forms, from bulletins, tabloids, magazines, to stencils whose in previous decades were already popular through pornography exposures.

The practices of yellow newspapers, when seen from the characteristics and traits inherent in yellow journalism, had actually started a long time ago, even before Indonesia’s independence. However, the main milestone of Indonesian yellow newspapers journey in modern era began with the birth of Pos Kota in 1970. Pos Kota led Harmoko and his friends existed as the popular newspaper that went “against the current” of mainstream media and mass culture at that time. The courage to be different made Pos Kota successful in the competitions of newspaper business.

When first published, Pos Kota circulation was only 3500 copies. But it turned out that readers in Jakarta could slowly accept the presence of this newspaper. This admission was perceived as major capital so that in a relatively short time, the circulations increased up to 30-60 thousand copies. Within months, Pos Kota was able to pay for paper and printing costs (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8). A week after its publication, there were many comments from the press community questioning, “What kind of journalism is this?” Even the Minister of Information (back then) Budiarjo also commented the same. To which Harmoko replied, “Well, unless you are from middle-lower class, don’t read it.” (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8). In the beginning of its operation, people were generally cynical about of Pos Kota appearance. There was a strong tendency to include this newspaper as akin to daily porn, pedicab, and obscene newspaper. Even in the press community itself, this daily newspaper was considered to be less intellectual (Ghazali and Nasution, 2000, p. 8).

Statistically, the success of yellow newspapers are evidenced by Pos Kota that managed to capture the interest Jakarta dwellers to access criminal news every morning as their basic needs before moving about with their activities. Pos Kota was also very popular among the lower-middle class society. In 1983 for example, its circulation reached 200,000 copies (Rahzen et al., 2007: 300). Truly a fantastic circulation numbers at the time. According to SPS data, in 2005, amid the competitions from other sensationalist media, Pos Kota‘s circulation was still showing its teeth, ranked second (200,000 copies) below Kompas, with circulation of 509,000 copies (Wikan, 2005).

In terms of the numbers of readers, according to SPS Media survey in 2000, Pos Kota readers in Greater Jakarta reached 2,304 million people, far superior to Kompas that reached 1,521 million people for Greater Jakarta (SPS Media Survey, Edition 02/First Year, November-December 2000). Likewise in 2007, based on Nielsen Media Research data, the number of Pos Kota readers in Greater Jakarta until November 2007 still ranked second, with 1,199 million readers, beating Kompas that reached 1,337 million readers.

During the New Order, Pos Kota triumphed as a sole player who filled the niche market for criminal newspaper in capital city. Some of the yellow newspapers in the area who stood and tried their luck and brought the genre ala Pos Kota were then followed suit. The most popular one was, say, Memorandum, circulating in Surabaya and East Java in general. The newspaper that was initially said to be a quality newspaper founded by the press activist students in campuses before turning into yellow newspaper was printed daily until it reached circulations above 100,000 copies.

Besides Pos Kota and Memorandum, in the article called “metamorphosis of Indonesian Press” written by Agus Sopiann (http://pwirjabar.4t.com/metapers.html), it was mentioned that during the New Order (without specifically mentioning the year) there were two pretty large print media called as “yellow newspaper”, namely Gala and Bandung Pos. Gala, a newspaper brought by Media Indonesia that was published in Bandung, was originally classified as yellow newspaper, but slowly turned into a quality newspaper, or at least popular newspaper, while Bandung Pos, which is a “child” of Pikiran Rakyat, was the first daily tabloid in Indonesia back then, with circulation reaching 60,000 copies per day. Sopian rated that perhaps Bandung Pos‘s key to success lied in its editorial policies to sharply erode the brand image of “local government bulletin.” Another strategy performed by Bandung Pos was by featuring two middle pages in full color, decorated with photographs of beautiful women considered as “staggering” at that moment (Sopiann, http://pwirjabar.4t.com/metapers.html).

In subsequent developments, the reform climate that gave birth towards many new newspapers which can be categorized as yellow newspapers, among others, are Non-Stop and Lampu Merah, which are published in Jakarta. Meteor, which is published in Semarang, Posko in Manado, Pos Metro is published in three cities at once (Bogor, Medan, Batam), and Merapi in Yogyakarta. These names are some examples of yellow newspapers which are published recently but able to attract public attentions due to their sensational news presented within.

Lampu Merah is a phenomenon of yellow newspaper success in Indonesia, which was published after the reform era. In a relatively short time after its establishment in November 26, 2001, the newspaper managed to capture readers as many as 1,3 million in 2004 and reached BEP (Break Even Point) in less than one year (http://forum.kafegaul.com/showthread.php?t=135908). In 2005, Lampu Merah entered its fourth year and had been through a fantastic circulation of 225 thousand copies. But after several times of fuel charge peaks, circulation dropped to around 125 thousand copies (http://forum.kafegaul.com/showthread.php?t=135908).

Characteristics of Yellow Journalism

Briefly, it can be formulated that the yellow newspaper is a newspaper which is less or tend to not heeding the general rules of applied journalism (Conboy, 2003, p. 56). Yellow newspapers coverage that is based on illusion, imagination and fantasy are what made it known as journalism that sells sensations. So strong is element of sensationalism reside their news, making this element known as the characteristic of yellow journalism (Conboy, 2003, p. 56; Yusuf, 2006, p. 8; 2007, p. 8; 2008, p. 8; Adhiyasasti & Riyanto, 2006, p. 118; Sumadiria, 2005, p. 40).

Besides the elements of sensationalisms and dramatizations in their news writing, another main characteristic of yellow newspaper is the use of visual aspects that tend to exaggerate, even keen on more dominant than the news texts itself. Examples of visual aspects used by yellow newspapers are: (1) Scare-heads; headlines that give the effect of fear, written in a very large font size, printed in black or red. Often contains frivolous news, (2) excessive uses of photographs and images, and (3) Sunday supplements, containing colored comics and trivial articles (Conboy, 2003, p. 57). Conboy (2003, p. 57) also added the verbal techniques inherent in yellow newspapers, bearing various types of impersonations and frauds, such as false stories and interviews, misleading titles, pseudo-science, even titles full of lies.

In addition to using the above techniques, yellow newspapers also focus their preaching on controversial issues to provoke debates and gossips. Controversial issues are deliberately raised to attract as many readers as possible, especially those of middle-lower class in urban areas. Among the issues that often provoked controversies those related to the elements of sex, conflict and crime or some people call it as HVS-9G (read as Nine Grams HVS)—a word games for Horror, Violence, Sex, Ghost and Glamorous, or HVSGG (Hamad, 2007, p. 202). In America these newspapers also bear various nicknames, including jazz papers (rah-rah newspapers), boulevard newspapers (roadside newspapers) and Gutter newspapers (gutter newspaper).

According to Adhiyasasti & Rianto (2006, p. 116-117), the characteristics of yellow newspapers in Indonesia are focused on the first page. Related to this page, there are at least four prominent features. First, the installations of criminal events photos and pictures of women emphasizing on sexuality of the female body. Second, large headlines with striking colors such as red, blue, yellow, and green. Third, the number of news items on the homepage. If a newspaper usually bears a general set of 5 to 8 items of news, the number of news displayed on the front page of yellow newspapers are ranging from 10 to 25 news items. The news format is very brief, often evens just the title and lead and then continued on pages inside. Oddly enough, there are quite a few titles printed so large that the size exceeds the news content itself. Fourth, judging from the loaded ads, yellow newspapers in Indonesia are typically featuring a variety of forms of advertising that are considered vulgar, sometimes equipped with photos, drawings, or sensational words. The ads are generally sexual and the supernatural (occult) in nature. For example, advertising for penis enlargement for males or breasts for female, phone sex services, message, sex toys, paranormal, and alternative healings.

Meanwhile, Sumadiria (2005, p. 40) states, one of the characteristics of yellow newspapers are the use of journalistic approach that emphasizes the elements of sex, conflict and crime. These three themes frequently appear gracing the pages of yellow newspapers. Sumadiria added that this kind of media only raised low-taste issues and images. In addition, yellow press is also not credible since their opinions and facts are often merged, assimilated, obscured or even distorted. Standard rules of journalism is not required; news are not necessarily grounded in facts but could be based on illusion, imagination and fantasy. Sumadiria mentioned some layout criteria that are commonly implemented by yellow newspapers, among other things: presentation by exploiting many colors–all kinds of colors are displayed to attract attentions; irregular arrangements and overlapping titles; choices of words are not needed since yellow press does not adopt proper writing titles patterns and word usages; anything can be used and tested (Sumadiria, 2005, p. 40).

Identifying Sensationalism in Yellow Newspapers

The word “sensation” is English language in origin. The root of the word sensation–the “sense“, is actually already enough to describe what we called as sensation news, that is, the news which contains and especially methods of presentation that are aimed to attract attentions, evoke feelings and human emotions. Thus, sensational news is supposed to be great, astonishing, made people struck with admiration and amazement, or horror. In short, it should be able to excite a variety of feelings (Kusumaningrat and Kusumaningrat, 2005, p. 66-67).

To identify patterns of news sensationalisms, we can use sensationalism concept which was elaborated from Denis McQuail as outlined in the book titled Media Performance (1992, p. 233). McQuail (1992, p. 233) gave three dimensions to assess the presence or absence of sensationalism in reporting, that is personalization, emotionalism, and dramatization. McQuail formulation was then made operational by the Press Council Research Team (2006, p. 24-25) as a frame of reference for research on the objectivity of news in Indonesian newspapers.

To complete formulations from McQuail (1992) and Press Council Research Team (2006) about sensationalism in news writing, this paper adds a new relevant dimension to observe the patterns of yellow newspapers’ headline sensationalisms, namely opining. Discussion about opining in researches regarding sensationalism becomes critical because in practice, presentation of sensational news always tinged with opinions from the involved reporters, or at least the efforts of mixing facts and opinions rather than the actual reality in an objective manner (Adhiyasasti and Rianto, 2006, p. 123). In other contexts, news of the yellow newspapers also led to systemic opining practices, namely the conscious formation of opinions, tendentiousness and pretentiousness, which are directly written using various narratives.

Complete comprehension regarding the four dimensions that can be used to identify patterns of news sensationalisms are explained as follows. First, sensationalism is seen by the presence or absence of dramatization. Dramatization can be understood as a form of presentation or news writing that is dramatic in nature and exaggerating facts with the intention of causing dramatic effects to his readers (Press Council Research Team, 2006, p. 25). This dramatic effect is believed to help the readers to be more “lively experienced” the live events being presented. Dramatization is indicated from the existence of hyperboles—that is, a language style intentionally used to overstate or exaggerate an actual event. For instance: “Bank Interest Skyrockets“, can actually be said as “Bank Rates Rise.” “Poverty Surges“, can be written simply as, “Poverty Rates Increase.” Another example, “Hundreds of Millions of BLT Fund is circumcised.” The hundreds of millions in this case are clearly exaggerated because it is not clear whether that hundreds of millions mean 100 million, 200 million, 500 million, or 900 million. In addition, the use of the word “Circumcised” should also be wrote simply as “Cut” or “Corrupted“.

Secondly, sensationalism is seen by the presence or absence of emotionalism. Emotionalism can be defined as the efforts of protruding aspects of emotion (love, hate, sadness, joy, anger, despair, and so forth) rather than rational and logical aspects in presenting a story (Press Council Research Team, 2006, p. 25). Although the use of emotionalism may be able to “live-up” a story, aspects of neutrality and objectivity in news reporting demand a presentation spoken with control and rational logic. Protrusion of emotions in the news reduces news neutrality (Press Council Research Team, 2006, p. 25). For instance: “Indonesia Cries over the Defeats of Taufik Hidayat” or “Preserve Ambalat, Crush Malaysia!” The titles in these stories are using the emotional sides associated with the sense of nationalism and patriotism instead of clear reasons and rational thinking.

Third, sensationalism is seen by the presence or absence of personalization. Personalization can be defined as a view to see a particular individual as the main actor or the single most influential person in an event. In other words, personalization can be interpreted as a view that reduces an event to an individual (person). Grammatically, it is also called pars pro toto. Personalization built through the mass media can also led to individual occultism, namely the assumption that a person has certain supernatural advantages (Press Council Research Team, 2006, p. 25). For instance: “SBY Raised Fuel Prices.” The use of “SBY” persona here is considered excessive because it obscures the real persons that it might be a teamwork doing, not just President Yudhoyono himself. It would be more accurate to say that it is “the Government” who raised fuel prices, rather than SBY per se.

Fourth, sensationalism is seen by the presence or absence of opining. It can be interpreted as reporter’s opinions in the news. Opining is also interpreted as mixing between facts and opinions that obscures the real facts. In standard conception of journalism, providing opinion is forbidden because the task of a journalist is solely to report facts. But most journalists cannot help but doing so, due to many factors, starting from the spirit of dedication to defend public interests, to simply baseless opinion to embellish a story and make it sensational. An example of opining in yellow newspapers can be seen from the quote: “O, how poor is the fate of this old widow. While boiling the noodles in her house…she fell and knocked the stove off until her body was on fire, etc.” (Pos Kota, July 27, 2004). The first sentence is clearly an opinion of the journalist. New facts presented in the second sentence and so on and so forth. Similar examples are also shown in Meteor news on August 1, 2008, entitled “It’s Time for Parliament Members to Perform Junub Bath, Their Wealth are filth, Their Life As Well” with the lead as follows. “Corruption scandal involving the entire congregation members of the House of Representatives Commission IX 1994-2004 periods is really disgusting. Parliament members are smeared with corruptions, womanizing out of corruption money. Their body is filth. Hence, it’s time for their junub bath.”

The use of sensational language on yellow newspapers showed that their main strategy to attract and retain readers’ interest, as revealed by Conboy (2003, p. 56) and Hatchen (2005, p. 43) is by exploiting sensational elements of an event. Pretty often yellow newspapers reported certain issues which were only limited to the extent of conflict disclosure without facts and relevant supporting evidences. As noted by Ghimire (http://english.ohmynews.com/), the tendency of such negative news is allegedly an instant way to satisfy the desires of the media consumers (readers and advertisers). This view is also consistent with Fung’s (2006, p. 190) who theorized that sensational languages are often written not based on sound reasoning or logic, as solely intended to ignite curiosity, emotion, empathy, even sensual pleasure for the readers.

As an illustration, the following is a quote that accentuates vulgarism written by Lampu Merah: “The woman’s ass was bleeding, and sperm fluids were seen surrounding her vagina…” (Lampu Merah, August 30, 2008), or in the following excerpt: “Arriving at home, Fera complained to have just been forcedly raped by Rusmin. And her vagina is smeared by Rusmin’s sperm.” (Lampu Merah, August 29, 2008) is actually not much different in terms of vulgar words usages as depicted by Shaw (1984, as quoted by Adhiyasasti and Rianto, 2006, p. 114) to model the dramatization techniques accompanied by vulgarisms on news writing regarding crime stories in yellow newspapers in United States, such as: (1) “Park then inserted a bar of soap into her pussy…” (Nashville Banner newspaper, published without time stamp) (2) “[They] … sodomized her and forced her to commit oral copulation [and he]…urinated on her…”

Judging from the technical aspects of news writing, yellow newspapers are often violate the rules of news writing that—in theory—demands an efficient use of journalistic language, which is simple, concise, dense, and clear (Fink, 1998; Salzman, 1998; Mencher, 2000; Cappon, 2000; Burns, 2004; Newsom & Wollert, 1985; and Dale & Pilgrim, 2005). In practice, though, the sensationalism are shown by yellow newspapers through the use of syntax patterns at the level of words, phrases, and sentences that in the end creates the sensational language, by highlighting the dramatization, emotionalism, personalization and opining. This condition is consistent with the views of DeFleur and Ball-Rokeach (1989, p. 267), which states that for the mass media, the existence of language is no longer solely means as a tool to describe an event, but could actually shape the image that will appear in the minds of audiences, including to attract attentions, evoke feelings and human emotions as the purpose of sensationalism itself, which according to Kusumaningrat and Kusumaningrat (2005, p. 66-67) is called as “must be able to excite a variety of feelings.”

Conclusion

In the working procedures of journalism, journalists must avoid sensational presentation of a news, as the Fink’s views (1995, p. 63-64) that states that since the beginning, the ethics of writing news are closely related to the selection of news sources and how the quotes are selected. News sources are very influential in the formation of public opinions, while the selection of quotations by journalists in pursuit of sensation could be a “trap” in itself and has the potential to hide certain opinions of a specific resource (the sin of disguised opinion).

Seeing the “danger” that can be generated by the selection of quotations loaded with journalism sensationalisms, yellow newspapers are supposedly able to maintain objectivity. Objectivity relates to media neutrality in reporting an issue. However, it must be admitted that there is no way any media coverage could be one hundred percent pure objective and neutral. Nevertheless, the media could attempt to optimally approach that particular objective attitude. Moreover, in general, yellow newspapers still have to go back to their root functions as the mass media. As said by Robert F. Kennedy (in Rivers, Jensen, & Peterson, 2003, p. 99), “Newspaper is proportional to the courts, sometimes even more so, in protecting the fundamental rights of the people.” Robert Kennedy’s opinion is closely tight with media responsibilities in the life of a free society.

---

[1] Correspondence concerning this article should be addressed to Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si,  Communication Department, Islamic University of Indonesia. Jl. Kaliurang Km. 14,4 Yogyakarta 55584. E-mail: iwan.awaluddin@gmail.com

Rethinking about Yellow Journalism and Journalistic Ethics

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Addressing the phenomenon of yellow journalism in Indonesia is not about right or wrong judgments on the existence of yellow newspapers. This phenomenon is a media reality, as part of the dynamics and history of the newspaper industry itself. Also, do bear in mind that early developments of journalism in its forbear countries (United States and Britain) cannot deny the contributions of yellow paper in maintaining readers’ interest to buy newspapers, especially when the print media business suffered major depression in those countries. Thus, what needed is an effort to address the presence of yellow journalism in a proportional manner, as a logical consequence of freedom of information that is synergized with democracy system and free market mechanism.

Starting from the existence of yellow newspapers that are allegedly featuring sensational language plays through dramatization style, emotionalism and personalization in delivering their news, hence the attempts to examine sensationalism presented in yellow newspapers and how journalistic ethics overviewed needs to be done. Professional journalism, or often referred to as the ideal journalism, demands the existence of objectivity in news writing. The principle of objectivity must be met for a message to be accounted for. Among the requirements of an objective news are factual, accurate, complete, relevant, balanced, and neutral (McQuail, 1992, p. 196-204). McQuail argued further that the standard of objectivity of information would be obtained, among other things, by not presenting it in sensational manner (McQuail, 1992, p. 42).

In the working procedures of journalism, journalists must avoid sensational presentation of a news, as the Fink’s views (1995, p. 63-64) that states that since the beginning, the ethics of writing news are closely related to the selection of news sources and how the quotes are selected. News sources are very influential in the formation of public opinions, while the selection of quotations by journalists in pursuit of sensation could be a “trap” in itself and has the potential to hide certain opinions of a specific resource (the sin of disguised opinion).

Seeing the “danger” that can be generated by the selection of quotations loaded with journalism sensationalisms, yellow newspapers are supposedly able to maintain objectivity. Objectivity relates to media neutrality in reporting an issue. However, it must be admitted that there is no way any media coverage could be one hundred percent pure objective and neutral. Nevertheless, the media could attempt to optimally approach that particular objective attitude. Moreover, in general, yellow newspapers still have to go back to their root functions as the mass media. As said by Robert F. Kennedy (in Rivers, Jensen, & Peterson, 2003, p. 99), “Newspaper is proportional to the courts, sometimes even more so, in protecting the fundamental rights of the people.” Robert Kennedy’s opinion is closely tight with media responsibilities in the life of a free society.

In performing their functions, rights and obligations, mass media–including yellow newspapers, must respect the rights of their readers. For this the media is obliged to be professional and open to be controlled by society. One of the ways to guarantee press freedom and fulfill the public’s right to obtain quality information is that Indonesian journalists need to have the moral foundations and professional ethics as operational guidelines in maintaining public confidence and uphold their integrity and professionalism. On that basis, Indonesian journalists set and adhere to the Code of Journalistic Ethics as a guide in carrying out their profession.

Based on the joint decision bridged by the Press Council in Jakarta, on Tuesday, March 14, 2006 attended by various components of journalists who were represented by 29 journalists associations, both print and electronic, all involved are agreed to the implementations of the 11 Articles of Code of Ethics of Journalism, namely:

1. Indonesian journalists must be independent, resulting in news that is accurate, balanced, and do not act in bad faith.
2. Indonesian journalists work professionally in carrying out journalistic duties.
3. Indonesian journalist always test information, provide balanced presentation, not confusing facts and opinions resulting in judgmental news, as well as applying the principle of presume innocence.
4. Indonesian journalists do not make false, slander, sadistic, and obscene news.
5. Indonesian journalist do not reveal and broadcast the identity of rape crime victims and do not reveal the identity of children who commit crime.
6. Indonesia journalists do not abuse their profession and do not accept bribes.
7. Indonesian journalists have the deny rights to protect source persons who are not willing their identity or whereabouts to be known, respect the provisions of the embargo, background information, and “off the record” according to the agreement.
8. Indonesian Journalists do not write or broadcast news based on prejudice or discrimination against someone on the basis of differences in ethnicity, race, color, religion, sex, and language and do not demean the weak, the poor, the sick, handicapped or mentally disabled people.
9. Indonesian journalists respect the rights of source persons about their personal life, except in the name of public interest.
10. Indonesian journalists immediately revoke, correct, and rectify false and inaccurate news, accompanied with an apology to the readers, listeners, and/or viewers.
11. Indonesian journalists must proportionally serve the rights of answering and correction.

Of the above 11 chapters, if associated with ethical judgments towards the performance of yellow journalism in Indonesia, as evidenced by the characteristics inherent in this type of newspaper, then there are several articles with each respective interpretation that are often violated or at least prone to abuse, such as Article (1), Article (2), Article (3), Article (4), Article (5) and Article (9). Although still not denying the possibility of violations of the other articles. The brief explanations are as follow:

In Article 1, point “…resulting in news that is accurate…” indicates that Yellow newspapers often violate the accuracy of news. The definition of accurate news in this regard is such as the interpretation of journalistic code of ethics: “trusted to be accurate based on objective circumstances when the event occurred.” So, by looking at the many practices of dramatizations, sensations and the use of anonymous sources in reporting, it can be assumed that the practices of yellow journalism often lead to violations of this code.

In Article 2, as the interpretation of professional ways depicted in point (d) and (e), which reads “resulted in a factual and clear news source” and “the engineering recording and loading or broadcasting images, photographs and sound comes with description of sources and displayed in balance“. Barring intention to generalize, there are many yellow newspapers reports that lead to violations of this code, for example, news writing with just quoting from one source (one sided). Sometimes even the source is not clear as to be confusing when it is time to re-checking. Also frequently encountered is the displaying of images without source and date, as well as providing certain effects (retouching) on the photo or image that is displayed to give dramatic impressions.

In Article 3 it reads, “…always test information, provide balanced presentation, not confusing facts and opinions resulting in judgmental news, as well as applying the principle of presume innocence.” Interpretations of this article are (a) examine the information, then do check and recheck the truthfulness of the information, (b) balance means to give space or coverage time to each party proportionally, (c) judgmental opinions are personal opinions of reporters. This is different from interpretative opinion—that is, the journalists’ opinions in the form of interpretations of the facts, (d) the principle of presume innocence is a principle not to judge someone. The news on yellow newspapers contain mostly of contents mixing between fact and journalists’ opinions, although the levels are not always great. In addition, sometimes it is not clear the relevance between news sources with the ones being reported. Related to the prohibition of a verdict by a journalist (trial by the press), it also becomes a habit that is often done, for example in cases of corruption, journalists point out a person as the main perpetrators, despite the fact that the status is merely a defendant and has not yet been proven by the court.

In Article 4, which reads, “…do not make false, slander, sadistic, and obscene news.” Considering the various concerns and public reaction, as well as media watch monitoring for the contents of yellow newspapers featuring pornography and violence, then this practices lead to violations of the things mentioned in the Code of Ethics of Article 4, especially the interpretation of points (c) and (d) about sadistic and obscene. The complete interpretation of Article 4 reads as follow: (a) lie means something that is already known before by journalists as being not in accordance with the facts occurred, (b) slander means the groundless charges made deliberately with bad intentions, (c) sadistic means the acts of cruelty know no mercy; (d) obscene means lewd behavior in an erotic depictions using photographs, images, sounds, graphics or written form, solely to arouse lust.

In article 5 which reads, “…do not reveal and broadcast the identity of rape crime victims and do not reveal the identity of a child who commits crime.” The interpretation of this section: (a) Identity, it means all the data and information concerning a person who allows others to track that particular person easily. (b) Child here is a person who is less than 16 years old in age and is unmarried. Avoid character assassination and news that is badly impacting the future of children, both victims and perpetrators of crime. This is often overlooked because of yellow newspapers emphasizing largely on informative side. So far, the journalists care only to protect identities involving cases of rape, while other themes are less observed.

Lastly, Article 9, which reads “…respect the rights of source persons about their personal life, except in the name of public interest.” This code is almost always violated by yellow newspapers in forms of gossips and infotainment news especially involving artists and official persons. Journalists often do not consider personal and private aspects of the source’s life. Starting from the way the information is requested to the how image is taken–all in ways that tend to be unethical. Personal and/or private life as interpreted in Article 9 means any aspect of a person’s life and his family other than those related to public interest.

Thus concludes some Codes of Ethics that are often violated by the mass media, especially by yellow newspapers in Indonesia. It should be underlined that not only the yellow newspapers but even those labeled as quality newspapers are pretty often commit similar violations. The above descriptions do not describe per case of ethics violations that occurred, merely a general picture of it.

---

[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)Yogyakarta.