Potret Janda dalam Bingkai Media

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Bagaimana media kita menggambarkan janda? Dalam berbagai bentuk pesan media, baik fiksi dan nonfiksi, sosok janda dikonstruksi dan direproduksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan penggambaran negatif yang akhirnya beredar luas di masyarakat. Ironisnya, citra tentang janda yang ditampilkan media  seolah  “disetujui”, bahkan  “diamini” masyarakat pada umunya.

Dalam ranah fiksi, banyak cerita bertema janda yang seolah-olah tak habis-habisnya diangkat ke dalam film, sinetron, cerpen, hingga novel. Mulai dari genre horor, misteri, drama, sampai komedi. Kemunculan figur janda dalam cerita-cerita fiksi di Indonesia hampir selalu disertai atribut “kembang”, “kaya”, “muda”, “molek”, dan sejenisnya. Tak hanya berhenti pada atribut, pengembangan cerita mengenai sosok janda senantiasa diwarnai dengan intrik yang menghasilkan perasaan debar jantung, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tapi tentu saja dengan irama berbeda. Debaran yang terdengar oleh perempuan adalah perasaaan cemas dan takut kalau-kalau si janda merebut hati suami atau pacarnya. Sedangkan kebanyakan lelaki, janda adalah seorang perempuan yang menarik hati untuk didekati atau bahkan disentuh. Tak jarang kehadiran sosok “janda kembang” menjadi ruang pelampiasan hasrat olok-olok, gosip, keisengan, dan pertaruhan para lelaki.

Sosok janda yang kebetulan masih berusia muda secara naif digambarkan sebagai seorang perempuan seksi, penggoda, dan suka mengenakan baju ketat. Sosok ini misalnya dapat dilihat dalam film Indonesia berjudul “Ku Tunggu Jandamu” (2008). Ku Tunggu Jandamu adalah film komedi yang disutradarai Findo Purwono HW dan dibintangi antara lain Dewi Perssik, Andi Soraya, Chintyara Alona, Yana Zein, Fara Diana, dan Edi Brokoli. Cerita yang dingkat film ini tak jauh dari eksploitasi stereotip janda sebagaimana cerita-certa film bertema janda lainnya, yakni kehebohan para lelaki memperebutkan sosok janda yang diperankan Dewi Perssik.

Persik Wulandari (Dewi Perssik) menjadi janda setelah menggugat cerai suaminya, Rozak yang diam-diam telah menikah dengan perempuan lain. Setelah gugatan dikabulkan pengadilan, mereka resmi bercerai. Namun Rozak (Eric Scada) tidak begitu saja melepaskan Persik. Ia melakukan berbagai cara untuk mempersulit hidup Persik agar kembali padanya. Situasi menjadi tambah rumit bagi Persik ketika ia harus menumpang di rumah kakaknya, Cherry (Andi Soraya) di sebuah lingkungan kompleks bernama 69 Residence yang semula tenang, namun berubah menjadi ‘panas’ sejak kehadiran Sang Janda yang menonjolkan sensualitas dan memancing perhatian penghuni kompleks. Persik yang selalu mengenakan pakaian seksi membuat para pria penasaran melihat keseharian dan tingkah lakunya. Seperti tiga sekawan yang diperankan Edi Brokoli, Rizky Mocil, dan Hardi Fadillah. Mereka selalu mencuri kesempatan mengintip Persik ganti baju. Adegan intip-mengintip terpampang dengan gamblang dalam film ini. Bahkan salah satu adegan diperlihatkan Persik mengenakan kemben dan celana dalam bertali tipis warna pink. Aksi pamer celana dalam pun kembali muncul saat Perssik sedang santai di teras rumah. Ia seolah sengaja membuka roknya untuk memancing perhatian tetangganya. Memprihatinkan karena sepanjang film tak pernah absen diputar sosok perempuan-perempuan yang mengenakan pakaian minim.

Nilai moral yang ingin disampaikan film produksi Maxima Pictures ini-sesuai dengan tagline “Biar janda asal terhormat” sama sekali tidak tergambarkan. ‘Ku Tunggu Jandamu’ justru lebih menjual keseksian Dewi Persik dan aktris lainnya seperti Andi Soraya. Dengan alur yang cenderung klise dan dipaksakan, film berakhir dengan sebuah kontes  yang mengikutsertakan Perssik sebagai salah satu peserta. Dalam kontes itu Perssik menceritakan perjuangannya menjadi janda. Setelah mendengar kisahnya, para juri menganugerahkan Persik sebagai Janda of The Year.

Dalam catatan sejarah perfilman Indonesia, terdapat banyak film yang menampilkan sosok janda menjadi lakon, baik sebagai tokoh utama maupun pendukung. Banyak di antara film tersebut secara eksplisit menampilkan kata “janda” dalam judulnya.

Janda dalam Judul Film Indonesia

Judul Film

Tahun Produksi

Sutradara

Genre

Pemeran Utama

Gara-gara Djanda Muda

1954

L. Inata Drama, Komedi Ellya Rosa, Ermina Zaenah, Raden Mochtar
Si Janda Kembang

1973

Muhardi dan Sudrajat Drama Komedi Titiek Sandhora, Bambang Irawan, Hardjo Muljo
Gara-gara Janda Kaya

1977

Azwar An Drama, komedi Nani Wijaya,Enny Haryono,Cahyono

 

Sembilan Janda Genit

1977

Pietrajaya Burnama Komedi A. Hamid Arief, Zainal Abidin.Mansjur Sjah Susanna Caecilia, Ratmi B-29
Misteri Janda Kembang

1991

H. Tjut Djalil Horor, Misteri H.I.M. Damsyik, Fujiyanti, Sally Marcellina
Kembalinya Si Janda Kembang

1992

Sisworo Gautama Putra Horor, Misteri Sally Marcellina, H.I.M. Damsyik, Eddy Gunawan
Ku Tunggu Jandamu

2008

Findo Purwono HW Komedi Dewi Perssik, Andi Soraya, Chintyara Alona, Yana Zein, Fara Diana, dan Edi Brokoli
Janda Kembang

2009

Lakonde Drama, Komedi Ringgo Agus Rahman, Luna Maya, Sarah Sechan, Esa Sigit
Darah Janda Kolong Wewe

2009

Mamahit Luigi Donie Horor Yurike Prastika, Trio Macan, Mario Pratama, Shiddiq Kamidi
Pelukan Janda Hantu Gerondong

2011

Helfi C.H. Kardit Horor Indah Kalalo, Aida Saskia,Wulan Guritno,Angel Lelga, Adam Jordan
Mati Muda di Pelukan Janda

2011

Helfi C.H. Kardit Komedi M. Ihsan Tarore, Ayu Pratiwi, Shinta Bachir

Sosok janda sebetulnya sudah menjadi bagian dari cerita hidup masyarakat Indonesia. Mitos dan cerita tentang janda sudah lama direproduksi melalui media tutur dan tulis. Cerita rakyat seperti Malin Kundang misalnya, menggambarkan keadaan ibu Malin Kundang yang janda yang bersusah-payah membesarkan anaknya dan berusaha menafkahi mereka berdua, namun akhirnya dicampakkan oleh Malin Kundang. Dalam berbagai versi cerita, Ibu Malin Kundang secara konsisten ditampilkan sebagai sosok  janda yang baik.

Namun sosok janda lainnya sangat berbeda dalam cerita rakyat Tangkuban Perahu. Janda dalam legenda ini digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang bisa meluluhkan hati pria mana saja, bahkan putranya sendiri. Secara konsisten pula sosok janda dalam cerita Tangkuban Perahu digambarkan sebagai seorang penggoda yang tidak bisa menjaga harga diri.

Bagaimanakah sosok janda dibingkai dalam teks berita yang berbahan baku fakta, bukan fiksi? Dalam berbagai pemberitaan di suratkabar, sosok janda juga tidak jauh dari opini tertentu yang cenderung negatif. Opinisasi tentang janda seringkali ditampilkan dalam bentuk generalisasi, yaitu penyimpulan gejala tertentu tentang entitas janda tanpa disertai premis-premis yang relevan. Terkadang opini dibuat seolah-olah mewakili pendapat atau pikiran aktor/subjek berita padala sesungguhnya merupakan kesimpulan pribadi penulis berita. Contoh opinisasi iniantara terlihat dalam lead berita Koran Pos Kota yang ditulis sebagai berikut.

Menjadi bom seks tampaknya menjadi pilihan bagi sejumlah selebritis kita yang menyandang status janda. Mereka melihat film dengan buka aurat merupakan bagian dari profesionalisme memenuhi tuntutan skenario. (Pos Kota, 10 Agustus 2008)

Opinisasi media dapat juga diartikan sebagai pemberian opini pribadi dari wartawan dalam sebuah berita sehingga mencampuradukkan antara fakta dan opini, Akbitanya fakta sebenarnya menjadi rancu. Dalam konsepsi baku jurnalisme, pemberian opini merupakan hal yang dilarang karena tugas wartawan hanyalah melaporkan fakta. Namun kebanyakan jurnalis tidak kuasa untuk menghindari beropini untuk membumbui sebuah cerita menjadi sensasional.  Contoh opinisasi yang mencampuradukkan fakta dan opini dalam suratkabar dapat dilihat dari kutipan berita Harian Pos Kota berikut ini.

“Malang nian nasib janda tua ini. Saat merebus mie di rumahnya…ia terjatuh lalu menyenggol kompor hingga tubuhnya terbakar…” (Pos Kota, 27 Juli 2004).

Kalimat pertama jelas merupakan opini wartawan mengenai kemalangan seorang perempuan yang kebetulan menyandang status janda. Fakta-fakta tentang kejadian baru dipaparkan pada kalimat kedua dan seterusnya.

Media Sebagai Pembentuk Citra 

Peran media dalam membingkai citra tentang janda bukanlah persoalan sederhana. Media memainkan peran sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian pesan. Lewat pesan-pesan yang disampaikan, citra tentang janda dibingkai oleh media massa. Tentu saja, di balik pesan yang disampaikan lewat media senantiasa tersembunyi berbagai muatan yang menyuarakan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki “kuasa”, termasuk ideologi partriarkis yang cenderung tidak berpihak pada perempuan, khususnya janda.

Kedudukan perempuan dalam dunia media bisa dilihat melalui metode semiotik yang berusaha memaknai simbol femininitas. Simbol dan makna kemudian menjadi dua elemen penting dalam melihat bagaimana relasi perempuan dengan media massa. Menurut Piliang (dalam Swastika, Feminisme dan Media Massa ; Kompas, 28 Oktober 2002), perjuangan wanita dalam media adalah perjuangan memperebutkan “makna”. Media menjadi sebuah arena bagi perjuangan simbol atau tanda. Posisinya sangat ditentukan oleh konstruksi budaya di mana perempuan dan media berada. Media umum yang hidup dalam budaya patriarki yang kental misalnya, lebih menonjolkan simbol maskulinitas. Dengan demikian, pada saat bersamaan, simbol femininitas akan termarjinalkan.

Tubuh perempuan kemudian dieksploitasi laki-laki sebagai “pekerja semiotik” dengan mengendalikan “tatanan simbolik” (symbolic order) dan bahasa semiotiknya, sehingga di dalam dunia tersebut laki-laki dapat berada dalam kekuasaan fantasi dan obsesinya. Perempuan hanya berperan sebagai pembawa makna (bearer), bukan pencipta makna (creator). Laki-laki menawarkan penciptaan makna kesenangan (pleasures) bagi dirinya. Salah satunya adalah scopophilia, yaitu kesenangan menjadikan orang lain sebagai objek, yang bisa dikendalikan tampilan dan citranya, sehingga mengundang rasa ingin tahu yang bersifat seksualitas.

Lebih jauh Piliang berpendapat, citra, baik verbal maupun visual (foto, ilustrasi, video, film) mempunyai pengaruh besar pada pembentukan rangsangan hasrat bagi orang yang melihat. Sekali lagi “citra tubuh perempuan” memainkan peranan penting yang membangkitkan hasrat pornografi. Sebagai gambaran sederhana, banyak sekali media yang menampilkan cover depan atau poster film seorang model dengan pakaian minim dan gaya menggoda untuk memikat pembaca aau penontonnya. Di sini, eksploitasi perempuan sudah sangat terasa. Pandangan mata calon pembeli dirangsang dengan tampilan cover  Kemudian, setelah calon pembeli dipikat dengan tampilan model cover, ia juga dipikat dengan sebuah judul berita yang cukup seronok dan sangat vulgar. Unsur bombastis dan hot stuff seakan-akan menjadi suatu persyaratan bagi sebuah nilai-berita (news values).

Pada posisi demikian, perempuan, termasuk janda senantiasa ditempatkan sebagai objek. Penempatan perempuan sebagai objek (komoditas) dibangun berdasarkan ideologi patriarki yang mengakar.  Akibatnya, pada setiap media yang dikelola oleh laki-laki (yang tidak sensitif gender), perempuan menjadi bahan ekspolitasi. Katastopik yang demikian dibangun oleh proses pengalamiahan (naturalization), ketimpangan, subordinasi, marjinalisasi di dalam relasi gender. Inilah yang disebut Antonio Gramsci sebagai penciptaan consent atau common sense guna dijadikan sebuah kendaraan untuk mempertahankan hegemoni sebuah kelas atas kelas lainnya di dalam masyarakat hegemoni laki-laki.

Di sisi lain, dalam aktivitas media sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi pekerja media. Persoalan kuantitas ini barangkali tidak terlalu parah bila di antara jumlah yang sedikit tersebut para pekerja kreatif perempuan telah memiliki sensitifitas gender. Ironisnya, karena umumnya mereka masuk dalam dunia media yang sangat maskulin, ukuran-ukuran kreativitas yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan dan gambar yang disajikan para jurnalis (atau sutradara) perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Lihatlah dari daftar film Indonesia yang bertema “janda” di atas, semuanya disutradarai oleh laki-laki. Di sisi lain, beberapa perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, dalam banyak kasus hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran pekerja media (Yusuf, 2012: 8).

Menurut Moenta dalam artikelnya “Perempuan di Tengah Himpitan Kapitalisme Media” (MediaWatch No. 8 Tahun 2001), kehadiran perempuan sebagai komoditas media massa telah mengangkat ke permukaan setidak-tidaknya tiga persoalan, yang menyangkut eksistensi kaum perempuan di dalam wacana ekonomi politik (political economy). Pertama, persoalan “ekonomi politik tubuh” (political economy of the body), yaitu bagaimana tubuh perempuan digunakan di dalam berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan pada konstruksi sosial atau ideologi tertentu. Kedua, persoalan “ekonomi politik tanda” (political economy of the signs) yaitu bagaimana perempuan “diproduksi” sebagai tanda-tanda (signs) di dalam sistem pertandaan (sign system) yang membentuk citra (image), makna (meaning) dan identitas (identity) diri mereka di dalamnya. Ketiga, persoalan “ekonomi politik hasrat” (political economy of desire), yaitu bagaimana “hasrat” perempuan di disalurkan atau direpresi di dalam berbagai bentuk komoditas, khususnya komoditas hiburan.

Persoalan “ekonomi politik tubuh”, berkaitan dengan sejauh mana eksistensi perempuan dalam kegiatan ekonomi politik, khususnya di dalam proses produksi komoditas; Persoalan “ekonomi politik tanda”, berkaitan dengan eksistensi perempuan sebagai “citra” di dalam berbagai media (televisi, film, video, musik, majalah, koran, komik, seni lukis, fashion). Sementara “ekonomi politik hasrat”,  menjelaskan bagaimana “tubuh” dan “citra” berkaitan dengan “pembebasan” atau “represi” hasrat. Yang pertama melukiskan eksistensi perempuan dalam “dunia fisik”, yang kedua di dalam “dunia citra”, dan yang ketiga di dalam “dunia psikis”, meskipun ketiga dunia tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Pada tataran ini, penggunaan “tubuh” dan “representasi tubuh” (body Sign) sebagai komoditas di dalam berbagai media hiburan masyarakat kapitalis, telah mengangkat berbagai hal yang tidak saja menyangkut “relasi ekonomi” (peran ekonomi perempuan), akan tetapi lebih jauh “relasi ideologi”, yaitu bagaimana penggunaan tubuh dan citra tersebut menandakan sebuah relasi sosial—khusus relasi gender—yang dikonstruksikan berdasarkan ideologi tertentu. Media massa dalam kasus ini menjadi tempat pertempuran memperebutkan wacana dan ideologi. Siapa pun yang memenangkan pertempuran itu bisa mendominasi dan melakukan hegemoni. Dalam konteks ini, media kemudian menjadi pengidentifikasi, pembaca, penerjemah dan pendistribusi realitas.

Secara sederhana semua itu ditampilkan bentuk bahasa, baik bahasa verbal, nonverbal, maupun visual. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Melalui bahasa, para pekerja media bisa menghadirkan hasil reportasenya kepada khalayak. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan bahasa dalam menyajikan berbagai realitas (peristiwa, keadaaan, benda) kepada publik. Dengan bahasa, secara massif mereka menentukan gambaran beragam realitas ke dalam benak masyarakat. Bahkan menurut DeFleur dan Ball-Rokeach (1989: 267), begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. Bagi media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah peristiwa, melainkan bisa membentuk citra yang akan muncul di benak khalayak. Terdapat berbagai pola media massa memengaruhi bahasa dan makna ini: (i) mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; (ii) memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; (iii) mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru; (iv) memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa.

Dalam kaitan ini, janda adalah status melaui bahasa yang sama dengan “menikah”, “tidak menikah”, “duda”, “perjaka”, “perawan”, “jejaka”, dan kata sandang lainnya yang beredar di masyarakat. Pembingkaian yang semena-mena tentang janda mengabaikan kenyataakn bahwa  dalam hidup seseorang terkadang harus berhadapan dengan pilihan yang sulit bila masalah akhirnya menyebabkan perceraian. Atau ketika takdir Tuhan bicara lain dari rencana sepasang manusia, dan membuat yang ditinggalkan harus menjalani hidup sendiri, maka status janda atau duda akhirnya disandang.  Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam merepresentasikan seseorang atau sekelompok orang melalui media massa seharusnya diperlukan suatu kesadaran bahwa di dalam membingkai realitas sosial ke dalam realitas media pada dasarnya sarat potensi lahirnya korban. Media harus memegang prinsip-prinsip humanitarian yang berangkat dari sensitivitas pertanyaan etis, tentang kemanfataan dan kerugian pihak-pihak yang direpresentasikan, dalam hal ini janda (Iwan Awaluddin Yusuf).


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta, dan aktivis di lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA),Yogyakarta.

[2] Tulisan ini dimuat pada Jurnal Rifka Annisa, Edisi Agustus-September 2012.

Media Sensitif Gender: Sekadar Wacana?

Ilustrasi: Cover Buku “Media dan Gender”. Karya Mahasiswa Komunikasi UII.

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Di antara banyak persoalan media massa Indonesia yang tidak sensitif gender saat ini, setidaknya terdapat empat isu penting. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai citra dan teks pemberitaan, iklan, film, sinetron dan produk media massa lainnya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh seperti molek, seronok, seksi, dan sejenisnya. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga meyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Penggunaan kosakata masih berorientasi seksual (sex-oriented), seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya.

Kedua, dalam aktivitas media sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi pekerja media. Persoalan kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila di antara jumlah yang sedikit tersebut para jurnalis perempuan telah memiliki sensitifitas gender. Ironisnya, karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam sejarah pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun cenderung dihegemoni nama “laki-laki”.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa, di Indonesia, sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level organisasional media, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan dan media. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun kurang atau bahkan tidak ditaati oleh para pekerja media.

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka muncullah konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati dan sebagainya. Jurnalisme sensitif gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Apa sebenarnya yang disebut jurnalisme berperspektif gender? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak maupun media elektronik adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan realsi antara laki-laki dan perempuan.

Lalu bagaimana konsep-konsep jurnalisme sensitif gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia saat ini? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, namun belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Beberapa media yang peduli isu gender pun kadang terlalu menonjolkan ekslusifitas perempuan dengan menuntut secara keras hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin.

Di sisi lain, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media, adanya kesadaran menerapkan jurnalisme sensitif gender ataupun banyaknya aktivis feminis, baik dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender lewat pemberitaan media massa. Namun, kenyataan itu barulah sebatas tataran wacana dan kasus perkasus saja, bukan praktik umum di lapangan, yaitu pada level masyarakat dan seluruh media massa. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral dan agama saat ini masih kokoh mendominasi ruang-ruang kebebasan publik.

Apa yang diuraikan dalam buku “Relasi Gender Antara Kepercayaan dan Keniscayaan” ini pada dasarnya ingin menggugah kembali, ketika berbicara tentang ketidakadilan gender maka peran media tidak terpisahkan. Dalam agenda media, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi mana yang diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak. Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan uuntuk menggerakkan perhatian orang-orang  terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik.

Di sinilah perlu dipahami kompleksitas persoalan ketidakadilan gender akhirnya tidak semata-mata harus selalu dikait-kaitkan budaya patriarki, namun meliputi pelik kelindan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bahkan agama. Aspek tersebut menyelimuti praktik kerja media pada tataran makro, meso, dan ujungnya bisa dipotret lewat produk akhir media (mikro). Oleh karena itu, media tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan sebagai sebuah ritus, tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi. Pernyataan-pernyataan  itulah yang tampaknya dilirik dan digelegarkan lagi melalui berbagai mozaik tulisan bertema “relasi gender”. Tulisan yang lahir dari kegelisahan dan perspektif anak-anak muda. Mereka yang mulai sadar bahkan muak atas ketidakadilan gender yang dipraktikkan media.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sulitnya Mewujudkan Jurnalisme Sadar Gender

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

Dalam tulisannya di Jurnal Perempuan beberapa tahun lalu, yang membahas perjuangan tokoh-tokoh feminis luar negeri, Iswara dan Pratiwi (2003) menengarai bahwa Inggris, Amerika serikat, dan Australia yang disebut-sebut sebagai negara paling keras memperjuangkan falsafah feminisme lewat media massa, kerapkali merasa kesulitan ketika harus berhadapan dengan pandangan patriarkis yang masih dianut sebagaian masyarakat dan industri media di sana.

Media massa dalam kaitan ini menjadi tempat pertempuran memperebutkan wacana tentang gender. Siapa pun yang memenangkan pertempuran bisa mendominasi dan melakukan hegemoni. Dalam konteks ini, media kemudian menjadi pengidentifikasi, pembaca, penerjemah, dan pendistribusi realitas. Ketika media menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan  yang patriarkis, maka hasilnya bisa ditebak: keberadaan media tak lebih dari perpanjangan tangan sebuah sistem kekuasaan patriarki. Di sini media menjadi corong sempurna untuk memperluas gagasan ideologi dominan. Selanjutnya, ketika media berfungsi sebagai instrumen patriarki, maka segala hal yang direpresentasikan oleh media mengenai pesan gender akan terkonstruksi dalam benak khalayak.

Bertolak dari hipotesis tersebut, maka dalam kajian tentang media massa, diperlukan suatu kesadaran bahwa dalam pemberitaan media harus mengusung prinsip: “Dalam realitas sosial pada dasarnya terdapat interaksi sosial yang di dalamnya sarat potensi lahirnya korban. Jurnalisme harus memegang prinsip-prinsip humanitarian yang berangkat dari sensitivitas pertanyaan etis tentang kemanfataan dan kerugian pihak-pihak yang diberitakan, khususnya perempuan” (Siregar, 2002).

Di antara tuntutan tersebut, muncul sebuah konsep jurnalisme yang diharapkan dapat menjawab persoalan, yaitu penggunaan Jurnalisme Sadar Gender. Mengapa harus jurnalisme sadar gender? Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana konsep operasionalisasi jurnalisme sadar gender dan bagaimana kemungkinanya diterapkan di negara kita yang sangat kental menganut sistem patriarki, maka tulisan ini mencoba mengelaborasinya.

Jurnalisme Sadar Gender: Ketika Media Tidak Menghargai Perempuan

Apa sebenarnya jurnalisme sadar gender (gender perspective in juornalism)? Subono (2003) menyebutkan, jurnalisme berperspektif gender dapat diartikan sebagai kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan, dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak (seperti dalam majalah, surat kabar dan tabliod maupun media elektronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan (Jurnal Perempuan No. 28, Maret 2003).

Jurnalisme sadar gender muncul  ketika isu gender mengemuka dan dunia jurnalistik konvensional yang ada masih berpegang pada dalih-dalih prinsip “netral”, “objektif”, dan “apa adanya” dianggap ikut bertanggung jawab terhadap berabagai ketidakadilan yang dialami perempuan.

Di antara banyaknya persoalan, setidaknya terdapat lima hal penting berkaiatan dengan fenomena sensitif gender, khususnya terhadap subordinasi perempuan di media. Pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Dapat diamati dari berbagai pemberitaan, iklan, film, sinetron, kuis, dan sebagainya. Yang ditampilkan adalah kondisi perempuan sebagai objek dengan visualisasi dan identifikasi tubuh; seronok, seksi, dan vulgar. Dalam pemberitaan kasus kriminal, perkosaan misalnya, perempuan juga sering digambarkan sebagai sosok yang seolah ikut andil sehingga menyebabkan kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban. Di sisi lain penempatan (positioning) perempuan sebagai korban (survivor) atau saat menjadi pelaku/tersangka juga sarat dengan warna eksploitasi. Seperti penyebutan yang berlebihan, misalnya “janda muda”, “gadis ingusan”, dan sebagainya. Sedikit sekali media massa yang menampilkan representasi perempuan berdasarkan perspektif perempuan. Bahkan pemberitaan tentang perempuan masih sangat fenomenal seperti ketika ada pemberitaan tentang Hari Ibu atau Hari Kartini. Itupun hanya terbatas pada acara-acara seremonial.

Kedua, dalam aktivitas jurnalisme, sangat sedikit kaum perempuan terlibat menjadi insan pers. Merujuk pada catatan PWI tahun 1998, sekitar 4.687 jurnalis laki-laki dan hanya 461 perempauan (Jurnal Perempuan No. 28, Maret 2003 hal. 57). Data kuantitatif ini barangkali tidak terlalu parah bila menafikan bahwa di antara jumlah yang sedikit tersebut,  para jurnalis perempuan juga banyak yang kurang sensitif gender karena umumnya mereka masuk dalam dunia jurnalistik yang sangat maskulin. Akibatnya, ukuran-ukuran pemberitaan yang digunakan masih menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam pengambilan keputusan. Tulisan-tulisan yang disajikan para jurnalis perempuan pun sudah dikondisikan dalam “pola laki-laki” (male patterns). Seandainya ada jurnalis perempuan yang concern terhadap sensitifitas gender, hanya menempati posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media. Bahkan dalam dunia pers Indonesia, nama-nama tokoh pers pun semuanya didominasi “laki-laki”. Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Jacob Oetama  dianggap sebagai tokoh pers. Jarang sekali nama Roehanna Koeddoes, Herawati Diah, atau Toeti Azis disebut-sebut sebagai tokoh pers nasional.

Ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang tidak sensitif gender. Perempuan dan segala stereotipe-nya dalam pandangan media massa adalah komoditas yang laku dijual. Media massa sebagai bagian dari lingkaran produksi yang berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, terutama sebagai pasar potensial. Kondisi kultural ini didukung pula oleh permasalahan kultural di level orgasisasional pers, terutama masalah coorporate culture yang masih sangat patriarkis,  seperti pemilihan kameramen yang umumnya laki-laki, sementara perempuan  menjadi presenter yang disorot kamera.

Keempat, regulasi media yang ada saaat ini tidak sensitif gender, Kode Etik PWI dan UU Pers misalnya, kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan. Ditambah lagi, aturan-aturan normatif lainnya yang selama ini sudah ada pun tidak banyak ditaati oleh para pekerja media.

Kelima, penggunaan kosa-kata di media massa masih sangat seksis. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, sejak dulu pun, perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses pembentukan bahasa. Semua bahasa di dunia berisifat patriarki. Di Indonesia, banyak sekali istilah-istilah yang mensubordinasikan perempuan. May Lan (2002)  menyebutkan, ada banyak bentuk seksisme bahasa, seperti makna peyoratif, aturan semantik dan penamaan. Misalnya kata memperkosa disinonimkan dengan menggagahi. Sangat bias, apakah sebuah perkosaan diartikan bahwa pealakunya adalah orang yang gagah atau sosok yang lebih gagah? Begitulah, telah terjadi distorsi, penurunan makna dari fakta yang diangkat.

Dua Kutub Jurnalisme

Di tengah banyaknya tuntutan agar jurnalisme konvensional yang selama ini ada dirombak dan disesuaiakan dengan kebutuhan nilai-nilai kemanusiaan,  muncul konsep-konsep jurnalisme yang bermuatan humanitarian, seperti jurnalisme damai, jurnalisme multikultur, jurnalisme empati, dan sebagainya. Jurnalisme sadar gender termasuk salah satu pendekatan yang dipakai guna mengatasi bias gender dalam pemberitaan media.

Konsep baru ini muncul setelah jurnalisme konvensional dalam pemberitaannya terlalu menonjolkan objektivitas dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek gender. Subono, merujuk pada Eriyanto (2001) menempatkan empat variabel utama yang membedakan antara jurnalisme konvensional dan jurnalisme sadar gender, yaitu (1) fakta; (2) posisi media; (3) posisi jurnalis; (4) hasil peliputan atau pemberitaan.

Keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam kema sebagai berikut:

Skema I

Fakta
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Terdapat fakta-fakta yang nyata dan diatur oleh hukum-hukum/kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal Fakta yang ada pada dasaranya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakailan gender, dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi–politik dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat
Berita adalah refleksi dari realitas sosial yang ada. Karenanya berita harus bisa mencerminkan realitas sosial yang diberitakan Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender

Skema II

Posisi Media
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Media adalah sarana di mana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netra, dan setara Mengingat bahwa media pada umumnya dikuasai kepentingan dominan (patriarki) maka media seharusnya  menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang marginal (khususnya perempuan)
Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adaya Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marginal (terutama perempuan) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender

Skema III

Posisi Jurnalis
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar Gender
Nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa
Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang nonpartisan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisipan dari kelompok-kelompok marginal (khususnya perempuan ) yang ada dalam masyarakat
Landasan moral (etis) Landasan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan Profesionalisme sebagai kontrol
Tujuan peliputan dan penulisan: pemaparan dan penjelasan adapa adanya Tujuan peliputan dan penulisan: Pemihakan dan pemberdayaan kepada  kelompok-kelompok marginal, terutama perempuan
Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran Jurnalis sebagai pekerja yang memilki proses berbeda dalam kelas-kelas sosial

Skema IV

Hasil Peliputan/ Pemberitaan
Jurnalisme Konvensional Jurnalisme Sadar  Gender
Hasil liputan bersifat dua sisi atau dua pihak secara seimbang- netral gender Hasil liputan merefleksikan ideologi jurnalis
“objektif”- netral, tidak memasukkan opini atau pandangan subjektif “Subjektif” karena merupakan bagian dari kelompok-kelompok marginal yang diperjuangkan
Memakai bahasa yang “baku” yang tidak banyak menimbulkan banyak penafsiran Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas
Hasil peliputan bersifat eksplanasi, prediksi dan kontrol Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif, dan pemberdayaan sosial.

Sumber: Subono (2003)

Lalu bagaimana kemungkinan konsep-konsep jurnalisme sadar gender diterapkan dalam praktik jurnalisme di Indonesia? Walaupun konsep tersebut telah menjadi kajian serius di beberapa institusi media massa, rasanya belum sepenuhnya menjadi prioritas, bahkan dalam tataran empiris seringkali menunjukkan kontradiksi. Jurnal Perempuan atau Kompas sendiri misalnya, sebagai media percontohan kadang terlalu menonjolkan eksklusifitas perempuan dengan hak-hak emansipatifnya sehingga makin mempertajam perbedaan dengan kaum maskulin. Kenyataan seperti itu disinyalir terjadi akibat konsep jurnalisme di negara kita selama ini hidup di bawah tekanan rezim yang sangat partiarkis. Mental kritis-mandiri permempuan tidak pernah tidak pernah diberdayakan dalam media. Begitu kebebasan menjadi euforia, media massa langsung bebas melesat tanpa kendali.

Memang, untuk menyimpulkan telah adanya kesadaran gender setelah reformasi bergulir bisa dilihat dari hiruk-pikuk diskusi gender di ruang seminar dan media. Selain itu juga terlihat mulai munculnya kesadaran menerapkan jurnalisme sadar gender ataupun banyaknya aktivis feminis dari kalangan publik figur ataupun masyarakat umum yang berani berbicara tentang ketidakadilan gender dalam pemberitaan media massa. Sayangnya, kenyataan itu baru sebatas kasus per kasus saja, bukan praktik pada umum di lapangan, yaitu dalam masyarakat dan di seluruh media. Apalagi budaya partiarkis di Indonesia yang kadangkala diembel-embeli dengan dalih moral saat ini masih mendominasi ruang-ruang publik. Jadi bisa dikatakan bahwa  jurnalisme sadar gender di Indonesia saat ini masih menjadi mimpi yang sangat sulit diwujudkan.

Tapi bagaimanapun tidak ada kata pesimis jika semua stakeholders media mau terus-menerus mengkampanyekan penghapusan stigmatisasi dan diskriminasi gender melalui media massa, tentunya disertai tindakan nyata.

Penutup

Sebagai bagian dari instrumen beroperasinya media, gender merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam aktivitas jurnalisme. Untuk itulah, konsep jurnalisme sadar gender menjadi penting diterapkan mengingat persoalan-persoalan gender dalam media massa yang semakin mengemuka di Indonesia membutuhkan suatu solusi. Di satu sisi, evaluasi tentang berhasil tidaknya media massa Indonesia dalam mempraktikkan  jurnalisme sadar gender akan terus menjadi dialektika yang tidak usang, bukan hanya dalam pencarian jawaban “berhasil” atau “tidak, tetapi berhasilnya jurnalisme sadar gender yang peka terhadap isu-isu gender pada konteks saat ini sebenarnya lebih pada upaya awal yang strategis, yaitu terus menerus mencegah terjadinya bias pemberitaan gender lebih banyak lagi di media massa. Dengan catatan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu usaha keras dan dorongan dari semua pihak/stakeholder yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jika tidak, gembar-gembor tentang penghapusan stigmatisasi dan diskriminasi gender dalam praktik bermedia hanya berhenti pada tataran konsep, slogan, bahkan jargon semata.


[1] Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) Yogyakarta.

Nasib Perempuan dalam Balutan Dramatisasi Berita

Iwan Awaluddin Yusuf[1]

 

Berbicara tentang praktik ketidakadilan gender dalam masyarakat, peran media mau tidak mau menjadi sorotan. Dalam agenda media massa, teks-teks—yang kadang tampil dengan dukungan audio-visual—menyediakan semacam “peta” yang akan dibaca, didengar, dan dilihat oleh khalayak. Pembaca bebas memilih yang mana akan dipikirkannya atau dipakainya. Para redaktur media melalui proses gatekeeping akan memilah informasi tentang perempuan yang pada gilirannya diberi ruang yang besar, disembunyikan, ataupun dibuka secara jelas karena dianggap penting untuk diketahui khalayak.

Pertemuan sistematik antara agenda media dan agenda publik–yang ternyata sinkron–dengan apa yang disampaikan media tersebut menurut istilah lazimnya terkenal dengan “agenda setting”. Agenda setting menunjuk makna bahwa media memiliki kekuatan untuk menggerakkan perhatian pembaca terhadap isu-isu tertentu, termasuk bagaimana merepresentasikan perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan kata lain, peranan pelaku media sangat penting dalam memainkan pemilihan dan pembentukan opini publik, tidak hanya menyampaikan fakta adanya perempuan yang menjadi korban kejahatan, melainkan bagaimana perempuan dicitrakan dan “diimajinasikan” oleh media. Oleh karena itu, berita tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai alat untuk menyebarkan informasi, melainkan berita sebagai sebuah ritus, arena tempat imajinasi sosial selalu dikonstruksi, direkonstruksi, diproduksi, dan direproduksi oleh pekerja media.

Sebagai contoh, pemberitaan tentang perempuan yang menjadi korban kejahatan hampir selalu diwarnai dengan praktik dramatisasi. Dramatisasi berita dapat dipahami sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. Efek dramatis dapat membantu pembaca untuk lebih “mengalami” secara langsung peristiwa yang disajikan. Namun demikian, objektivitas pemberitaan menuntut suatu penyajian berita yang berhati-hati dan mengambil jarak dari fakta yang dilaporkan (McQuail, 1992; Tim Peneliti Dewan Pers, 2006).

Dalam pandangan Mencher (2000: 182), gaya penulisan berita dengan dramatisasi bagaikan penulisan cerita fiksi salah satunya disebabkan para jurnalis sering terjebak dalam gaya storytelling yang salah sehingga menghasilkan berita-berita dramatis. Storytelling merupakan gaya jurnalisme yang menampilkan berita secara naratif laiknya cerita fiksi. Ironisnya, banyak jurnalis menganggap hal itu merupakan keahlian mereka dan menjadikan laporan reportasenya menjadi alur cerita yang sangat mengesankan. Akibatnya, mereka memperpanjang berita seperti storytellers tanpa merasa ada kebohongan.

Dalam tulisan ini diambil contoh berita headline salah satu koran kuning yang cukup populer di Indonesia, yakni Lampu Merah[2]. Dramatisasi tentang perempuan sebagai korban kejahatan sering ditampilkan Lampu Merah dalam elemen judul, lead, dan body berita.

Dramatisasi yang ditampilkan pada judul headline Lampu Merah umumnya ditunjukkan dari cara penulisan judul yang menggunakan bahasa bernada vulgar dan hiperbolik. Terkadang kata tertentu sengaja dipilih semata-mata untuk membentuk persamaan bunyi (rima). Bentuk-bentuk dramatisasi judul Lampu Merah antara lain terlihat pada contoh berikut.

(1)  Burung Mau Matuk, Istri Ngantuk, Yang Punya Burung Ngamuk

(LM, 9 Agustus 2008)

(2)   Ustadz Liat Tetangga Montok, Angkat Sarung, Lepas Burung, Kepergok Suaminya Si Montok, Diarak Keliling Kampung

(LM, 20 Agustus 2008)

(3)  Pembantu Pengen Punya HP, Perawannya Diembat Majikan

(LM, 23 Agustus 2008)

Dramatisasi pada lead Lampu Merah seringkali ditampilkan dalam bentuk narasi hiperbolik (terkadang vulgar dan sadis) yang dilengkapi dengan tekstualisasi bunyi untuk menjelaskan peristiwa, situasi, dan karakterisasi pelaku maupun korban kejahatan. Contoh dramatisasi iniantara lain terlihat dalam lead berita yang ditulis sebagai berikut.

(1) Urusan nafsu emang cuma urusan burung. Nggak penting lagi, apa statusnya. Buktinya Saman pun tak mau ketinggalan jaman. Padahal, laki-laki 35 tahun ini ustadz. Tapi Saman tak bisa mengurus burungnya. Si burung keliaran tengah malam, nidurin istri tetangga. (LM, 20 Agustus 2008)

(2)   Si suami menyuruh si istri mandi. Lalu berdandan. Biar lebih caem, cakep, demplon, dan yaud. Agar pantas diajak kondangan. Tapi si istri males-malesan. Bukan hanya tak mau mandi. Si istri malah ngamuk. Membanting gelas dan menusuk suaminya. Cruss!”

(LM, 18 Agustus 2008)

Dalam body berita, bentuk dramatisasi umumnya juga tampak dari paparan atau narasi yang mengungkapkan detail peristiwa, situasi, atau karakter pelaku maupun korban kejahatan. Tujuannya untuk memberikan deskripsi lengkap sehingga menimbulkan sensasi bagi pembaca terhadap peristiwa yang dilaporkan. Namun demikian, detail tersebut sesungguhnya tidak memiliki signifikansi dengan pokok berita. Contohnya pada kutipan berita berjudul ”Cewek Disundutin Rokok, Disodomi, T’rus Dibunuh” yang ditulis:

 

Pada dubur perempuan itu keluar darah, dan sekitar kemaluannya ada cairan sperma…” (LM, 30 Agustus 2008)

Detail yang ditampilkan dengan pemilihan kata yang mengarah pada vulgarisme juga tampak jelas dari kutipan body berita berjudul ”Cowok Nembak, Ditolak, Yang Nolak Diemprut”. Dalam berita itu tertulis:

Bunga diseret ke kebun pisang. Dan di situ, Bunga dijejali pisang Heri yang jelas nggak kuning. Bermodal ancaman bakal membunuh, heri pun bisa bebas menikmati tubuh mulus Bunga, si kembang desa.

(LM, 7 Agustus 2008).

Selain perkosaan, dramatisasi yang ditampilkan Lampu Merah juga terlihat pada pemberian detail peristiwa kriminal lainnya yang ditulis layaknya narasi sebuah cerita fiksi. Contoh penulisan body berita berjudul “Burung Mau Matuk, Istri Ngantuk, Yang Punya Burung Ngamuk” berikut.

…Malam itu, Suminah sudah pulas tidur. Apalagi, seharian penuh mengurus rumah dan anak-anak…Suminah pun dibangunkan. Tapi karena sudah telanjur pulas, Suminah tak juga bangun. Padahal, malam itu Rahman sedang on alias sedang kepingin. Mungkin kalau Rahman itu Ahmad Dhani, dia tak ragu berteriak. “Aku sedang ingin bercinta!”.

Tapi Suminah sudah terlanjur malas. Rahman terus memaksa. Dan Suminah pun marah sambil menggerutu. Mendengar itu, rahman tak suka. Biarpun tengah malam, mereka cuek saka ribut mulut. Saling memaki dan makin lama suara mereka makin keras. Sampai akhirnya, “Plakkk!” Tangan Rahman sudah mendarat di pipi Suminah.

Kali ini Suminah tak bisa menahan air matanya. Melihat istrinya menangis. Rahman makin semangat. Dia terus memukuli Suminah seperti Mike Tyson memukuli lawan-lawannya yang gendut. Tak peduli Suminah menangis, rahman malah cuek saja memegangi tangan Suminah. Dan “Krakk” tangan Suminah pun dipelintir… (LM, 9 Agustus 2008)

Secara umum, bahasa dramatisasi pada headline Lampu Merah muncul dalam bentuk pola-pola sintaksis yang khas berupa kata, frasa, dan kalimat yang kebanyakan berbentuk struktur pasif. Kata-kata yang dipilih Lampu Merah untuk menonjolkan dramatisasi terhadap prempuan antara lain:

  1. Istilah perkosaan:

“dikeroyok”, “digilir”, “ditelanjangi”, “disetubuhi/menyetubuhi”, “disodomi”, “ditindih”, “dicabuli”, “diobok-obok”, “diembat”, “digilir”, “menggerayangi”, “ditiduri”

  1. Istilah berhubungan intim suami istri:

“ngemprut”, “nyebur ”, “matuk”

  1. Penggunaan senjata tajam pada korban:

“dibacokin””, “dibelah”, “dibabat”, “ditusuk”, “dipisau”, “digorok”

  1. Penganiayaan tanpa senjata/selain senjata tajam:

“diinjek”, “digebukin”, “digamparin”, “dipelintir”, “digetok”, “dialu”, “dicekik”

Sedangkan frasa yang digunakan Lampu Merah untuk menampilkan dramatisasi di antaranya:

  1. Istilah Perkosaan:

“digilir sampai jebol” (LM, 26 Agustus 2008), “perawannya diembat”, (LM, 23 Agustus 2008), “burung pun bicara” (LM, 7 Agustus 2008), “maling perawan” (LM, 28 Agustus 2008), “memaksa melayani” (LM, 8 Agustus 2008), “menyalurkan birahi” (LM, 8 Agustus 2008), “dijejali pisang” (LM, 7 Agustus 2008).

  1. Istilah berhubungan suami istri:

“nyetor burung” (16 Agustus 2008), “angkat sarung”  (LM, 20 Agustus 2008), “lepas burung” (LM, 20 Agustus 2008), “kebelet birahi” (LM, 13 Agustus 2008), “on alias sedang kepingin” (LM, 9 Agustus 2008).

  1. Penggambaran kondisi seseorang setelah menjadi korban kejahatan:

“bersimbah darah” (LM, 3 Agustus 2008), “usus terburai” (LM, 3 Agustus 2008), “tubuh terkulai” (LM, 4 Agustus 2008), “ambruk ke lantai” (LM, 2 Agustus 2008), “tubuh kelojotan” (LM, 2 Agustus 2008), “luka parah” (LM, 16 Agustus 2008).

Dalam pola kalimat, dramatisasi headline Lampu Merah muncul berupa kalimat panjang dan kalimat pendek. Umumnya, kalimat dinilai mengandung dramatisasi karena dalam susunanya terdapat pemberian detail, pemaparan vulgar, atau analogi yang tidak relevan dengan pokok berita. Contohnya tampak pada berita perkosaan sebagaimana kalimat (1),  (2), dan (3) berikut. Detail dan vulgar seharusnya tidak perlu dimunculkan:

(1)   Lucunya, karena sudah keburu nafsu, sebelum sempat beraksi, burung Rusmin keburu muntah, alias keluar sperma. Rusmin kecewa. Dia gagal merkosa. Lalu Fera pun disuruh pulang. Setibanya di rumah, Fera mengadu kalau baru saja ditindih Rusmin. Dan anunya belepotan muntahan burung Rusmin. (LM, 29 Agustus 2008).

(2)   Ditambahkan Neneng, anaknya dibawa ke toilet oleh Bahruddin. Rok Indah diangkat, dan celananya dibuka. Bukan itu saja, Bahruddin menciumi kemaluan Indah dan menyetubuhinya. Saat itu indah hanya bisa menangis dan merintih kesakitan. (LM, 6 Agustus 2008)

(2)   Setelah terus didesak, akhirnya Kiki mengakui perbuatannya. Ia juga mengatakan, saat melakukan pencabulan, kemaluannya sempat ’bangun’ dan ’tidur’ sebanyak empat kali.” (LM, 13 Agustus 2008)

Sedangkan dramatisasi yang ditulis dengan perumpaaan atau analogi terlihat dalam contoh kalimat berikut.

(1)   Tapi, biarpun orangtua tahu, cinta Recha dan Septio tak semulus tol Cipularang. (LM, 10 Agustus 2008)

(2)   Sejak pandangan pertama, Heri sudah jatuh cinta pada Bunga. Seperti ken Arok yang ngiler ngeliat betisnya Ken Dedes. (LM, 7 Agustus 2008)

 

Tingginya penggunaan bahasa sensasional dalam berita Koran Lampu Merah membuktikan bahwa strategi utama yang dilakukan koran kuning untuk menarik dan mempertahankan minat pembacanya sebagaimana diungkap Conboy (2003: 56) dan Hatchen (2005: 43) adalah mengeksploitasi unsur sensasi dari suatu peristiwa. Tak jarang dalam headline-nya, Lampu Merahmemberitakan isu-isu tertentu yang terbatas pada taraf pengungkapan eksploitasi tubuh perempuan (dan juga laki-laki) tanpa disertai fakta-fakta dan bukti pendukung yang relevan. Sebagaimana dikemukakan Ghimire (http://english.ohmynews.com/), kecenderungan pemberitaan yang bersifat negatif demikian disinyalir merupakan cara instan untuk memuaskan keinginan konsumen media (pembaca dan pengiklan) akan kehadiran berita-berita yang sensasional.

Temuan ini juga selaras dengan pandangan Fung (2006: 190) yang berteori bahwa bahasa sensasional kadang ditulis dengan tidak didasarkan pada nalar atau logika yang sehat karena semata-mata ditujukan untuk memicu rasa penasaran, emosi, empati, bahkan kesenangan sensual bagi pembacanya. Sekadar ilustrasi, kutipan dramatisasi berita dengan menonjolkan vulgarisme yang ditulis oleh Lampu Merah: “Pada dubur perempuan itu keluar darah, dan sekitar kemaluannya ada cairan sperma…” (Lampu Merah, 30 Agustus 2008) atau pada kutipan “Setibanya di rumah, Fera mengadu kalau baru saja ditindih Rusmin. Dan anunya belepotan muntahan burung Rusmin” (Lampu Merah, 29 Agustus 2008) sesungguhnya tak jauh berbeda dalam hal penggunaan kata-kata vulgar seperti penggambaran Shaw (1984; seperti dikutip Adhiyasasti dan Rianto, 2006: 114) untuk mencontohkan teknik dramatisasi yang disertai vulgarisme pada penulisan berita-berita kriminalitas dalam koran kuning di Amerika Serikat (1) “Park then inserted a bar of soap into her vagina…” (Park kemudian memasukkan sebatang sabun ke dalam vaginanya) (Koran Nashville Banner, tanpa keterangan waktu terbit)  (2) “[They]…sodomized her and forced her to commit oral copulation [and he] …urinated on her…” (Mereka menyodominya dan memaksanya melakukan oral seks lalu mengencinginya) (Koran Los Angeles Times, tanpa keterangan waktu terbit).

Kondisi ini jelas menyalahi aturan penulisan berita yang—secara teori—menghendaki penggunaan bahasa jurnalistik yang efisien, yakni sederhana, ringkas, padat, dan jelas (Fink, 1995 & 1998; Salzman, 1998; Mencher, 2000; Cappon, 2000; Burns, 2004; Newsom & Wollert, 1985; dan Dale & Pilgrim, 2005). Dalam praktiknya, sebagaimana tampak dari contoh yang ditampilkan dalam Lampu Merah, sensasionalisme ditampilkan koran kuning melalui penggunaan pola-pola sintakis pada level kata, frasa, dan kalimat yang akhrinya membentuk bahasa sensasional dengan menonjolkan dramatisasi.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan DeFleur dan Ball-Rokeach (1989: 267) yang menyebutkan bahwa bagi media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan sebuah peristiwa, melainkan bisa membentuk citra yang akan muncul di benak khalayak, termasuk untuk menarik perhatian, membangkitkan perasaan dan emosi manusia sebagaimana tujuan sensasionalisme yang oleh Kusumaningrat dan Kusumaningrat (2005: 66-67) disebut “harus dapat meluapkan berbagai macam perasaan”.

Padahal, dalam prosedur kerja jurnalisme profesional, penyajian berita secara sensasional harus dihindari wartawan, sebagaimana padangan Fink (1995: 63-64) yang menyatakan bahwa sejak awal, etika penulisan berita berkaitan dengan pemilihan sumber berita dan cara pemilihan kutipannya. Sumber berita sangat berpengaruh pada terbentuknya opini publik. Sedangkan pemilihan kutipan oleh wartawan demi mengejar sensasi bisa menjadi “jebakan” tersendiri dan berpotensi untuk menyembunyikan opini-opini tertentu dari narasumber tertentu pula (the sin of disguised opinion). Melihat “bahaya” yang bisa dihasilkan oleh pemilihan kutipan yang dimuati sensasionalisme dari wartawan, seharusnya koran kuning bisa menjaga objektivitas. Objektivitas berkaitan dengan sikap netral media dalam memberitakan suatu isu. Memang harus diakui, mustahil pemberitaan media bisa seratus persen murni objektif dan netral. Meski demikian, media bisa berusaha optimal untuk mendekati sikap objektif tersebut. Lebih daripada itu, secara umum koran kuning tetap harus kembali kepada fungsi-fungsi dasarnya sebagai media massa. Seperti kata Robert F Kennedy (dalam Rivers, Jensen, & Peterson, 2003: 99), suratkabar sebanding dengan pengadilan–bahkan terkadang lebih–dalam melindungi hak-hak fundamental orang banyak, termasuk nasib perempuan yang sudah menjadi korban kejahatan lalu diperparah menjadi korban pemberitaan media.


[1]Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP) Yogyakarta.

[2] Sejak Minggu, 20 Oktober 2008 Lampu Merah berubah nama menjadi Lampu Hijau. Pada  pengantar edisi perdana Lampu Hijau ditulis dengan berganti nama baru, Lampu Merah ingin mengubah citranya menjadi koran yang lebih “teduh” sebagaimana filosofi warna hijau. Dalam praktiknya, perubahan ini hanya terlihat dari pengurangan materi seksualitas. Sebagai gantinya Lampu Hijau menambah materi berita-berita politik dan kriminalitas dengan teknik pengemasan dan penyajian yang sama dengan Lampu Merah.